Bandarlampung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung segera mengembangkan lahan pertanaman komoditas kedelai seluas 1.000 hektare (ha) sebagai upaya mengurangi ketergantungan kedelai impor.

"Kedelai ini memang masuk dalam komoditas impor, dan yang menjadi faktor mempengaruhi harga kedelai tentunya terkait dengan situasi global," ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (KPTPH) Provinsi Lampung Elvira Ummihani di Bandarlampung, Kamis.

Ia mengatakan dengan adanya kondisi tersebut maka cukup sukar dalam mempengaruhi harga kedelai secara langsung di domestik oleh pemerintah daerah.

"Sehingga perlu dilakukan upaya produksi untuk membantu memenuhi kebutuhan konsumsi kedelai lokal di Lampung," ucap dia.

Dia menjelaskan salah satu langkah yang dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan konsumsi kedelai adalah melalui pengembangan lahan pertanaman kedelai seluas 1.000 hektare.

"Pengembangan 1.000 hektare kedelai ini akan dilakukan tahun ini, dan di tempatkan di Kabupaten Lampung Selatan. Memang belum bisa secara keseluruhan memenuhi konsumsi lokal, tapi setidaknya dengan ini bisa membantu sedikit agar bisa dikembangkan makin luas," katanya.

Menurut dia, dalam pengembangan lahan pertanaman kedelai di Kabupaten Lampung Selatan tersebut telah adapula bantuan dari Kementerian Pertanian berupa benih kedelai senilai Rp1 miliar.

"Selain ini untuk mengatasi kenaikan harga kedelai, perajin dan pengolahan kedelai pun bisa melakukan sejumlah inovasi di produknya sebagai salah satu upaya mengatasi harga yang kurang stabil," tambahnya.

Diketahui sebelumnya berdasarkan data Kementerian Perdagangan secara nasional harga kedelai impor per Kamis (4/6) sebesar Rp13.655 per kilogram, sedangkan harga kedelai impor eceran di pasar tradisional di Kota Bandarlampung rata-rata Rp15.938 per kilogram.

Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Indonesia dan Irak membahas potensi penguatan kerja sama strategis di sektor minyak dan gas bumi (migas), yang akan melibatkan PT Pertamina International EP (PIEP).

Pembahasan tersebut dilakukan dalam pertemuan antara Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung dengan Deputy Minister of Upstream Affairs, Ministry of Oil Republik Irak Basim Mohammed Kudhair di Jakarta, Selasa.

“Pemerintah Indonesia berkomitmen mendorong kerja sama migas yang saling menguntungkan dan berkelanjutan, tidak hanya untuk memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi kedua negara melalui peningkatan kapasitas dan transfer pengetahuan,” ujar Yuliot dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

PT Pertamina International EP (PIEP) dilibatkan sebab berperan sebagai pelaksana operasional di sektor hulu migas, khususnya dalam mendukung pengembangan lapangan migas di Irak, sekaligus memperkuat upaya pencapaian Astacita dan swasembada energi nasional.

Wamen Yuliot berharap kerja sama ini tidak saja membawa kesejahteraan bagi kedua negara, tetapi juga mempererat hubungan kerja sama antarnegara muslim.

Kerja sama Indonesia–Irak di sektor migas saat ini tengah dipersiapkan melalui kerangka Memorandum of Understanding (MoU) antarpemerintah yang telah disampaikan kepada pihak Irak melalui mekanisme diplomatik dan saat ini berada dalam proses pembahasan.

Adapun ruang lingkup kerja sama yang dibahas mencakup fasilitasi perdagangan dan investasi migas, peningkatan alih teknologi dan pertukaran keahlian, pelaksanaan penelitian bersama, serta kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Selain itu, kerja sama juga diarahkan untuk membuka peluang partisipasi badan usaha milik negara Indonesia dalam proyek migas di Irak serta memperkuat koordinasi antarinstansi kedua negara. Adapun kerja sama lain yang juga dibahas meliputi peningkatan kapasitas (diklat dan universitas), studi dan pengelolaan data seismik, serta pengeboran.

“Adanya MoU di bidang migas dan energi akan membuka peluang kerja sama yang lebih besar antara kedua negara di bidang energi,” ujar Deputy Minister of Upstream Affairs Irak Basim Mohammed Kudhair.

Saat ini, PIEP memiliki participating interest sebanyak 20 persen di salah satu lapangan minyak Irak. Pemerintah Irak mengundang Indonesia melalui Pertamina untuk tidak saja mengelola lapangan minyak yang telah berproduksi, tetapi juga menjajaki eksplorasi lapangan minyak ‘hijau’ dalam kerangka Joint Venture.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025