BALI - Perluasan lubang penampungan bahan kompos di kawasan zona penyangga Pusat Kebudayaan Bali (PKB), Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung menuai sorotan. Di tengah pengerjaan lubang keempat, material yang ditimbun ternyata bercampur sampah plastik.

“Saat kami observasi menunjukkan ada yang tidak beres dalam proses pemilahan di lokasi pencacahan. Pengawasan di hilir juga lemah karena material yang masih mengandung plastik langsung ditimbun,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPRD Klungkung Putu Tika Winawan, Selasa (12/5/2026).

Temuan tersebut muncul saat inspeksi mendadak Komisi I DPRD Klungkung di kawasan zona penyangga PKB, Jumat lalu. Plastik utuh maupun serpihan plastik tercacah ditemukan bercampur dalam material kompos.

Persoalan itu, kata Tika, menunjukkan lemahnya sistem pengawasan sejak proses pencacahan hingga penimbunan material. Dia mendorong Pemprov Bali memperketat pengawasan baik di hulu maupun hilir agar material yang masuk benar-benar berbahan organik.

Legislator Partai Perindo ini juga mengingatkan agar Pemprov Bali, Pemkot Denpasar dan Pemkab Klungkung konsisten terhadap komitmen awal agar material yang dikirim ke kawasan zona penyangga PKB benar-benar berbahan organik murni.

Lihat video: Polemik Proyek Lift Kaca, Bupati Klungkung Serahkan Kaji Ulang ke Tim Gubernur

Sementara di lapangan, alat berat masih terus mengerjakan lubang penampungan baru meski sebagian lubang sebelumnya belum terisi penuh. Lubang-lubang tersebut dibuat berukuran sekitar 40 meter x 25 meter dan kedalaman mencapai 3-4 meter.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Klungkung Dewa Komang Aswin mengatakan, pembuatan lubang penampungan akan terus dilakukan selama pengiriman material dari Denpasar masih berlangsung.

“Selama masih ada kiriman bahan kompos, tentu lubang penampungan akan terus dibuat. Karena lahannya sekitar lima hektare, kami juga belum bisa memperkirakan nanti total ada berapa lubang,” tuturnya.

Seluruh aktivitas di kawasan zona penyangga tersebut, lanjut Aswin, berada di bawah kewenangan Pemprov Bali sehingga pihaknya belum memperoleh informasi detail terkait teknis pengawasan maupun jumlah armada pengangkut yang masuk setiap hari.

Bisnis.com, DENPASAR – Bank BPD Bali memberikan fasilitas kredit kepada Pemerintah Kabupaten Klungkung senilai Rp114,11 miliar untuk percepatan pembangunan infrastruktur.

Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma menjelaskan sebagai bank milik daerah, Bank BPD Bali memiliki tanggung jawab mendukung program kerja pemerintah daerah dan merupakan bagian dari fungsi lembaga perbankan dalam mendukung pembangunan ekonomi di Provinsi Bali.

“Fasilitas kredit ini diharapkan membantu Pemkab Klungkung merealisasikan pembangunan infrastruktur untuk digunakan masyarakat Klungkung, dengan demikian, optimalisasi pendapatan akan kembali ke daerah dalam bentuk fasilitas pinjaman seperti ini atau program untuk UMKM lainnya," jelas Sudharma dikutip Kamis (7/5/2026).

Di sisi lain, Bupati Klungkung I Made Satria menjelaskan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan layanan publik. Melalui persetujuan kredit dari Bank BPD Bali, Pemkab Klungkung memperoleh total pinjaman sebesar Rp114,11 miliar.

"Pencairan kredit akan dilaksanakan secara bertahap, di mana tahap pertama akan difokuskan pada tiga proyek strategis di Nusa Penida, yakni peningkatan Jalan Sampalan–Toya Pakeh, pembangunan Jalan Lingkar Ceningan serta pembangunan Gedung CSSD RS Gema Santi senilai. Sedangkan tahap berikutnya diperuntukkan bagi Pembangunan Pasar Mentigi Nusa Penida Tahap I, yang saat ini sedang dalam proses administrasi dan teknis yang mendalam," jelas Satria

Bupati menekankan pinjaman ini bukan sekadar pembiayaan, melainkan bagian dari komitmen mewujudkan visi pembangunan Klungkung ke depan. Ia juga menginstruksikan seluruh OPD untuk mempercepat realisasi proyek serta memastikan transparansi dan kualitas pekerjaan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

"Kerja sama ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan, sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui sinergi dengan Bank BPD Bali," kata Satria.

Mempercepat konektivitas antara Klungkung daratan dengan kepulauan Nusa Penida, diperlukan dukungan infrastruktur yang memadai, khususnya pelabuhan penyeberangan. Upaya tersebut terus didorong Pemerintah Kabupaten Klungkung melalui koordinasi dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia guna merealisasikan pembangunan pelabuhan yang representatif dan berkelanjutan.

Bupati Klungkung, I Made Satria didampingi Sekda Klungkung, Anak Agung Gede Lesmana dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung, Anak Agung Wedana Putra melaksanakan pertemuan dengan Direktur Sarana, Prasarana, dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (SDP), Sigit Widodo, S.T., M.T., di Gedung Karsa Kementerian Perhubungan, Rabu (15/4). Dalam pertemuan tersebut, Bupati Satria melakukan sinkronisasi dokumen perencanaan teknis serta memohon dukungan penganggaran percepatan realisasi proyek Pelabuhan Penyebrangan Pesinggahan.

“Pelabuhan Pesinggahan bukan sekadar proyek fisik, melainkan solusi untuk memecah kepadatan di pelabuhan eksisting. Pelabuhan ini juga diproyeksikan akan menjadi titik keberangkatan utama logistik dan penumpang menuju Nusa Penida dan Nusa Lembongan-Ceningan,” ujarnya.

Bupati menyebutkan rencana Pembangunan Pelabuhan Pesinggahan ini dirancang untuk melayani kapal jenis Roll-on/Roll-off (Ro-Ro) dan kapal cepat (fast boat), sehingga mampu menggerakkan roda ekonomi dan memperpendek waktu tempuh menuju wilayah Kepulauan Nusa Penida. Klungkung, kata Bupati Satria memiliki potensi besar di kepulauan, namun tantangan utamanya adalah aksesibilitas. Dengan dibangunnya Pelabuhan Penyeberangan Pesinggahan ini, nantinya diharapkan distribusi logistik lebih murah dan akses wisatawan lebih nyaman.

“Melalui kunjungan ini kami berharap Kementerian Perhubungan dapat memberikan prioritas sehingga proses pembangunannya segera terealisasi," harap Bupati Satria.

Sementara itu, Direktur Sarana, Prasarana, dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (SDP), Sigit Widodo, S.T., M.T. menyambut baik rencana Pemkab Klungkung untuk membangun Pelabuhan Penyeberangan di Pesinggahan, sebagai simpul baru transportasi penyeberangan di Provinsi Bali. Namun, hal ini juga perlu adanya sinkronisasi dan penyamaan persepsi para pemangku kepentingan, mengingat saat ini sudah beroperasi Pelabuhan penyeberangan Padangbai yang dikelola PT. ASDP Indonesia Ferry, termasuk adanya rencana pengembangan Pelabuhan penyeberangan Gunaksa oleh Pemerintah Provinsi Bali.

“Dengan adanya singkronisasi yang baik, saya harapkan pembangunan kawasan pelabuhan yang terintegrasi memiliki peran dan manfaat masing – masing yang dapat saling mensuport, meningkatkan aksebilitas dan meningkatkan perekonomian Kabupaten Klungkung pada khususnya,” sebutnya.

Sementara terkait dengan teknis serta langkah administratif dalam rangka pembangunan pelabuhan seperti penetapan review Feasibility study yang sudah diajukan, sementara tetap akan dilaksankan dan dilanjutkan dan di proses Direktorat Sarana Prasarana dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan.

Kabupaten Klungkung mendapat kehormatan menjadi pusat penyerahan Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) tingkat Provinsi Bali. Sertifikat tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sekaligus Presiden Kelima Republik Indonesia, Prof. Dr. (H.C.) Hj. Megawati Soekarnoputri, di Balai Budaya Ida Dewa Agung Istri Kanya, Rabu (1/4).

Dalam acara tersebut, tercatat sebanyak 146 sertifikat HAKI diserahkan kepada para pelaku usaha dan inovator di seluruh Bali. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Klungkung berhasil mendominasi dengan perolehan 36 sertifikat.

Kebanggaan dan Komitmen Daerah

Bupati Klungkung, I Made Satria, mengungkapkan rasa bangga atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Klungkung sebagai tuan rumah acara bergengsi ini. Menurutnya, kehadiran tokoh nasional seperti Megawati Soekarnoputri memberikan energi positif bagi iklim inovasi di Klungkung.

"Merupakan suatu kehormatan luar biasa Klungkung ditunjuk sebagai tempat penyerahan sertifikat HAKI ini. Ini bukan sekadar seremoni, tapi bukti bahwa inovasi di Klungkung siap menjadi yang terdepan di Provinsi Bali," ujar Bupati Satria.

Bupati menambahkan bahwa capaian ini diharapkan menjadi pemacu semangat bagi para pengusaha lokal lainnya untuk melegalkan karya mereka.

"Kami ingin memotivasi seluruh pengusaha untuk terus berinovasi dan berkarya tanpa ragu, karena perlindungan hukum atas karya intelektual sangatlah penting," imbuhnya.

Penyerahan sertifikat ini bukan hanya soal pengakuan hak cipta, tetapi juga membuka pintu kesejahteraan bagi para pemiliknya. Pengusaha yang telah mengantongi sertifikat HAKI akan mendapatkan perhatian khusus dari BRIN, mulai dari kemudahan akses permodalan hingga pendampingan usaha.

"Sertifikat HAKI ini adalah jaminan. Dengan ini, pelaku usaha memiliki nilai tawar lebih dan bisa mendapatkan dukungan strategis dari pemerintah pusat maupun lembaga riset," tegas Bupati Satria.

Pada hari yang sama, juga diisi acara Temu Wicara dengan UMKM mengenai Hak Kekayaan Intelektual dan Manajemen Usaha yang berlangsung di Wyndham Tamansari Jivva Resort, Desa Lepang, Kecamatan Banjarangkan.

Dalam forum tersebut, para pelaku UMKM berdiskusi langsung dengan para mentor mengenai tantangan manajemen usaha di era digital. Kegiatan ini bertujuan untuk menyinkronkan pemahaman pelaku UMKM agar tidak hanya kreatif dalam berproduksi, tetapi juga tertib secara administrasi dan cerdas dalam mengelola manajemen bisnis.