Pemerintah resmi menetapkan kebijakan pengupahan untuk 2026 setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan.

Aturan ini menjadi dasar penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) di seluruh daerah, termasuk penentuan besaran kenaikan upah tahun depan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut PP Pengupahan 2026 mengatur formula baru kenaikan upah, yakni inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan faktor alfa pada rentang 0,5 hingga 0,9.

Penetapan besaran kenaikan UMP dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah untuk kemudian direkomendasikan kepada gubernur.

"Setelah memperhatikan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, khususnya dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh, akhirnya Bapak Presiden memutuskan formula kenaikan upah sebesar inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa) dengan rentang alfa 0,5-0,9," ujar Yassierli beberapa waktu lalu.

Ia menambahkan khusus 2026, gubernur wajib menetapkan UMP paling lambat 24 Desember 2025.

Berikut daftar 5 daerah dengan UMP tertinggi 2026:

Sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat kegiatan ekonomi nasional, DKI Jakarta kembali menduduki posisi puncak sebagai daerah dengan UMP tertinggi pada 2026. UMP Jakarta ditetapkan sebesar Rp5.729.876 per bulan, naik 6,17 persen atau setara Rp333.115 dibandingkan tahun sebelumnya.

Kenaikan ini ditetapkan menggunakan indeks tertentu (alfa) sebesar 0,75 berdasarkan hasil pembahasan Dewan Pengupahan DKI Jakarta.

UMP Papua Selatan 2026 ditetapkan sebesar Rp4.508.850, naik 5,19 persen atau Rp222.221 dari tahun 2025 yang sebesar Rp4.285.850. Penetapan ini merupakan hasil sidang Dewan Pengupahan Provinsi Papua Selatan bersama unsur pemerintah dan dunia usaha.

Pemerintah Provinsi Papua menetapkan UMP 2026 sebesar Rp4.436.283. Angka tersebut naik 3,51 persen atau Rp150.433 dibandingkan UMP 2025 yang tercatat Rp4.285.850. Penetapan ini dilakukan berdasarkan hasil sidang Dewan Pengupahan Papua.

UMP Papua Tengah 2026 ditetapkan sebesar Rp4.285.848. Besaran ini tidak mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah daerah menyebut keputusan tersebut diambil berdasarkan analisis kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan terkini di wilayah tersebut.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan UMP 2026 sebesar Rp4.035.000. Angka ini naik 4,05 persen atau setara Rp158.400 dibandingkan tahun 2025. Kenaikan tersebut merupakan hasil kesepakatan Dewan Pengupahan dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan faktor alfa sebesar 0,7.

Pemerintah resmi menetapkan kebijakan pengupahan untuk 2026 setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan.

Aturan ini menjadi dasar penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) di seluruh daerah, termasuk penentuan besaran kenaikan upah tahun depan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut PP Pengupahan 2026 mengatur formula baru kenaikan upah, yakni inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan faktor alfa pada rentang 0,5 hingga 0,9.

Penetapan besaran kenaikan UMP dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah untuk kemudian direkomendasikan kepada gubernur.

"Setelah memperhatikan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, khususnya dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh, akhirnya Bapak Presiden memutuskan formula kenaikan upah sebesar inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa) dengan rentang alfa 0,5-0,9," ujar Yassierli beberapa waktu lalu.

Ia menambahkan khusus 2026, gubernur wajib menetapkan UMP paling lambat 24 Desember 2025.

Berikut daftar 5 daerah dengan UMP tertinggi 2026:

Sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat kegiatan ekonomi nasional, DKI Jakarta kembali menduduki posisi puncak sebagai daerah dengan UMP tertinggi pada 2026. UMP Jakarta ditetapkan sebesar Rp5.729.876 per bulan, naik 6,17 persen atau setara Rp333.115 dibandingkan tahun sebelumnya.

Kenaikan ini ditetapkan menggunakan indeks tertentu (alfa) sebesar 0,75 berdasarkan hasil pembahasan Dewan Pengupahan DKI Jakarta.

UMP Papua Selatan 2026 ditetapkan sebesar Rp4.508.850, naik 5,19 persen atau Rp222.221 dari tahun 2025 yang sebesar Rp4.285.850. Penetapan ini merupakan hasil sidang Dewan Pengupahan Provinsi Papua Selatan bersama unsur pemerintah dan dunia usaha.

Pemerintah Provinsi Papua menetapkan UMP 2026 sebesar Rp4.436.283. Angka tersebut naik 3,51 persen atau Rp150.433 dibandingkan UMP 2025 yang tercatat Rp4.285.850. Penetapan ini dilakukan berdasarkan hasil sidang Dewan Pengupahan Papua.

UMP Papua Tengah 2026 ditetapkan sebesar Rp4.285.848. Besaran ini tidak mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah daerah menyebut keputusan tersebut diambil berdasarkan analisis kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan terkini di wilayah tersebut.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan UMP 2026 sebesar Rp4.035.000. Angka ini naik 4,05 persen atau setara Rp158.400 dibandingkan tahun 2025. Kenaikan tersebut merupakan hasil kesepakatan Dewan Pengupahan dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan faktor alfa sebesar 0,7.

Seluruh gubernur di Indonesia wajib mengumumkan besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 hari ini, Rabu (24/12).

Ketentuan tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli seiring berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan untuk 2026.

"Khusus untuk tahun 2026, Gubernur menetapkan besaran kenaikan upah selambat-lambatnya tanggal 24 Desember 2025," kata Yassierli dalam keterangan tertulis, Selasa (16/12).

Yassierli menjelaskan perhitungan kenaikan upah minimum dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah dan hasilnya disampaikan kepada gubernur sebagai rekomendasi penetapan. Ketentuan tersebut diatur dalam PP Pengupahan yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (16/12).

Dalam PP tersebut, gubernur diwajibkan menetapkan UMP dan dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Selain itu, gubernur juga diwajibkan menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) serta dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Yassierli menyebut PP Pengupahan 2026 disusun melalui kajian dan pembahasan yang panjang. Pemerintah, kata dia, menggunakan formula baru dalam penetapan upah tahun depan.

"Setelah memperhatikan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, khususnya dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh, akhirnya Bapak Presiden memutuskan formula kenaikan upah sebesar Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang Alfa 0,5-0,9," ujarnya.

Ia menambahkan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi.

"Tentunya, kebijakan Bapak Presiden ini sebagai bentuk komitmen untuk menjalankan putusan MK Nomor 168/2023," kata Yassierli.

Sebagai perbandingan, pada 2025 penetapan UMP masih mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 yang menetapkan nilai kenaikan UMP sebesar 6,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Hingga kini, sejumlah provinsi telah lebih dulu mengumumkan UMP 2026. Sumatera Utara menetapkan UMP sebesar Rp3.228.971 atau naik 7,9 persen.

Sumatera Selatan menetapkan UMP Rp3.942.963 atau naik 7,10 persen. Kalimantan Tengah menetapkan UMP Rp3.686.138 atau naik 6,12 persen, sekaligus menetapkan UMSP.

Sulawesi Utara menetapkan UMP Rp4.002.630 atau naik Rp227.205. Sulawesi Selatan menetapkan UMP Rp3.921.088 atau naik 7,21 persen. Nusa Tenggara Barat menetapkan UMP Rp2.673.861 atau naik 2,7 persen.

Sumatera Barat menetapkan UMP Rp3.182.955 atau naik 6,3 persen serta UMSP Rp3.214.846. Sementara Gorontalo menetapkan UMP Rp3.405.144 atau naik 5,7 persen.

Seluruh gubernur di Indonesia diminta segera mengumumkan besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 dengan batas waktu paling lambat besok, Rabu (24/12).

Ketentuan tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli seiring berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan untuk 2026.

"Khusus untuk tahun 2026, Gubernur menetapkan besaran kenaikan upah selambat-lambatnya tanggal 24 Desember 2025," kata Yassierli dalam keterangan tertulis, Selasa (16/12).

Yassierli menjelaskan perhitungan kenaikan upah minimum dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah dan hasilnya disampaikan kepada gubernur sebagai rekomendasi penetapan. Ketentuan tersebut tertuang dalam PP Pengupahan yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (16/12).

Dalam aturan itu, gubernur diwajibkan menetapkan UMP dan dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Selain itu, gubernur juga diwajibkan menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) serta dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Yassierli menyebut PP Pengupahan 2026 disusun melalui kajian dan pembahasan yang panjang. Dalam beleid tersebut, pemerintah menggunakan formula baru untuk kenaikan upah.

"Setelah memperhatikan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, khususnya dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh, akhirnya Bapak Presiden memutuskan formula kenaikan upah sebesar Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang Alfa 0,5-0,9," ujarnya.

Ia menambahkan kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi.

"Tentunya, kebijakan Bapak Presiden ini sebagai bentuk komitmen untuk menjalankan putusan MK Nomor 168/2023," kata Yassierli.

Sebagai perbandingan, pada 2025 penetapan UMP masih mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024, yang menetapkan nilai kenaikan UMP sebesar 6,5 persen dari tahun sebelumnya.

Sejumlah provinsi telah lebih dulu mengumumkan UMP 2026. Sumatera Utara menetapkan UMP sebesar Rp3.228.971 atau naik 7,9 persen. Sumatera Selatan menetapkan UMP Rp3.942.963 atau naik 7,10 persen. Kalimantan Tengah menetapkan UMP Rp3.686.138 atau naik 6,12 persen, sekaligus menetapkan UMSP.

Sulawesi Utara menetapkan UMP Rp4.002.630 atau naik Rp227.205. Sulawesi Selatan menetapkan UMP Rp3.921.088 atau naik 7,21 persen. Nusa Tenggara Barat menetapkan UMP Rp2.673.861 atau naik 2,7 persen.

Sumatera Barat menetapkan UMP Rp3.182.955 atau naik 6,3 persen serta UMSP Rp3.214.846. Gorontalo menetapkan UMP Rp3.405.144 atau naik 5,7 persen.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah bersiap mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 usai dokumen terkait dikabarkan telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengupahan telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto dan tinggal menunggu penandatanganan.

Hal itu disampaikan Yassierli usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

“UMP RPP-nya sudah di meja Pak Presiden, tinggal ditandatangani. Insyaallah,” ujar Yassierli kepada wartawan.

Polemik Formula Baru

Kabar terakhir, Kemnaker menyusun regulasi baru pengupahan yang mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2024. Aturan ini membuat penetapan kenaikan UMP tak lagi seragam, tetapi disesuaikan dengan kondisi ekonomi setiap daerah.

Menaker Yassierli menyebut bahwa pemerintah sedang melakukan finalisasi draf peraturan pemerintah (PP) baru tentang pengupahan. Proses revisi ini sekaligus membuat ketentuan tenggat pengumuman UMP pada 21 November, sebagaimana tercantum dalam PP No. 51/2023, tidak lagi mengikat.

Dalam draf RPP, penetapan UMP diproyeksikan dilakukan pada 8 Desember 2025, sementara UMK/UMSK diumumkan pada 15 Desember 2025 lebih mundur dari ketentuan PP lama.

Putusan MK mengharuskan indeks tertentu atau alfa yang berfungsi menentukan besar kenaikan UMP, ditetapkan oleh dewan pengupahan di masing-masing daerah.

Dengan demikian, penetapan upah dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi daerah; tingkat kesejahteraan lokal, dan pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Merespons hal itu, kalangan buruh telah menyatakan penolakan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyatakan pihaknya menolak keras formula kenaikan UMP dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) soal Pengupahan.

Pasalnya, Said Iqbal menilai RPP Pengupahan tersebut cacat secara proses dan keliru secara substansi, serta akan memiskinkan buruh Indonesia.

Dengan aturan formula yang tertuang dalam RPP soal Pengupahan, Said memberikan bocoran bahwa kenaikan UMP 2026 kemungkinan hanya sebesar 4,3%.

Angka tersebut di bawah tuntutan buruh yang mengusulkan kenaikan terendah 6%. Bahkan, dengan formula tersebut beberapa daerah industri terancam tidak mengalami kenaikan upah. Dalam laporannya, poin utama penolakan buruh tertuju pada dua hal krusial dalam RPP tersebut.

Pertama, penggunaan kembali konsep "konsumsi rata-rata buruh" yang disurvei BPS, yang dinilai akan membuat upah di daerah-daerah industri besar seperti Bekasi, Karawang, Tangerang, hingga Surabaya, tidak mengalami kenaikan sama sekali atau kenaikan 0%.

Kedua, penolakan tegas terhadap penggunaan formula alpha dengan rentang 0,3 hingga 0,8 sebagai penentu kenaikan upah minimum. Formula tersebut menetapkan kenaikan upah berdasarkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan alpha.

"Dengan rata-rata upah minimum nasional sekitar Rp3.090.000, kenaikan 4,3% hanya menambah kurang lebih Rp120.000 per bulan, atau kurang dari 12 dolar AS. Kenaikan upah satu bulan tidak setara harga satu kebab satu kali makan di Jenewa. Ini keterlaluan," kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Suara Pengusaha

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Darwoto menyampaikan penetapan indeks tertentu alias alfa yang digunakan dalam formula UMP 2026 harus dilakukan secara bijaksana.

Perhitungan kenaikan upah minimum dengan menggunakan indeks tertentu ini dilalukan untuk mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023.

“Agar kebijakan upah minimum dapat selaras dengan kondisi ekonomi daerah, tingkat produktivitas, serta kapasitas usaha di masing-masing sektor,” kata Darwoto.

Dia menggarisbawahi bahwa besaran alfa mesti diterapkan secara proporsional dan tidak hanya mengukur kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Dia menilai investasi atau modal, teknologi, hingga produktivitas faktor total harus diperhitungkan dalam menentukan alfa.

Dengan demikian, Apindo menilai alfa tidak dapat disamaratakan di seluruh daerah. Perhitungan besaran alfa disebutnya dapat mempertimbangkan kondisi rasio upah minimum terhadap kebutuhan layak.

“Dunia usaha juga meyakini bahwa pemerintah akan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut secara arif dan bijaksana, sehingga dapat menciptakan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha,” lanjut Darwoto.

Dia lantas menyinggung perihal penetapan upah minimum sektoral. Menurutnya, dunia usaha mengusulkan agar nilai alfa ditetapkan dengan mempertimbangkan sektor mana yang tumbuh dan yang tidak.

Selain itu, Apindo menilai indikator ekonomi dan produktivitas perlu dimasukkan sebagai variabel utama dalam penetapan nilai alfa.

Hal ini dipandang sejalan dengan putusan MK yang menegaskan perlunya keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan usaha, dengan mengintegrasikan indikator ekonomi ke dalam formula pengupahan.

“Kalau ini [kebijakan upah minimum] bisa berjalan untuk jangka panjang, makanya akan terjadi satu kepastian di dalam regulasi ataupun kebijakan upah minimum di negara kita,” ujar Darwoto.

Peta UMP 2026: Provinsi Mana Berpotensi Naik Paling Tinggi?

Berikut estimasi besaran UMP 2026 di 38 provinsi jika naik 3%:

• Aceh: dari Rp3.685.616 menjadi Rp3.796.184
• Sumatra Utara: dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.082.335
• Sumatra Barat: dari Rp2.994.193 menjadi Rp3.084.018
• Riau: dari Rp3.508.776 menjadi Rp3.614.039
• Jambi: dari Rp3.234.535 menjadi Rp3.331.571
• Sumatra Selatan: dari Rp3.681.571 menjadi Rp3.792.018
• Bengkulu: dari Rp2.670.039 menjadi Rp2.750.140
• Lampung: dari Rp2.893.070 menjadi Rp2.979.862
• Bangka Belitung: dari Rp3.876.600 menjadi Rp3.992.898
• Kepulauan Riau: dari Rp3.623.654 menjadi Rp3.732.363
• DKI Jakarta: dari Rp5.396.761 menjadi Rp5.558.663
• Jawa Barat: dari Rp2.191.232 menjadi Rp2.256.968
• Jawa Tengah: dari Rp2.169.349 menjadi Rp2.234.429
• DI Yogyakarta: dari Rp2.264.080 menjadi Rp2.332.002
• Jawa Timur: dari Rp2.305.985 menjadi Rp2.375.164
• Banten: dari Rp2.905.119 menjadi Rp2.992.272
• Bali: dari Rp2.996.561 menjadi Rp3.086.457
• Nusa Tenggara Barat (NTB): dari Rp2.602.931 menjadi Rp2.681.019
• Nusa Tenggara Timur (NTT): dari Rp2.328.969 menjadi Rp2.398.838
• Kalimantan Barat: dari Rp2.878.286 menjadi Rp2.964.634
• Kalimantan Tengah: dari Rp3.473.621 menjadi Rp3.577.830
• Kalimantan Selatan: dari Rp3.496.195 menjadi Rp3.601.080
• Kalimantan Timur: dari Rp3.579.313 menjadi Rp3.686.692
• Kalimantan Utara: dari Rp3.580.160 menjadi Rp3.687.564
• Sulawesi Utara: dari Rp3.775.425 menjadi Rp3.888.687
• Sulawesi Tengah: dari Rp2.915.000 menjadi Rp3.002.450
• Sulawesi Selatan: dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.767.252
• Sulawesi Tenggara: dari Rp3.073.551 menjadi Rp3.165.757
• Gorontalo: dari Rp3.221.731 menjadi Rp3.318.382
• Sulawesi Barat: dari Rp3.104.430 menjadi Rp3.197.562
• Maluku: dari Rp3.141.700 menjadi Rp3.235.951
• Maluku Utara: dari Rp3.408.000 menjadi Rp3.510.240
• Papua Barat: dari Rp3.615.000 menjadi Rp3.723.450
• Papua Barat Daya: dari Rp3.614.000 menjadi Rp3.722.420
• Papua: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425
• Papua Selatan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425
• Papua Tengah: dari Rp4.285.848 menjadi Rp4.414.423
• Papua Pegunungan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425

Berikut estimasi besaran UMP 2026 di 38 provinsi jika naik 6%:

• Aceh: dari Rp3.685.616 menjadi Rp3.906.752
• Sumatra Utara: dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.172.112
• Sumatra Barat: dari Rp2.994.193 menjadi Rp3.173.844
• Riau: dari Rp3.508.776 menjadi Rp3.719.302
• Jambi: dari Rp3.234.535 menjadi Rp3.428.607
• Sumatra Selatan: dari Rp3.681.571 menjadi Rp3.902.465
• Bengkulu: dari Rp2.670.039 menjadi Rp2.830.241
• Lampung: dari Rp2.893.070 menjadi Rp3.066.654
• Bangka Belitung: dari Rp3.876.600 menjadi Rp4.109.196
• Kepulauan Riau: dari Rp3.623.654 menjadi Rp3.841.073
• DKI Jakarta: dari Rp5.396.761 menjadi Rp5.720.566
• Jawa Barat: dari Rp2.191.232 menjadi Rp2.322.705
• Jawa Tengah: dari Rp2.169.349 menjadi Rp2.299.509
• DI Yogyakarta: dari Rp2.264.080 menjadi Rp2.399.924
• Jawa Timur: dari Rp2.305.985 menjadi Rp2.444.344
• Banten: dari Rp2.905.119 menjadi Rp3.079.426
• Bali: dari Rp2.996.561 menjadi Rp3.176.354
• Nusa Tenggara Barat (NTB): dari Rp2.602.931 menjadi Rp2.759.107
• Nusa Tenggara Timur (NTT): dari Rp2.328.969 menjadi Rp2.468.707
• Kalimantan Barat: dari Rp2.878.286 menjadi Rp3.050.983
• Kalimantan Tengah: dari Rp3.473.621 menjadi Rp3.681.038
• Kalimantan Selatan: dari Rp3.496.195 menjadi Rp3.705.966
• Kalimantan Timur: dari Rp3.579.313 menjadi Rp3.794.071
• Kalimantan Utara: dari Rp3.580.160 menjadi Rp3.794.969
• Sulawesi Utara: dari Rp3.775.425 menjadi Rp4.001.950
• Sulawesi Tengah: dari Rp2.915.000 menjadi Rp3.089.900
• Sulawesi Selatan: dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.876.978
• Sulawesi Tenggara: dari Rp3.073.551 menjadi Rp3.257.964
• Gorontalo: dari Rp3.221.731 menjadi Rp3.415.034
• Sulawesi Barat: dari Rp3.104.430 menjadi Rp3.290.695
• Maluku: dari Rp3.141.700 menjadi Rp3.330.202
• Maluku Utara: dari Rp3.408.000 menjadi Rp3.612.480
• Papua Barat: dari Rp3.615.000 menjadi Rp3.831.900
• Papua Barat Daya: dari Rp3.614.000 menjadi Rp3.830.840
• Papua: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001
• Papua Selatan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001
• Papua Tengah: dari Rp4.285.848 menjadi Rp4.542.998
• Papua Pegunungan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001