Bisnis.com, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) masih menunggu pengumuman resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret Bupati Muara Enim.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan hingga saat ini belum ada informasi resmi yang diterima pemerintah daerah mengenai status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.

"Saya ingin menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas kegiatan operasi tangkap tangan ini. Namun untuk langkah selanjutnya, tentu kita menunggu pemberitahuan resmi dari KPK mengenai status hukumnya, apakah sebagai saksi atau tersangka, serta apakah dilakukan penahanan atau tidak," kata Herman Deru, Selasa (9/6/2026).

Menurut Deru, pemerintah daerah belum dapat mengambil langkah administratif sebelum ada kepastian status hukum dari KPK.

Dia menjelaskan, usulan pemberhentian sementara kepala daerah maupun penunjukan pelaksana tugas baru dapat dilakukan setelah pemerintah menerima pemberitahuan resmi dari lembaga antirasuah tersebut.

Sementara itu, imbuhnya, sesuai ketentuan perundang-undangan, jabatan pelaksana tugas akan dijalankan oleh wakil bupati apabila bupati berhalangan menjalankan tugas karena berstatus tersangka dan ditahan.

"Kalau memang bupati berhalangan karena menjadi tersangka dan ditahan, maka pelaksana tugas dijabat oleh wakil bupati," katanya.

Lebih lanjut dia berharap peristiwa tersebut menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara negara untuk menjaga integritas dan menjauhi praktik yang melanggar hukum.

"Peristiwa ini harus menjadi peringatan bagi semua, bukan hanya kepala daerah dan wakil kepala daerah, tetapi seluruh aparatur penyelenggara negara agar menghindari tindakan yang melanggar hukum,” tutupnya.