Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester atau IHPS II/2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (21/4/2026).

Dalam laporan tersebut, BPK mengungkap telah mendukung penyelamatan keuangan negara total Rp42,87 triliun. Salah satunya yakni dengan pengungkapan permasalahan kerugian sebesar, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan sebesar Rp18,53 triliun.

"Serta pengungkapan permasalahan ketidakhematan ketidakefisienan sebesar Rp24,34 triliun," jelas Ketua BPK Isma Yatun pada rapat paripurna DPR, Selasa (21/4/2026).

Di sisi lain, IHPS II/2025 ini juga mencakup perbaikan tata kelola keuangan negara melalui dukungan pemberantasan korupsi serta penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan.

BPK mendorong hal tersebut untuk dilakukannya pemeriksaan investigasif dengan nilai indikasi kerugian negara Rp274,6 miliar.

"Dan hasil penghitungan kerugian dengan kerugian negara sebesar Rp6,8 triliun serta pengungkapan illegal drilling yang dilakukan oleh masyarakat yang kemudian dibeli dan dibebankan sebagai cost recovery ke negara sebesar Rp1,71 triliun," terang Isma.

Adapun penyelamatan keuangan negara itu ditemukan melalui total 685 ringkasan laporan hasil pemeriksaan (LHP). Perinciannya meliputi 7 LHP keuangan, 237 LHP kinerja dan 441 LHP dengan tujuan tertentu (DTT).

Selain pemeriksaan, IHPS itu turut mencakup pemeriksaan tematik oleh auditor negara terkait dengan pilar strategis pembangunan nasional yang salah satunya meliputi ketahanan pangan dan pembangunan manusia.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto secara langsung menghadiri Kegiatan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dan Penyerahan Hasil Penyelamatan Keuangan Negara, di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Menurut pantauan Bisnis, orang nomor satu di Indonesia itu tiba dengan didampingi oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

Mengenakan safari berwarna coklat, Kepala negara pun melihat penampakan tumpukan uang tunai bernilai triliunan rupiah tersusun rapi dan memenuhi area Gedung Bundar Kejaksaan Agung RI, Rabu (24/12/2025).

Penampakan ini menjadi simbol hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan Kejaksaan RI dalam menguasai kembali kawasan hutan serta menyelamatkan keuangan negara.

Uang pecahan berwarna merah muda itu dipajang dalam balutan plastik transparan, ditumpuk tinggi membentuk dinding di sekitar ruangan. Di bagian tengah, sebuah papan informasi berbingkai emas menampilkan angka fantastis, yaitu Rp6,6 triliun atau tepatnya Rp6.625.294.190.469,74, yang mencerminkan total dana hasil penegakan hukum kehutanan dan tindak pidana korupsi.

Penyerahan tersebut dilakukan dalam agenda Penyerahan Laporan Capaian Penguasaan Kembali 4 Juta Hektare Kawasan Hutan, yang digelar di Gedung Bundar Kejaksaan Agung RI, Rabu (24/12/2025).

Rincian Penyerahan Tahap V

Dalam kegiatan tersebut, diserahkan tiga capaian utama, yakni Hasil Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap V dengan total luasan mencapai 896.969,143 hektare; Lalu, uang hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH sebesar Rp2.344.965.750.000; dan uang hasil penyelamatan keuangan negara dari penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan RI sebesar
Rp4.280.328.440.469,74.

Jika digabungkan, total dana yang diserahkan mencapai lebih dari Rp6,6 triliun, sebagaimana tercantum dalam papan informasi yang dipamerkan di lokasi acara.

Dalam kurun waktu 10 bulan, Satgas PKH mencatat capaian signifikan. Pencapaian itu antara lain, penguasaan kembali lahan perkebunan seluas 4.081.560,58 hektare, atau lebih dari 400 persen dari target awal yang ditetapkan.

Adapun, nilai indikasi ekonomi lahan yang berhasil dikuasai kembali ditaksir mencapai lebih dari Rp150 triliun. Selain itu, lahan hasil penguasaan kembali telah diserahkan kepada kementerian dan lembaga terkait dengan total 2.482.220,343 hektare.

Rinciannya mulai dari 1.708.033,583 hektare lahan perkebunan kelapa sawit diserahkan pengelolaannya kepada PT Agrinas Palma Nusantara; 688.427 hektare lahan kawasan hutan konservasi diserahkan untuk dilakukan pemulihan ekosistem; 81.793 hektare lahan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo diserahkan untuk kembali dihutankan.