JAKARTA - Amerika Serikat (AS) mengusulkan pengenaan tarif tambahan sebesar 10% terhadap sejumlah produk impor asal Indonesia. Usulan tersebut muncul setelah Washington menilai Indonesia dan sejumlah mitra dagang lainnya belum cukup efektif mencegah masuknya barang yang diduga diproduksi menggunakan praktik kerja paksa ke dalam rantai perdagangan global.

"Kegagalan mitra dagang utama kami dalam mengatasi impor barang yang dibuat dengan kerja paksa tidak dapat diterima. Hal ini menciptakan situasi di mana pekerja Amerika dipaksa bersaing secara global di lapangan yang tidak setara," ujar Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer dalam pernyataan resmi dikutip dari Reuters, Kamis (4/6/2026).

Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) pada Selasa (2/6) waktu setempat mengumumkan usulan tarif tambahan sebesar 10% hingga 12,5% terhadap impor dari 60 negara dan kawasan ekonomi yang menjadi objek investigasi.

Menurut USTR, usulan tersebut merupakan hasil penyelidikan berdasarkan Section 301 Trade Act terkait praktik perdagangan yang dinilai tidak adil karena negara-negara tersebut dianggap belum mampu membendung perdagangan barang hasil kerja paksa.

Dalam skema yang diusulkan, Indonesia bersama sejumlah negara lain menghadapi tarif tambahan sebesar 10%, sementara 45 negara lainnya diusulkan dikenakan tarif yang lebih tinggi, yakni 12,5%.

Langkah terbaru itu menjadi bagian dari upaya pemerintahan Presiden Donald Trump untuk membangun kembali instrumen tarif darurat setelah kebijakan serupa sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS pada Februari lalu.

Menanggapi itu, Pemerintah Indonesia menyatakan sedang mencermati hasil investigasi USTR terkait kebijakan dan praktik sejumlah negara dalam mencegah impor barang yang diproduksi menggunakan praktik kerja paksa (forced labor).

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menegaskan Indonesia tetap berkomitmen terhadap penghormatan hak asasi manusia, perlindungan tenaga kerja, serta penerapan prinsip-prinsip ketenagakerjaan yang sejalan dengan standar internasional.

Haryo mengatakan pemerintah siap mengikuti seluruh prosedur yang ditetapkan otoritas perdagangan AS termasuk memberikan klarifikasi melalui penyampaian tanggapan tertulis maupun partisipasi dalam dengar pendapat publik.

"Merespons pengumuman USTR yang dikeluarkan pada 2 Juni 2026, selanjutnya Pemerintah Indonesia akan mengambil langkah-langkah yang disiapkan oleh USTR termasuk sesi lanjutan untuk written comment dan public hearing," kata Haryo.

JAKARTA - Pasar semikonduktor global diproyeksikan bakal mencetak sejarah dengan menembus angka USD1,5 triliun atau setara Rp27.000 triliun pada 2026 setelah melonjak tajam hingga 89,9% dibandingkan tahun sebelumnya.

Lonjakan luar biasa ini dipicu ledakan adopsi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di seluruh dunia yang mendorong tingginya permintaan pusat data (data center) berperforma tinggi, sekaligus memicu eskalasi perang teknologi antara Amerika Serikat (AS) dan China.

"Proyeksi ini menandai revisi naik yang sangat tajam dari perkiraan bulan Desember lalu sebesar USD975,4 miliar, dan menjadi momen pertama kalinya nilai pasar cip dunia melampaui ambang batas satu triliun USD," demikian laporan World Semiconductor Trade Statistics (WSTS) dalam pernyataannya dikutip dari BigGo Finance, Kamis (3/6/2026).

WSTS mengungkapkan pertumbuhan masif yang melampaui rekor tertinggi 42% pada 1995 ini didorong oleh investasi modal besar-besaran dari berbagai korporasi global. Fenomena tersebut sekaligus menandai pergeseran struktural industri semikonduktor, dari yang semula sangat bergantung pada siklus ekonomi naik-turun, kini beralih menjadi pertumbuhan linier yang digerakkan oleh kehadiran AI generatif.

Berdasarkan kategori produk, pertumbuhan paling besar terjadi pada segmen semikonduktor memori yang berfungsi sebagai media penyimpanan data. Nilai pasar cip memori diperkirakan meroket hingga 3,5 kali lipat mencapai USD803,9 miliar demi memenuhi kebutuhan pemrosesan data AI berkecepatan tinggi, yang akan menguntungkan produsen besar seperti Kioxia Holdings dari Jepang.

Sementara, pangsa pasar semikonduktor logika yang bertindak sebagai otak pengolah instruksi AI diprediksi ikut tumbuh solid sebesar 37,3% menjadi USD411,3 miliar. Prospek positif ini menjadi angin segar yang memperkuat rantai pasok global bagi raksasa perancang cip terkemuka asal AS, Nvidia, serta perusahaan manufaktur raksasa Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC).

Skala industri mikroelektronika yang kini menyentuh angka USD1,5 triliun secara formal telah melampaui valuasi gabungan sektor otomotif dan elektronik konsumen global.

Kondisi ini semakin mempertegas urgensi strategis cip semikonduktor dalam geopolitik ekonomi global, menjadikan komoditas paling sensitif yang diperebutkan oleh Washington dan Beijing demi mendominasi supremasi teknologi masa depan.

SINGAPURA - Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth pada hari Sabtu mendesak sekutu Asia untuk meningkatkan pengeluaran militer guna melawan kekuatan China yang semakin meningkat dan mencegah dominasinya di kawasan tersebut. Dia memperingatkan “peringatan yang beralasan” atas peningkatan kekuatan militer yang pesat.

Hegseth, berbicara di Dialog Shangri-La di Singapura, forum utama Asia untuk para pemimpin pertahanan, militer, dan diplomat, mengatakan bahwa jaringan sekutu yang lebih kuat dan mandiri sangat penting untuk mencegah agresi dan menjaga keseimbangan kekuatan.

“Ada kekhawatiran yang beralasan mengenai peningkatan kekuatan militer China yang bersejarah dan perluasan aktivitas militernya di kawasan ini dan sekitarnya,” katanya.

“Pasifik yang didominasi oleh hegemon mana pun akan mengacaukan keseimbangan kekuatan regional,” kata Hegseth. “Tidak ada negara, termasuk China, yang dapat memaksakan hegemoninya dan mempertanyakan keamanan atau kemakmuran bangsa kita dan sekutu kita.”

AS mengharapkan sekutu dan mitra Asianya untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan menjadi 3,5% dari PDB karena telah menjanjikan investasi sebesar USD1,5 triliun untuk militernya, kata kepala Pentagon.

“Kurangi Shangri-La, perbanyak kapal, perbanyak kapal selam,” kata Hegseth, dan menekankan bahwa sekutu menginginkan stabilitas, bukan eskalasi.

“Apa yang mereka inginkan, dan apa yang diberikan Amerika Serikat, adalah kekuatan yang disiplin, tekad yang teguh, dan kepemimpinan yang cukup percaya diri untuk berbicara dan bertindak dengan lembut sambil membawa tongkat besar.”

Hegseth juga menyampaikan nada yang terukur mengenai hubungan AS-Tiongkok, dengan mengatakan bahwa hubungan tersebut "lebih baik daripada beberapa tahun terakhir," dengan keterlibatan militer-ke-militer yang lebih sering membantu mengelola ketegangan.

"Kami lebih sering bertemu dengan rekan-rekan kami dari China dengan menjaga jalur komunikasi militer-ke-militer yang terbuka."

Zhou Bo, seorang peneliti senior di Universitas Tsinghua dan pensiunan kolonel senior Tentara Pembebasan Rakyat yang merupakan bagian dari delegasi Tiongkok, menggambarkan hubungan AS-Tiongkok sebagai "rumit."

Meskipun demikian, ia mengatakan Hegseth menyampaikan "nada yang jauh lebih baik" tahun ini daripada tahun lalu, dan mengaitkan perubahan tersebut dengan kunjungan Trump ke China.

"Kedua belah pihak memiliki saluran komunikasi yang terbuka, situasinya tidak seburuk yang digambarkan oleh dunia luar," kata Zhou.

China, yang menteri pertahanannya absen dari dialog untuk tahun kedua berturut-turut, menuduh Hegseth tahun lalu membuat pernyataan yang "menghina".

Hegseth menggemakan tuntutan lama Presiden Donald Trump agar sekutu menanggung lebih banyak biaya pertahanan mereka sendiri. Trump secara tegas mengatakan bahwa mitra Eropa dan NATO harus mengurangi ketergantungan pada Washington.

“Era Amerika Serikat mensubsidi pertahanan negara-negara kaya telah berakhir,” kata Hegseth. “Kita membutuhkan mitra, bukan protektorat,” tambahnya. “Kita tidak memiliki aliansi yang kuat kecuali semua orang memiliki peran serta. Tidak ada yang numpang gratis.”

Hegseth memuji kontribusi dari sekutu termasuk Korea Selatan, Filipina, Australia, Singapura, Malaysia, dan Thailand, dan mengatakan Jepang mengambil langkah konkret untuk memperkuat pertahanannya.

Tokyo dan Washington “harus masing-masing memberikan kontribusi untuk memperkuat aliansi AS-Jepang,” katanya.

Mengenai konflik Timur Tengah, Hegseth mengatakan Amerika Serikat siap untuk melanjutkan serangan terhadap Iran jika diplomasi gagal, karena para negosiator dari Washington dan Teheran berupaya menjembatani perbedaan besar yang menghalangi kesepakatan.

“Kemampuan kita untuk memulai kembali jika perlu... kita lebih dari mampu,” kata Hegseth. Ia menambahkan bahwa Trump tetap “sabar” dan berupaya mencapai “kesepakatan yang kuat” untuk memastikan Iran tidak memperoleh senjata nuklir.

Trump mengatakan pada hari Jumat bahwa ia akan mengumpulkan para penasihat di lingkungan Gedung Putih yang aman untuk membuat “keputusan akhir” tentang proposal untuk mengakhiri perang Iran.

Hegseth juga menepis kekhawatiran bahwa konflik tersebut akan mengalihkan perhatian dari prioritas Asia-Pasifik.

“Kita bisa melakukan dua hal sekaligus.”

Ditanya tentang penjualan senjata ke Taiwan, Hegseth meremehkan kekhawatiran bahwa paket bernilai miliaran dolar dapat terpengaruh karena Amerika Serikat mengurangi persediaan senjatanya di tengah konflik Timur Tengah. “Kami merasa sangat yakin dengan persediaan kami dan bagaimana kami menggunakannya,” katanya.

Taiwan, yang dianggap China sebagai wilayahnya sendiri, telah menunggu persetujuan AS untuk penjualan senjata yang menurut laporan Reuters bisa bernilai hingga $14 miliar.

Trump menabur ketidakpastian di Taipei dengan mengatakan, setelah bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping bulan ini, bahwa ia belum memutuskan apakah akan menyetujui paket tersebut.

Keputusan apa pun tentang penjualan senjata di masa depan akan bergantung pada Presiden Trump, kata Hegseth, yang menandakan tidak ada perubahan dalam pendekatan Washington yang sudah lama ada meskipun ada keterlibatan baru-baru ini dengan Beijing.

“Keputusan-keputusan itu akan bergantung pada presiden dan sifat hubungan tersebut,” kata Hegseth. “Tidak ada perubahan dalam pernyataan kami.”

BEIJING - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengumumkan Pemerintah China berkomitmen untuk membeli produk pertanian AS senilai USD17 miliar atau setara Rp301 triliun setiap tahunnya hingga 2028 mendatang. Kesepakatan dagang tersebut menjadi hasil ekonomi paling konkret dari kunjungan kenegaraan Presiden Donald Trump selama dua hari ke Beijing, di tengah kebuntuan atas sejumlah isu geopolitik yang sensitif bagi kedua negara.

"Kesepakatan ini mencakup pembelian untuk tahun 2026, 2027, dan 2028, serta tidak termasuk perjanjian terpisah mengenai komoditas kedelai yang telah dibuat China sebelumnya pada Oktober 2025," demikian bunyi dokumen lembar fakta resmi yang dirilis oleh Istana Kepresidenan Gedung Putih pasca-KTT bilateral tersebut dikutip dari US News, Minggu (24/5/2026).

Selain komoditas pertanian, Beijing juga dipastikan bakal bekerja sama dengan regulator AS untuk memulihkan akses fasilitas pemrosesan daging sapi Amerika serta membuka kembali impor unggas dari wilayah yang telah bersertifikat bebas flu burung.

Sebagai langkah nyata, Beijing telah memperpanjang izin registrasi lima tahun bagi 425 fasilitas daging sapi AS yang sempat dibekukan akibat konflik tarif tahun lalu, serta memberikan izin baru untuk 77 fasilitas tambahan. Di samping itu, Menteri Luar Negeri China Wang Yi menyatakan bahwa kedua negara sepakat untuk membentuk Dewan Perdagangan AS-China serta Dewan Investasi AS-China guna menyelesaikan hambatan akses pasar yang tersisa dalam kerangka penurunan tarif bersama.

Meski disambut dengan upacara militer yang hangat oleh Presiden Xi Jinping, KTT bilateral ini dinilai gagal menghasilkan terobosan besar terkait isu kedaulatan Taiwan, penyelesaian konflik Iran, maupun pengurangan tarif dagang secara menyeluruh. Presiden Donald Trump dilaporkan menyelesaikan kunjungan ini tanpa mendapatkan dukungan signifikan dari Beijing, khususnya dalam upaya penanganan ketegangan konflik bersenjata di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Iran.

Sentimen negatif dari minimnya kepastian geopolitik tersebut langsung memicu aksi hindari risiko (risk-off) di pasar keuangan regional Asia, di mana indeks Hang Seng Hong Kong merosot 1,6% dan indeks Kospi Korea Selatan anjlak lebih dari 6% dari rekor tertingginya. Kementerian Perdagangan China sendiri mengarakterisasi seluruh poin kesepakatan yang tercapai saat ini masih bersifat awal dan akan difinalisasi dalam waktu dekat.

Namun demikian, pertemuan puncak ini setidaknya berhasil membuahkan kerangka kerja baru bagi kelanjutan komunikasi strategis kedua negara di masa depan. Trump telah melayangkan undangan resmi kepada Presiden Xi Jinping untuk berkunjung ke Washington pada 24 September mendatang, tepat sebelum masa berlaku kesepakatan gencatan senjata perdagangan satu tahun berakhir.

Di tengah ketatnya persaingan teknologi, sebuah laporan terpisah menyebutkan bahwa raksasa teknologi Nvidia kini telah mendapatkan lampu hijau dari pemerintah AS untuk memasok cip kecerdasan buatan (AI) jenis H200 ke sejumlah perusahaan teknologi papan atas China, termasuk Tencent dan JD.com. Langkah ini dinilai oleh para pelaku pasar sebagai potensi terobosan besar bagi perkembangan sektor AI di Negeri Tirai Bambu tersebut dalam tiga tahun ke depan.

BEIJING - China memberikan sinyal bersedia menerima sejumlah kenaikan tarif impor dari Amerika Serikat (AS) sejauh tidak melampaui level yang telah disepakati kedua negara tahun lalu. Langkah kompromi ini diambil demi melanjutkan pembicaraan guna memperpanjang masa gencatan senjata dagang, sekaligus menjadi indikasi bahwa hubungan antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia tersebut kian stabil.

"Kami berharap AS akan menghormati komitmennya dan bahwa, terlepas dari alasan apa pun yang diberikan untuk memberlakukan atau mengganti tarif terhadap China di masa depan, tingkat tarif AS terhadap China tidak akan melebihi tingkat yang disepakati," demikian pernyataan resmi Kementerian Perdagangan China dikutip dari Bloomberg, Kamis (21/5/2026).

Hal itu merujuk pada hasil negosiasi di Kuala Lumpur, Malaysia, Oktober tahun lalu. Kementerian Perdagangan China menambahkan, tim perdagangan dari kedua negara akan segera menggelar diskusi untuk memperpanjang perjanjian satu tahun yang telah dirumuskan sebelumnya.

Kesepakatan menyeluruh yang sempat diumumkan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemimpin Negara di Busan, Korea Selatan tersebut, sukses menangguhkan sejumlah pemberlakuan tarif, pembatasan tanah jarang (rare earth), serta penyelidikan terhadap galangan kapal China hingga November tahun ini.

Menurut pihak kementerian, upaya untuk memperpanjang masa gencatan senjata ini selaras dengan kepentingan bersama kedua negara, sekaligus menjawab ekspektasi dari komunitas internasional. Pernyataan tersebut membawa angin segar dan optimisme hati-hati bahwa penghentian permusuhan dagang yang digagas Presiden China Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump akan tetap bertahan, meskipun kunjungan Trump ke Beijing pekan lalu sempat diwarnai peringatan keras terkait isu Taiwan.

Sinyal dari Kementerian Perdagangan China ini mengindikasikan bahwa Beijing bersedia melunak menerima tarif AS, asalkan tarif efektifnya berada di kisaran 30% sesuai kesepakatan di Malaysia. Angka tarif tersebut sebelumnya sempat turun ke kisaran 21% setelah Mahkamah Agung (MA) AS membatalkan beberapa kebijakan tarif.

Di sisi lain, pemerintahan Trump dilaporkan sedang mengupayakan penyelidikan baru berbasis Pasal 301 (Section 301) untuk mengembalikan besaran tarif ke level semula sebelum adanya putusan pengadilan.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan, tarif-tarif tersebut kemungkinan besar akan dipulihkan paling lambat pada Juli mendatang, sebuah rencana investigasi yang sempat ditentang keras oleh Menteri Perdagangan China Wang Wentao. Dalam pernyataan lanjutan pada Rabu, Beijing juga mendesak AS untuk menghapus tarif unilateral demi menciptakan kondisi yang kondusif bagi perluasan kerja sama ekonomi dan perdagangan kedua belah pihak di masa depan.

Pasar saham China langsung bereaksi positif. Indeks acuan CSI 300 berhasil menghapus kerugian yang terjadi sebelumnya dan menutup perdagangan harian dengan posisi yang stabil. Selain kesepakatan tarif, Kementerian Perdagangan China turut membeberkan sejumlah poin kesepakatan lain, termasuk pembelian 200 pesawat Boeing oleh China dan pembentukan mekanisme kelembagaan untuk mengelola diskusi bilateral terkait perdagangan dan investasi.

Dewan Perdagangan juga mengonfirmasi akan mengupayakan pemotongan tarif pada komoditas senilai minimal USD30 miliar atau sekitar 7% dari total ekspor China ke AS tahun lalu, sekaligus menetapkan target untuk memperluas perdagangan sektor pertanian bilateral.

JAKARTA - Pertemuan tingkat tinggi antara Donald Trump dan Xi Jinping di Beijing berakhir tanpa kesepakatan terkait logam tanah jarang, isu krusial dalam hubungan dagang kedua negara. Kegagalan tersebut menegaskan masih kuatnya perbedaan struktural antara dua ekonomi terbesar dunia.

"China masih memperlambat proses pada beberapa lisensi ekspor logam tanah jarang, sehingga kami harus turun tangan untuk membantu perusahaan yang terdampak," ujar Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer dalam wawancara dengan Bloomberg TV, di sela pertemuan dikutip dari US News, Sabtu (16/5/2026).

Pertemuan yang berlangsung pada 14–15 Mei itu menjadi kunjungan kenegaraan pertama Presiden AS ke China sejak 2017. Meski media pemerintah China menyoroti suasana positif, perbedaan substansi terlihat dari hasil pernyataan resmi kedua pihak, terutama terkait isu rantai pasok mineral strategis yang tidak banyak disinggung oleh Beijing.

Logam tanah jarang menjadi salah satu isu utama menjelang pertemuan tersebut. Namun, minimnya pembahasan publik dari pihak China dipandang sebagai sinyal bahwa negosiasi belum mencapai titik temu. Padahal, komoditas ini sangat penting bagi industri teknologi tinggi, energi bersih, hingga pertahanan.

Berdasarkan data International Energy Agency (IEA), China menguasai sekitar 91% kapasitas pemurnian logam tanah jarang global. Dominasi ini mendorong Amerika Serikat mempercepat upaya diversifikasi rantai pasok untuk mengurangi ketergantungan terhadap China.

Pemerintah AS bahkan membentuk tim khusus di lingkungan Pentagon guna merancang skema pembiayaan inovatif bagi proyek-proyek pengembangan sumber alternatif. Langkah ini mencakup investasi ekuitas, jaminan harga jangka panjang, hingga komitmen pembelian untuk menarik minat investor global.

Selain itu, AS juga mulai memperkuat proyek domestik, termasuk kerja sama pengolahan mineral dari tambang di Montana serta akuisisi perusahaan tambang di Brasil oleh perusahaan Amerika. Namun, para pelaku industri mengakui bahwa kemandirian penuh dari pasokan China masih membutuhkan waktu bertahun-tahun.

Hasil pertemuan Trump–Xi lebih mengarah pada upaya menjaga stabilitas hubungan ketimbang menyelesaikan akar persoalan. Dengan tenggat pembatasan ekspor China yang akan berakhir dalam beberapa bulan ke depan, isu logam tanah jarang diperkirakan tetap menjadi sumber tekanan utama dalam dinamika perdagangan global.

WASHINGTON - Selama berminggu-minggu menjelang kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Beijing, pemerintahannya telah menekan China untuk menekan Iran di tengah negosiasi yang bertujuan mencapai kesepakatan damai antara Washington dan Teheran.

Namun, ketika Trump meninggalkan Beijing pada Jumat sore dengan pesawat Air Force One setelah lebih dari 40 jam berada di ibu kota China dan serangkaian pertemuan dengan Presiden Xi Jinping, hanya ada sedikit bukti bahwa dua negara terkuat di dunia telah mencapai kesepakatan tentang bagaimana mengakhiri perang di Iran.

Sementara itu, perang itu sendiri sekarang memasuki hari ke-77.

Pertemuan Xi Jinping dan Trump Gagal Buat Terobosan Perang Iran, Ini 3 Faktanya

1. China Tetap Setia kepada Iran

Melansir Al Jazeera, perang di Iran dimulai pada 28 Februari ketika AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran di tengah pembicaraan antara Washington dan Teheran mengenai program nuklir Iran. Iran membalas pada hari yang sama dengan serangan rudal dan drone di seluruh wilayah, termasuk target di Israel serta aset militer AS di Bahrain, Kuwait, Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab.

Pemerintahan Trump bersikeras bahwa perang tersebut dibenarkan, dan bertujuan untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir — meskipun Teheran telah berulang kali secara terbuka mengatakan bahwa mereka tidak berniat untuk membangunnya.

Namun China, yang sebelumnya juga mengutuk perang tersebut, semakin mempertegas penentangannya terhadap konflik tersebut, dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan saat Trump berada di Beijing.

“Posisi China mengenai situasi Iran sangat jelas. Konflik tersebut telah menimbulkan kerugian besar bagi rakyat di Iran dan negara-negara regional lainnya,” kata Kementerian Luar Negeri China dalam sebuah pernyataan yang diposting di akun X-nya.

Lebih dari 3.000 warga Iran telah tewas selama perang tersebut, menurut angka pemerintah.

“Menemukan cara untuk menyelesaikan situasi ini sedini mungkin adalah kepentingan bukan hanya AS dan Iran, tetapi juga negara-negara regional dan seluruh dunia,” kata pernyataan Tiongkok.

Pernyataan itu menambahkan bahwa China menyambut baik upaya gencatan senjata yang sedang berlangsung — yang dimediasi oleh Pakistan — dan percaya bahwa dialog adalah jalan ke depan. “Penting untuk mencapai gencatan senjata yang komprehensif dan langgeng sesegera mungkin,” tambah pernyataan itu.

Pernyataan itu menunjuk pada rencana empat poin untuk perdamaian dan stabilitas Timur Tengah yang sebelumnya diajukan Xi, yang menyerukan hidup berdampingan secara damai, penyelesaian yang dinegosiasikan secara politik, keamanan bersama, dan kerja sama yang didorong oleh pembangunan. Ditambahkan bahwa Tiongkok akan terus bertindak sesuai dengan rencana ini.

2. Kesepakatan Tercapai Mengenai Selat Hormuz

Gedung Putih mengatakan dalam sebuah pernyataan, yang diposting di akun X-nya pada hari Kamis: “Kedua pihak sepakat bahwa Selat Hormuz harus tetap terbuka untuk mendukung arus energi yang bebas.”

Sejak awal Maret, Iran telah membatasi pengiriman melalui selat tersebut, jalur air sempit yang menghubungkan produsen minyak Teluk dengan laut lepas dan yang dilalui oleh 20 persen pasokan minyak dan gas alam cair (LNG) dunia sebelum perang. Iran telah mengizinkan kapal dari negara-negara tertentu untuk melintas, tetapi mereka diharuskan untuk bernegosiasi transit dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).

Dalam proposal sebelumnya untuk mengakhiri perang, Iran telah mengusulkan pengenaan biaya atau tol bagi kapal yang ingin melewati negara tersebut. Washington telah berulang kali menolak prospek tersebut. Pada bulan April, AS mengumumkan blokade angkatan laut terhadap kapal yang memasuki atau meninggalkan pelabuhan Iran, yang semakin menambah gangguan pasokan minyak dan gas global.

Pernyataan Gedung Putih menambahkan: “Presiden Xi juga memperjelas penentangan China terhadap militerisasi Selat dan setiap upaya untuk mengenakan tol atas penggunaannya, dan beliau menyatakan minat untuk membeli lebih banyak minyak Amerika untuk mengurangi ketergantungan China pada Selat di masa mendatang.”

Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri China mengakui bahwa “konflik tersebut telah memberikan tekanan berat pada pertumbuhan ekonomi global, rantai pasokan, tatanan perdagangan internasional, dan stabilitas pasokan energi global, yang merugikan kepentingan bersama komunitas internasional”.

Namun pernyataan China tidak menyebutkan pungutan tol Iran atau militerisasi selat tersebut.

Pertemuan Trump-Xi terjadi di tengah krisis energi global yang dipicu oleh penutupan Selat Hormuz. China adalah salah satu negara yang sangat bergantung pada minyak Teluk yang dikirim melalui selat tersebut, dan merupakan pembeli utama minyak Iran.

3. AS dan China Sepakat Iran Seharusnya Tak Memiliki Senjata Nuklir

“Kedua negara sepakat bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir,” kata Gedung Putih dalam pernyataannya.

Pernyataan China tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Sebaliknya, pernyataan itu mengatakan: “Penting untuk menjaga momentum dalam meredakan situasi, tetap pada arah penyelesaian politik, terlibat dalam dialog dan konsultasi, dan mencapai penyelesaian tentang masalah nuklir Iran dan masalah lain yang mengakomodasi kekhawatiran semua pihak.”

Iran tidak pernah secara resmi menyatakan niat untuk mengembangkan senjata nuklir, dan China sebelumnya telah bekerja sama dengan AS, negara-negara Eropa, dan Rusia dalam mengamankan kesepakatan nuklir era Barack Obama dengan Iran, yang bertujuan untuk membatasi program nuklir Teheran. Iran diyakini memiliki sekitar 440 kg (970 lb) uranium yang diperkaya hingga 60 persen. Ambang batas 90 persen uranium yang diperkaya diperlukan untuk menghasilkan senjata nuklir.

Apa artinya ini?

Pernyataan yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak menunjukkan bahwa, pada intinya, tidak ada pihak yang bergeser dari posisi awal mereka terhadap Iran. China telah memperjelas bahwa mereka akan tetap berpegang pada rencana empat poin Xi, sementara AS telah menegaskan kembali penentangannya terhadap program nuklir Iran.

Itu bukan yang diinginkan AS, menurut pernyataan publik para pemimpinnya.

Setelah mendorong China selama berminggu-minggu untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam meyakinkan Iran untuk membuka Selat Hormuz, para pejabat pemerintahan Trump — menjelang KTT — mengatakan bahwa mereka tidak membutuhkan bantuan Beijing.

Berbicara kepada wartawan pada hari Selasa, Trump mengatakan, “Saya “Saya rasa kita tidak membutuhkan bantuan apa pun dengan Iran,” dan mengatakan bahwa AS akan memenangkan perang “dengan cara apa pun”. Pada hari Selasa, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth juga memberikan kesaksian dalam sidang di Capitol Hill mengenai perang melawan Iran dan biaya yang terus meningkat. Selama kesaksiannya, ia mengatakan bahwa China memiliki “banyak pengaruh” atas Iran. Namun, ia mengakui bahwa, “Saya pikir pengaruh terbesar ada di tangan Presiden Trump.”

Tetapi baik sebelum maupun selama KTT, pejabat senior lainnya di pemerintahan Trump lebih langsung dalam permintaan mereka kepada China.

“Serangan dari Iran telah menutup selat. Kita membukanya kembali.” “Jadi saya mendesak Tiongkok untuk bergabung dengan kami dalam mendukung operasi internasional ini,” kata Menteri Keuangan AS Scott Bessent pekan lalu.

Dan pada hari Kamis, saat berada di Tiongkok, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan Washington akan mendorong Beijing untuk berbuat lebih banyak — sambil menegaskan bahwa AS tidak membutuhkan bantuan Tiongkok.

“Adalah kepentingan mereka untuk menyelesaikan ini,” kata Rubio, merujuk pada China dan ketergantungannya pada Selat Hormuz sebagai jalur impor energi. “Kami berharap dapat meyakinkan mereka untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam membuat Iran menghentikan apa yang mereka lakukan sekarang dan coba lakukan sekarang di Teluk Persia.”

Maka, May Day seharusnya menjadi momentum untuk melihat buruh bukan sekadar angka produktivitas. Mereka adalah fondasi stabilitas sosial dan ekonomi sebuah negara.

Jakarta (ANTARA) - May Day dahulu lahir dari tuntutan atas durasi kerja delapan jam bagi para buruh, tapi hari ini, persoalan buruh jauh lebih rumit dibanding sekadar jam kerja.

Nasib pekerja modern kiwari tidak hanya ditentukan oleh relasi di tempat kerja, tetapi juga oleh perang dagang, tarif impor, algoritma logistik, hingga ketegangan geopolitik antarnegara besar.

Sejak era globalisasi neoliberal pada 1990-an, banyak yang percaya bahwa perdagangan bebas akan membawa kesejahteraan yang meluas. Pabrik dibangun, investasi mengalir, ekspor meningkat. Namun dalam praktiknya, manfaat globalisasi kerap tidak terbagi secara merata.

Lewat karyanya bertajuk Globalization and Its Discontents (2002), ekonom pemenang Nobel, Joseph Stiglitz, mengkritik globalisasi yang dinilai lebih banyak menguntungkan pemilik modal dibanding kelompok pekerja. Dalam ekonomi global modern, modal dapat bergerak lintas negara dengan sangat cepat, sementara tenaga kerja tidak memiliki mobilitas dan fleksibilitas yang sama.

Karena itu, setiap kali terjadi perang dagang atau ketegangan ekonomi antarnegara besar, pekerja di negara berkembang kerap menjadi pihak paling rentan. Perubahan arah investasi, relokasi industri, hingga perlambatan ekspor sering kali pertama-tama menghantam kehidupan mereka.

Sebagai ilustrasi, ketika perang dagang antara Amerika Serikat dan China memanas beberapa tahun lalu, banyak perusahaan global mulai mendiversifikasi rantai produksinya ke luar China. Sebagian berpindah ke Vietnam, sebagian lainnya masuk ke Indonesia.

Sekilas, situasi tersebut tampak sebagai kabar baik, yakni muncul pabrik baru dan peluang kerja baru. Namun, relokasi industri global tidak otomatis identik dengan peningkatan kualitas kesejahteraan pekerja maupun penguatan posisi tawar negara penerima investasi.

Sebagai basis produksi

Dalam struktur ekonomi global saat ini, negara berkembang tetap lebih sering ditempatkan sebagai basis produksi berbiaya kompetitif, sementara pusat riset, teknologi, desain, dan pengambilan keputusan strategis masih terkonsentrasi di negara maju atau kantor pusat korporasi global.

Ahli ekonomi politik internasional Immanuel Wallerstein (1974) pernah menjelaskan konsep negara inti (core) dan negara pinggiran (periphery) dalam sistem dunia. Negara inti umumnya menguasai teknologi, keuangan, merek, dan keputusan strategis global. Adapun negara pinggiran, yang umumnya adalah negara berkembang, lebih sering berperan sebagai penyedia bahan baku, basis produksi, atau tenaga kerja berbiaya kompetitif.

Akibatnya, dalam banyak rantai produksi global, keuntungan terbesar tetap terkonsentrasi di kantor pusat perusahaan multinasional. Nilai tambah utama berasal dari penguasaan teknologi, paten, desain produk, hingga jaringan pasar internasional. Sementara itu, negara berkembang kerap dipaksa bersaing melalui upah murah, insentif pajak, dan fleksibilitas regulasi demi menarik investasi.

Situasi ini menempatkan buruh dalam posisi dilematis. Ketika upah naik terlalu cepat, muncul kekhawatiran bahwa perusahaan akan memindahkan produksi ke negara lain dengan biaya lebih rendah. Namun, jika upah terus ditekan atau stagnan, daya beli pekerja melemah, dan pertumbuhan ekonomi domestik pun kehilangan tenaga pendorongnya.

Dalam konteks seperti itu, perang dagang global kerap berujung menjadi tekanan domestik bagi pekerja lokal. Negara berupaya menjaga daya saing investasi, sementara perusahaan berusaha mempertahankan efisiensi biaya produksi.

Ujungnya, fleksibilitas tenaga kerja sering dipromosikan sebagai solusi modern. Bahasanya terdengar teknokratis dan efisien. . Namun dalam praktik, banyak pekerja justru hidup dalam ketidakpastian kontrak, minim perlindungan jangka panjang, dan mudah tergantikan.

Guy Standing (2011) menyebut fenomena tersebut sebagai munculnya precariat, yakni kelompok pekerja yang terus bekerja tetapi hidup tanpa kepastian sosial dan ekonomi. Mereka memiliki pekerjaan, tetapi tidak selalu memiliki rasa aman terhadap masa depannya.

Di Indonesia, fenomena precariat ini makin terlihat pada sektor manufaktur dan ekonomi digital. Pekerjaan tersedia, tetapi perlindungan sosial sering tertinggal. Kontrak makin pendek, target makin tinggi.

Proteksionisme baru

Perang dagang global juga memunculkan proteksionisme baru. Negara-negara besar mulai berlomba melindungi industrinya sendiri. Tarif impor dinaikkan, subsidi domestik diperbesar, aturan perdagangan diperketat.

Masalahnya, negara berkembang sering tidak punya kapasitas fiskal sebesar negara maju. Ketika AS atau Eropa memberi subsidi besar kepada industrinya, negara lain sulit menandingi. Persaingan global akhirnya makin timpang.

Ekonom Dani Rodrik (2011) pernah mengingatkan bahwa hiperglobalisasi kerap mempersempit ruang kebijakan domestik negara berkembang. Pemerintah sering berada dalam tekanan untuk mengikuti logika pasar global, meski tidak selalu sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan sosial di dalam negeri.

Di atas kertas, perdagangan internasional memang dapat meningkatkan efisiensi ekonomi. Namun, efisiensi tidak selalu identik dengan keadilan sosial. Harga barang mungkin menjadi lebih murah, tetapi pada saat yang sama ketidakpastian hidup pekerja juga dapat meningkat.

Ironisnya, buruh sering diminta untuk memahami situasi global. Mereka diminta bersabar demi menjaga iklim investasi dan menahan tuntutan demi stabilitas ekonomi.

Padahal, stabilitas ekonomi yang terlalu bergantung pada upah murah sesungguhnya rapuh. Model seperti itu dapat menciptakan pertumbuhan tanpa fondasi konsumsi domestik yang kuat. Ekonomi terlihat tumbuh, tetapi daya beli masyarakat tertahan.

Dalam konteks itulah, May Day tidak hanya berhenti sebagai seremoni tahunan. Ia perlu pula menjadi pengingat bahwa globalisasi memiliki biaya sosial yang nyata, dan biaya tersebut sering kali paling besar dirasakan oleh pekerja biasa.

Namun, persoalannya tidak berhenti di sana. Dalam ekonomi global modern, meningkatnya tensi geopolitik justru membuat posisi buruh dalam rantai pasok semakin penting. Sayangnya, pentingnya peran mereka belum tentu sejalan dengan meningkatnya perlindungan kerja maupun rasa aman sosial.

Pandemi COVID-19 menjadi contoh yang sangat jelas. Ketika mobilitas global mengalami gangguan besar, pekerja logistik, buruh manufaktur, pekerja distribusi, hingga pekerja pelabuhan tetap menjadi penopang utama keberlangsungan ekonomi dunia. Meski demikian, banyak dari mereka bekerja dalam kondisi yang rentan, baik dari sisi keamanan kerja maupun kepastian ekonomi.

Mencoba mengambil peluang

Di tengah rivalitas AS dan China saat ini, banyak negara berkembang berusaha memanfaatkan perpindahan investasi dan relokasi manufaktur global. Indonesia termasuk salah satunya. Hilirisasi, pembangunan kawasan industri, dan masuknya pabrik-pabrik baru dipromosikan besar-besaran.

Itu bukan langkah yang salah. Masalahnya adalah apakah transformasi industri itu akan menciptakan kelas pekerja yang naik martabatnya, atau hanya memperbesar cadangan buruh murah global?

Sejarah menunjukkan industrialisasi tidak otomatis menghadirkan keadilan sosial. Pada abad ke-19, revolusi industri di Eropa justru melahirkan eksploitasi buruh panjang sebelum akhirnya muncul regulasi sosial.

Kesejahteraan pekerja tidak datang otomatis dari pertumbuhan ekonomi. Ia lahir dari negosiasi politik, tekanan sosial, dan keberanian negara membuat aturan. Tanpa itu, pasar cenderung mencari biaya termurah. Dan biaya termurah hampir selalu menyangkut pekerja.

Maka, May Day seharusnya menjadi momentum untuk melihat buruh bukan sekadar angka produktivitas. Mereka adalah fondasi stabilitas sosial dan ekonomi sebuah negara. Negara yang terlalu lama menekan kelas pekerjanya biasanya menyimpan akumulasi kemarahan sosial.

Dalam jangka pendek, skema upah murah sering dipandang mampu meningkatkan efisiensi biaya produksi dan menarik investasi. Akan tetapi, dalam jangka panjang, keberlanjutan ekonomi domestik memerlukan kelas menengah pekerja dengan daya beli yang memadai.

Konsumsi rumah tangga merupakan salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi. Karena itu, ketika pendapatan pekerja stagnan dan daya beli melemah, kapasitas pasar domestik ikut terbatas sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih rentan kehilangan fondasi internalnya.

Karena itu, tantangan terbesar bagi Indonesia bukan sekadar menarik investasi global, tetapi juga memastikan posisi Indonesia dalam rantai pasok global tidak berhenti hanya sebagai penyedia tenaga kerja murah.

*) Djoko Subinarto, kolumnis, alumnus Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran.

Copyright © ANTARA 2026

WASHINGTON - Operasi Epic Fury mungkin telah dihentikan sementara dengan gencatan senjata yang goyah dengan Iran , tetapi AS telah menghabiskan lebih dari setengah amunisi pra-perangnya. Itu terungkap dalam laporan terbaru dari Center for Strategic and International Studies (CSIS).

AS banyak menggunakan persediaan rudal Tomahawk, Patriot, dan rudal lainnya dalam 39 hari pertama perang gabungan dengan Israel melawan Iran, menurut CSIS. Mengisi kembali persediaan tersebut dapat memakan waktu satu hingga empat tahun.

Apa akibatnya?

Mark Cancian, mantan pejabat Pentagon, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa para perencana perang AS – yang bahkan sebelum perang percaya bahwa “persediaan tidak memadai untuk perang dengan China” – sekarang “cukup cemas”.

“Jadi ada celah kerentanan di sini. Kita memang memiliki beberapa amunisi yang berlimpah, jadi bukan berarti kita akan melempar batu ke musuh. Tetapi itu bukanlah amunisi pilihan,” kata Cancian, yang ikut menulis laporan CSIS.

Pada saat yang sama, ia menambahkan, “Amerika Serikat telah menunjukkan apa yang dapat dilakukan militernya” dalam menyerang Iran.

Calon musuh “harus melihat ini dan bertanya-tanya apakah militer AS mungkin lebih tangguh daripada yang mereka kira sebelumnya,” kata Cancian.

Sebelumnya, Presiden Donald Trump mengkritik Kanselir Jerman Friedrich Merz atas perang di Iran setelah Merz mengatakan bahwa Iran mempermalukan Amerika Serikat dalam pembicaraan untuk mengakhirinya.

“Kanselir Jerman, Friedrich Merz, berpikir tidak apa-apa bagi Iran untuk memiliki Senjata Nuklir. Dia tidak tahu apa yang dia bicarakan!” Trump menulis dalam sebuah unggahan di Truth Social.

Merz mengatakan Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir.

Dalam teguran yang luar biasa tajam atas konflik tersebut, Merz mengatakan pada hari Senin bahwa kepemimpinan Iran mempermalukan Amerika Serikat dan membuat para pejabat AS melakukan perjalanan ke Pakistan dan kemudian pergi tanpa hasil.

Merz juga mengatakan dia tidak melihat strategi keluar apa yang dikejar AS dalam perang Iran – komentar yang menggarisbawahi perpecahan mendalam antara Washington dan sekutu NATO Eropa-nya, yang telah memburuk atas Ukraina dan masalah lainnya.

Kemudian, tingkat persetujuan Presiden Trump telah merosot ke level terendah dalam masa jabatannya saat ini, karena warga Amerika semakin kecewa dengan penanganannya terhadap biaya hidup dan perang yang tidak populer dengan Iran.

Menurut jajak pendapat Reuters/Ipsos terbaru, 34 persen warga Amerika menyetujui kinerja Trump di Gedung Putih, turun dari 36 persen dalam survei sebelumnya.

Posisi Trump di mata publik AS cenderung menurun sejak menjabat pada Januari 2025, ketika 47 persen warga Amerika memberikan dukungan kepadanya.

Popularitasnya telah merosot sejak AS dan Israel melancarkan perang melawan Iran pada 28 Februari, yang menyebabkan lonjakan harga bensin.

Hanya 22 persen responden jajak pendapat yang menyetujui kinerja Trump dalam hal biaya hidup, turun dari 25 persen.

JAKARTA - Krisis Selat Hormuz memasuki babak baru, ketika Amerika Serikat (AS) mengerahkan kekuatan militer untuk mencekik ekspor minyak Iran. Saat AS memblokade total Selat Hormuz, ada Rusia yang muncul dengan tawaran provokatif yang bisa mengubah peta ekonomi global.

Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov menegaskan, bahwa Moskow siap menggantikan setiap tetes minyak Iran yang hilang akibat blokade AS untuk dikirim ke China dan negara-negara mitra lainnya. Langkah ini dinilai sebagai upaya terang-terangan Rusia untuk menggagalkan petualangan agresif Washington di Timur Tengah.

Blokade Hormuz: Upaya AS Menyandera Pasar Energi

Ketegangan memuncak setelah Presiden Donald Trump memerintahkan blokade total di Selat Hormuz yang menjadi jalur nadi bagi 20% pasokan minyak dunia. Langkah drastis ini diambil setelah negosiasi damai yang dimediasi Pakistan menemui jalan buntu.

AS Blokade Total Selat Hormuz, Perdagangan Iran via Laut Diklaim Lumpuh 36 Jam



Pihak Gedung Putih, melalui Sekretaris Tresuri Scott Bessent secara terbuka memperingatkan, China bahwa mereka tidak akan bisa lagi mendapatkan minyak dari Iran. "China tidak akan bisa mendapatkan minyak mereka... tidak ada lagi minyak Iran," tegas Bessent.

Washington bahkan menuding China sebagai "mitra global yang tidak andal" karena melakukan penimbunan stok energi selama konflik berlangsung.

Rusia Muncul Sebagai Penyelamat Kebutuhan Energi

Berbicara di hadapan wartawan dalam kunjungan resminya ke Beijing, Rabu (15/4/2026), Lavrov melancarkan kritik tajam kepada AS dan Israel. Ia menuduh Washington sengaja menargetkan Iran untuk menguasai dan membentuk ulang pasar minyak dunia sesuai kepentingan mereka.

Lawan Blokade Barat, Dua Raksasa BRICS Perkuat Poros Eurasia di Tengah Krisis Hormuz



“Rusia dan China, syukur kepada Tuhan, memiliki semua kemampuan yang diperlukan-baik yang sudah digunakan, cadangan, maupun yang direncanakan-untuk menghindari ketergantungan pada petualangan agresif yang merusak ekonomi global,” ujar Lavrov dengan nada menantang.

Seperti diketahui blokade AS di Selat Hormuz akan memastikan tidak ada kapal China atau kapal lainnya yang diperbolehkan melewati jalur perairan vital itu. Tercatat bahwa China telah membeli lebih dari 90% minyak Iran, yang mencakup sekitar 8% dari impor tahunan mereka.

Langkah ini dilakukan saat pasukan AS meningkatkan keamanan di Selat Hormuz, menempatkan lebih dari 10.000 tentara dan sekitar selusin kapal angkatan laut untuk menghentikan pengiriman yang terkait dengan Iran setelah pembicaraan gencatan gagal.

AS dan Iran sempat menyetujui gencatan senjata dua minggu pada pekan lalu, meningkatkan harapan akan berakhirnya konflik yang telah mengganggu perdagangan global dan mendorong kenaikan harga energi. Akan tetapi kedua belah pihak sejak saat itu justru saling menukar tuduhan terkait persyaratan damai yang tidak dapat diterima.

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mengumumkan tarif global baru sebesar 10% setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan sebagian besar tindakan sebelumnya.

Dalam keputusan 6-3 pada hari Jumat, pengadilan tertinggi memutuskan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional tahun 1977 tidak memberi Trump wewenang memberlakukan apa yang ia sebut sebagai tarif timbal balik terhadap hampir setiap negara.

Trump menanggapi dengan berjanji menandatangani perintah eksekutif pada hari Jumat menggunakan undang-undang lain, Undang-Undang Perdagangan tahun 1974, untuk memberlakukan tarif tambahan.

“Mahkamah Agung tidak membatalkan tarif, mereka hanya membatalkan penggunaan khusus tarif IEEPA,” kata Trump kepada wartawan. “Sekarang saya akan mengambil arah yang berbeda, mungkin arah yang seharusnya saya ambil sejak awal,” ujar dia.

Trump mengecam putusan pengadilan yang “mengerikan” tersebut, menyatakan semua tarifnya tetap “berlaku penuh.”

Ia menyebut para hakim yang memutuskan menentangnya sebagai "sangat tidak patriotik dan tidak setia pada konstitusi kita."

Setelah kembali ke Gedung Putih tahun lalu, Trump memberlakukan tarif 25% untuk barang-barang dari Kanada dan Meksiko, dan kemudian mengumumkan tarif dasar 10% untuk banyak negara lain yang ia tuduh "menipu" AS.

Ia telah menggunakan perdagangan sebagai pengaruh politik, mengancam akan memberlakukan tarif tambahan terhadap negara-negara Eropa yang menentang rencananya untuk mencaplok Greenland dari Denmark.

Uni Eropa telah memperingatkan tarif Trump akan merusak ekonomi global dan pada akhirnya merugikan konsumen di AS. "Konsekuensinya akan mengerikan bagi jutaan orang di seluruh dunia," kata Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen tahun lalu.

DAVOS - Forum Ekonomi Dunia (WEF) 2026 di Davos mengukuhkan sebuah pergeseran besar dalam geopolitik ekonomi global. Panggung ini mempertontonkan kontras tajam antara proteksionisme Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump dan ajakan multilateralisme dari China, yang secara nyata mulai mengubah pola aliansi dagang dunia, dengan Eropa semakin menunjukkan keinginan untuk menjauh dari Washington.

Dalam pidato yang penuh keyakinan pada Rabu, Trump dengan keras membela kebijakan tarifnya sebagai pencetus "keajaiban ekonomi" AS. Ia menyatakan kebijakan itu berhasil memotong defisit perdagangan bulanan AS hingga 77% dalam setahun.

"Hampir semua yang disebut para pakar memprediksi rencana saya untuk mengakhiri model gagal ini akan memicu resesi global dan inflasi tak terkendali. Namun kami telah membuktikan mereka keliru," tegas Trump dikutip dari The Straits Times, Sabtu (24/1/2026).

Ia tak segan menyasar sekutu tradisionalnya, "di sejumlah tempat di Eropa, sejujurnya, kondisinya bahkan sudah tidak dapat dikenali lagi."

Kritik tajam terhadap pendekatan AS justru datang dari sekutu lama Washington. Presiden Prancis Emmanuel Macron secara terbuka menyebut kenaikan tarif AS sebagai sesuatu yang secara mendasar tidak dapat diterima dan memperingatkan Eropa agar tidak tunduk pada tekanan. Sinyal pergeseran yang lebih konkret datang dari Perdana Menteri Kanada Mark Carney, yang mengumumkan kemitraan strategis baru dengan China sambil menyindir intimidasi ekonomi yang dilakukan Washington.

Sebelumnya, China telah mengambil peran sebagai penyeimbang. Wakil Perdana Menteri He Lifeng, tanpa menyebut nama Trump, menyerukan prinsip kesetaraan. "Aturan harus berlaku sama bagi semua pihak dunia tidak boleh kembali ke hukum rimba, di mana yang kuat menindas yang lemah," ujarnya. Ia menegaskan "China berkomitmen membangun jembatan, bukan tembok," dan bahwa "perang tarif dan perang dagang tidak menghasilkan pemenang."

Forum Davos tahun ini digelar dalam bayangan kebijakan tarif AS yang telah dinaikkan ke level tertinggi dalam seabad, memaksa banyak negara mencari alternatif. Analisis Boston Consulting Group memproyeksikan pangsa AS dalam perdagangan barang global bisa menyusut dari 12% menjadi 9% dalam dekade mendatang. "Kecepatan, besaran, dan luasnya perubahan ini benar-benar mengguncang dunia," ujar Menteri Keuangan Kanada François-Philippe Champagne di sela forum.

Pertemuan He Lifeng dengan para CEO global seperti Tim Cook (Apple) dan Jamie Dimon (JPMorgan Chase) menunjukkan upaya aktif China mengisi ruang yang ditinggalkan AS. Sementara itu, komitmen Eropa untuk mendiversifikasi hubungan dagang semakin nyata dengan rencana kunjungan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Kanselir Jerman Friedrich Merz ke Beijing dalam waktu dekat.

Fragmentasi yang terjadi menandai era baru di mana kepentingan ekonomi pragmatis mulai mengikis loyalitas aliansi tradisional. Davos 2026 tidak hanya menjadi ajang perdebatan ide, tetapi lebih sebagai katalis dan cermin dari retaknya peta dagang global yang selama ini sudah goyah, dengan Eropa secara perlahan namun pasti mulai memilih jalannya sendiri.