Bisnis.com, CIREBON - Mayoritas pekerja hotel di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terpaksa dirumahkan menyusul anjloknya tingkat hunian kamar yang hanya berada di kisaran 12-20%. Kondisi ini dinilai sebagai tekanan serius bagi industri perhotelan daerah yang tengah berjuang bertahan di tengah minimnya permintaan.

Ketua PHRI Kabupaten Cirebon Ida Khartika memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal. Namun, pelaku usaha hotel menerapkan kebijakan merumahkan karyawan sebagai langkah efisiensi operasional.

“Kami tidak melakukan pengurangan karyawan, tapi sistemnya dirumahkan. Jadi saat dibutuhkan, mereka dipanggil kembali. Kalau okupansi rendah, tentu kami tidak bisa mempekerjakan semuanya,” ujar Ida kepada Bisnis.com, Kamis (9/4/2026).

Ia menjelaskan, tingkat hunian hotel selama bulan Ramadan hanya mencapai sekitar 20%. Bahkan di hari biasa, okupansi berada di level 12 hingga 17%. Angka ini jauh dari kondisi normal, terutama dibandingkan periode libur panjang seperti Lebaran pada tahun-tahun sebelumnya yang mampu mendongkrak okupansi hingga mendekati penuh.

Menurut Ida, rendahnya okupansi membuat pelaku usaha berada di posisi sulit. Pendapatan yang terbatas tidak sebanding dengan beban operasional yang harus ditanggung, mulai dari gaji karyawan hingga kewajiban pajak daerah.

“Untuk operasional saja kami sudah bersyukur kalau tidak merugi. Mau bayar gaji penuh juga berat, apalagi pajak. Sementara tamu yang menginap hampir tidak ada,” katanya.

Ia menambahkan, kondisi ini diperparah oleh menurunnya aktivitas rapat dan kegiatan instansi di hotel. Kebijakan efisiensi yang membatasi pelaksanaan kegiatan di luar kantor turut menggerus salah satu sumber utama pendapatan hotel.

“Sekarang rapat-rapat sudah jarang dilakukan di hotel. Padahal itu dulu menjadi salah satu penopang utama okupansi,” ujar Ida.

Selain itu, pola kunjungan wisatawan ke Cirebon juga dinilai belum memberikan dampak signifikan bagi sektor perhotelan. Wisatawan cenderung datang hanya untuk kunjungan singkat tanpa menginap, terutama untuk wisata kuliner dan religi.

Sejumlah destinasi seperti Makam Sunan Gunung Jati dan kawasan keraton masih menjadi daya tarik utama. Namun, menurut Ida, belum ada strategi yang mampu mendorong wisatawan untuk tinggal lebih lama.

“Sekarang ini kebanyakan datang lalu pulang di hari yang sama. Kami butuh konsep wisata yang membuat orang mau menginap satu sampai dua hari,” katanya.

PHRI menilai, kebangkitan sektor perhotelan tidak bisa hanya bergantung pada pelaku usaha. Diperlukan dukungan konkret dari pemerintah daerah untuk menghidupkan kembali aktivitas pariwisata dan kegiatan ekonomi yang berdampak langsung pada tingkat hunian hotel.

Salah satu langkah yang diharapkan adalah penyelenggaraan kembali berbagai event, baik skala besar maupun kecil, yang mampu menarik kunjungan wisatawan. Selain itu, promosi terpadu antara kuliner, budaya, dan destinasi wisata juga dinilai penting untuk meningkatkan daya tarik daerah.

“Jangan hanya dikenal sebagai kota kuliner. Harus ada paket wisata yang lengkap, sehingga orang datang tidak hanya makan, tapi juga menginap,” ujarnya.

Ida juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan pariwisata untuk menciptakan ekosistem yang saling mendukung.

Di tengah tekanan tersebut, pelaku usaha hotel di Cirebon masih berupaya bertahan agar tidak gulung tikar. Namun, tanpa intervensi kebijakan yang mampu mendorong permintaan, kondisi ini dikhawatirkan akan berdampak lebih luas, termasuk pada meningkatnya angka pengangguran di sektor pariwisata.

“Kalau kondisi ini terus berlanjut, tentu akan semakin berat. Kami hanya berharap ada langkah nyata agar sektor ini bisa kembali bergerak,” kata Ida.

Bisnis.com, CIREBON- Tingkat hunian kamar (okupansi) hotel di wilayah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat selama periode Lebaran 2026 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pelaku industri perhotelan mencatat, okupansi pada Lebaran 2025 mampu menembus 90 hingga 100%, kini hanya berada di kisaran 70%–85%.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Cirebon, Ida Khartika, mengatakan penurunan tersebut terjadi hampir di seluruh segmen hotel, baik berbintang maupun non-bintang. Bahkan, tingkat okupansi hanya menyentuh 100% pada hari-hari tertentu saja, tidak merata sepanjang masa libur Lebaran.

“Kalau tahun lalu kita bisa mencapai 90% sampai 100% secara konsisten, tahun ini tidak. Puncak 100% hanya terjadi pada hari tertentu saja, selebihnya turun di kisaran 70% sampai 85%,” ujar Ida, Rabu (8/4/2026).

Penurunan juga terlihat signifikan selama bulan Ramadan. Ida menyebut, okupansi hotel di periode tersebut hanya berada di angka 12%–20%. Kondisi ini mencerminkan lemahnya permintaan kamar, terutama dari wisatawan maupun kegiatan korporasi.

Menurut Ida, salah satu faktor utama yang memengaruhi penurunan okupansi adalah perubahan perilaku masyarakat yang kini cenderung lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang, termasuk untuk kebutuhan liburan.

“Masyarakat sekarang lebih memilih untuk menghemat. Mereka tidak terlalu banyak mengalokasikan anggaran untuk menginap di hotel. Pola wisatanya berubah,” katanya.

Ia menjelaskan, wisatawan yang datang ke Cirebon kini lebih banyak memilih perjalanan singkat tanpa menginap atau one day trip. Faktor jarak menjadi salah satu penyebab utama. Kedekatan Cirebon dengan Jakarta dan kota-kota lain di sekitarnya membuat perjalanan pulang-pergi dalam sehari menjadi pilihan yang lebih efisien.

“Jarak Cirebon dengan Jakarta atau kota lain relatif dekat, sekitar dua sampai dua setengah jam. Jadi banyak wisatawan yang memilih datang dan langsung kembali tanpa menginap,” ujarnya.

Selain itu, Ida menilai kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah turut berdampak signifikan terhadap industri perhotelan. Selama ini, kegiatan seperti perjalanan dinas, rapat, dan pertemuan instansi menjadi salah satu sumber utama okupansi hotel.

Namun, sejak adanya pembatasan anggaran, kegiatan tersebut mengalami penurunan drastis. “Sekarang kegiatan-kegiatan di hotel seperti rapat dan perjalanan dinas sudah sangat berkurang. Itu sangat terasa dampaknya bagi hotel,” katanya.

Kondisi ini juga tercermin pada periode libur panjang lainnya, termasuk saat tahun baru. Ida mengungkapkan, tidak terjadi lonjakan okupansi yang signifikan seperti tahun-tahun sebelumnya. Tingkat hunian cenderung stagnan dan tidak pernah mencapai 100%.

PHRI Kabupaten Cirebon menilai, kombinasi antara faktor ekonomi, kebijakan efisiensi, dan perubahan pola konsumsi wisata menjadi tantangan besar bagi industri perhotelan di daerah tersebut.

Pelaku usaha berharap adanya upaya pemulihan, baik melalui peningkatan promosi pariwisata maupun relaksasi kebijakan yang dapat mendorong kembali kegiatan di hotel. "Tanpa intervensi, tren penurunan okupansi dikhawatirkan akan terus berlanjut dan berdampak pada pendapatan serta keberlangsungan usaha perhotelan di Cirebon," tutup Ida.

Bisnis.com, CIREBON- Momentum libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026 diprediksi sepenuhnya mampu mendorong peningkatan durasi kunjungan wisatawan di wilayah Cirebon.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, rata-rata lama menginap tamu hotel berbintang di Kabupaten dan Kota Cirebon pada tahun ini hanya mencapai 1,31 hari. Angka ini turun tipis dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang berada di level 1,41 hari.

Data tersebut menunjukkan, meski mobilitas masyarakat diprediksi meningkat selama libur panjang, pola berwisata cenderung berubah. Wisatawan kini lebih memilih perjalanan singkat dengan berpindah destinasi, ketimbang menetap lebih lama di satu tempat.

Fenomena ini menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku industri perhotelan yang berharap libur akhir tahun mampu mengerek pendapatan secara signifikan.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Cirebon, Ida Kartika, mengakui tren lama tinggal yang pendek masih menjadi karakter wisatawan saat ini.

Sejumlah hotel mengalami lonjakan pemesanan, terutama yang berlokasi dekat pusat kota dan akses wisata. Namun, ada pula hotel yang masih bergerak perlahan karena persaingan harga dan banyaknya pilihan akomodasi alternatif.

Menurut Ida, beberapa faktor mendorong perbaikan kinerja sektor perhotelan di akhir tahun ini. Di antaranya adalah selesainya masuknya masa libur sekolah, kemudahan akses perjalanan, serta promosi wisata yang semakin masif melalui platform digital.

“Sekarang wisatawan sangat terbantu dengan teknologi. Mereka bisa membandingkan harga, melihat ulasan, lalu memesan kamar hanya lewat ponsel. Ini membuat persaingan makin ketat, tapi juga membuka peluang lebih luas,” kata Ida, Rabu (24/12/2025).

Saat ini, terdapat sekitar 25 hotel di Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam PHRI. Dari jumlah tersebut, dua di antaranya merupakan hotel bintang empat, sementara sisanya didominasi hotel bintang tiga dan dua. Kondisi okupansi dan tarif kamar pun bervariasi, tergantung segmen pasar yang dibidik masing-masing hotel.

PHRI menargetkan tingkat hunian kamar selama Desember berada di kisaran 50 hingga 70 persen. Target tersebut dinilai realistis untuk menutup kerugian yang sempat dialami pada bulan-bulan sebelumnya, ketika kunjungan wisatawan relatif rendah.

“Kalau bisa tembus 70 persen tentu sangat membantu. Minimal 50 persen saja sudah cukup untuk menstabilkan arus kas hotel yang sempat tertekan,” kata Ida.

Menjelang puncak libur akhir tahun, sebagian hotel juga menyesuaikan tarif kamar. Kebijakan ini disebut sebagai langkah wajar mengikuti dinamika permintaan pasar.

Meski begitu, Ida menegaskan bahwa pelaku usaha tetap berupaya menjaga kualitas layanan agar sepadan dengan harga yang dibayarkan tamu.