Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyampaikan bahwa pembukaan rute penerbangan internasional Semarang–Kuala Lumpur dan Semarang–Singapura di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang terbukti mampu menarik investor, khususnya dari Singapura.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng Sakina Rosellasari, di Semarang, Kamis, mengatakan bahwa penerbangan internasional di Bandara Ahmad Yani membawa keuntungan signifikan bagi sektor pariwisata dan investasi.

Menurut dia, pembukaan rute internasional tersebut semakin mempermudah mobilitas investor, terlebih Singapura tercatat sebagai salah satu negara asal investor terbesar di Jateng.

"Kami melihat, begitu rute Semarang–Singapura dibuka dengan maskapai Scoot, banyak pelaku usaha dari Singapura datang ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal, yang mayoritas investornya berasal dari Singapura," katanya.

Ia menjelaskan bahwa penerbangan langsung memangkas waktu tempuh ke Jateng karena investor tidak lagi harus transit di Jakarta.

Dengan begitu, kata dia, efisiensi waktu perjalanan menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal semakin meningkat.

Berdasarkan catatan DPMPTSP Jateng, investor asal Singapura menanamkan modal sebesar Rp11,43 triliun, atau 22,48 persen dari total penanaman modal asing (PMA).

Capaian tersebut menempatkan Singapura sebagai negara asal investor terbesar kedua di Jateng, setelah Hong Kong.

"Untuk penanaman modal di Jateng, investor Singapura lebih banyak masuk ke kawasan industri. KEK Kendal merupakan konsorsium antara PT Jababeka Tbk dari Indonesia dan Sembcorp Development Ltd, yang berinvestasi pada pembangunan infrastruktur kawasan," katanya.

Untuk itu, Pemprov Jateng juga melakukan pendekatan agar investor yang telah mapan di Jateng memperluas jangkauan investasinya ke daerah lain.

Menurut dia, upaya tersebut tidak hanya menyasar investor Singapura, tetapi juga penanam modal dari negara lain.

"Selain mendorong investasi ke kawasan industri, kami juga membangun relasi yang baik dengan investor asing, domestik, maupun lokal. Kami juga melakukan pendampingan, termasuk saat sistem OSS RBA (Online Single Submission – Risk Based Approach) sempat bermasalah. Kami duduk bersama dan memfasilitasi," katanya.

Rute penerbangan internasional dari Semarang yang sempat terhenti sejak pandemi COVID-19 hingga 2024, kembali dibuka, yakni penerbangan ke Malaysia pada September 2025, dan ke Singapura pada Desember 2025.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Status Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah kembali menjadi sorotan publik.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meninjau fasilitas bandara ini dan menemukan tidak adanya layanan Bea Cukai maupun Imigrasi, meskipun dalam Keputusan Menteri Perhubungan (KM) Nomor 38/2025, Bandara IMIP disebut dapat melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri.

Adapun, dilansir dari laman Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah memiliki dua bandara yakni Bandara Morowali yang merupakan milik pemerintah dan Bandara IMIP yang statusnya swasta atau milik perusahaan.

Berikut profil kedua bandara berdasarkan data Direktorat Perhubungan Udara Kemenhub:

Profil Bandara Morowali

Profil Bandara IMIP

Apakah Bandara Khusus Harus Memiliki Imigrasi dan Bea Cukai?

Merujuk Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang berbunyi "Setiap pesawat udara sipil Indonesia atau asing yang tiba di atau berangkat dari Indonesia hanya dapat mendarat atau lepas landas dari bandara yang ditetapkan untuk itu" maka seluruh penerbangan, baik mendarat atau lepas landas, harus melalui bandara dengan kualifikasi atau status yang sesuai.

Alhasil, pada Bandara IMIP, penerbangan dari dan ke sana yang berasal dari luar negeri, harus terlebih dahulu melalui bandar udara internasional sebagai pintu masuk (entry point) penerbangan luar negeri, untuk dilakukan pemeriksaan penumpang, barang dan kargo oleh instansi yang membidangi urusan Kepabeanan, Keimigrasian, dan Kekarantinaan (CIQ).

Setelah dilakukan pemeriksaan di bandar udara entry point tersebut, maka pesawat tersebut dapat melanjutkan penerbangan domestik ke Bandara IMIP atau sesuai dengan Pasal 70 dan Pasal 82 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara.

Respons Kemenhub

Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana menuturkan bahwa pihaknya telah menempatkan beberapa personel dari Bea Cukai, Kepolisian, maupun Kemenhub di Bandara IMIP.

“Kami sudah menempatkan beberapa personel, dari Bea Cukai, Kepolisian, dari Kemenhub sendiri sudah ada Otoritas bandara di sana. Jadi kita sudah turun ke sana,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (26/11/2025).

Suntana menjelaskan, Bandara IMIP telah memiliki izin operasional sebagai bandara khusus. Saat ditanya soal kabar kekosongan otoritas negara di bandara khusus tersebut, Suntana mengatakan bahwa sistem pengawasan tetap dilaksanakan.

Kini, operasional bandara di Sulawesi Tengah tersebut telah diperkuat dengan pengawasan secara langsung oleh Bea Cukai, Kepolisian, dan Kemenhub.

Wamenhub juga mengatakan sesuai arahan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, pemerintah memastikan seluruh simpul transportasi, termasuk Bandara IMIP Morowali, berada dalam kendali penuh negara.

Untuk itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama TNI dan Polri telah menempatkan aparatur negara di lokasi tersebut guna memperkuat fungsi keamanan, pengawasan, serta perlindungan terhadap kepentingan nasional.

Suntana menjelaskan, penempatan aparat TNI dan Polri ini untuk memastikan standar keamanan penerbangan terpenuhi semua, terutama pada kawasan industri strategis.

"Kami ingin menegaskan bahwa negara hadir sepenuhnya dan tidak ada area yang berada di luar pengawasan," ujarnya.

Kemenhub, imbuhnya, terus berkoordinasi dengan Menhan, TNI, Polri, serta kementerian/lembaga terkait untuk memastikan operasional bandara berjalan aman, tertib, dan sesuai regulasi.