Bisnis.com, JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menganalisis transaksi di sektor fiskal senilai Rp934 triliun selama tahun 2025.

Hasil analisis itu telah dideseminasikan dan menemukan indikasi adanya dugaan tindak pidana penghindaran pajak di sebagian transaksi tersebut. Salah satu temuan krusial adalah adanya dugaan penyembunyian omzet pada sektor perdagangan tekstil senilai Rp12,49 triliun.

Lembaga intelijen keuangan tersebut menemukan setidaknya dua modus yang dilakukan oleh pelaku dalam kasus tersebut. Pertama, penggunaan rekening pribadi atau rekening karyawan untuk menampung hasil penjualan ilegal.

Kedua, upaya pengaburan arus kas guna menghindari kewajiban perpajakan. “Langkah ini menegaskan peran PPATK dalam mendeteksi shadow economy dan mendukung penguatan basis data perpajakan nasional,” tulis laporan Kinerja PPATK yang dikutip, Rabu (11/1/2026).

Adapun untuk mencegah praktik pengemplang pajak, PPATK telah memperkuat sinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hasilnya, selama periode 2020 hingga Oktober 2025, kolaborasi strategis ini telah memberikan kontribusi nyata senilai Rp18,64 triliun.

Ribuan Transaksi Dianalisis

Sebelumnya, PPATK telah menganalisis perputaran dana sebesar Rp2.085 triliun sepanjang 2025. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengatakan data tersebut diperoleh dari 994 hasil analisis, 17 Hasil Pemeriksaan, dan 529 Informasi kepada penyidik dan Kementerian/Lembaga terkait.

"Total perputaran dana yang dianalisis sebesar Rp2.085,48 triliun, meningkat 42,88% dari 2024 sebesar Rp1.459,65 triliun," ujar Ivan saat raker dengan Komisi III DPR RI, Selasa (3/2/2026).

PPATK, kata Ivan, sebagai focal point rezim anti anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (APUPPT PPSPM) di Indonesia telah menerima 43.723.386 laporan.

Jumlah itu pun meningkat 25,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 35.650.984 lapran."PPATK Sepanjang 2025, PPATK sebagai focal point rezim APUPPT PPSPM telah menerima 43.723.386 laporan, meningkat 25,5% dari 2024 sebesar 35.650.984 laporan," imbuhnya.

Adapun, Ivan menegaskan bahwa pihaknya telah berkontribusi dalam penguatan jalannya pemerintahan dalam pemberantasan korupsi melalui analisis dana terkait TPPU.

Kemudian, analisis transaksi untuk memberantas narkoba, judi onlie, perdagangan orang hingga Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Peran kelembagaan PPATK ditunjukkan melalui kolaborasi penguatan Pihak Pelapor, pemberantasan TPPU yang berasal dari tindak pidana korupsi, narkotika, judi online, perdagangan orang, dan tindak pidana lainnya, serta TPPT, dan penyampaian Rekomendasi, yang mendukung pencapaian 1 tahun Presiden Prabowo Subianto," pungkasnya.

Bisnis.com, TANGERANG — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sebuah pabrik baja di Kabupaten Tangerang pada Kamis (5/2/2026), Purbaya mengungkap potensi kerugian negara yang mencapai Rp4 triliun per tahun akibat ulah pengusaha nakal tersebut.

Purbaya turun langsung ke lokasi PT PSM, salah satu dari tiga entitas utama yang tengah disidik. Dia menyatakan penyidikan tersebut untuk mematahkan stigma bahwa aparat pajak bisa 'dibeli' demi memuluskan praktik bisnis ilegal.

"Mereka klaim zaman kemarin-kemarin katanya pejabat Indonesia bisa disogok supaya bisnis lancar. Sekarang saya buktikan kita tidak bisa disogok. Kalau main-main, ya kita 'hajar' terus," tegas Purbaya di lokasi pabrik yang pemiliknya diketahui telah melarikan diri saat sidak berlangsung.

Bendahara negara itu mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan telah mengantongi daftar sekitar 30 hingga 40 perusahaan baja yang diduga melakukan modus serupa.

Modus operandinya, mereka menjual barang secara tunai (cash basis) tanpa memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan menyembunyikan omzet sesungguhnya untuk menekan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh).

Menurut Purbaya, praktik ini tidak hanya merugikan kas negara, tetapi juga mendistorsi pasar. Perusahaan yang patuh pajak dipaksa bersaing dengan pemain curang yang bisa menjual barang dengan harga jauh lebih murah.

"Kita ingin perbaiki itu supaya ke depan ada fairness di pasar. Kalau tidak, seolah kita menghukum orang yang baik," ujarnya.

Modus Rekening Karyawan

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto membeberkan detail teknis penyidikan. Dia menyebut ada tiga entitas utama yang sedang disidik, yakni PT PSI, PT PSM, dan PT VPN.

Penyidikan difokuskan pada tahun pajak 2016—2019, periode di mana sektor konstruksi sedang booming sebelum pandemi Covid-19.

"Modusnya melaporkan penjualan tanpa memungut PPN. Kemudian menggunakan rekening pengurus, pemegang saham, hingga rekening karyawan untuk menyembunyikan omzet," jelas Bimo.

Dia memaparkan bahwa kerugian negara sementara dari tiga entitas tersebut ditaksir mencapai Rp510 miliar. Kendati demikian, jika diakumulasikan dengan dugaan pelanggaran pada 40 perusahaan baja lainnya maka nilainya membengkak signifikan.

"Estimasi kerugian dari 40 perusahaan tersebut setiap tahunnya sekitar Rp4 triliun," ungkapnya.

Saat ini, otoritas pajak tengah melakukan forensik digital terhadap server perusahaan dan bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana. Meski masa daluwarsa pajak menjadi tantangan, Bimo memastikan akan menaikkan status ke penyidikan apabila bukti kuat ditemukan demi memberikan efek jera.

Direktorat Jenderal Pajak juga memberi sinyal bahwa bersih-bersih ini tidak akan berhenti di industri baja. Bimo menyebut sektor lain yang berbasis bahan baku konstruksi dan kerap bertransaksi tunai, seperti industri mebel, juga masuk dalam radar pantauan.

"Tentu ada beberapa industri lain yang terindikasi, seperti mebel. Nanti kita akan report kalau sudah waktunya," ungkap Bimo.