Bisnis.com, MAKASSAR - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus memacu akselerasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sulawesi Selatan (Sulsel). Pada tahun ini, pemerintah membidik realisasi pembiayaan bersubsidi tersebut mampu menyentuh angka Rp17,03 triliun.

Target tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan capaian sepanjang tahun lalu. Sebagai catatan, realisasi KUR di Sulsel pada 2025 mencapai kisaran Rp15,8 triliun yang terserap oleh sekitar 328.000 debitur.

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Sulsel Angkaswantoro mengungkapkan bahwa hingga Mei 2026, realisasi KUR di wilayahnya baru membukukan angka Rp7,78 triliun atau belum mencakup separuh dari target tahunan.

Meski demikian, pihak otoritas fiskal optimistis target Rp17,03 triliun tersebut dapat terpenuhi, kendati secara historis Sulsel kerap meleset dari target yang telah ditetapkan.

"Meskipun kondisinya selalu tidak memenuhi target yang ditetapkan, namun kita selalu mendorong perbankan untuk terus menyalurkan kreditnya agar perekonomian juga senantiasa berkembang," ujar Angkaswantoro di Makassar, Senin (29/6/2026).

Di sisi penyalur, sektor perbankan mengaku masih harus berhadapan dengan sejumlah tantangan klasik di lapangan guna menggenjot penyaluran KUR di Sulsel.

Regional Mikro Banking Head PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Region 15 Makassar Iwan Suprianto membeberkan setidaknya ada dua tantangan utama dalam akselerasi KUR di wilayah tersebut, yakni rendahnya tingkat literasi keuangan dan kendala geografis.

Tantangan pertama, menurut Iwan, berakar dari masih minimnya kesadaran transaksi masyarakat. Hal ini berimbas pada buruknya catatan dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akibat jeratan pinjaman online (pinjol).

"Ketika SLIK-nya bermasalah karena pinjaman online yang kini hampir semua terdaftar di OJK, itu menjadi tantangan pertama buat kami untuk meloloskan kredit," jelas Iwan.

Sementara itu, tantangan kedua datang dari topografi geografis Sulsel yang memiliki banyak wilayah kepulauan terpencil dan belum terjangkau oleh akses kantor kas konvensional. Iwan mencontohkan, salah satu wilayah di Kepulauan Selayar bahkan membutuhkan waktu tempuh hingga 8 jam perjalanan.

Guna menyiasati keterbatasan geografis tersebut, emiten bank pelat merah ini mengandalkan optimalisasi jaringan keagenan serta strategi jemput bola atau on the spot (OTS).

Iwan menjelaskan pihaknya mengatasi hambatan jarak tersebut dengan menempatkan Agen BRILink di wilayah-wilayah kepulauan. Selain itu, petugas BRI juga diminta turun langsung melakukan OTS ke pulau-pulau tersebut pada periode tertentu untuk memproses pengajuan kredit masyarakat.

Melalui strategi ini, masyarakat di wilayah terpencil tetap dapat melakukan aktivitas perbankan secara berkelanjutan.

Bisnis.com, MAKASSAR — Implementasi strategi perluasan akses keuangan di Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai menunjukkan hasil positif. Setelah dua tahun Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sulsel berjibaku mengarahkan kemudi perbankan ke sektor hijau, komoditas kakao kini bertransformasi menjadi mesin pertumbuhan baru yang menjanjikan.

Di tengah dinamika ekonomi global, ekspor kakao wilayah Sulsel pada kuartal I/2026 mencatatkan kenaikan sebesar 101,89% secara tahunan (year-on-year/yoy). Angka tersebut menjadi manifestasi dari ekosistem pembiayaan yang kian inklusif di sektor hulu pertanian.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor kakao menembus angka US$29,96 juta pada periode tersebut, melesat jauh dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya menyentuh US$14,84 juta.

Capaian tersebut menempatkan kakao sebagai "runner-up" komoditas ekspor Sulsel, mengekor di belakang nikel yang masih mendominasi.

Akselerasi ini turut memberikan andil terhadap pertumbuhan ekonomi Sulsel pada kuartal I/2026 yang mampu bertengger di angka 6,88% yoy.

"Kakao kini menjadi penyumbang terbesar kedua ekspor Sulsel di kuartal pertama 2026 dan menjadi ekspor komoditas pertanian terbesar. Kenaikan penjualan global telah terjadi sejak awal tahun," ujar Kepala BPS Provinsi Sulsel Aryanto belum lama ini.

Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) Moch. Muchlasin mengungkapkan bahwa kesuksesan ini merupakan buah dari desain kebijakan yang telah dirancang sejak beberapa tahun silam. Fokusnya jelas, intermediasi perbankan harus menyentuh akar rumput di sektor kakao.

Pada 2025, TPAKD memberikan instruksi khusus kepada industri perbankan untuk membedah kriteria pembiayaan yang lebih ramah bagi petani. Bank diperintahkan tidak hanya sekadar menyalurkan kredit, tetapi juga menentukan target spesifik dalam ekosistem kakao, mulai dari penyediaan bibit hingga pengolahan pasca- panen.

Hasilnya cukup impresif. Per akhir tahun lalu, total pembiayaan yang tersalurkan mencapai Rp19,95 miliar dan tersebar di beberapa wilayah strategis.

Antara lain di Kabupaten Luwu Timur (Sulsel) menjadi penerima terbesar dengan nilai pembiayaan Rp11,15 miliar kepada 34 petani. Kemudian di Kabupaten Konawe Selatan (Sulawesi Tenggara) pembiayaan tercatat Rp5,01 miliar untuk 30 debitur.

Adapun di Polewali Mandar (Sulawesi Barat) menerima Rp2,9 miliar untuk 23 debitur, dan Kabupaten Poso (Sulawesi Tengah) mendapat porsi Rp540 juta untuk 11 debitur.

Di Poso bahkan memperoleh fasilitasi ekspor biji kakao fermentasi sebanyak 2 ton dan telah mengantongi kontrak ekspor 12,5 ton untuk tahun 2026.

"Pengembangan kakao di Sulawesi mendapat dukungan kuat dari sektor perbankan. Contoh Bank BRI yang menjalin kerja sama dengan Koperasi Karya Bersama untuk pengembangan kakao di Poso serta menjalin kemitraan dengan PT Comextra Majora di Luwu Timur," ucap Muchlasin.

Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sulsel, Ishak Iskandar menambahkan bahwa struktur ekonomi di wilayahnya memang ditopang oleh pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, serta potensi hilirisasi komoditas strategis.

Oleh sebab itu, perluasan akses keuangan yang inklusif, digitalisasi layanan, serta pembiayaan yang memadai untuk komoditas unggulan pertanian, menjadi langkah strategis dalam mengakselerasi perekonomian daerah.

"Berbagai program seperti bisnis matching, pembiayaan produktif, edukasi keuangan, fasilitasi kredit UMKM dan ultramikro, digitalisasi pembayaran daerah, serta penguatan literasi di desa dan wilayah pesisir, merupakan langkah yang terus kita dorong," tuturnya.

Sementara itu, salah satu pemain kunci dalam transformasi ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Regional CEO BRI Makassar Argo Prabowo menyebutkan bahwa pada 2024 saja, BRI telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp13,4 triliun di Sulsel, di mana 48% di antaranya mengalir ke sektor pertanian.

Khusus untuk kakao, BRI telah menjangkau 4.593 nasabah dengan kucuran dana Rp214 miliar sepanjang 2024.

Ekspansi ini berlanjut pada 2025, dengan penyaluran KUR pertanian yang mencapai Rp6,69 triliun atau setara 59,23% dari total portofolio KUR di wilayah tersebut. Strategi ini diperkuat dengan pembentukan klaster-klaster kakao untuk menjamin keberlanjutan produksi.

"Kami turut berkomitmen mendukung langkah TPAKD yang ingin mendorong sektor pertanian khususnya di wilayah Sulawesi, bahkan hingga ke Maluku dan Papua (Sulampua), utamanya komoditas kakao," ungkap Argo.

Bisnis.com, MAKASSAR - Penghimpunan dana pihak ketiga (DPK)perbankan di Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai menunjukkan perbaikan setelah sempat mengalami tren pertumbuhan yang moderat.

Per Januari 2026, DPK di Sulsel terkumpul Rp145,27 triliun, tumbuh 7,83% year on year (yoy). Capaian ini melanjutkan tren positif kinerja akhir 2025 yang saat itu mampu tumbuh 9,74% yoy.

Kondisi dalam beberapa bulan terakhir diketahui cukup berbeda jika dibandingkan kinerja tahun sebelumnya yang mana pertumbuhannya hanya di angka sekitar 5% saja.

Kendati demikian, penyaluran kredit perbankan di Sulsel belum menunjukkan adanya korelasi atau masih belum bergairah. Per Januari 2026, realisasi penyaluran kredit sebesar Rp173,03 triliun, tumbuh hanya 5,56% yoy.

Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Moch. Muchlasin mengatakan berdasarkan analisis pihaknya, pertumbuhan rendah penyaluran kredit di Sulsel dipicu oleh sikap kehati-hatian pelaku usaha yang cenderung memilih opsi wait and see di tengah ketidakpastian kondisi global.

Kenaikan DPK di perbankan serta meningkatnya investasi pada instrumen aman seperti emas menjadi indikator kuat bahwa masyarakat dan pengusaha lebih memilih untuk mengamankan likuiditas ketimbang melakukan ekspansi instrumen produktif.

Dia memandang, potensi kenaikan harga energi, terutama minyak bumi, menjadi salah satu variabel utama yang diperhitungkan oleh sektor riil. Bagi industri yang memiliki ketergantungan tinggi pada solar dan energi fosil, rencana ekspansi kini harus melalui kalkulasi yang lebih ketat agar tetap efisien secara margin.

"Pengusaha berpikir dua hingga tiga kali untuk memastikan hitungannya masuk. Fenomena ini terlihat dari naiknya DPK dan tabungan lain. Orang cenderung menyimpan dulu untuk memastikan keamanan usaha ke depan," jelasnya kepada Bisnis, Rabu (11/3/2026).

Guna memacu kembali penyaluran kredit, OJK mendorong perbankan untuk lebih inovatif dalam menciptakan produk yang relevan dengan kebutuhan pasar saat ini, khususnya pada sektor industri produktif.

Di sisi lain, OJK juga menyoroti pentingnya penguatan sistem internal perbankan guna menutup celah kebocoran akibat oknum atau tindakan fraud. Sifat industri jasa keuangan yang padat modal dan cair membuat risiko penyelewengan melalui transaksi digital menjadi sangat tinggi dibandingkan sektor komoditas fisik.

"Industri jasa keuangan sangat menggiurkan bagi pelaku fraud. Oleh karena itu, sambil mendorong penyaluran kredit, penutupan celah kebocoran dan pengawasan internal harus tetap menjadi prioritas utama perbankan," tegas Muchlasin.

Bisnis.com, MAKASSAR — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis kinerja perbankan Sulawesi Selatan (Sulsel) sepanjang 2025. Hasilnya, baik dari sisi penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), penyaluran kredit, hingga jumlah aset, mulai menunjukkan trend membaik jika dibandingkan kinerja tahun sebelumnya.

Kepala Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Moch. Muchlasin memaparkan bahwa penghimpunan DPK mengalami lonjakan kinerja paling baik. Realisasinya sepanjang 2025 sebesar Rp146,61 triliun, tumbuh 9,74% jika dibandingkan 2024.

Pada tahun sebelumnya, penghimpunan DPK di wilayah ini cukup seret dengan hanya mencatatkan kenaikan 4,64% saja jika dibandingkan tahun 2023.

DPK di Sulsel sendiri didominasi oleh tabungan dengan cakupan lebih dari setengahnya atau 59,92% dari total penghimpunan. Disusul deposito sebesar 25,23% dan giro sebesar 14,85%.

Tingginya pertumbuhan DPK berdampak pada realisasi penyaluran kredit, di mana pembiayaan yang telah disalurkan oleh perbankan di Sulsel pada 2025 mencapai Rp172,92 triliun, tumbuh 5,26% dari tahun sebelumnya.

Kendati pertumbuhannya masih cenderung moderat, namun capaiannya lebih baik dibandingkan pertumbuhan di 2024 yang hanya naik 4,23%.

"Kinerja sektor jasa keuangan di Sulsel, utamanya perbankan menunjukkan kondisi stabil dan tetap resilien di tengah dinamika perekonomian nasional maupun global. Stabilitas tersebut mencerminkan daya tahan sistem keuangan daerah yang mampu menopang aktivitas ekonomi secara berkelanjutan," ungkap Moch. Muchlasin di Makassar, Selasa (3/3/2026).

Selanjutnya total aset perbankan di Sulsel hingga akhir 2025 tercatat sebesar Rp214,32 triliun, tumbuh 5,33% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun peningkatannya masih di bawah pertumbuhan tahun sebelumnya yang saat itu mampu naik 5,88%.

"Meskipun begitu kinerja intermediasi perbankan di Sulsel tetap terjaga dengan loan to deposit ratio (LDR) 117,95% dan tingkat rasio kredit bermasalah berada di level 3,65%," tutup Moch. Muchlasin.