Bisnis.com, JAKARTA — Rumah produksi film nasional menghadapi tekanan bisnis tinggi di tengah fondasi industri yang masih rapuh. Nasib sebuah film kerap ditentukan hanya dalam hitungan hari sejak tayang, sementara produser juga dibebani persoalan pajak yang dinilai tidak adil.

COO Adhya Pictures, Hendra Hermansyah, mengatakan ketidakpastian menjadi tantangan terbesar pelaku industri, khususnya pemain baru yang sedang membangun portofolio.

Sejak mulai memproduksi film pada 2023, Adhya Pictures telah merilis delapan judul. Namun, capaian bisnisnya jauh dari ideal. “Dari delapan film yang kami produksi, hanya satu yang berhasil. Sisanya ya bisa dibilang flop,” ujar Hendra.

Menurut dia, tekanan terbesar muncul pada masa awal penayangan. Kinerja box office dalam tiga sampai empat hari pertama menjadi penentu apakah film bisa bertahan di bioskop atau justru cepat tersingkir dari layar.

“Hidup kami itu ditentukan di tiga sampai empat hari pertama setelah tayang,” imbuhnya.

Tekanan itu menunjukkan rapuhnya fondasi industri film nasional. Di tengah pertumbuhan jumlah penonton, rumah produksi tetap menanggung risiko besar dari sisi pembiayaan, distribusi, hingga kepastian slot tayang.

Sekretaris Jenderal APROFI, Linda Gozali, menilai bisnis film sejak awal memang dibangun di atas ketidakpastian. Menurut dia, pelaku industri dituntut mampu mengelola risiko dalam seluruh rantai produksi hingga distribusi.

“Film sebagai industri adalah perpaduan antara bagaimana kita me-manage ketidakpastian dan juga mem-balance ketidakwarasan,” kata Linda.

Di tengah tekanan tersebut, CEO MD Entertainment, Manoj Punjabi, menyoroti skema pajak film nasional yang dinilai memberatkan produser lokal.

Menurut Manoj, produser tetap dikenakan PPN pada sejumlah tahapan, termasuk saat menerima pendanaan investor. Sementara itu, film impor dinilai tidak menghadapi perlakuan serupa.

“Ada beberapa teman-teman yang membuat film dan mendapat investor dia dikenakan pajak PPN lagi, padahal sudah bayar sebelumnya, dan film asing tidak dikenakan lagi, apa itu adil,” katanya.

Sutradara Angga Dwimas Sasongko menilai pembenahan pajak jauh lebih mendesak dibanding wacana screen quota. Menurut dia, skema PPN ganda berisiko memukul produser yang belum tentu untung, tetapi sudah membagikan hasil kepada investor.

“Karena kalau film-film buatan dalam negeri yang ditagih 5 tahun ke belakang itu belum tentu hasilnya untung, kedua mereka juga sudah bagi ke investornya,” jelas Angga.