Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan lima rekomendasi terhadap penyelenggaraan pemilu-pilkada untuk mencegah terjadinya korupsi. Pasalnya berdasarkan hasil kajian KPK terdapat sejumlah potensi korupsi diajang pesta politik itu.

Perlu diketahui, KPK mencatat biaya penyelenggaraan pemilu dan pilkada di Indonesia sangat besar, dengan anggaran pemilu nasional 2022–2024 mencapai lebih dari Rp71 triliun dan pilkada serentak 2024 diperkirakan mencapai Rp42,5 triliun, sementara peserta pemilu juga menanggung biaya kampanye yang sangat tinggi.

Persoalan tersebut memicu implikasi serius terhadap integritas demokrasi, karena mendorong praktik politik transaksional sejak proses kandidasi hingga perilaku koruptif setelah kandidat terpilih, melalui penyalahgunaan APBN/APBD, jual beli jabatan, dan praktik rente proyek pemerintah.

"Biaya penyelenggaraan pemilu dan pilkada sangat besar, disertai biaya kampanye peserta yang tinggi, sehingga mendorong politik transaksional dan perilaku koruptif setelah terpilih," demikian keterangan Direktorat Monitoring KPK, dikutip pada Minggu (19/4/2026).

Lembaga antirasuah itu menyampaikan penyelenggaan pemilu masih lemah karena pelanggaran kode etik yang menurunkan kepercayaan publik dan berpotensi membuka ruang manipulasi suara.

Selain itu, proses kandidasi partai politik bersifat transaksional, dengan penentuan pencalonan dan nomor urut lebih dipengaruhi kepentingan elite dan kemampuan finansial; biaya pemenangan pemilu yang besar sehingga jabatan dianggap sebagai investasi; penyuapan penghitungan suara hingga sengketa; dan penegakan hukum pelanggaran pemilu belum optimal, akibat kelemahan norma, keterbatasan subjek hukum, sanksi yang lemah, dan dualisme regulasi pemilu–pilkada.

Atas temuan tersebut, KPK memberikan lima rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh stakeholder terkait. Pertama, memperkuat integritas penyelenggara pemilu, termasuk perbaikan mekanisme seleksi, transparansi proses, optimalisasi SIPOL, dan pelibatan publik dalam penelusuran rekam jejak.

"Menata ulang proses kandidasi partai politik, dengan persyaratan minimal keanggotaan partai dan penghapusan ketentuan yang membuka ruang intervensi elite terhadap calon terpilih," sambung rekomendasi tersebut.

Ketiga, mereformasi pembiayaan kampanye, melalui fasilitasi negara, pengaturan metode dan jenis kampanye, serta pembatasan penggunaan uang tunai.

Keempat, mendorong pemungutan dan rekapitulasi suara secara elektronik secara bertahap pada pilkada dan pemilu berikutnya.

Kelima, memperkuat penegakan hukum pemilu, dengan memperjelas norma, memperluas subjek hukum menjadi setiap orang sebagai pemberi dan penerima, serta menyelaraskan regulasi pemilu legislatif dan pilkada.

Bisnis.com, SURABAYA – Wakil Wali Kota Surabaya sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya, Armuji, secara tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Dirinya menilai hal tersebut merupakan kemunduran atas demokrasi dan bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat.

Armuji menjelaskan, mekanisme pemilihan kepala daerah sudah seyogyanya tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat. Menurutnya, pilkada bukan dilaksanakan di ruang-ruang tertutup yang hanya terbatas hak suaranya oleh segelintir elit politik.

“Kalau kepala daerah dipilih lewat DPRD, calon tidak perlu turun ke kampung, ke kelurahan, ke RW dan RT. Cukup lobi, debat di ruang tertutup, lalu voting. Selesai,” ujar Armuji melalui keterangan tertulisnya, Senin (12/1/2026).

Armuji menyebut, selaku saksi sejarah yang pernah duduk sebagai anggota DPRD Kota Surabaya periode 1999–2004, ia mengaku merasakan langsung dampak dari sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD pada masa lampau.

Menurutnya, mekanisme pilkada dengan sistem tidak langsung tersebut membuat hubungan antara pemimpin dan rakyat menjadi berjarak hingga renggang.

Berbeda dengan pilkada langsung, calon kepala daerah harus terjun langsung ke masyarakat untuk mendengar berbagai dari keluhan warga dan menyampaikan gagasan secara terbuka. Proses ini, lanjut Armuji, dapat membangun ikatan moral dan tanggung jawab antara pemimpin dan rakyat.

“Kalau dipilih DPRD, rakyat tidak merasa memiliki pemimpin. Kepala daerah pun merasa cukup bertanggung jawab kepada dewan lewat laporan tahunan. Ini berbahaya bagi demokrasi,” ucapnya.

Mantan Ketua DPRD Kota Surabaya ini juga menilai, rencana pilkada melalui DPRD itu tidak sejalan dengan sistem demokrasi saat ini, mengingat presiden, anggota DPR RI, dan DPRD tingkat provinsi hingga kabupaten/kota seluruhnya dipilih langsung oleh rakyat.

“Ini kontradiktif. DPR dipilih langsung oleh rakyat, tapi kepala daerah mau dipilih DPR? Ini bukan kemajuan, tapi kemunduran demokrasi,” ucapnya.

Dia menambahkan, sistem pemilihan tidak langsung atau melalui DPRD juga identik dengan praktik politik era Orde Baru, di mana pada masa itu kepala daerah dapat dengan mudah dilengserkan melalui mekanisme politik di tubuh legislatif.

“Sekarang berbeda. Kepala daerah yang dipilih rakyat hanya bisa diberhentikan oleh rakyat atau karena alasan hukum yang jelas, seperti korupsi atau meninggal dunia. Itu lebih adil dan demokratis,” jelas Armuji.

Menanggapi anggapan bahwa pilkada langsung rawan politik uang, Armuji justru menilai praktik tersebut tetap bisa terjadi di tubuh legislator, bahkan berpotensi lebih rawan bila pemilihan dilakukan melalui DPRD.

“Kalau dipilih DPRD, politik uang tetap terjadi. Bahkan lebih gampang dihitung, karena yang menentukan cuma sekitar 50 orang (anggota DPRD). Transaksinya jadi lebih tertutup dan rawan,” tegasnya.

Menurutnya, sistem pemilihan oleh DPRD justru membuka ruang besar bagi praktik politik transaksional karena lingkaran pemilihnya sempit dan tidak transparan.

Lebih lanjut, DPC PDIP Kota Surabaya, lanjut Armuji, juga akan tetap tegak lurus pada prinsip kedaulatan rakyat dan menolak segala bentuk upaya yang mengarah pada kemunduran demokrasi.

“Posisi kami jelas bahwa kepala daerah harus dipilih langsung oleh rakyat. Warga Surabaya ingin bertemu, menilai, dan menentukan sendiri pemimpinnya. Demokrasi tidak boleh mundur,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan wacana pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD harus memiliki mekanisme yang jelas dan berfokus pada pencegahan tindak pidana korupsi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan wacana ini bagian dari dinamika ketatanegaraan dalam sistem demokrasi. Namun, lembaga antirasuah menegaskan prinsip dalam sistem politik adalah upaya pencegahan korupsi

"Persoalan utama yang perlu dijawab bukan semata-mata metode pemilihannya, melainkan bagaimana sistem tersebut mampu menekan biaya politik dan menutup celah korupsi," kata Budi dalam keterangannya, dikutip Sabtu (3/1/2026).

Budi menyampaikan wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD perlu mengedepankan penguatan tata kelola, transparansi, dan pengawasan yang ketat.

Selain itu, Budi menjelaskan wacana ini harus disertai dengan mekanisme yang jelas untuk mencegah bentuk baru politik transaksional.

"Mekanisme pemilihan apa pun harus disertai dengan regulasi yang jelas, penegakan hukum yang konsisten, serta sistem pengawasan yang efektif agar tidak menciptakan bentuk baru dari politik transaksional," jelas Budi.

Pasalnya, Budi berkaca dari kasus-kasus sebelumnya di mana sejumlah kepala daerah melakukan korupsi untuk melunasi biaya politik selama masa kampanye.

Sebab, kata Budi, biaya politik terlalu besar mengakibatkan anggota partai berusaha segala cara agar mengembalikan modal yang digelontorkan selama kegiatan politik.

"Biaya politik yang besar dapat mendorong praktik-praktik tidak sehat, seperti transaksi politik, penyalahgunaan kewenangan, maupun upaya pengembalian modal politik melalui kebijakan publik setelah terpilih," pungkasnya.