Bisnis.com,JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui penggabungan PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Danaputra Sakti ke dalam PT BPR Harta Swadiri.

Persetujuan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-32/D.03/2026 tanggal 20 April 2026 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT BPR Danaputra Sakti ke dalam PT BPR Harta Swadiri.

Kepala OJK Malang Farid Faletehan menyampaikan, penggabungan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan efisiensi usaha BPR/S sehingga mampu memperluas akses layanan kepada masyarakat.

“Melalui penggabungan usaha, BPR diharapkan mampu meningkatkan kapasitas usaha, memperluas akses layanan kepada masyarakat, serta memperkuat ketahanan dalam menghadapi dinamika perekonomian dan perkembangan industri jasa keuangan,” tutur Farid dalam keterangannya, dikutip pada Jumat (8/5/2026).

Adapun PT BPR Harta Swadiri berlokasi di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Seiring adanya aksi tersebut, jumlah BPR dan BPRS di wilayah kerja OJK Malang menjadi 45 BPR dan 6 BPRS.

Hingga akhir Maret 2026, aset BPR/S di wilayah kerja OJK Malang tercatat mengalami penurunan sebesar 9,20% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp2,89 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp1,68 triliun atau turun 17,30% YoY sedangkan kredit/pembiayaan tercatat sebesar Rp1,89 triliun atau turun 12,37% YoY.

OJK mengungkapkan, penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh efektifnya penggabungan usaha PT BPR Lestari Jatim, PT BPR Lestari Jabar, PT BPR Lestari Jateng, PT BPR Lestari Jakarta, dan PT BPR Lestari Jogja ke dalam PT BPR Lestari Banten pada 9 Maret 2026.

Meski demikian, OJK mengimbau kepada seluruh nasabah dan masyarakat untuk tetap tenang. Otoritas juga mengharapkan masyarakat agar mempercayakan layanan kepada industri BPR/S yang terus diperkuat melalui kebijakan konsolidasi yang sehat dan terarah.

Ke depan, OJK akan terus mendorong penguatan kelembagaan BPR melalui konsolidasi dan transformasi industri guna menciptakan industri BPR yang lebih efisien, kompetitif, dan berdaya tahan. BPR/S juga diharapkan mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian daerah maupun nasional.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah perusahaan pergadaian swasta dalam grup Gadai Mas tengah memproses rencana penggabungan usaha ke dalam PT Gadai Mas Nusantara. Langkah ini diumumkan sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Pasal 80 ayat (2) POJK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian.

Dalam pengumuman perusahaan pekan lalu yang dikutip Senin (3/11/2025), rencana penggabungan telah mendapat persetujuan dewan komisaris masing-masing entitas pada 19 Juni 2025. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan persetujuan terhadap rencana penggabungan PT Gadai Mas Nusantara melalui surat Nomor S-369/KO.16/2025 tertanggal 10 Oktober 2025.

"Perusahaan-perusahaan yang menggabungkan diri akan berakhir demi hukum terhitung sejak tanggal efektif Penggabungan," dikutip dari pengumuman perusahaan.

Adapun perusahaan yang akan digabungkan ke PT Gadai Mas Nusantara meliputi PT Gadai Mas Agung, PT Gadai Mas Kaltim, PT Gadai Mas Jatim, PT Gadai Mas Sumut, PT Gadai Mas DKI, PT Gadai Mas Bali, dan PT Gadai Mas Nusa Tenggara Timur. Dengan penggabungan ini, seluruh aset dan kewajiban perusahaan peserta akan beralih secara hukum kepada PT Gadai Mas Nusantara selaku perusahaan penerima penggabungan.

Perusahaan induk akan mengambil alih seluruh hak dan kewajiban operasional, termasuk posisi hukum terhadap pihak ketiga. Sementara perusahaan yang bergabung akan berakhir secara hukum pada saat tanggal efektif penggabungan ditetapkan.

Manajemen menyampaikan bahwa pihak berkepentingan maupun kreditur dapat mengajukan keberatan atau meminta informasi tambahan terkait rencana ini hingga 10 November 2025. Permohonan dapat disampaikan melalui alamat dan kontak resmi masing-masing perusahaan peserta penggabungan.

Jika tidak ada keberatan hingga batas waktu tersebut, rencana penggabungan dianggap telah disetujui oleh seluruh pihak terkait

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah perusahaan pergadaian swasta dalam grup Gadai Mas tengah memproses rencana penggabungan usaha ke dalam PT Gadai Mas Nusantara. Langkah ini diumumkan sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Pasal 80 ayat (2) POJK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian.

Dalam pengumuman perusahaan pekan lalu yang dikutip Senin (3/11/2025), rencana penggabungan telah mendapat persetujuan dewan komisaris masing-masing entitas pada 19 Juni 2025. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan persetujuan terhadap rencana penggabungan PT Gadai Mas Nusantara melalui surat Nomor S-369/KO.16/2025 tertanggal 10 Oktober 2025.

"Perusahaan-perusahaan yang menggabungkan diri akan berakhir demi hukum terhitung sejak tanggal efektif Penggabungan," dikutip dari pengumuman perusahaan.

Adapun perusahaan yang akan digabungkan ke PT Gadai Mas Nusantara meliputi PT Gadai Mas Agung, PT Gadai Mas Kaltim, PT Gadai Mas Jatim, PT Gadai Mas Sumut, PT Gadai Mas DKI, PT Gadai Mas Bali, dan PT Gadai Mas Nusa Tenggara Timur. Dengan penggabungan ini, seluruh aset dan kewajiban perusahaan peserta akan beralih secara hukum kepada PT Gadai Mas Nusantara selaku perusahaan penerima penggabungan.

Perusahaan induk akan mengambil alih seluruh hak dan kewajiban operasional, termasuk posisi hukum terhadap pihak ketiga. Sementara perusahaan yang bergabung akan berakhir secara hukum pada saat tanggal efektif penggabungan ditetapkan.

Manajemen menyampaikan bahwa pihak berkepentingan maupun kreditur dapat mengajukan keberatan atau meminta informasi tambahan terkait rencana ini hingga 10 November 2025. Permohonan dapat disampaikan melalui alamat dan kontak resmi masing-masing perusahaan peserta penggabungan.

Jika tidak ada keberatan hingga batas waktu tersebut, rencana penggabungan dianggap telah disetujui oleh seluruh pihak terkait