Bisnis.com, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menerima kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik guna mengakselerasi pembangunan literasi di wilayah tersebut. Langkah ini diambil di tengah evaluasi ketat terhadap penyerapan anggaran tahun sebelumnya.
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menyalurkan DAK Non-Fisik senilai Rp17.605.063.000 kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun Anggaran (TA) 2026. DAK Nonfisik tersebut ditujukan kepada 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah untuk melaksanakan pengembangan program perpustakaan daerah.
Kepala Perpusnas RI Aminudin Aziz menjelaskan bahwa terdapat perubahan signifikan dalam struktur anggaran. Ia mengungkapkan bahwa untuk TA 2026, komponen DAK fisik ditiadakan.
"DAK fisik tahun 2026 ini sudah tidak ada karena semuanya digarap oleh kementerian yang terkait yang langsung menangani itu," ujar Aminudin dalam agenda Harmonisasi Program Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Kamis (29/1/2026).
Penyaluran DAK Nonfisik TA 2026 ini membawa catatan evaluasi dari kinerja tahun sebelumnya. Aminudin menyoroti pengalokasian DAK Nonfisik TA 2025 sebesar Rp21.958.521.000 yang dinilai kurang terserap secara maksimal di 35 Kabupaten/Kota. Berdasarkan data realisasi, penggunaan DAK Nonfisik TA 2025 berada di angka Rp18.123.956.436, sehingga menyisakan sisa anggaran senilai Rp3.834.564.564 yang kembali ke kas negara.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menyambut baik penyaluran ini sebagai bagian dari strategi kebijakan pembangunan Jateng 2025-2029. Sumarno juga menekankan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah dalam mengoptimalkan peran perpustakaan untuk meningkatkan literasi masyarakat di tengah penurunan niat baca.
“Kemajuan suatu bangsa itu tentu saja semua dari ilmu dan sebagainya itu ada di perpustakaan, kalau tantangan sekarang adalah niat baca yang kurang,” ungkapnya. (Muhammad Robith Faizi)

Bisnis.com, MALANG —Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) turun ke daerah di Malang untuk menghimpun aspirasi serta memperkuat literasi pajak.

Ketua Komwasjak,Amien Sunaryadi, mengatakan rangkaian kegiatan di Kota Malang pada 22–23 Oktober 2025 berfokus pada penghimpunan aspirasi perpajakan (pajak, kepabeanan, dan cukai) serta peningkatan literasi perpajakan.

Dua agenda utama yakni forum "Komwasjak Mendengar" di KPPN Malang pada Rabu (22/10/2025), dan kunjungan kerja ke pabrik rokok Ganesha Putera Perkasa pada Kamis (23/10/2025).

"Dalam kegiatan 'Komwasjak Mendengar', Komwasjak berdialog dengan akademisi, tax center, asosiasi, pelaku usaha, dan media lokal," ucap Amien Sunaryadi dalam keterangan resminya, Sabtu (25/10/2025).

Pada sesi pemaparan, Komwasjak menyampaikan informasi mengenai Piagam Wajib Pajak (taxpayers’ charter).

Piagam yang memuat 8 Hak Dasar dan 8 Kewajiban Dasar Wajib Pajak ini diposisikan sebagai katalisator reformasi perpajakan yang inklusif, sebuah kerangka untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban wajib pajak, memperjelas standar pelayanan, dan mendorong akuntabilitas otoritas pajak.

Piagam ini diharapkan menjadi landasan terbangunnya pajak yang berkeadilan. Diskusi 2 arah kemudian dilakukan untuk menghimpun aspirasi dan masukan peserta terkait kualitas layanan serta kebijakan perpajakan, termasuk isu operasional, kepastian prosedur, dan penyederhanaan layanan berbasis data dan teknologi.

Menurutnya, seluruh masukan akan dikompilasi dan dianalisis sebagai bahan rekomendasi kebijakan dan perbaikan layanan kepada pemangku kepentingan terkait.

Pada Kamis (23/10/2025), Komwasjak melakukan kunjungan ke pabrik rokok Ganesha Putera Perkasa untuk mendalami isu di sektor hasil tembakau.

Pembahasan berfokus pada rokok ilegal, struktur tarif cukai, serta dampaknya terhadap keberlangsungan usaha dan penyerapan tenaga kerja.

Dari dialog tersebut, kata Amien, Komwasjak menekankan pentingnya keseimbangan antara kepastian berusaha dan tujuan pengendalian konsumsi.

Sejalan dengan itu, Komwasjak akan terus mendorong Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk memperkuat penegakan hukum terhadap rokok ilegal agar pengendalian konsumsi berjalan efektif dan ruang bagi pelaku usaha patuh tetap terlindungi.

Menurutnya, rangkaian kegiatan di Malang menegaskan komitmen Komwasjak untuk hadir, mendengar, dan mengawal perbaikan berkelanjutan.

Komwasjak akan merangkum seluruh temuan dan rekomendasi dari dialog publik serta kunjungan lapangan ini, lalu menyampaikannya kepada Menteri Keuangan sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan dorongan reformasi pelayanan yang makin transparan, adil, dan inklusif.

"Komwasjak mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung dan mengawal reformasi perpajakan agar hasilnya makin optimal bagi kesejahteraan rakyat," ucapnya.