Bisnis.com, MAKASSAR - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempererat sinergi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel dalam memperketat penegakan hukum di sektor jasa keuangan.

Langkah ini dirancang untuk menciptakan ekosistem keuangan yang stabil sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku industri di tengah eskalasi modus kejahatan finansial baru yang memanfaatkan celah teknologi digital.

Melalui kolaborasi tersebut, ketiga instansi bakal menyatukan peran dari aspek pengawasan administratif, penyidikan korporasi, hingga penindakan hukum siber di lapangan.

Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK Feriansyah menegaskan bahwa penegakan hukum di industri keuangan menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium atau upaya hukum terakhir.

Sesuai regulasi, OJK wajib memaksimalkan instrumen hukum administratif terlebih dahulu sebelum melimpahkan suatu perkara ke ranah pidana.

"Penegakan dari sisi hukum administratif harus dilalui terlebih dahulu. Bentuknya bisa berupa sanksi administratif, upaya pembinaan, langkah korektif, hingga perintah tertulis untuk mengganti pengurus lembaga keuangan. Jika setelah diberikan tenggat waktu tidak dipenuhi, barulah perkara digeser ke ranah pidana," jelas Feriansyah di sela-sela Sosialisasi Tindak Pidana di Sektor Keuangan kepada Jajaran Kejaksaan dan Kepolisian di Makassar, Kamis (25/6/2026).

Langkah ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Jasa Keuangan (UU P2SK). Regulasi ini memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif yang dibungkus dalam non-prosecution agreement (NPA), atau penyelesaian tanpa penuntutan dengan syarat pihak terperiksa berkomitmen penuh mengganti seluruh kerugian yang ditimbulkan.

Selain itu, terdapat penyesuaian regulasi di sektor pasar modal. OJK kini memiliki fleksibilitas untuk memilih jalur sanksi administratif atau pidana. Jika indikasi kejahatan di pasar modal ditarik ke pidana, proses penyidikan diserahkan kepada Kepolisian. Jika tidak, OJK berwenang penuh menyelesaikan lewat sanksi administratif terukur.

Feriansyah menjelaskan bahwa industri keuangan kini dihantui oleh peningkatan fraud berbasis teknologi canggih seperti Artificial Intelligence (AI). Kondisi tersebut perlu diwaspadai karena berpeluang menciptakan modus kejahatan baru.

Dia mencontohkan maraknya manipulasi suara untuk membobol rekening nasabah premium yang terbiasa melakukan transaksi via telepon.

"Sekarang AI bisa meniru suara siapa saja dengan fasih. Maka ketika aset digital dikuasai pihak lain, posisinya menjadi rumit. Jika transaksi menggunakan PIN atau identitas personal yang sah, tanggung jawab berada di tangan nasabah. Namun, jika ada indikasi fraud internal perbankan atau pemalsuan verifikasi, nasabah bisa menempuh jalur hukum untuk mengklaim kembali haknya," tuturnya.

OJK juga menyoroti maraknya kasus mafia tanah yang menyalahgunakan agunan kredit tanpa izin pemilik sah, yang melibatkan oknum notaris.

Untuk mengejar pengembalian aset, OJK menerapkan metode follow the money secara agresif dengan menggandeng lembaga otoritas lain. OJK bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana dan transaksi mencurigakan, serta berkolaborasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna melacak dan memblokir aset tidak bergerak seperti tanah atau bangunan.

Wakil Kepala Kejati Sulsel, Prihatin, menambahkan bahwa pihaknya mendukung penuh penerapan mekanisme restoratif di sektor keuangan. Upaya perdamaian ini dapat ditempuh dengan syarat utama alat bukti tindak pidana sudah terpenuhi dan pelaku melakukan pemulihan penuh terhadap kerugian korban hingga kembali ke keadaan semula.

"Syarat utamanya adalah pemulihan terhadap keadaan semula. Jika korban sudah menerima ganti rugi dan memaafkan, penyelesaian bisa dijalankan. Ini merupakan implementasi dari hukum acara yang berlaku," kata Prihatin.

Guna memangkas birokrasi penanganan perkara yang kerap memakan waktu lama, Kejati Sulsel kini mengeliminasi prosedur bolak-balik berkas perkara konvensional. Sebagai gantinya, Kejaksaan memanfaatkan mekanisme koordinasi langsung secara intensif dengan penyidik OJK.

Dari sisi penindakan lapangan, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel Kombes Pol Taufik Herdiansyah Zeinardi menegaskan komitmennya dalam memberantas kejahatan finansial ilegal, mulai dari investasi bodong, pinjaman online (pinjol) ilegal, hingga penipuan siber (cyber fraud).

Taufik mengakui, karakteristik kejahatan siber saat ini sangat dinamis karena pelaku dan korban umumnya tidak saling mengenal dan kerap berada di yurisdiksi provinsi yang berbeda, seperti di pulau Sumatera atau wilayah Sulawesi lainnya. Meskipun biaya penyidikan sering kali tidak sebanding dengan nilai kerugian dari satu orang korban, Polda Sulsel menegaskan tidak akan mengabaikan laporan sekecil apa pun.

"Walaupun kerugian perorangan kecil, jika korbannya masif, akumulasi kerugiannya menjadi sangat besar. Fokus utama kami saat ini, selain menindak tegas pelaku, adalah bagaimana mengupayakan pengembalian kerugian masyarakat. Sinergi kuat bersama OJK dan Kejaksaan menjadi kunci utama kami untuk memutus rantai kejahatan finansial digital ini di Sulawesi Selatan," tegas Taufik.

Bisnis.com, MAKASSAR - Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) membongkar sejumlah kasus tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi.

Sejumlah barang bukti disita selama periode Januari hingga Mei 2026 meliputi 1 unit kapal tanker, dua unit kapal SPOB, 18 unit mobil tangki, 17 unit kendaraan penumpang, enam unit dump truck, 332 jeriken berisi solar, 12 tandon berkapasitas 1.000 liter, serta 1.541 tabung LPG ukuran 3 kilogram.

Selain itu, petugas juga mengamankan BBM subsidi berupa 229.123 liter solar dan 3.031 liter pertalite yang ditemukan di sejumlah wilayah hukum Polres jajaran Polda Sulsel.

Berdasarkan hasil perhitungan sementara, praktik penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp69,9 miliar.

"Nilai tersebut setara dengan kebutuhan BBM bagi sekitar 205.611 kendaraan apabila masing-masing kendaraan melakukan pengisian rata-rata sebanyak 50 liter," ungkap Kapolda Sulsel Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro melalui konferensi pers di Makassar, Selasa (2/6/2026).

Djuhandhani menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini bermula saat pihaknya mengamankan 7 unit truk tangki pada awal 2026 lalu. Polda Sulsel kemudian melakukan pengembangan penyelidikan untuk mengungkap jaringan yang diduga terlibat dalam penyelewengan BBM bersubsidi.

Hasil penyelidikan kemudian mengarah pada aktivitas ilegal yang terjadi di kapal tanker. Di mana saat ini telah ditetapkan 45 tersangka yang telah diamankan dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Para tersangka terancam pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan pengungkapan kasus ini menunjukkan komitmen aparat penegak hukum di wilayahnya untuk memberantas praktik penyalahgunaan energi bersubsidi yang merugikan negara dan masyarakat.

Apalagi di tengah situasi global yang tak menentu terhadap dinamika sektor energi dan bahan bakar minyak, keberhasilan ini menjadi langkah yang sangat strategis dan tepat waktu.

“Barang bukti yang berhasil diamankan menunjukkan praktik penyalahgunaan subsidi energi dilakukan secara terstruktur dan berdampak besar terhadap masyarakat. Karena itu, langkah penegakan hukum seperti ini harus terus diperkuat,” tutur Andi Sudirman.

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) mengungkap motif pelaku kekerasan senior kepada Bripda Dirja Pratama (DP) di Asrama Polda Sulsel.

Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Djuhandani Raharjo Puro mengatakan motif pelaku menganiaya Bripda DP lantaran terkait persoalan hierarki.

"Motif adalah masalah hirarki seniornya marah karena si junior [Bripda DP] dipanggil menghadap tidak mau menghadap," kata Djuhandani saat dihubungi, Rabu (25/2/2026).

Kemudian, Djuhandani mengungkap bahwa tersangka Bripda P telah mengakui perbuatannya kepada penyidik. Adapun, praktik penganiayaan itu juga telah diakui Bripda P dilakukan saat waktu subuh.

"Pada saat sholat subuh dijemput dan dianiaya, dipukuli," pungkasnya.

Sekadar informasi, kasus dugaan penganiayaan terendus usai anggota polisi Bripda DP (19) ditemukan meninggal dunia di asrama Polri, Makassar pada Minggu (22/2/2026).

Berdasarkan laporan awal, DP disebut meninggal usai membenturkan kepalanya. Namun, pihak Polda Sulawesi Selatan menyatakan tidak serta percaya atas laporan itu, sehingga dirinya melakukan penyelidikan secara mendalam.

Setelah dilakukan pendalaman secara scientific crime investigation dan visum oleh Biddokkes Polri, hasilnya, laporan terkait membentur-benturkan kepala dimentahkan. Sebab, berdasarkan pemeriksaan Biddokkes Polda Sulsel telah menemukan sejumlah lebam di tubuh korban akibat diduga dianiaya.

JAKARTA - Kasat Reserse Narkoba Polres Toraja Utara AKP Arifan Efendi, dan Kanit Narkoba Aiptu Nasrul ditangkap Tim Khusus Polda Sulawesi Selatan (Sulsel). Keduanya ditangkap karena terkait dengan kasus dugaan penyalahgunaan narkoba.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir memastikan Polri berkomitmen untuk menindak tegas oknum kepolisian tersebut. "Bapak Kapolri sebagai pimpinan Polri dalam berbagai kesempatan telah menegaskan komitmen kuat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba tidak terkecuali individu-individu Polri," kata Isir, Senin (23/2/2026).

Menurut Isir, institusi Polri tidak akan memberikan ruang bagi personel yang melanggar hukum, terutama dalam kasus narkoba. Isir menegaskan, tidak ada toleransi dan tidak ada perlakuan istimewa (impunitas) terlebih bagi individu Polri yang terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

"Penindakan individu Kasat dan Kanit Narkoba Polres Toraja Utara oleh Polda Sulsel adalah bukti dan wujud konkret penjabaran pelaksanaan komitmen dan ketegasan pimpinan Polri oleh seluruh jajaran satuan wilayah dalam pemberantasan narkoba di Indonesia," tambahnya.

Lihat video: Terbukti Simpan Narkoba Milik Pribadi, Eks Kapolres Bima AKBP Didik Resmi Dipecat!



Diketahui, Penangkapan ini bermula dari hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) seorang tersangka yang mengaitkan nama kedua orang tersebut dalam dugaan peredaran narkoba di wilayah Toraja.

Bisnis.com, MAKASSAR - Tim SAR gabungan mengumumkan telah menemukan 9 bagian tubuh di lokasi jatuhnya pesawat ATR 42-500 Indonesia Air Transport. Dari temuan tersebut, dua di antaranya dalam kondisi utuh yang telah berhasil diidentifikasi sebelumnya.

“Sampai dengan hari ini telah ditemukan dua korban dalam bentuk jenazah dan body part, jadi total ada 9 paket,” ungkap Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii di Makassar, Kamis, (22/1/2026).

Tim SAR sendiri saat ini masih melakukan evakuasi terhadap body part yang telah ditemukan untuk segera diidentifikasi.

Dia belum bisa memastikan apakah 9 body part tersebut merupakan bagian tubuh korban pesawat ATR 42-500 atau bukan.

Oleh sebab itu masih perlu dipastikan berdasarkan analisis tim Disaster Victim Identification (DVI) di Polda Sulsel.

"Soal jumlah body part itu nanti kita baru akan pastikan apakah benar-benar 9 korban atau bagaimana. Nanti dari DVI yang bisa jelaskan," katanya.

Siang tadi, tim SAR gabungan menemukan enam bagian tubuh yang diduga kecelakaan pesawat ATR 42-500, tidak jauh dari lokasi korban pertama ditemukan. Semua bagian tubuh lokasinya pada sekitar radius 50 meter dari korban pertama.

Semua bagian tubuh tersebut kondisinya sudah membengkak akibat sudah berada di lokasi selama enam hari.

Sementara satu potongan tubuh diketahui ditemukan pada Kamis (21/1/2026) sekitar pukul 12.30 Wita, kemudian dua jenazah dalam keadaan utuh telah berhasil diidentifikasi atas nama Deden Maulana dan Florencia Lolita Wibisono.

Syafii menambahkan evakuasi enam bagian tubuh yang baru ditemukan sedang dilakukan mengingat kondisi medan yang curam dan proses memasukkan jenazah ke dalam kantong jenazah yang tidak mudah.

"Mudah-mudahan cuaca juga membaik. Jika sudah sampai di posko dan dilakukan labeling oleh tim DVI, kita rencanakan penjemputan dengan helikopter di lapangan. Namun jika cuaca tidak mendukung, jalur darat tetap menjadi pilihan seperti kemarin," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Arifah Fauzi menanggapi penculikan balita bernama Bilqis di Makassar yang diduga jadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Dia mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan pihak setempat terkait penculikan balita Bilqis yang diculik di Makassar dan ditemukan di Jambi.

"Sedang dikoordinasikan dengan dinas setempat," katanya kepada Bisnis saat menghadiri Women in SDG's Action Awards, Selasa (11/11/2025).

Arifah mengimbau kepada seluruh orang tua untuk lebih waspada ketika beraktivitas di luar rumah bersama anak sehingga hal-gal serupa tidak terjadi.

Menurutnya, pencegahan penculikan harus dilakukan oleh semua pihak mulai dari keluarga serta aparat penegak hukum.

"Harus kerja sama semua pihak masyarakat keluarga dan pemahaman kepada orang tua bagaimana mengasuh anak supaya anaknya juga tidak mudah bermain tanpa diawasi. Jadi pengawasan keluarga tuh penting. Kesadaran masyarakat perlu ditumbuhkan, perlu diajak terus," ujarnya.

Dari catatan Bisnis, Kapolda Sulsel Irjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengungkapkan kejadian bermula pada 2 November 2025 lalu saat Bilqis ikut bersama ayahnya bermain tenis di Lapangan Pakui Sayang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Namun kemudian bocah tersebut dinyatakan hilang secara tiba-tiba.

Kemudian hari, polisi akhirnya menangkap SY sebagai pelaku utama yang diduga menculik Bilqis. SY membawa korban dari lokasi kejadian ke rumah kosnya di Jalan Abu Bakar Lambogo, Makassar.

Dari rumah kos tersebut pelaku menjual Bilqis melalui Facebook menggunakan akun bernama Wilumani Rohim Bismillah.

Selanjutnya seorang berinisial NH berminat membeli Bilqis. Aarga asal Jakarta tersebut datang langsung ke Makassar untuk membawa korban dengan transaksi hanya sebesar Rp3 juta.

Dia kemudian membawa Bilqis ke Jambi dengan transit di Jakarta. Setibanya di Jambi, NH menjual korban kepada pasangan AS dan MA seharga Rp15 juta.

"Kepada pembeli, NH mengaku bahwa Bilqis adalah keponakannya dengan dalihnya ingin membantu keluarga. Dia kemudian melarikan diri ke Sukoharjo. NH ini bahkan mengaku sudah tiga kali menjadi perantara adopsi ilegal," ungkap Djuhandhani Rahardjo Puro dalam keterangan resmi, Senin (10/11/2025).

Bilqis akhirnya berhasil ditemukan dalam keadaan selamat di pemukiman salah satu suku di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Kini korban sudah kembali ke orang tuanya di Makassar dan tengah mendapatkan pendampingan medis serta psikologis oleh Polda Sulsel.