Bisnis.com, JAKARTA - DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Saksi dan Korban (PSDK) menjadi Undang-Undang. Pengesahan ini dilakukan dalam rapat paripurna ke-17 masa persidangan IV tahun sidang 2025-2026.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Puan juga didampingi oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, Sufmi Dasco Ahmad, dan Cucun Mustopa.

Dalam kesempatan itu, Puan mempersilakan pimpinan Komisi XIII untuk menyampaikan ringkasan RUU PSDK yang diwakili oleh Wakil Ketua Komisi XIII Andreas Hugo Pariera.

"Secara keseluruhan RUU PSDK terdiri dari 12 bab dan 78 pasal," katanya, Selasa (21/4/2026).

Setelah Hugo menyampaikan semua paparan RUU, Puan kemudian menanyakan kepada para anggota paripurna untuk meminta keputusan.

"Kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang saksi dan korban apakah dapat disetujui menjadi undang-undang?" ucap Puan.

"Setuju," jawab anggota paripurna.

UU PSDK dirancang untuk menjamin perlindungan bagi saksi pelaku, pembentukan kantor perwakilan LPSK di setiap provinsi, penguatan kelembagaan, pendanaan layanan pemulihan korban melalui mekanisme dana abadi korban, serta penguatan skema restitusi dan kompensasi bagi korban tindak pidana.

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Susilaningtias, mengatakan perubahan aturan bertujuan memperluas layanan perlindungan, mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam mekanisme perlindungan saksi dan korban, serta memperkuat peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan layanan perlindungan tersebut.

"Pengaturan mengenai perlindungan saksi dan korban yang ada saat ini telah menjadi landasan penting dalam sistem peradilan pidana. Namun, seiring perkembangan kebutuhan dan dinamika penegakan hukum, penguatan melalui RUU PSDK menjadi penting agar perlindungan bagi saksi dan korban dapat semakin optimal,” ujar Susilaningtias dilansir dari laman resmi LPSK, dilihat pada Selasa (21/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan darurat kepada Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus.

Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati mengatakan pihaknya mengeluarkan perlindungan darurat untuk memastikan kebutuhan medis korban dengan cepat terpenuhi.

Menurutnya, perlindungan darurat diberikan dengan mempertimbangkan keamanan sekaligus keselamatan korban, kebutuhan proses penegakan hukum, serta keperluan penanganan medis atau perlindungan fisik segera.

"LPSK sudah melakukan langkah perlindungan darurat berupa pendampingan, pengawalan melekat atau monitoring, serta bantuan medis bagi korban selama menjalani perawatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo," ujar Sri dalam keterangan tertulis, Minggu (15/3/2026).

Dia menambahkan, perlindungan darurat ini merupakan respon LPSK terhadap permohonan ayah Andrie Yunus pada Jumat (13/3/2026).

Dalam permohonan itu, keluarga korban mengajukan sejumlah program layanan perlindungan, meliputi pemenuhan hak prosedural, pengamanan melekat, serta bantuan medis.

"Saat ini, perlindungan fisik telah diberikan melalui pengamanan dan pemantauan melekat oleh petugas pengawal LPSK selama korban menjalani perawatan di RSCM," imbuhnya.

Adapun, sebagian dari komitmen perlindungan terhadap korban, LPSK juga mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera mengungkap pelaku teror penyiraman air keras yang menimpa AY.

Sri menilai pengungkapan pelaku secara cepat dan tuntas penting untuk memberikan rasa keadilan bagi korban sekaligus memastikan tidak terulangnya tindakan kekerasan serupa.

"LPSK menilai langkah tersebut juga diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat serta para pembela hak asasi manusia yang menjalankan kerja-kerja advokasI," pungkas Sri.