PAPUA - Pengamat maritim Indonesia dari IKAL Strategic Center (ISC), Dr Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa mendesak dilakukannya penguatan manajemen navigasi di wilayah perairan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Transformasi navigasi itu dinilai penting lantara perairan Raja Ampat merupakan jantung segitiga terumbu karang dunia yang memegang 75% biodiversitas karang global.

Dia menyebut, Raja Ampat kini berada dalam ancaman serius akibat meningkatnya lalu lintas kapal tanpa pengawasan yang memadai.

Capt. Hakeng menyoroti insiden monumental MV Caledonian Sky (2017) yang menghancurkan 18.882 meter persegi terumbu karang dengan kerugian ekonomi mencapai Rp271 miliar. Menurutnya, risiko kecelakaan serupa kian nyata seiring pertumbuhan volume kapal pesiar yang diprediksi naik 15-20% pasca-pandemi.

"Kedaulatan maritim bukan hanya soal keamanan dari serangan militer, tetapi juga perlindungan terhadap integritas ekosistem yang menjadi warisan dunia. Kita tidak boleh membiarkan Raja Ampat menjadi saksi bisu kegagalan sistem navigasi kita kembali," tegas Capt. Hakeng, Selasa (2/2/2026).

Lihat video:Pesona Puncak Davalen, Love Kecil Jadi Daya Tarik Utama Wisatawan di Raja Ampat



Berdasarkan analisa yang dilakukan, terdapat tiga kendala utama yang harus segera dibenahi oleh pemerintah:

1. Ketidakakuratan Peta Navigasi

Nakhoda asing sering terjebak pada peta elektronik global (ENC) yang tidak mampu memotret profil terumbu karang yang dinamis, hal ini jelas bertentangan dengan UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.

2. Minimnya Infrastruktur SBNP

Jalur kritis seperti Selat Dampier dan Selat Sagawin kekurangan Pelampung Suar (Light Buoy), sehingga belum memenuhi standar UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

3. Ketiadaan Status PSSA

Raja Ampat belum ditetapkan sebagai Particularly Sensitive Sea Area (PSSA) oleh IMO. Tanpa status ini, Indonesia tidak memiliki otoritas mandatori untuk membatasi rute kapal asing (Area to be Avoided).

Guna mewujudkan Safe and Green Shipping, Capt. Hakeng menawarkan lima solusi konkret, yakni:

1. Pemanduan Wajib (Compulsory Pilotage)

Memberlakukan kewajiban pandu laut lokal untuk setiap kapal besar yang masuk ke zona sensitif.

2. Operasionalisasi VTS

Membangun stasiun Vessel Traffic Services di lokasi strategis (Waigeo/Misool) untuk monitoring real-time.

3. Layanan Escort & Tugboat

Menyediakan kapal tunda siaga di jalur sempit guna mengantisipasi kegagalan mesin kapal besar.

4. Modernisasi SBNP Digital

Mengintegrasikan rambu suar dengan AIS Transponder untuk navigasi presisi.

5. Integrasi Hukum: Sinkronisasi SOP dengan standar SOLAS 1974 dan MARPOL.

Captain Hakeng menekankan bahwa sinergi antara pembangunan fisik (VTS dan SBNP) serta ketegasan hukum adalah kunci. "Kegagalan mengelola lalu lintas maritim di Raja Ampat adalah ancaman langsung terhadap martabat maritim Indonesia. Kita butuh aksi nyata, bukan sekadar narasi konservasi," tandasnya.

PAPUA - Pengamat maritim Indonesia dari IKAL Strategic Center (ISC), Dr Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa mendesak dilakukannya penguatan manajemen navigasi di wilayah perairan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Transformasi navigasi itu dinilai penting lantara perairan Raja Ampat merupakan jantung segitiga terumbu karang dunia yang memegang 75% biodiversitas karang global.

Dia menyebut, Raja Ampat kini berada dalam ancaman serius akibat meningkatnya lalu lintas kapal tanpa pengawasan yang memadai.

Capt. Hakeng menyoroti insiden monumental MV Caledonian Sky (2017) yang menghancurkan 18.882 meter persegi terumbu karang dengan kerugian ekonomi mencapai Rp271 miliar. Menurutnya, risiko kecelakaan serupa kian nyata seiring pertumbuhan volume kapal pesiar yang diprediksi naik 15-20% pasca-pandemi.

"Kedaulatan maritim bukan hanya soal keamanan dari serangan militer, tetapi juga perlindungan terhadap integritas ekosistem yang menjadi warisan dunia. Kita tidak boleh membiarkan Raja Ampat menjadi saksi bisu kegagalan sistem navigasi kita kembali," tegas Capt. Hakeng dalam keterangannya, Selasa (2/2/2026).

Berdasarkan analisa yang dilakukan, terdapat tiga kendala utama yang harus segera dibenahi oleh pemerintah:

1. Ketidakakuratan Peta Navigasi

Nakhoda asing sering terjebak pada peta elektronik global (ENC) yang tidak mampu memotret profil terumbu karang yang dinamis, hal ini jelas bertentangan dengan UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.

2. Minimnya Infrastruktur SBNP

Jalur kritis seperti Selat Dampier dan Selat Sagawin kekurangan Pelampung Suar (Light Buoy), sehingga belum memenuhi standar UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

3. Ketiadaan Status PSSA

Raja Ampat belum ditetapkan sebagai Particularly Sensitive Sea Area (PSSA) oleh IMO. Tanpa status ini, Indonesia tidak memiliki otoritas mandatori untuk membatasi rute kapal asing (Area to be Avoided).

Lihat video: Pesona Puncak Davalen, Love Kecil Jadi Daya Tarik Utama Wisatawan di Raja Ampat



Guna mewujudkan Safe and Green Shipping, Capt. Hakeng menawarkan lima solusi konkret, yakni:

1. Pemanduan Wajib (Compulsory Pilotage)

Memberlakukan kewajiban pandu laut lokal untuk setiap kapal besar yang masuk ke zona sensitif.

2. Operasionalisasi VTS

Membangun stasiun Vessel Traffic Services di lokasi strategis (Waigeo/Misool) untuk monitoring real-time.

3. Layanan Escort & Tugboat

Menyediakan kapal tunda siaga di jalur sempit guna mengantisipasi kegagalan mesin kapal besar.

4. Modernisasi SBNP Digital

Mengintegrasikan rambu suar dengan AIS Transponder untuk navigasi presisi.

5. Integrasi Hukum: Sinkronisasi SOP dengan standar SOLAS 1974 dan MARPOL.

Captain Hakeng menekankan bahwa sinergi antara pembangunan fisik (VTS dan SBNP) serta ketegasan hukum adalah kunci.

"Kegagalan mengelola lalu lintas maritim di Raja Ampat adalah ancaman langsung terhadap martabat maritim Indonesia. Kita butuh aksi nyata, bukan sekadar narasi konservasi," tandasnya.