Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna menyatakan akademisi Najelaa Shihab tidak ada dalam grup yang sama dengan Nadiem Makarim.

Hal tersebut sekaligus membantah pernyataan pengacara Nadiem Makarim, Tabrani Abby yang menyebut Najelaa Shihab satu grup WA dengan kliennya sebagai ahli pendidikan.

"Saya konfirmasi bahwa terkait di grup itu tidak ada," ujar Anang di Kejagung, Selasa (28/10/2025).

Dia menambahkan, pihaknya tidak terlalu ambil pusing dengan pernyataan dari kubu Nadiem Makarim terkait hal ini. Sebab, untuk pembuktian terkait perkara Chromebook ini akan terbuka secara terang benderang saat persidangan.

Di samping itu, Anang meyakini bahwa jaksa penuntut umum sudah memiliki atau mengantongi fakta hukum yang ada untuk nantinya dibawa ke meja hijau.

"Ya silahkan, itu kan versinya dia, nanti kita pasti penuntut umum yang lebih tahu yang punya kepentingan dalam pembuktian, silahkan aja penasehat hukum mau bicara apa," imbuhnya.

Adapun, menurut Anang, pihaknya juga belum pernah memeriksa Najelaa Shihab dalam perkara dugaan korupsi terkait dengan pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek.

"Sampai saat ini belum ada pemanggilan terhadap Najelaa Shihab," pungkas Anang.

Diberitakan, Pengacara Nadiem Makarim, Tabrani Abby mengemukakan awal mula terbentuknya WA Grup Mas Menteri Core. Menurut Tabrani, WA Grup itu tidak dibentuk untuk merealisasikan pengadaan Chromebook.

Group itu yakni 'Edu Org' yang kemudian berganti nama menjadi 'Mas Menteri Core Team', dan 'Education Council'. Adapun, grup Mas Menteri Core Team sempat disinggung oleh Kejagung dalam serangkaian peristiwa dugaan korupsi pengadaan Chromebook periode 2019-2022.

Dia menjelaskan grup itu berisikan orang ekspert di bidang pendidikan, termasuk staf khusus Nadiem Makarim yakni Jurist Tan (JT) dan Fiona Handayani.

“Di situ ada Jurist Tan, ada Fiona, ada Najelaa, dan lain-lain yang sebenarnya membahas hal yang sama,” kata Tabrani di Jakarta, Senin (27/10/2025).

Di lain sisi, Najelaa Shihab mengakui, dirinya memang sempat tergabung dalam sejumlah group dengan Nadiem Makarim.

Grup itu diakui Najelaa hanya rekomendasi dan kajian terkait kebijakan kebijakan pendidikan sesuai peran Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK), dalam mendukung kementerian.

Di samping itu, Najelaa menekankan bahwa bahwa dirinya tidak pernah membahas secara khusus tentang persiapan pengadaan Chromebook atau peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Pasalnya, hal tersebut bukan bagian dari lingkup pekerjaan Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSP) yakni substansi kebijakan pendidikan.

"Namun, saya tidak pernah ikut membahas baik secara langsung maupun dalam WA group khusus tentang persiapan atau perencanaan pengadaan Chromebook dan peralatan Teknologi Informasi," tutur Najelaa saat dihubungi, Selasa (28/10/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Ibunda Nadiem Makarim, Atika Algadri menyatakan anaknya telah diperlakukan seperti mantan Mendag Tom Lembong dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Hal tersebut disampaikan oleh Atika usai majelis hakim pada PN Jakarta Selatan (PN Jaksel) memutuskan untuk menolak praperadilan Nadiem Makarim, Senin (13/10/2025).

"Nadiem hanya salah satu contohnya, sebab terlalu banyak orang-orang lain yang diperlakukan seperti ini kan; ada Pak Hasto; Tom Lembong, banyak sekali," tutur Atika.

Dia juga mengaku kecewa atas putusan hakim yang menolak praperadilan terkait gugatan sah atau tidaknya penetapan tersangka Nadiem Makarim.

Namun demikian, dia tetap percaya bahwa Nadiem Makarim adalah orang yang jujur dan akan terus berjuang dalam proses hukum perkara Chromebook.

"Saya tahu anak saya anak yang jujur. dan dia akan berjuang mengungkapkan kejujurannya, yang saya harapkan penegak hukum juga menegakkan prinsip yg sama. untuk menegakkan kepastian hukum, menegakkan kebenaran dan kejujuran. untuk bangsa ini," pungkasnya.

Sekadar informasi, Tom Lembong telah menghirup udara bebas usai mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo Subianto. Tom Lembong resmi bebas dari perkara korupsi importasi gula pada Jumat malam (1/8/2025).

Sementara itu, Hasto Kristiyanto juga telah dibebaskan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui amnesti. Adapun, Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi terkait kasus suap Harun Masiku.