Ya, ini amanah yang memang harus kita jaga bersama-sama. Pembangunan ekonomi tidak boleh dengan merusak lingkungan. Jadi kalaupun ada eksplorasi dan ekstraksi sumber daya mineral yang ada di tanah kita (di kawasan transmigrasi), itu tidak boleh dilak

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan, pengelolaan mineral di kawasan transmigrasi harus menjaga kelestarian lingkungan, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta memastikan pemerataan pertumbuhan ekonomi antarwilayah Indonesia.

"Ya, ini amanah yang memang harus kita jaga bersama-sama. Pembangunan ekonomi tidak boleh dengan merusak lingkungan. Jadi kalaupun ada eksplorasi dan ekstraksi sumber daya mineral yang ada di tanah kita (di kawasan transmigrasi), itu tidak boleh dilakukan semena-mena," kata Menko AHY di Jakarta, Minggu.

Dia menekankan hal itu saat menghadiri kegiatan Patriot Move 2026 yang digelar Kementerian Transmigrasi (Kementrans) dan dirangkaikan dengan lari bersama peserta Ekspedisi Patriot pada momentum Car Free Day di Bundaran HI, Jakarta.

Sebagai Menko yang membawahi Kementerian Transmigrasi, AHY menegaskan pembangunan ekonomi nasional tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan lingkungan hidup karena keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam harus tetap dijaga secara berkelanjutan nasional.

Menurutnya eksplorasi dan ekstraksi sumber daya mineral di Indonesia wajib mengikuti aturan hukum dan undang-undang yang berlaku sehingga tidak dilakukan secara semena-mena oleh pihak tertentu.

Ia mengatakan, pemerintah akan memastikan seluruh kegiatan pemanfaatan sumber daya alam berjalan adil dan bertanggung jawab demi menjaga keseimbangan pembangunan serta keberlanjutan lingkungan bagi masyarakat sekitar kawasan.

Menurutnya kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam berlebihan dapat memicu berbagai bencana alam yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat di wilayah terdampak kegiatan pertambangan tersebut.

"Lingkungan yang rusak, hancur, itu menyebabkan bencana alam. Dan yang paling menderita, paling terdampak dan menjadi korban tentu masyarakat yang ada di sekitar situ," tegasnya.

Ia menilai tidak adil apabila ada pihak yang mengambil keuntungan besar dari kekayaan alam nasional tetapi mengabaikan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan generasi masa depan Indonesia.

AHY mengatakan, pemerintah terus mendorong pemerataan pembangunan yang berjalan berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan ekologis agar pertumbuhan ekonomi nasional tidak meninggalkan persoalan lingkungan serius di kemudian hari.

Menurut dia, pembangunan modern saat ini harus mengedepankan konsep infrastruktur hijau atau green development yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan hidup nasional secara menyeluruh.

Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur hijau juga menjadi bagian penting menghadapi perubahan iklim dan pemanasan global termasuk mengurangi dampak lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam di berbagai daerah Indonesia.

AHY menegaskan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan terus berjalan searah dalam menjaga keseimbangan pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan demi mencegah bencana bagi generasi mendatang di Indonesia.

Kementerian Transmigrasi membuka potensi memanfaatkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) transmigrasi untuk tambang batu bara hingga logam tanah jarang (LTJ), dalam rangka menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

“Dari hasil penelitian 2 ribu peneliti kemarin, ada juga terkait dengan tambang seperti batu bara. Kalau di Mamuju (Sulawesi Barat) itu ada logam tanah jarang. Itu juga kami potensikan,” ujar Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam konferensi pers Pertemuan Kepala SKK Migas dengan Menteri Transmigrasi di Jakarta, Senin (4/5).

Iftitah menjelaskan bahwa saat ini, Kementerian Transmigrasi sedang betul-betul fokus untuk menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru.

Dengan demikian, lanjut dia, masyarakat yang berpindah ke wilayah tersebut bisa merasa betah sebab memiliki pekerjaan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menghadapi tantangan besar dalam merancang arah pengembangan mineral kritis nasional.

Di tengah posisi Indonesia sebagai salah satu pemilik cadangan terbesar dunia, desain kebijakan dinilai masih cenderung mengikuti arus global dan belum sepenuhnya ditentukan oleh kepentingan industrialisasi jangka panjang nasional.

Mineral kritis kerap disebut sebagai “minyak baru” dalam peta geopolitik abad ke-21. Komoditas seperti nikel, kobalt, tembaga, lithium hingga logam tanah jarang menjadi komponen vital bagi industri kendaraan listrik, energi terbarukan, pertahanan, pusat data, hingga semikonduktor.

Seiring akselerasi transisi energi dan digitalisasi global, Indonesia berada dalam posisi strategis. Namun pertanyaannya, apakah Indonesia menjadi penentu arah industrialisasi sumber daya mineral kritisnya?

Founder Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto, menilai Indonesia masih bergerak mengikuti tren global ketimbang menetapkan agenda domestik yang jelas.

“Kalau saya lihat, kita pada dasarnya selalu mengikuti arus yang sedang berkembang secara global, bukan kita sendiri yang set agenda atau arah,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (22/2/2026).

Menurutnya, penentuan sektor pengguna akhir (industri pertahanan, energi terbarukan, semikonduktor, atau pusat data) pada dasarnya merupakan agenda industrialisasi jangka panjang. Persoalannya, membangun industri tersebut membutuhkan waktu, teknologi, dan ekosistem yang tidak instan.

“Negara lain sudah jauh lebih dulu. Tidak mungkin kita ujug-ujug bisa langsung membangun industri pertahanan atau semikonduktor yang kompetitif,” katanya.

Memperkuat Hulu–Midstream

Terkait konteks tersebut, Pri berpendapat strategi paling rasional bagi Indonesia saat ini adalah memperkuat posisi di hulu dan midstream, yakni pengolahan dan pemurnian, sembari menggandeng investor global.

“Kita bisa menggandeng beberapa investor untuk bergerak di hulunya, lalu midstream-nya, dan mendapat nilai tambah ekonomi dari situ, itu sudah bagus,” ujarnya.

Pendekatan ini dinilai lebih realistis dibandingkan dengan mengejar ketertinggalan industrialisasi hilir secara agresif. Meski belum sampai menguasai teknologi tinggi di hilir, nilai tambah tetap tercipta.

Ia memproyeksikan arah pengembangan mineral kritis Indonesia ke depan sangat bergantung pada segmen investor yang masuk. “Kalau proyeksi saya, nanti akan driven by investor yang bersedia masuk di kita itu di segmen yang mana. Itu yang akan berjalan,” katanya.

Kelembagaan dan Arah Negara

Di tengah dinamika tersebut, pemerintah mulai membentuk sejumlah kendaraan kebijakan. Pemerintah sudah membentuk Badan Industri Mineral (BIM), sementara PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) difokuskan untuk menggarap komoditas tanah jarang.

Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, pembentukan Perminas merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru ini, bukan lahir dari mimpi semalam.

“Kita diharapkan bisa mengelola mineral-mineral kita yang terutama mineral-mineral yang strategis. Maka dimintalah Danantara membentuk satu entitas,” ujarnya di Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Presiden juga mendorong agar Danantara menjalin kerja sama internasional, termasuk dengan Australia dan Amerika Serikat, dalam pengembangan mineral kritis.

Ekspor Barang Mentah

Di sisi lain, pemerintah menegaskan kerja sama dagang dengan Amerika Serikat dalam kerangka Agreement on Reciprocal Trade (ART) tidak akan mengorbankan kebijakan hilirisasi nasional.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia tidak akan mengekspor mineral kritis dalam bentuk mentah ke AS.

“Jangan diartikan kita akan membuka ekspor barang mentah, tidak. Kalau mereka bangun smelter di sini, kita dorong dan beri peluang sebesar-besarnya,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (18/2/2026).

Pernyataan ini menegaskan posisi pemerintah yang tetap menjaga larangan ekspor bahan mentah, sembari membuka ruang investasi pengolahan di dalam negeri.

Tantangan Rantai Pasok

Dorongan hilirisasi Indonesia juga sejalan dengan rekomendasi International Energy Agency (IEA), yang mendorong negara pemilik cadangan mineral kritis membangun kapasitas pengolahan domestik.

Saat ini, industri pemurnian dan pengolahan mineral kritis masih terkonsentrasi di sedikit negara, dengan China memegang peran dominan. Konsentrasi ini menciptakan kerentanan rantai pasok global, terutama di tengah rivalitas geopolitik.

“Oleh karena itu, negara-negara seperti Indonesia, atau beberapa negara lain di kawasan ini yang memiliki nikel, logam tanah jarang, kobalt, atau mineral penting lainnya, tidak hanya menambangnya, tetapi yang lebih penting, memurnikan dan memprosesnya,” ujar Direktur Eksekutif IEA International Energy Agency (IEA), Fatih Birol dalam sesi tanya jawab di sela Singapore International Energy Week (SIEW) 2025, Selasa (28/10/2025).

Potensi Besar, Pemanfaatan?

Senior Energy Economist di Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), Han Phoumin, menilai Indonesia memiliki peluang besar mengubah kekayaan sumber daya menjadi kemakmuran berkelanjutan.

Berdasarkan data U.S. Geological Survey, Indonesia memiliki cadangan nikel sekitar 55 juta ton atau sekitar 42% dari cadangan global — terbesar di dunia. Indonesia juga termasuk dalam 10 besar produsen tembaga dan bauksit.

Untuk keluar dari posisi pemasok bahan mentah, pemerintah telah melarang ekspor bijih mentah, membangun lebih dari 30 smelter, serta menarik investasi asing langsung lebih dari US$30 miliar sepanjang 2019–2023.

Meski demikian, pertanyaan selanjutnya tetap sama, apakah Indonesia akan berhenti pada penguatan hulu–midstream, atau suatu saat benar-benar menetapkan agenda industrialisasi hilir berbasis mineral kritisnya sendiri?

Di tengah kompetisi global yang semakin tajam, desain kebijakan mineral kritis Indonesia tidak hanya soal cadangan, tetapi juga soal arah. Hal ini penting, mengingat dengan arah yang jelas, pemerintah mematok target yang bisa dicapai. Jangan sampai, ekspektasi yang tinggi malah menjadi bumerang bagi pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pembentukan PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, langkah tersebut diambil untuk memastikan pengelolaan mineral-mineral strategis dan kritis Indonesia dapat dilakukan secara lebih terarah dan optimal oleh negara.

“Ya justru, justru itu dari Bapak Presiden. Untuk supaya kita diharapkan bisa mengelola mineral-mineral kita yang terutama mineral-mineral yang strategis ya. Itu maka dimintalah Danantara membentuk satu entitas,” kata Prasetyo saat memberikan keterangan pers usai rapat di Lobby Utara, Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Dia menjelaskan, pembentukan Perminas memiliki mandat khusus yang berbeda dengan holding BUMN pertambangan MIND ID beserta anak usahanya. Perminas difokuskan pada pengelolaan mineral kritis yang selama ini dinilai belum tertangani secara optimal.

“Mineral kritis. Apa lagi yang harus dijelaskan itu? Itu kan sederhana aja ini kan. Mineral banyak ya, sudah ada yang dikelola, sudah ada perusahaan. Ini khusus yang mineral kritis,” katanya.

Terkait alasan tidak menggunakan MIND ID untuk tugas tersebut, Prasetyo menyebut keputusan itu telah melalui berbagai pertimbangan strategis, termasuk kebutuhan akan entitas dengan fokus dan mandat berbeda.

“Ya pasti dong, pasti berbeda,” ujarnya saat ditanya mengenai perbedaan mandat antara Perminas dan MIND ID.

Prasetyo juga memastikan pemerintah telah melakukan pertemuan dan pemeriksaan langsung dengan pengelola tambang, termasuk Tambang Martabe dan sejumlah perusahaan lain yang izinnya dicabut sebelumnya.

“Ya sudah toh, kalau belum bertemu gimana mau dicabut? Gimana masa kita belum ke lapangan, kita belum bertemu, kita belum cek, belum audit langsung di ini, kan enggak bisa,” tegasnya.

Pemerintah menilai pembentukan Perminas menjadi bagian dari strategi nasional untuk mengamankan penguasaan negara atas mineral kritis yang memiliki nilai strategis tinggi bagi ketahanan ekonomi, industri, dan kepentingan jangka panjang bangsa.

Diberitakan sebelumnya, COO Danantara, Dony Oskaria mengungkapkan pembentukan BUMN baru yakni Perminas yang berada langsung di bawah Danantara.

Dia mengatakan Perminas nantinya akan mengelola konsesi perusahaan mineral dan tambang, salah satunya ialah mengambil alih konsesi tambang emas PT Agincourt Resources di Martabe, Sumatra Utara.

"Perminas [yang akan ambil alih PT Agincourt Resources]. Jadi ada perusahaan mineral nasional kita yang baru kita bentuk. Jadi memang ini perusahaan yang baru dibentuk," tutur Dony di Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Dia menjelaskan, pengambilalihan konsesi Agincourt Resources kepada Danantara bukan tanpa alasan. Anak usaha PT United Tractors Tbk. (UNTR) tersebut merupakan perusahaan pertambangan mineral, sedangkan pemerintah memiliki perusahaan di bidang yang sama di bawah Danantara.

"Pertimbangannya tentu karena lini bisnisnya. Kan pemerintah bisnisnya adanya di Danantara semua kan? Tentu pasti diserahkannya ke Danantara," jelas Dony.

Perminas merupakan BUMN baru yang ditugaskan untuk mendorong hilirisasi logam tanah jarang (LTJ). Perminas berperan dalam mengelola potensi sumber daya mineral strategis, termasuk mengaktifkan kembali proyek percontohan hilirisasi LTJ di Bangka.