Bisnis.com, SINGARAJA – Selama 1,5 tahun warga di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Pemaron, Kabupaten Buleleng tidak bisa istirahat dengan tenang karena kebisingan suara yang ditimbulkan oleh pembangkit yang tidak ramah lingkungan tersebut.

PLTD tersebut dioperasikan oleh PT Indonesia Power, anak usaha dari PLN. Jika melihat secara historis, seperti yang diberitakan Bisnis pada 2014, PLTD Pemaron sebenarnya sudah dipensiunkan seiring dengan beroperasinya Saluran Kabel Laut Tegangan Tinggi (SKLT) Banyuwangi-Gilimanuk. Bahkan papan nama bukan lagi PLTD, berganti menjadi PLTGU.

Maryono, salah satu warga yang tinggal di sekitar PLTD menjelaskan suara bising PLTD mengganggu warga setiap hari, bahkan awal-awal hampir 24 jam sehingga warga tidak bisa tidur.

"Malam hari kami hampir tidak bisa tidur karena beroperasinya hampir 24 jam, setelah kami melakukan protes baru beroperasi pagi sampai sore, akan tetapi sekarang kadang-kadang malam juga dioperasikan," jelas Maryono kepada media dikutip Kamis (25/6/2026).

Selain itu, selama PLTD beroperasi juga mengeluarkan asap hitam yang berbahaya bagi pernapasan warga, karena jarak PLTD dengan permukiman terdekat hanya 40 meter. Saat Bisnis di lokasi, suara bising dan asap hitam tertangkap jelas. Maryono dan warga lainnya khawatir asap akan berdampak ke mereka terutama anak - anak.

Selain itu, PLTD juga berdampak ke bangunan yang retak akibat getaran tanah dampak dari PLTD. Warga juga mengaku rugi dari sisi ekonomi, Maryono yang berprofesi sebagai tukang pijat bahkan harus kehilangan pelanggan.

"Dulu pelanggan saya banyak datang ke rumah, sekarang setelah PLTD beroperasi mereka tidak nyaman dengan kebisingan yang ditimbulkan, mereka tidak mau datang lagi, saya yang harus keliling mencari pelanggan," kata Maryono.

Maryono mengatakan, Pihak PT Indonesia Power UBP Bali juga tidak pernah meminta persetujuan warga sekitar akan mengoperasikan PLTD. Maryono menjelaskan mereka mendukung pembangkit untuk memenuhi kebutuhan listrik, tapi bukan pembangkit yang merusak lingkungan.

Maryono dan warga sekitar berharap PLTD dihentikan permanen atau dipindahkan ke tempat lain yang jauh dari permukiman. Ia berharap pemerintah tegas terhadap PT Indonesia Power atau PLN agar karena PLTD berdampak buruk terhadap warga.