Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan arah pembangunan pertanian nasional ke depan harus berbasis pada keunggulan komparatif wilayah. Artinya, setiap daerah perlu fokus pada komoditas unggulan yang paling sesuai dengan potensi lokal agar hasilnya lebih efektif, efisien, dan memberi manfaat nyata bagi petani.

Hal itu disampaikan Amran dalam Rapat Koordinasi Hilirisasi Perkebunan Provinsi Maluku Utara yang digelar di Kota Ternate, Senin (28/10).

Dalam arahannya, Mentan menilai Maluku Utara memiliki kekuatan besar di sektor kelapa dan rempah, sehingga perlu dijadikan fokus utama pengembangan dan hilirisasi industri perkebunan di kawasan timur Indonesia.

"Kita harus dorong pertanian sesuai potensi dan keunggulan daerah masing-masing. Maluku Utara ini punya kelapa dan rempah, sesuai kultur dan budaya setempat. Kalau kita fokus pada komoditas yang unggul, hasilnya akan jauh lebih besar bagi masyarakat," ujar Amran.

Mentan melanjutkan, pembangunan pertanian ke depan tidak boleh lagi bersifat seragam di seluruh Indonesia. Setiap daerah harus fokus pada komoditas yang paling sesuai dengan karakter geografis, sosial, dan budaya lokalnya.

"Kita tidak bisa samakan semua daerah. Fokuslah pada yang unggul. Kalau kelapa, ya dorong kelapa di sini. Jangan semua mau tanam padi. Kita akselerasi pengembangan dari hulu sampai hilir agar petani menikmati nilai tambahnya," ujarnya.

Mentan menjelaskan, strategi pembangunan berbasis keunggulan wilayah merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang mendorong percepatan industrialisasi pertanian dengan dukungan anggaran nasional sebesar Rp371 triliun. Dukungan tersebut diarahkan untuk memperkuat hilirisasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan ekspor produk olahan pertanian.

Sebagai langkah nyata, Kementerian Pertanian akan menambah pengembangan tanaman kelapa di Maluku Utara dari 10 ribu menjadi 15 ribu hektare, dengan dukungan benih unggul, alat pengolahan, serta pendampingan teknis bagi petani.

Program ini diharapkan mampu menjadikan Maluku Utara sebagai salah satu sentra kelapa modern dan industri olahan kelapa nasional.

"Kami bantu benih, alat, dan pembinaan gratis. Petani cukup siapkan lahan, pemerintah yang dampingi. Kita bisa kembalikan kejayaan kelapa Indonesia," jelasnya.

Mentan juga menekankan pentingnya pengembangan pabrik pengolahan kelapa, pala, dan cengkeh di daerah agar nilai tambah tidak lagi dinikmati pihak luar. Ia menilai bahwa penguatan hilirisasi akan menjadi kunci kemandirian ekonomi daerah.

"Kalau kelapa kita olah jadi minyak, santan, atau coconut milk, nilainya bisa naik berkali lipat. Dunia sekarang bergeser, susu diganti coconut milk. Eropa dan Tiongkok tidak bisa tanam kelapa, hanya Indonesia dan Filipina yang bisa. Jadi kita yang harus pimpin pasar dunia," tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengungkapkan potensi Maluku Utara pada komoditas kelapa cukup besar. Saat ini hilirisasi di Maluku Utara sudah berjalan dan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian.

"Hari ini ada 156 ribu hektar lahan kelapa di Maluku Utara dengan produksi kurang lebih sekitar 1 miliar butir per tahun. Kemarin Pak Menteri melihat sendiri bagaimana hilirisasi kelapa di Halmahera Utara berjalan," ujarnya.

Menurut dia, sebelumnya petani di Maluku Utara hanya menjual kopra dan butiran kelapa. "Dengan adanya pabrik harga per butir kelapanya meningkat menjari Rp3.000, walaupun kami setuju dengan Pak Menteri bahwa harga nya perlu ditingkatkan lagi demi kesejahteraan petani," ujar Sherly.

Selain itu, Sherly juga memberi apresiasi kepada Mentan atas perhatian besar pemerintah pusat terhadap sektor perkebunan di wilayahnya.

"Kami Pemprov Maluku Utara dan masyarakat mengapresiasi kedatangan langsung Pak Menteri ke Maluku Utara. Kami kemarin sudah melihat langsung kntegrated pabrik yang sudah sangat modern dan hilirisasi," ujar Sherly.

Ia menilai kebijakan hilirisasi yang dijalankan Kementan telah memberi dampak langsung terhadap peningkatan harga, kualitas produksi, dan kesejahteraan petani.

"Ke depan, kami akan optimalkan lahan-lahan tidur untuk penambahan buah kelapa yang ditanam dan penambahan pabrik sehingga masyarakat mampu meningkatkan kualitas hasilnya, produktivitas meningkat, dan kesejahteraan petani naik," ujarnya.

Dengan penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Mentan Amran optimistis Maluku Utara akan menjadi contoh sukses pengembangan pertanian berbasis keunggulan wilayah yang mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat hilirisasi perkebunan di kawasan timur Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Badan Bank Tanah dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk memacu hilirisasi industri kelapa sebagai komoditas unggulan daerah.

“Ini menjadi payung kerja sama yang mempertemukan peran pemerintah daerah dengan investor sebagai mitra strategis,” kata Deputi Bidang Pemanfaatan dan Kerja Sama Usaha Badan Bank Tanah Hakiki Sudrajat di Jakarta, Kamis.

Hakiki mengatakan kerja sama ini merupakan bagian dari dukungan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang menekankan pentingnya penguatan ekonomi daerah dan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam.

Bank meyakini dukungan pengelolaan lahan yang optimal dapat membantu Maluku Utara menciptakan ekosistem industri kelapa yang berkelanjutan, mulai dari hulu hingga hilir, serta membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Penandatanganan ini dikatakan menjadi salah satu upaya dalam penguatan tata kelola pertanahan di Maluku Utara sekaligus wujud sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Kami ingin memastikan tanah negara dikelola dengan baik, memberi manfaat bagi pembangunan daerah, serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat,” tutur Hakiki.

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengatakan terdapat 273 ribu hektare lahan yang bisa dimanfaatkan untuk hak pengelolaan (HPL) hilirisasi industri nasional.

Pemprov Malut bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Badan Bank Tanah tengah memetakan status dan potensi lahan dengan menggunakan satelit maupun observasi lapangan secara langsung.

“Kemudian dipetakan mana yang bisa kami bagi kepada masyarakat, mana yang bisa digunakan oleh swasta yang masuk,” ujar Sherly.

Menurut Sherly, sudah ada calon investor yang menunjukkan minat mereka untuk berpartisipasi dalam pengembangan hilirisasi industri kelapa ini. Namun, ia tak merinci jumlah maupun detail investor potensial yang dimaksud.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025