JAKARTA - Pemerintah dihimbau untuk tidak terburu-buru memaksakan implementasi mandatori biodiesel B50, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap petani sawit rakyat (PSR). Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) berharap implementasi program biodiesel B50 yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 tidak mengorbankan petani sawit .

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor sawit, kebijakan ini dinilai justru berpotensi menambah tekanan baru bagi jutaan petani. SPKS mengingatkan bahwa keberhasilan program ketahanan energi nasional harus berjalan seiring dengan meningkatnya kesejahteraan petani sebagai pemasok utama bahan baku biodiesel.

"SPKS mendukung upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM, serta meningkatkan nilai tambah komoditas sawit. Namun, tata kelola implementasi B50 perlu dievaluasi apabila petani sawit justru menjadi pihak yang paling terbebani," kata Ketua Umum SPKS, Sabarudin, di Jakarta, Selasa (30/6).

Tanpa Perhitungan Matang, Kebijakan B50 Berpotensi Mematikan Sawit Nasional



Sabarudin mengatakan, selama hampir satu dekade pemerintah terus meningkatkan mandatori biodiesel mulai dari B15, B20, B30, B35, B40 hingga kini memasuki tahap B50. Namun hingga saat ini belum pernah ada evaluasi yang komprehensif mengenai dampak kebijakan tersebut terhadap kesejahteraan petani sawit rakyat.

"Kami tidak menolak B50. Yang kami tolak adalah tata kelola B50 apabila biaya implementasinya justru dibebankan kepada petani. Jangan sampai negara memperoleh ketahanan energi, industri menikmati nilai tambah, tetapi petani sawit harus membayar keberhasilan itu melalui turunnya harga TBS. Ketahanan energi harus berjalan seiring dengan kesejahteraan petani," ujarnya.

Pungutan Ekspor Menekan Pendapatan Petani

Menurutnya salah satu persoalan yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah dampak kenaikan pungutan ekspor CPO terhadap harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani. Berdasarkan perhitungan SPKS, kenaikan pungutan ekspor dari 10% menjadi 12,5% berpotensi menekan harga TBS sekitar Rp833 per kilogram.

"Perhitungan kami menunjukkan petani dengan kebun seluas dua hektare dapat kehilangan pendapatan sekitar Rp1.666.000 setiap bulan. Petani dengan lahan tiga hektare kehilangan sekitar Rp2,5 juta per bulan, empat hektare sekitar Rp3,3 juta, lima hektare sekitar Rp4,1 juta, dan enam hektare hampir Rp5 juta per bulan. Jika dihitung secara nasional, total kerugian petani sawit mencapai sekitar Rp499 hingga Rp500 miliar setiap bulan akibat turunnya harga TBS," kata Sabarudin.

Ia menegaskan, manfaat ekonomi B50 yang diperkirakan mencapai Rp24,68 triliun tidak boleh dibayar dengan hilangnya pendapatan petani.

"Jangan sampai manfaat B50 bernilai puluhan triliun rupiah, tetapi petani justru kehilangan 15 hingga 20 persen pendapatannya akibat tekanan terhadap harga TBS. Kalau negara ingin membangun ketahanan energi, maka petani sebagai produsen bahan baku juga harus menjadi pihak yang memperoleh manfaat, bukan justru menanggung bebannya," tegas Sabarudin.

Tata Kelola Dana Sawit Perlu Dibenahi

Selain itu Direktur Advokasi dan Hukum SPKS, Andre mengatakan, persoalan utama implementasi B50 bukan terletak pada tujuan kebijakannya, melainkan pada tata kelola yang belum menghadirkan distribusi manfaat secara adil.

"Selama ini petani sawit hanya menjadi pemasok bahan baku. Nilai tambah biodiesel lebih banyak dinikmati industri di sektor hilir, sementara petani belum menjadi bagian dari rantai nilai biodiesel. Ironisnya, petani justru berpotensi ikut membiayai program tersebut melalui tekanan terhadap harga TBS akibat kenaikan pungutan ekspor CPO," ujar Andre.

B50: Strategi Diplomasi Sawit Berkelanjutan

Menurut Andre, implementasi B50 diperkirakan akan mengalihkan sekitar 13 hingga 20 juta ton CPO dari pasar ekspor ke pasar domestik. Akibatnya, penerimaan Dana Sawit diproyeksikan turun sekitar Rp43 triliun hingga Rp67 triliun setiap tahun.

Di sisi lain, kebutuhan insentif biodiesel meningkat sehingga Dana Sawit berpotensi mengalami defisit sekitar Rp28 triliun hingga Rp42 triliun per tahun apabila tata kelolanya tidak dibenahi.

"Kondisi tersebut berpotensi mengurangi kemampuan pendanaan bagi program-program yang langsung menyentuh kepentingan petani seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), peningkatan produktivitas, pendampingan, hingga penguatan kelembagaan petani. Jangan sampai Dana Sawit lebih banyak terserap untuk subsidi biodiesel, sementara investasi bagi peningkatan produktivitas petani semakin kecil," kata Andre.

Andre menambahkan, sekitar 35 hingga 37% perkebunan sawit Indonesia dikelola oleh petani swadaya. Namun hingga kini, petani masih berada di luar rantai nilai biodiesel, sementara manfaat ekonomi program tersebut lebih banyak dinikmati

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Indonesia Mining & Energy Watch, Ferdy Hasiman menilai pemerintah juga perlu mengevaluasi efektivitas program biodiesel dalam mencapai tujuan ketahanan energi nasional.

"Saya mempertanyakan bagaimana efek B50 maupun program sebelumnya seperti B35 dan B40 terhadap ketahanan energi nasional. Faktanya, ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak masih sekitar 82 persen. Artinya, efektivitas kebijakan ini perlu dievaluasi secara objektif," ujar Ferdy.

Menurut Ferdy, pemerintah juga perlu mempertimbangkan dinamika pasar energi global dalam menentukan kebijakan energi nasional. "Kalau harga minyak dunia turun karena pasokan melimpah, tentu pemerintah harus menghitung mana yang lebih efisien secara ekonomi. Jangan sampai biaya biodiesel di dalam negeri justru lebih mahal dibandingkan alternatif lainnya," katanya.

Ferdy menilai kebijakan yang paling mendesak saat ini bukan hanya meningkatkan mandatori biodiesel, melainkan memastikan petani sawit memperoleh kepastian harga melalui kebijakan harga patokan minimum TBS.

"Yang paling penting adalah pemerintah memikirkan harga patokan minimum bagi TBS petani sawit rakyat sehingga perusahaan besar memiliki kewajiban membeli dengan harga yang adil. Kebijakan seperti ini akan memberikan dampak jangka panjang karena meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus mendorong produktivitas kebun rakyat," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Kalangan praktisi perkebunan menilai salah satu tantangan utama petani sawit rakyat saat ini adalah masih berorientasi pada kuantitas panen dan bukan kualitas buah.

Menurut praktisi kebun Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta (AKPY) Hartono, petani sering fokus pada berat buah, padahal tingkat kematangan yang tepat menentukan rendemen minyak dan kadar asam lemak bebas.

"Kalau kualitas bagus, pabrik untung, harga TBS petani juga lebih baik,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Terkait hal itu, AKPY bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dan Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian menggelar pembelajaran lapangan bagi petani sawit dalam Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan (SDMP) 2026.

Sebanyak 149 peserta terdiri petani sawit swadaya dan penyuluh di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah melihat praktik budi daya, panen, hingga pascapanen secara nyata di kebun dan pabrik kelapa sawit.

Mereka mengikuti kunjungan ke kebun PT Bumitama Gunajaya Agro (BGA) Region 3 Pundu untuk materi budi daya, sementara 88 petani lainnya belajar praktik panen dan pascapanen di kebun serta pabrik milik PT Bisma Dharma Kencana (BDK).

"Metode belajar langsung di lapangan sebagai pendekatan paling efektif untuk meningkatkan pemahaman teknis petani, yang akhirnya mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas buah sawit," ujar Hartono.

Praktisi kebun AKPY Tri Haryadi menegaskan pengalaman lapangan menjadi bagian penting dalam proses belajar petani karena mereka bisa melihat langsung bagaimana best practice management diterapkan.

Oleh karena itu mereka dikenalkan pada praktik perkebunan yang baik mulai dari persiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman belum menghasilkan (TBM), pengelolaan tanaman menghasilkan (TM), hingga teknik panen dan sortasi tandan buah segar (TBS).

Melalui kegiatan ini, lanjutnya, diharapkan petani tidak hanya membawa pulang pengetahuan, tetapi juga perubahan pola pikir, bahwa produktivitas tinggi harus berjalan seiring dengan kualitas hasil dan efisiensi pengelolaan kebun.

Di kebun BGA, peserta mendapat pemahaman mendalam tentang pentingnya penggunaan bibit unggul sebagai fondasi produktivitas. Region Head 3 Pundu BGA, Lavin D. Saputra, menegaskan kualitas bibit menjadi titik awal keberhasilan kebun.

"Bibit yang berkualitas akan menjadi fondasi pohon yang sehat dan produktif. Ini langkah awal yang sangat menentukan hasil kebun ke depan,” ujar Lavin.

Sementara itu, Manager Kebun PT Bisma Dharma Kencana Hery Subagyo mengatakan keberhasilan kebun sawit bukan sekadar soal tingginya produksi, tetapi konsistensi dalam menjalankan standar teknis dan keselamatan kerja.

"Di lapangan, petani bisa melihat langsung bagaimana proses dari hulu sampai hilir berjalan. Mulai dari perawatan tanaman, teknik panen, sampai bagaimana buah dinilai kualitasnya di pabrik,” katanya.

Menurut dia, keterbukaan perusahaan menerima kunjungan petani merupakan bentuk kontribusi dunia usaha dalam mendukung peningkatan kapasitas pekebun rakyat.

Dengan sinkronisasi antara teori dan praktik, petani sawit Kotim diharapkan mampu menerapkan teknik budidaya, panen, dan pascapanen yang lebih baik di kebun masing-masing, sehingga produktivitas meningkat, kualitas TBS terjaga, dan kesejahteraan petani dapat terus tumbuh secara berkelanjutan.

Pewarta: Subagyo
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Yang lainnya sudah naik, tapi kita monitor jangan sampai naik, turun kembali

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebutkan masih terdapat sekitar 130 perusahaan kelapa sawit yang belum menaikkan harga tandan buah segar (TBS) sawit petani.

Ia mengatakan sekitar 80 persen hingga 90 persen perusahaan sawit telah melakukan penyesuaian harga TBS sesuai arahan pemerintah.

“Sekarang tinggal 130-an perusahaan. Jadi tinggal sedikit dari 1.900 perusahaan,” kata Amran usai rapat koordinasi hilirisasi perkebunan dan produksi benih perkebunan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu.

Ia menyampaikan pemerintah bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan masih terus memantau perusahaan yang belum melakukan penyesuaian harga tersebut.

Menurut dia, pengawasan juga dilakukan terhadap perusahaan yang telah menaikkan harga agar perusahaan tidak kembali menurunkan harga TBS di tingkat petani.

“Nah ini tetap diperiksa. Yang lainnya sudah naik, tapi kita monitor jangan sampai naik, turun kembali, tidak. Kita monitor seluruh Indonesia,” ujarnya.

Amran menyebut harga TBS di setiap wilayah berbeda-beda tergantung kondisi daerah dan perusahaan.

"Beda-beda (harga) per wilayah. Ada Rp3.000 (per kilogram), ada Rp3.600 (per kilogram), beda-beda," ungkapnya.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian meminta perusahaan sawit menaikkan harga pembelian TBS petani menyusul kenaikan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dunia.

Amran sebelumnya menilai penurunan harga TBS di tingkat petani merupakan anomali karena harga CPO dunia tercatat naik.

Pada awal Juni 2026, Kementerian Pertanian mencatat sekitar 274 perusahaan sawit belum menyesuaikan harga TBS petani sehingga pemerintah melakukan koordinasi dan penelusuran terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi harga di sejumlah daerah sentra sawit.

Ia menegaskan penurunan harga sawit berdampak terhadap sekitar 15 juta petani sehingga perlu segera ditangani untuk menjaga pendapatan masyarakat.

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa pemerintah akan terus mengawasi pelaksanaan penyesuaian harga TBS di lapangan guna menjaga pendapatan petani sawit.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Sertifikasi bukan sekadar proses audit maupun pemenuhan dokumen administratif

Jakarta (ANTARA) - Sertifikasi RSPO dinilai mampu memperkuat daya saing petani sawit swadaya melalui perluasan akses pasar, penguatan kelembagaan, dan peningkatan praktik budidaya berkelanjutan di tengah meningkatnya tuntutan pasar global terhadap aspek ketertelusuran dan keberlanjutan.

Head of Smallholder Global RSPO, Guntur Cahyo Prabowo menyatakan sertifikasi keberlanjutan tidak lagi sekadar menjadi instrumen pemenuhan standar industri, tetapi telah berkembang menjadi pintu masuk bagi petani sawit swadaya untuk memperoleh akses pasar yang lebih luas, insentif ekonomi, hingga peningkatan kapasitas dalam mengelola kebun secara berkelanjutan.

"Sertifikasi bukan sekadar proses audit maupun pemenuhan dokumen administratif. Sertifikasi merupakan upaya membangun kelembagaan petani yang kuat agar mampu memenuhi standar keberlanjutan secara konsisten," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, sertifikasi membutuhkan adanya entitas atau organisasi yang mampu memastikan kepatuhan terhadap standar, di sisi lain, kepercayaan antarpetani juga perlu dibangun agar mereka bersedia berkelompok.

Dari sekitar 2,6 juta petani sawit di Indonesia, tambahnya, sebagian besar masih beroperasi secara mandiri dan belum tergabung dalam kelembagaan yang terstruktur, sehingga akses terhadap sertifikasi, pembiayaan, maupun pasar menjadi lebih terbatas.

Dia menyatakan penguatan kelompok tani dapat meningkatkan posisi tawar petani sekaligus membuka peluang untuk mengakses pasar secara lebih efisien.

Menurut dia perkembangan regulasi internasional turut memperkuat urgensi penerapan sertifikasi berkelanjutan. Pasar global, khususnya di kawasan Eropa, semakin menuntut adanya sistem ketertelusuran yang mampu memastikan produk sawit berasal dari sumber yang legal dan dikelola secara bertanggung jawab.

"Pasar ingin memastikan buah sawit berasal dari petani siapa dan dari lokasi mana," katanya dalam kegiatan Media Brunch yang diselenggarakan RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil).

Untuk mendukung petani swadaya memenuhi tuntutan tersebut, RSPO mengembangkan standar khusus yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, sektor swasta, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, RSPO menjalankan program pendampingan yang mencakup praktik budidaya berkelanjutan, penguatan organisasi petani, hingga pemenuhan persyaratan sertifikasi.

Data RSPO mencatat, sejak 2013 hingga saat ini, dana dukungan yang telah disalurkan secara global mencapai 5,5 juta dolar AS, dengan sekitar 1,94 juta dolar AS dialokasikan untuk Indonesia.

Sementara sepanjang periode 2018–2026, sekitar 89.650 hektare lahan sawit telah tersertifikasi, termasuk melibatkan 41.134 pekebun swadaya. Selain itu, sejumlah Rp416 miliar telah disalurkan kepada kelompok petani melalui berbagai skema insentif.

"Yang paling penting bukan hanya bantuan yang diberikan, tetapi dampak jangka panjangnya terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemampuan petani dalam menerapkan praktik berkelanjutan," ujar Guntur.

Sementara itu Kepala Sekretariat Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FORTASBI) Rukaiyah Rafik menyatakan manfaat sertifikasi tidak berhenti pada terbukanya akses pasar.

Insentif yang diperoleh melalui skema keberlanjutan, tambahnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat hingga kegiatan pemulihan lingkungan di sekitar wilayah perkebunan.

Oleh karena itu Rukaiyah yang juga Board of Governors RSPO mendorong koperasi dan kelompok tani yang telah tersertifikasi untuk terus memperluas keanggotaan serta menjadi pusat pembelajaran bagi petani lain yang sedang dalam proses menuju sertifikasi.

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

harga TBS harus kembali normal dan petani harus merasakan manfaatnya

Jakarta (ANTARA) - Petani dari berbagai sentra sawit menyatakan dukungannya terhadap langkah cepat Kementerian Pertanian (Kementan) mengawal pemulihan harga tandan buah segar (TBS) agar kembali menguntungkan petani usai sempat anjlok.

Dalam Rapat Koordinasi Pengembangan dan Upaya Stabilisasi Harga TBS Kelapa Sawit yang dipimpin Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Senin, para petani menyampaikan harga TBS mulai berangsur membaik meskipun masih diperlukan pengawalan agar pemulihan terjadi secara merata.

Perwakilan petani dari berbagai sentra sawit, mulai dari Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Utara hingga Banten, menyampaikan kondisi riil di lapangan sekaligus harapan agar harga TBS kembali stabil dan memberikan keuntungan yang layak bagi petani.

Salah satunya disampaikan Ardiansyah Saragih, petani sawit dari Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara.

Ia menilai kebijakan dan perhatian pemerintah terhadap persoalan harga sawit memberikan harapan baru bagi jutaan petani.

"Harga sawit memang sempat turun sangat dalam, tetapi sekarang mulai naik kembali," kata Ardiansyah.

Menurut Ardiansyah, paparan Menteri Pertanian mengenai tren kenaikan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dunia, penguatan dolar AS, dan tingginya permintaan ekspor memberikan optimisme harga sawit ke depan masih memiliki prospek yang baik.

Sementara itu, Septriadi, petani sawit asal Sumatera Selatan, mengatakan harga TBS yang mengikuti acuan Dinas Perkebunan masih berada pada tingkat yang layak. Namun, masih terdapat petani yang harus menjual hasil panennya ke tengkulak karena tidak memenuhi standar pembelian perusahaan mitra.

"Kalau harga yang mengikuti standar Disbun (Dinas Perkebunan) masih layak. Untuk sawit umur lima tahun kemarin sekitar Rp3.499 per kilogram. Tetapi petani yang tidak bisa masuk ke perusahaan mitra terpaksa menjual ke tengkulak dengan harga jauh lebih rendah," katanya.

Senada, Hulibarawan dari Lampung Tengah, menyampaikan harga TBS di wilayahnya saat ini sudah mencapai sekitar Rp3.200 per kilogram, mendekati harga standar provinsi sebesar Rp3.350 per kilogram.

"Kami sudah cukup nyaman dengan kondisi saat ini. Namun kami berharap harga sawit tetap distabilkan karena beberapa waktu lalu sempat turun mendadak hampir Rp1.000 per kilogram," ungkapnya.

Sementara itu, kondisi berbeda masih dirasakan petani sawit di Banten. Aryadi, petani asal Pandeglang, menyebut harga TBS di tingkat pabrik berada di kisaran Rp2.500 per kilogram.

Sedangkan pendapatan bersih yang diterima petani jauh lebih rendah setelah dipotong biaya panen, angkut, dan operasional lainnya. Meski demikian, ia mengakui kondisi saat ini mulai membaik dibanding beberapa waktu lalu.

"Harapan kami ke depan harganya semakin membaik seperti provinsi lain" katanya.

Menurut Aryadi, kehadiran pemerintah sangat penting untuk memastikan petani sawit di daerah yang belum memiliki mekanisme penetapan harga yang kuat tetap memperoleh perlindungan dan kepastian usaha.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah akan terus mengawal pemulihan harga TBS agar manfaat kenaikan harga komoditas sawit global dapat dirasakan langsung oleh petani.

Pemerintah juga memastikan tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dengan mengorbankan kesejahteraan petani.

"Kita ingin membangun ekosistem sawit yang sehat. Petani sejahtera, pengusaha juga sejahtera. Tidak boleh ada yang dirugikan. Karena itu harga TBS harus kembali normal dan petani harus merasakan manfaatnya," tegas Mentan.

Rapat koordinasi yang dihadiri petani, asosiasi, pelaku usaha, eksportir, perusahaan refinery, Satgas Pangan Polri, serta jajaran pemerintah daerah tersebut menjadi forum penting untuk menyerap langsung aspirasi petani sekaligus memastikan pemulihan harga TBS berlangsung merata di seluruh sentra sawit nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit harus kembali pulih untuk melindungi sekitar 15 juta petani komoditas tersebut.

"Kita harus jaga petani kita. Ini ada 15 juta petani (sawit) sesuai data kami, data Gapki (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) itu ada 15 juta petani seluruh Indonesia. Tidak boleh kita rugikan mereka," kata Mentan dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Pengembangan dan Upaya Stabilisasi Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Jakarta, Senin.

Amran memastikan pemerintah akan terus mengawal pemulihan harga tandan buah segar kelapa sawit demi menjaga kesejahteraan jutaan petani di seluruh Indonesia.

Upaya itu dilakukan karena belasan juta petani sawit di dalam negeri menggantungkan pendapatan dan kehidupan keluarganya pada komoditas tersebut.

Karena itu, pemerintah meminta seluruh perusahaan sawit agar mengembalikan harga TBS sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing daerah.

Pemerintah juga akan melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang belum melakukan penyesuaian harga sesuai kondisi pasar.

Berdasarkan laporan yang diterima Kementerian Pertanian, sekitar 70 persen harga TBS kelapa sawit di berbagai daerah mulai menunjukkan pemulihan setelah pemerintah melakukan koordinasi dengan pelaku usaha dan pemangku kepentingan sektor sawit.

Amran mengatakan pemerintah terus mengawal proses pemulihan harga agar seluruh petani sawit dapat kembali memperoleh harga yang sesuai dengan kondisi pasar dan ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, dari sekitar 1.900 perusahaan yang bergerak di sektor kelapa sawit, masih terdapat sekitar 300 perusahaan yang diduga belum menyesuaikan harga pembelian TBS sesuai kondisi yang seharusnya.

Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, Kementerian Pertanian telah melaporkan perusahaan-perusahaan terkait kepada Satgas Pangan Polri guna dilakukan pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut terhadap penyebab belum pulihnya harga TBS.

Pemerintah menegaskan harga TBS harus mengacu pada ketetapan masing-masing pemerintah daerah melalui peraturan gubernur, sehingga besaran harga yang diterima petani dapat berbeda antarwilayah sesuai hasil penetapan resmi daerah.

"Kalau Rp3.200 per kg harusnya tetap Rp3.200 per kg. Ada Rp3.600 per kg (maka harus) kembali ke Rp3.600 per kg berdasarkan wilayah. Tapi harus mengikuti Pergub, Peraturan Gubernur. Harga yang dikeluarkan oleh gubernur," kata Amran.

Pemerintah menargetkan pemulihan harga dapat segera mencapai 100 persen agar manfaat perbaikan pasar dapat dirasakan langsung oleh petani sawit.

Ia juga menegaskan harga TBS yang turun dalam beberapa waktu terakhir tidak boleh merugikan petani yang menjadi tulang punggung sektor perkebunan nasional.

Mentan Amran didampingi Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memimpin langsung Rapat Koordinasi Pembahasan Pengembangan dan Upaya Stabilisasi Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit secara terbuka di Kementerian Pertanian.

Penegasan itu disampaikan usai rapat bersama asosiasi sawit, petani, eksportir, Satgas Pangan, dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus dari 25 provinsi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menyoroti Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis yang menempatkan kelapa sawit sebagai komoditas yang hanya dapat diekspor melalui BUMN . Rencana ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat Penyampaian Rancangan Ekonomi Makro di DPR, Rabu (20/5/2026).

POPSI menilai rancangan kebijakan tersebut berpotensi mengubah secara fundamental struktur perdagangan sawit nasional. Termasuk membuka ruang besar bagi monopoli perdagangan, praktik rente ekonomi, elit capture, serta penguasaan rantai ekspor oleh kelompok yang dekat dengan kekuasaan.

Yang paling disesalkan, pembahasan kebijakan strategis ini dilakukan tanpa pelibatan memadai terhadap petani sawit, koperasi petani, organisasi petani, maupun pelaku usaha yang selama ini menjadi tulang punggung industri sawit nasional. “Kami mempertanyakan mengapa kebijakan sebesar ini dibahas tanpa melibatkan petani sawit. Sawit bukan hanya soal ekspor, tetapi menyangkut hidup jutaan keluarga petani dan ekonomi daerah di seluruh Indonesia,” kata Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto dalam keterangannya, Rabu (20/5/2026). Prabowo Wajibkan Ekspor Batu Bara hingga Sawit Satu Pintu lewat BUMN, Harga Ditentukan RI

POPSI mengingatkan pemerintah agar tidak mengulang kesalahan sejarah tata niaga komoditas di masa lalu, terutama pengalaman BPPC (Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh) pada era Presiden Soeharto. Saat itu tata niaga cengkeh dipusatkan dan dikendalikan kelompok yang dekat dengan kekuasaan.

Akibatnya, petani kehilangan kebebasan menjual hasil panen, harga jatuh di tingkat petani, praktik rente berkembang, dan industri cengkeh nasional mengalami kerusakan panjang. “Negara tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama terhadap sawit,” lanjutnya.

POPSI mengingatkan sawit hari ini bukan sekadar komoditas biasa. Sawit adalah sumber devisa utama negara, penopang jutaan petani, penopang ekonomi daerah, serta salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas rupiah dan neraca perdagangan nasional.

Kesalahan desain kebijakan dapat berdampak langsung terhadap harga TBS petani, cashflow pabrik kelapa sawit (PKS), penerimaan daerah, hingga stabilitas industri sawit nasional secara keseluruhan.

POPSI juga menilai dampak kebijakan ini terhadap perusahaan sawit nasional akan sangat besar. Selama ini perusahaan-perusahaan sawit besar memiliki kontrak langsung dengan pembeli internasional, sistem hedging, jaringan logistik sendiri, serta refinery network global. Ketika seluruh ekspor dipusatkan melalui BUMN, maka perusahaan kehilangan akses direct export dan harus bergantung pada satu jalur perdagangan.

Kondisi tersebut berpotensi menurunkan efisiensi perdagangan, meningkatkan biaya logistik, memperbesar kebutuhan modal kerja, serta menurunkan daya tawar industri sawit Indonesia di pasar global. “Dalam sejarah perdagangan komoditas, kalau akses pasar menyempit, maka margin paling bawah yang pertama kali dikorbankan adalah petani. Jangan sampai petani sawit kembali menjadi korban kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat,” tegasnya.

POPSI juga menilai kebijakan ini dapat memperburuk posisi sawit Indonesia dalam menghadapi berbagai tuntutan pasar internasional, termasuk regulasi keberlanjutan seperti EUDR Uni Eropa. Dunia internasional saat ini menuntut tata kelola yang transparan, akuntabel, dan dapat diverifikasi secara independen. Sentralisasi perdagangan melalui satu pintu justru berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap transparansi tata kelola sawit Indonesia.

Karena itu, POPSI menegaskan bahwa penguatan sawit berkelanjutan tidak dapat dibangun melalui monopoli perdagangan, melainkan melalui keterbukaan tata kelola, perlindungan petani, persaingan usaha yang sehat, transparansi rantai pasok, dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan.

POPSI meminta pemerintah untuk segera melakukan evaluasi terbuka terhadap rancangan tata kelola ekspor sawit tersebut dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, terutama petani sawit, koperasi petani, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sipil.

POPSI menegaskan bahwa apabila kebijakan ini tetap akan diterapkan, maka pemerintah wajib memastikan, pertama, tidak terjadi monopoli perdagangan dan penguasaan pasar oleh kelompok tertentu. Karena itu kebijakan ini harus dibatalkan demi keadilan dan demokrasi ekonomi.

Kedua, tidak muncul praktik rente, elit capture, dan penyalahgunaan kewenangan dalam tata niaga sawit nasional. Ketiga, petani sawit tetap memiliki perlindungan harga dan akses pasar yang adil;Keempat, mekanisme ekspor dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat diaudit publik bukan dengan pilihan monopoli oleh negara. Aliansi Ormas Islam Minta Ade Armando hingga Grace Natalie Dipecat dari Kursi Komisaris BUMN

Kelima, tata kelola sawit nasional tetap menjaga daya saing Indonesia di pasar global dan tidak memperburuk posisi Indonesia dalam menghadapi tuntutan pasar internasional seperti EUDR. Keenam, seluruh kebijakan dilakukan dengan prinsip demokrasi ekonomi dan keberpihakan kepada petani kecil.

POPSI juga meminta pemerintah belajar dari berbagai pengalaman buruk tata niaga komoditas di masa lalu, ketika sentralisasi perdagangan justru melahirkan ketimpangan, rente ekonomi, dan kehancuran di tingkat petani. “Kalau kebijakan ini tetap dijalankan, maka pemerintah harus memastikan sawit tidak jatuh menjadi alat monopoli baru yang hanya menguntungkan segelintir elite,” tandasnya.

Jadi program peremajaan sawit rakyat ini pada dasarnya memang dirancang bukan program mandatori

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat realisasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) hingga 11 Mei 2026 baru sekitar 9.063 hektare atau 18,13 persen.

Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian Iim Mucharam mengatakan capaian tersebut masih jauh dari target PSR tahun ini sebesar 50.000 hektare.

“Jadi program peremajaan sawit rakyat ini pada dasarnya memang dirancang bukan program mandatori, tetapi lebih bersifat sukarela karena insentif,” ujar Iim dalam diskusi di Kantor Kementan di Jakarta, Selasa.

Berdasarkan jalur pelaksanaan, realisasi PSR 2026 masih didominasi melalui jalur dinas sekitar 5.222 hektare, sedangkan melalui jalur kemitraan baru mencapai 3.841 hektare.

Capaian PSR tersebut melanjutkan tren rendahnya realisasi PSR dalam beberapa tahun terakhir yang tidak pernah mencapai target.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, realisasi program ini dalam periode 2017–2026 umumnya berada jauh di bawah target, bahkan pada capaian tertinggi hanya berkisar sekitar 50 persen.

Dalam tiga tahun terakhir, realisasi juga menunjukkan tren penurunan. Pada 2024, capaian PSR tercatat sekitar 49.658 hektare atau 41,38 persen dari target 120.000 hektare. Angka tersebut kemudian turun pada 2025 menjadi sekitar 37.499 hektare atau 31,25 persen dari target yang sama.

Menurut Iim, sejumlah kendala masih dihadapi dalam pelaksanaan program, terutama terkait proses administrasi dan legalitas lahan yang memerlukan waktu panjang, seperti status kawasan hutan maupun hak guna usaha (HGU).

Selain itu, keterbatasan data pekebun sawit rakyat yang rinci juga disebutnya menjadi hambatan. Pemerintah saat ini masih berupaya menyusun data berbasis by name by address untuk mendukung percepatan program.

Ia menambahkan kemitraan antara pekebun dan perusahaan perkebunan besar juga belum optimal, padahal skema tersebut dinilai berpotensi mempercepat realisasi PSR.

Program PSR sendiri ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat melalui peremajaan tanaman tua atau tidak produktif.

Saat ini, produktivitas kebun sawit rakyat masih berkisar 2–3 ton minyak sawit mentah (CPO) per hektare per tahun, lebih rendah dibandingkan potensi optimal yang dapat mencapai 4–6 ton per hektare per tahun.

Pemerintah telah meningkatkan dukungan pendanaan PSR dari Rp25 juta menjadi Rp60 juta per hektare.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Petani ini tidak mau melakukan peremajaan apalagi kalau melihat harga sekarang ya, harga lagi tinggi, mereka tidak mau kehilangan penghasilan

Jakarta (ANTARA) - Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) masih menghadapi berbagai kendala di lapangan, salah satunya karena petani enggan mengikuti program tersebut, terutama saat harga sawit sedang tinggi, kata seorang pejabat Kementerian Pertanian.

Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Ditjen Perkebunan Kementan Iim Mucharam mengungkapkan banyak petani memilih menunda peremajaan karena tidak ingin kehilangan penghasilan dalam jangka pendek. Padahal, sebagian tanaman sawit yang ada saat ini sudah berusia tua dan produktivitasnya terus menurun.

“Petani ini tidak mau melakukan peremajaan apalagi kalau melihat harga sekarang ya, harga lagi tinggi, mereka tidak mau kehilangan penghasilan,” kata Iim dalam diskusi Forwatan di Kantor Kementan, Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat realisasi PSR belum optimal, meskipun pemerintah telah menyiapkan anggaran melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

Data Kementan menunjukkan luas kebun sawit rakyat secara nasional tercatat mencapai sekitar 6,9 juta hektare atau sekitar 41 persen dari total tutupan kelapa sawit.

Namun, produktivitasnya masih relatif rendah, yakni sekitar 2–3 ton crude palm oil (CPO) per hektare per tahun, jauh di bawah potensi optimal yang bisa mencapai 4–6 ton per hektare per tahun.

Iim menjelaskan selain faktor perilaku petani, sejumlah persoalan struktural juga menjadi penghambat. Di antaranya banyak tanaman yang sudah tua dan tidak produktif, penggunaan bibit tidak bersertifikat yang masih mencapai lebih dari 60 persen, hingga persoalan legalitas lahan yang belum tuntas, termasuk kebun yang berada di kawasan hutan.

Di sisi lain, masih banyak petani sawit rakyat yang belum tergabung dalam kelembagaan pekebun, serta belum melakukan pemetaan lahan secara memadai. Rantai pasok tandan buah segar (TBS) yang panjang juga turut mempengaruhi efisiensi dan pendapatan petani.

Kendala lain yang dihadapi, menurut Iim, adalah adanya kekhawatiran di kalangan petani terkait proses hukum.

Ia menyebut dalam beberapa kasus, petani yang telah mengajukan program PSR justru memilih mundur setelah mendapat pemanggilan dari aparat penegak hukum.

“Padahal mereka sudah memenuhi persyaratan, tetapi karena ada pemanggilan, akhirnya memilih mundur,” katanya.

Pemerintah sendiri telah meningkatkan dukungan untuk program PSR, antara lain dengan menaikkan bantuan dana dari Rp25 juta menjadi Rp60 juta per hektare. Namun demikian, realisasi program dinilai masih belum terserap optimal.

Data Kementan menunjukkan pada 2024 realisasi PSR hanya mencapai sekitar 49.658 hektare atau 41,38 persen dari target 120.000 hektare.

Sementara pada 2025 realisasi tercatat sekitar 37.499 hektare atau 31,25 persen dari target yang sama. Adapun hingga Mei 2026, realisasi PSR baru mencapai sekitar 9.063 hektare atau 18,13 persen dari target 50.000 hektare.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Industri kelapa sawit Indonesia yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional masih menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah tantangan meningkatkan produktivitas perkebunan sawit rakyat yang luasnya hampir 7 juta hektare atau sekitar 42% dari total luas perkebunan sawit di Indonesia.

PT Agrinas Palma Nusantara sebagai BUMN di sektor perkebunan kelapa sawit melakukan banyak program untuk memfasilitasi dan membantu peningkatan produktivitas perkebunan sawit rakyat tersebut. “Kelapa sawit adalah komoditas strategis unggulan yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan pengembangan hilirisasi industri,” kata Direktur Kemitraan dan Plasma PT Agrinas Palma Nusantara (APN), Seger Budiardjo dalam Forum Diskusi Terbatas (FDT) di Menara Agrinas Palma, Jakarta (27 April 2026). Komitmen Industri Sawit Tumbuhkan Ekonomi Hijau dan Lestarikan Lingkungan

Salah satu bantuan yang diberikan Agrinas Palma adalah pendampingan kepada kelompok tani atau koperasi petani sawit yang akan melaksanakan peremajaan kebun sawit mereka. Peremajaan sawit rakyat (PSR) adalah kunci peningkatan produktivitas perkebunan sawit rakyat di masa mendatang.

Saat ini, produktivitas sawit nasional relatif rendah. Ini karena rendahnya realisasi PSR. Saat ini kondisi perkebunan sawit rakyat didominasi oleh tanaman tua. Tanpa percepatan PSR akan sulit untuk mencapai peningkatan produktivitas perkebunan sawit rakyat sehingga produktivitas rata-rata perkebunan sawit di Indonesia juga rendah. “Luas tanaman tua yang lebih dari 25 tahun, mencapai 40% atau 2,8 juta ha yang melibatkan 1,1 juta kepala keluarga,” lanjutnya.

Dari sisi produktivitas, Seger memaparkan bahwa produktivitas sawit rakyat hanya 2,6 ton per ha per tahun. Produktivitas sawit rakyat ini di bawah perkebunan sawit swasta yang mencapai 3,4 ton dan PTPN yang mencapai 4,8 ton.

“Rendahnya produktivitas ini juga karena realisasi PSR yang sangat rendah. Dalam tiga tahun terakhir hanya mencapai rata-rata 20 ribu per tahun. Karena itu, perlu strategi percepatan PSR. Dukungan pemerintah dan peran aktif Agrinas Palma menjadi kunci keberhasilan percepatan PSR,” ujarnya.

Seger Budiardjo memaparkan tiga strategi percepatan PSR yakni single management system, simplifikasi regulasi, dan pendampingan end to end kepada petani sawit. Untuk strategi single management system, pengelolaan PSR dilaksanakan melalui penerapan sistem single manajemen yang terintegrasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan.

“Strategi lainnya adalah mendorong penyederhanaan regulasi melalui koordinasi aktif dengan kementerian atau lembaga pemerintah terkait,” tandasnya. Sedangkan pendampingan end to end petani sawit mencakup pemenuhan administrasi, fasilitasi akses pendanaan, hingga dukungan operasional.

Pada FDT bertema “Percepatan Peremajaan Sawit Rakyat sebagai Langkah untuk Membawa Petani ke Era Industri” tersebut, hadir pembicara dari perwakilan sejumlah kementerian dan lembaga serta pakar dalam bidang ekonomi agribisnis. Mereka antara lain Ketua Kelompok Budidaya Kelapa Sawit Ditjen Perkebunan Kementan, Togu Rudianto yang mewakili Dirjen Perkebunan Kementan Ali Jamil; Suprapto, Kepala Sub Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I. Petani Sawit Bersertifikat RSPO Sulit Jual Kredit: SPKS Minta Sistem Pasar Diubah

Kemudian Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Ade Tri Ajikusumah; Farid Hidayat, Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN yang mewakili Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Virgo Eresta. Selanjutnya Direktur Penghimpunan Dana BPDP Ahmad Munir yang mewakili Direktur Utama BPDP Eddy Abdurrachman dan sejumlah pengurus Rumah Sawit Indonesia (RSI).

Pertemuan ini bersejarah karena untuk pertama kalinya keempat lembaga negara yang terkait langsung dengan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) hadir langsung dalam satu forum. “RSI sangat mengapresiasi ini karena ini menjadi momentum percepatan program PSR,” ujar Ketum RSI Kacuk Sumarto.

Jakarta (ANTARA) -

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) meminta pemerintah memperkuat sektor hulu perkebunan sawit dengan mempercepat program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk mendorong hilirisasi sawit melalui kebijakan biodiesel B50 yang akan berlaku pada 1 Juli 2026.

“Program PSR merupakan kunci utama untuk meningkatkan produktivitas sawit rakyat sekaligus menjamin pasokan bahan baku bagi program energi nasional,” kata Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Sabarudin di Jakarta, Jumat.

Menurut dia hingga saat ini, pelaksanaan PSR dinilai masih berjalan lambat dengan tingkat serapan yang rata-rata di bawah 50 persen setiap tahun.

“Selama ini realisasi peremajaan sawit rakyat masih jauh dari target,” kata dia.

Padahal, lanjutnya program ini sangat penting untuk meningkatkan produktivitas petani dan mendukung kebutuhan bahan baku biodiesel ke depan.

Ia mengatakan program PSR telah menjadi strategi pemerintah sejak 2015 untuk meningkatkan produktivitas tanpa membuka lahan baru, dengan target sekitar 180 ribu hektare per tahun.

Namun berbagai kendala di lapangan membuat implementasinya belum optimal.

SPKS mencatat sejumlah hambatan utama yang dihadapi petani, mulai dari persoalan legalitas lahan hingga kesulitan ekonomi selama masa replanting. Satu persoalan krusial adalah hilangnya pendapatan petani selama masa tanaman belum menghasilkan.

Pihaknya mendesak pemerintah melalui Kementerian Pertanian agar meningkatkan dana bantuan PSR dari saat ini sebesar Rp60 juta per hektare menjadi Rp90 juta per hektare.

Ia menilai kenaikan tersebut penting agar pendanaan PSR tidak hanya mencakup biaya teknis peremajaan kebun, tetapi juga mampu menopang kebutuhan hidup petani selama masa tunggu produksi.

“Selama masa replanting, petani kehilangan penghasilan. Karena itu skema pembiayaan harus mencakup biaya hidup, bukan hanya biaya tanam,” kata dia.

Ia menilai PSR terbukti mampu meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat secara signifikan.

Menurut dia dengan peremajaan, produktivitas dapat meningkat hingga dua kali lipat, dari sekitar 10 ton menjadi 20 ton TBS per hektare per tahun atau lebih.

SPKS bahkan menilai potensi produktivitas bisa mencapai 20–30 ton Tandan Buah Sawit (TBS) per hektare per tahun jika didukung praktik budidaya yang baik.

Menurut dia peningkatan produktivitas ini dinilai sangat strategis dalam mendukung implementasi program biodiesel B50 yang akan mulai diterapkan pada 2026.

“Program B50 sendiri membutuhkan pasokan CPO dalam jumlah besar dan menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional,” kata dia.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2026

Pekanbaru, Riau (ANTARA) - Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit petani swadaya di Provinsi Riau kembali mengalami kenaikan sebesar Rp81,03 per kilogram atau 2,02 persen dari periode sebelumnya menjadi Rp4.088,09 per kg.

Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Riau Defris Hatmaja mengatakan kenaikan itu terjadi pada kelompok umur 9 tahun yang merupakan harga tertinggi.

Penetapan ini berlaku untuk satu pekan ke depan yakni periode 15-21 April 2026.

"Kenaikan harga TBS pekan ini dipengaruhi oleh naiknya harga jual minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan kernel, sehingga berdampak pada peningkatan harga TBS yang diterima petani," kata Defris di Pekanbaru, Riau, Selasa.

Dia mengatakan harga CPO naik sebesar Rp197,16/kg menjadi Rp16.235,50/kg dibanding pekan lalu.

Sementara, kernel naik Rp840,32/kg menjadi Rp16.128,00/kg pada pekan ini.

Sama halnya dengan petani swadaya, harga pembelian TBS mitra plasma periode satu pekan ke depan juga naik sebesar Rp41,42/kg atau mencapai 1,02 persen dari harga periode lalu menjadi Rp4.116,83/kg.

Harga penjualan CPO pekan ini naik sebesar Rp88,10 menjadi Rp16.237,50 per kg. Sedangkan, kernel naik sebesar Rp493,50 menjadi Rp16.128,00 per kg.

Dia mengatakan dalam penetapan harga TBS Provinsi Riau pihaknya selalu melakukan perbaikan tata kelola agar penetapan harga ini sesuai dengan regulasi dan berkeadilan untuk kedua belah pihak yang bermitra.

"Membaiknya tata kelola penetapan harga ini merupakan upaya yang serius dari seluruh pemangku kepentingan yang didukung oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau. Komitmen bersama ini pada akhirnya tentu akan berimbas pada peningkatan pendapatan petani yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat," sebutnya.

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026