Sementara itu, tren margin inflasi untuk biaya operasional terus melonjak, mulai dari harga bahan kimia, tarif listrik, hingga upah tenaga kerja

Semarang (ANTARA) - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Moedal Kota Semarang, Jawa Tengah, melakukan harmonisasi tarif minum bagi pelanggan golongan niaga dan industri yang berlaku efektif mulai pemakaian tanggal 1 Juni 2026.

Direktur Utama PDAM Kota Semarang Ady Setiawan, di Semarang, Sabtu, mengatakan bahwa harmonisasi tarif untuk niaga dan industri dilakukan secara selektif dengan besaran 10-25 persen

Sedangkan tarif air minum untuk golongan rumah tangga dan sosial, kata dia, tidak mengalami perubahan.

Hal tersebut disampaikan di sela kegiatan perayaan Idul Adha 2026 dengan penyembelihan hewan kurban dan pembagian daging, di Kantor PDAM Tirta Moedal Kota Semarang.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 4 Tahun 2025 yang semestinya berlaku sejak tahun lalu, tetapi implementasinya sempat ditunda.

"Sebab, kuasa pemilik modal (KPM), dalam hal ini Wali Kota Semarang ingin melihat dan memastikan dulu pelayanan PDAM terhadap pelanggan," kata Wawan, sapaan akrabnya.

Menurut dia, ada beberapa faktor krusial yang menjadi alasan utama di balik harmonisasi tarif dan mendorong kebijakan ini harus diambil.

"Yakni, menjamin keberlanjutan layanan (Sustainability) yang sesuai indikator Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), operasional harus mencapai Full Cost Recovery (FCR) agar biaya operasional seimbang dengan pendapatan," katanya.

Selain itu kata dia, faktor kenaikan biaya produksi akibat inflasi juga menjadi pertimbangan, apalagi selama tujuh tahun terakhir tidak pernah menaikkan tarif.

"Sementara itu, tren margin inflasi untuk biaya operasional terus melonjak, mulai dari harga bahan kimia, tarif listrik, hingga upah tenaga kerja," katanya.

Wawan yakin bahwa kenaikan tarif air minum untuk golongan niaga dan industri itu tidak akan terlalu berpengaruh terhadap animo penggunaan air PDAM, sebab sudah ada perda yang mengatur pemakaian air bawah tanah (ABT).

"Kami yakin tidak berpengaruh pada penurunan (pelanggan, red.). Karena sudah ada Perda ABT yang mengharuskan pemakaian air PDAM. Di sisi lain, kami juga tidak mentang-mentang, tapi mendasarkan (kenaikan, red.) pada Permendagri," katanya.

Sementara itu, Direktur Umum PDAM Kitta Semarang Yulianto Prabowo menjelaskan kenaikan tarif bagi golongan niaga dan industri berkisar antara 10-25 persen, tergantung pada pemakaian blok masing-masing pelanggan.

Ia mencontohkan simulasi tarif, seperti untuk Niaga 1 (Blok 1) tarif awal Rp5.000,- naik 10 persen menjadi Rp5.500, kemudian untuk Niaga (Blok berikutnya) mengalami penyesuaian 15 persen menjadi Rp6.750.

Adapun data cakupan pelanggan terdampak berdasarkan parameter persentase pelanggan sekitar 9,8-10 persen atau 20.000 dari total pelanggan 214.000 pelanggan.

"Jika menghitung akumulasi inflasi selama tujuh tahun terakhir dengan asumsi 5 persen per tahun, seharusnya kenaikannya mencapai 35 persen. Namun, kita mengambil rentang bijak antara 10-25 persen saja demi menjaga daya beli pelaku usaha," katanya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Di tengah tekanan finansial, persoalan GNE memasuki babak baru ketika aparat penegak hukum mulai melakukan penyelidikan. Langkah ini menegaskan satu hal penting, bahwa setiap rupiah uang daerah harus dipertanggungjawabkan

Mataram (ANTARA) - Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD sejak lama diposisikan sebagai pilar penting dalam mendorong kemandirian ekonomi daerah.

Di tengah semangat otonomi, BUMD diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan, menjawab kebutuhan pasar, sekaligus memberi kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.

Namun, realitas di lapangan tidak selalu sejalan dengan harapan. Tidak sedikit BUMD yang justru menghadapi tantangan serius, mulai dari lemahnya tata kelola, ekspansi usaha yang tidak terarah, hingga tekanan keuangan yang berujung pada menurunnya kepercayaan publik.

Gambaran tersebut juga terlihat di Nusa Tenggara Barat melalui perjalanan PT Gerbang NTB Emas atau GNE. Di tengah geliat pembangunan daerah yang terus tumbuh, kebutuhan sektor konstruksi meningkat, dan aktivitas ekonomi semakin dinamis, perusahaan ini justru tengah berjuang keluar dari beban masa lalu.

Sejak berdiri pada tahun 2006, GNE dibayangkan menjadi tangan ekonomi pemerintah yang mampu bergerak cepat, menjawab kebutuhan pasar, sekaligus memberi keuntungan bagi daerah.

Harapan itu bukan tanpa dasar. Banyak daerah di Indonesia mampu menjadikan BUMD sebagai penggerak ekonomi lokal, dari sektor energi hingga pangan. Namun, perjalanan GNE menunjukkan bahwa niat baik saja tidak cukup.

Di balik angka-angka laporan keuangan, tersimpan cerita tentang keputusan yang kesannya terburu-buru, strategi yang melebar, hingga manusia-manusia di dalamnya yang harus menghadapi konsekuensi.

Kehilangan arah

Pada fase awal, GNE mencoba menjangkau banyak sektor sekaligus. Dari distribusi pangan, konstruksi, hingga penyediaan air bersih. Secara teori, diversifikasi ini terlihat menjanjikan. Pemerintah daerah memiliki instrumen untuk mengintervensi pasar di berbagai sektor strategis.

Namun dalam praktiknya, strategi multiusaha justru menjadi titik lemah. Ketika organisasi belum memiliki fondasi manajemen yang kuat, memperluas usaha sama dengan memperbesar risiko. Fokus perusahaan menjadi kabur. Energi manajerial terbagi. Keputusan bisnis kehilangan presisi.

Kondisi ini berujung pada masalah klasik. Kinerja keuangan menurun, efisiensi melemah, dan utang mulai menumpuk.

Data yang muncul memperlihatkan tekanan yang nyata. Utang pajak mencapai sekitar Rp5,4 miliar, kredit bermasalah sekitar Rp14 miliar, serta pinjaman berbasis agunan hingga menyentuh angka Rp24 miliar.

Angka-angka ini bukan sekadar statistik. Di baliknya ada pegawai yang menunggu kepastian, ada kontraktor yang berharap pembayaran, dan ada kepercayaan publik yang perlahan terkikis. Di titik ini, persoalan GNE tidak lagi sekadar soal bisnis, tetapi juga menyentuh dimensi kemanusiaan.

Ketika sebuah BUMD terguncang, dampaknya tidak berhenti pada neraca keuangan. Ia menjalar ke kehidupan banyak orang yang bergantung padanya.

Lebih jauh, penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp8 miliar yang seharusnya menjadi dorongan ekspansi, justru terserap untuk menutup kewajiban lama. Ini menandakan posisi perusahaan yang defensif, bertahan hidup, bukan tumbuh.

Risiko bisnis dan akuntabilitas

Di tengah tekanan finansial, persoalan GNE memasuki babak baru ketika aparat penegak hukum mulai melakukan penyelidikan. Langkah ini menegaskan satu hal penting, bahwa setiap rupiah uang daerah harus dipertanggungjawabkan.

Namun, di sinilah letak kompleksitasnya. Dalam dunia usaha, tidak semua kegagalan adalah pelanggaran hukum. Risiko bisnis adalah sesuatu yang melekat. Keputusan investasi bisa meleset, proyeksi bisa tidak tercapai.

Masalah muncul ketika batas antara risiko bisnis dan penyimpangan menjadi kabur. Dugaan adanya kerja sama yang bermasalah serta penggunaan penyertaan modal yang tidak optimal menjadi titik krusial yang harus diuji secara objektif.

Proses hukum yang berjalan membawa implikasi luas. Bagi perusahaan, ini bisa memperdalam krisis kepercayaan. Bagi pemerintah daerah, ini menjadi ujian komitmen terhadap tata kelola yang bersih. Sementara bagi publik, ini adalah momen untuk menilai sejauh mana BUMD benar-benar dikelola untuk kepentingan bersama.

Yang tidak kalah penting, proses ini juga menyentuh sisi manusia. Ada rasa cemas di internal perusahaan, ada kekhawatiran akan masa depan pekerjaan, dan ada tekanan psikologis yang tidak terlihat di permukaan.

Dalam situasi seperti ini, pendekatan yang seimbang menjadi penting. Penegakan hukum harus berjalan tegas, tetapi juga mampu membedakan antara kesalahan administratif, kegagalan bisnis, dan tindakan yang benar-benar melanggar hukum.

Jalan panjang menuju sehat

Di tengah tekanan yang kompleks, restrukturisasi menjadi pilihan yang tidak terhindarkan. Ini bukan sekadar langkah teknis, melainkan proses membangun ulang kepercayaan.

Perubahan manajemen menjadi langkah awal. Pergantian direksi dan komisaris bukan hanya simbol, tetapi penanda bahwa arah baru sedang dibangun. Namun pergantian orang tidak akan berarti tanpa perubahan sistem.

Langkah berikutnya adalah penajaman fokus bisnis. Dari yang sebelumnya multiusaha, fokus GNE kini diarahkan pada sektor konstruksi, khususnya produksi beton dan precast. Pilihan ini mencerminkan upaya kembali ke kompetensi inti.

Secara logis, langkah ini lebih realistis. NTB sedang giat membangun. Kebutuhan material konstruksi sangat tinggi. Jika dikelola dengan baik, sektor ini dapat menjadi sumber pendapatan yang stabil.

Namun, restrukturisasi tidak cukup berhenti pada fokus bisnis. Pembenahan keuangan menjadi kunci utama. Utang yang menumpuk harus diselesaikan dengan skema yang jelas. Pengelolaan risiko harus diperkuat. Setiap keputusan pembiayaan harus melalui perhitungan matang.

Yang sering luput adalah aspek budaya organisasi. Banyak BUMD gagal bukan hanya karena strategi, tetapi karena budaya kerja yang tidak adaptif. Transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme harus menjadi nilai yang hidup, bukan sekadar slogan

Dalam konteks ini, pemulihan kepercayaan publik menjadi tantangan terbesar. Kepercayaan tidak bisa dibangun hanya dengan rencana, tetapi dengan hasil nyata. Proyek yang selesai tepat waktu, laporan keuangan yang transparan, serta kontribusi nyata terhadap ekonomi daerah akan menjadi ukuran utama.

Solusi yang dapat ditawarkan tidak harus rumit, tetapi harus konsisten. Pertama, memperkuat tata kelola dengan sistem pengawasan yang independen.

Kedua, memastikan rekrutmen manajemen berbasis kompetensi, bukan pertimbangan non-bisnis. Ketiga, membangun kemitraan strategis dengan pihak swasta untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi.

Selain itu, penting bagi pemerintah daerah untuk menempatkan BUMD sebagai entitas bisnis, bukan sekadar alat kebijakan. Intervensi boleh dilakukan, tetapi harus dalam koridor profesional.

Kisah GNE adalah cermin dari banyak BUMD di Indonesia. Ia bukan sekadar cerita kegagalan, tetapi juga peluang untuk belajar. Bahwa membangun perusahaan daerah bukan hanya soal modal, tetapi tentang manusia, sistem, dan integritas.

Jika restrukturisasi dijalankan dengan sungguh-sungguh, GNE masih memiliki peluang untuk bangkit. Namun jika tidak, ia hanya akan menjadi pengingat bahwa niat baik tanpa tata kelola yang kuat bisa berujung pada beban yang panjang.

Harapannya bisa dirumuskan secara sederhana; GNE diharapkan akan benar-benar berubah, bukan sekadar berganti wajah tanpa arah yang baru.

Copyright © ANTARA 2026

Pekanbaru, (ANTARA) - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia meminta perusahaan terbuka dalam menjawab pertanyaan petugas pada Sensus Ekonomi 2026, karena informasi mereka penting untuk mengetahui struktur ekonomi negara.

Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi dalam kegiatan "focus group discussion" di Pekanbaru, Jumat mengakui kendala dalam sensus ekonomi seringkali perusahaan tidak mau menjawab pertanyaan terkait aktivitas usahanya.

"Ini membutuhkan kesadaran dan juga dukungan bahwa partisipasi mereka (perusahaan) sangat penting dan data yang diberikan kami jaga kerahasiaannya," katanya .

Dia mengatakan sensus ekonomi pada Juni-Juli 2026 nanti akan mendata berapa jumlah pelaku usaha dan bergerak di bidangnya, mulai dari mikro, kecil, menengah hingga pelaku usaha besar seperti perusahaan.

Sensus sekali dalam 10 tahun ini, lanjut dia, penting untuk untuk mengetahui berbagai jenis usaha. Pasalnya nanti akan terlihat mana jenis usaha yang tidak ada pelakunya, namun sangat dibutuhkan.

"Seperti impor kita tinggi pada sejumlah komoditas tertentu, tapi ternyata pelaku sangat terbatas di dalam negeri, makanya kita ingin tahu struktur ekonomi dan bagaimana kendala yang dihadapi pelaku ekonomi," ungkapnya.

Untuk itu dia menyampaikan sangat membutuhkan dukungan semua pihak termasuk Pemerintah Provinsi Riau. Apalagi Riau merupakan ekonomi kedua terbesar di Sumatera yang pasti jumlah pelaku usahanya besar.

"Terimakasih dukungan Pemerintah Provinsi Riau, Pak Gubernur sudah mengundang pemangku kepentingan yang relevan seperti pelaku usaha dan akademisi untuk hadir mendukung sensus ekonomi pada Juni-Juli 2026," ucapnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto menyatakan siap mendukung sensus ekonomi 2026. Pihaknya akan membuka selebar-lebarnya dengan memberikan data pasti, benar dan akurat.

"Ini akan menjadi pedoman 10 ke depan sebagai bahan masukan bagi Pemprov Riau ke depannya. Kita mendukung bagaimana perusahaan kita kerjasama, kalau tidak mau kita surati dan lakukan pendekatan," ujarnya.

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Transformasi bisnis bukan sekadar digitalisasi, tetapi juga perubahan mindset, budaya organisasi, dan cara perusahaan menciptakan nilai tambah untuk seluruh stakeholder. Hal ini diungkap Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa disapa Ahok salam acara Business Gathering yang digagas Ultra Business Solution (UBOS) di Penang Bistro, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Dalam talkshow bertajuk “Leadership, Integrity, and Transformation: Insights for Corporate Leaders,” Ultra Corporation sebagai perusahaan teknologi yang bergerak di solusi voucher digital , rewards, dan loyalty terlengkap di Indonesia, melalui brand B2B unggulannya ini melibatkan puluhan pemimpin korporasi dari sektor perbankan, multifinance, retail, dan berbagai industri lainnya.

Ahok mengatakan, bahwa seorang pemimpin ideal harus responsif, adaptif, berorientasi pada solusi, dan tetap berpegang teguh pada integritas serta nilai-nilai perusahaan. Dikatakannya inovasi Ultra Voucher dan UBOS sejalan dengan kebutuhan perusahaan masa kini dalam membangun sistem rewards yang transparan dan efisien.

Lebih lanjut dia mengatakan, bahwa sistem voucher digital tidak hanya membantu mengoptimalkan biaya operasional, juga memberikan pengalaman langsung bagi penerima manfaat, sekaligus mempermudah monitoring data penggunaan secara real time sehingga menjadi tepat sasaran. Hal ini dapat mempermudah sistem pemberian rewards bahkan bantuan dengan lebih sesuai untuk siapapun.



Chief Commercial Officer UltraCorp, Riky Boy H. Permata mengatakan, inovasi di tengah dinamika ekonomi dan percepatan digitalisasi menjadi peranan penting saat ini dalam pertumbuhan perusahaan atau bisnis. Sistem pemberian berupa voucher, rewards & loyalty dapat diimplementasikan secara lintas fungsi dan lintas industri.

"Selain itu, dengan adanya produk signature gift card kami seperti Ultra Voucher Gift Card atau UVGC, para pelaku bisnis atau perusahaan dapat lebih mudah melakukan promosi produk, campaign marketing, program insentif karyawan hingga pendukung kebijakan perusahaan. Ultra Voucher dan UBOS hadir untuk membantu perusahaan dalam membangun kultur apresiasi yang berkelanjutan serta memperkuat loyalitas stakeholder,” tutur Riky.

Menurutnya, pihaknya akan terus mendukung pertumbuhan bisnis nasional dengan menghadirkan platform rewards yang fleksibel, terintegrasi, dan sesuai dengan tren kebutuhan mitra perusahaan di Indonesia.

Selain talkshow inspiratif, Business Gathering UBOS dengan tema “Unlocking Corporate Rewards With a Voucher Ecosystem” juga menampilkan sesi networking lunch, company update, testimoni klien, hingga games berhadiah. Acara ini menjadi ajang kolaboratif di mana para corporate leaders saling berbagi pengalaman dan gagasan tentang pengembangan program rewards dan loyalitas berbasis data bersama UBOS.

Acara ini menegaskan komitmen perusahaan dalam menghadirkan solusi transformasi rewards digital dan loyalitas perusahaan yang relevan di era bisnis modern, sekaligus memperkuat perannya sebagai mitra strategis bagi perusahaan yang ingin tumbuh berkelanjutan.