Wamena (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya, Papua Pegunungan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) setempat memperkuat kompetensi sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM berbasis adat di wilayah ini.

Kepala Disbudpar Kabupaten Jayawijaya Engelbert ChW Sorabut di Wamena, Selasa, mengatakan pihaknya mengembangkan program peningkatan UMKM berbasis adat dengan melibatkan masyarakat adat setempat.

“Kami membina pelaku UMKM yang rata-rata adalah masyarakat adat atau orang asli Papua (OAP) di Jayawijaya yang memproduksi berbagai ornamen budaya, kemudian Dekranasda membantu memasarkan produk-produk budaya tersebut,” katanya.

Ia menambahkan, produk yang dihasilkan binaan UMKM di antaranya anyaman noken dari bahan asli, ukir-ukiran, dan olahan kopi.

“Kami berharap kelompok binaan ini terus maju dan berkembang dalam dukungan nyata dari Dekranasda Kabupaten Jayawijaya,” ujarnya.

Dia menjelaskan kelompok binaan UMKM ini akan mengikuti pameran budaya yang akan dilaksanakan Makassar, Sulawesi Selatan, pada Juli 2026.

“Kami yakni pameran budaya yang akan diikuti oleh binaan UMKM ini akan memperoleh hasil yang baik pada kegiatan Dekranasda tingkat nasional di Makassar,” katanya.

Sementara itu Ketua Dekranasda Kabupaten Jayawijaya dr Idawati Waromi mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai produk budaya unggulan yang nantinya dipamerkan pada kegiatan Dekranasda tingkat nasional.

“Kami akan membawa produk-produk alami yang dibuat dengan tangan atau handmade, menggunakan bahan-bahan alami untuk memberikan kesan natural pada kegiatan Dekranasda di Makassar,” ujarnya.

Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Program 2.200 rumah merupakan proyek khusus yang langsung diberikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto kepada Papua Pegunungan

Wamena (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI memastikan membangun rumah bagi kepala suku dan masyarakat orang asli Papua (OAP) di Papua Pegunungan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP RI Aziz Andriansyah dalam keterangan tertulis di Wamena, Rabu, mengatakan program 2.200 unit rumah bagi kepala suku dan masyarakat Papua Pegunungan merupakan Instruksi Presiden (Inpres) Prabowo Subianto.

“Kehadiran kami di sini untuk menjelaskan mekanisme tentang program 2.200 rumah yang merupakan instruksi presiden kepada Gubernur Papua Pegunungan untuk diberikan atau dibangun bagi masyarakat dan kepala suku di delapan kabupaten,” katanya.

Menurut dia, program 2.200 rumah merupakan proyek khusus yang langsung diberikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto kepada Papua Pegunungan.

“Program ini merupakan proyek khusus dari bapak presiden, dan bukan merupakan proyek reguler yang biasa pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten seluruh Indonesia peroleh dari Kementerian atau lembaga,” ujarnya.

Dia menjelaskan terdapat beberapa proyek reguler di Kementerian PKP di antaranya pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah, rumah khusus untuk wilayah perbatasan, rumah bantuan pascabencana, rumah bantuan stimulan swadaya, bedah dan renovasi rumah, bantuan sarana prasarana umum seperti jalan dan drainase.

“Proyek reguler tersebut merupakan kegiatan-kegiatan yang umum dan rutin yang dilakukan oleh Kementerian PKP RI,” katanya.

Dia menambahkan sementara program 2.200 rumah merupakan program khusus yang harus dilaksanakan secara khusus kegiatannya, khusus aturannya, khusus dalam berbagai hal.

“Proyek reguler telah diatur dalam peraturan-peraturan yang ada seperti peraturan Menteri Perumahan Nomor 10 berkaitan dengan bantuan perumahan umum dan penyediaan rumah khusus. Sementara program khusus yang merupakan instruksi presiden maka kita harus mempersiapkan aturan khusus, regulasi khusus, prosedur khusus, kriteria khusus serta mempertimbangkan berbagai hal teknis maupun non teknis,” ujarnya.

Dia berharap, program 2.200 rumah dapat berjalan dengan baik di delapan kabupaten Papua Pegunungan sehingga tidak menimbulkan permasalahan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan memperoleh bantuan 2.200 unit rumah dari Presiden RI Prabowo Subianto. Di mana, 2.000 rumah dibuat dengan tipe 45, sementara 200 rumah dibuat dengan tipe 90.

Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

Wamena (ANTARA) - Komandan Resor Militer (Danrem) 172/Praja Wira Yakthi (PWY) Brigjen TNI Tagor Rio Pasaribu meresmikan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) kapasitas 3.000 watt dengan tegangan 220 volt karya Satgas Kewilayahan Pamtas Yonif 511/DY di Kampung Koka, Distrik Malagaineri, Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan guna mendukung pemanfaatan energi terbarukan.

Brigjen TNI Tagor Rio Pasaribu dalam keterangan di Wamena, Selasa mengatakan gagasan dan upaya yang dilakukan oleh Satgas Kewilayahan Yonif 511/DY merupakan wujud kepedulian serta cinta kasih TNI AD kepada masyarakat Papua, khususnya di Kabupaten Lanny Jaya dalam pemanfaatan energi terbarukan.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Dansatgas Yonif 511/DY dan seluruh prajurit Badak Hitam. PLTMH ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Kampung Koka, Distrik Malagaineri terutama bagi anak-anak yang kini dapat belajar pada malam hari,” katanya.

Dia berharap fasilitas PLTMH tersebut dapat dijaga dan dirawat dengan sebaik-sebaiknya oleh masyarakat Kampung Koka, Distrik Malagaineri, Kabupaten Lanny Jaya.agar dapat dipergunakan dalam waktu yang lama," ujarnya.

"epada seluruh prajurit TNI yang bertugas di Tanah Papua, khususnya di wilayah Korem 172/PWY agar terus membangun Papua dengan hati yang tulus serta selalu mencintai masyarakat di sekitarnya," ujarnya.

Sementara itu Dansatgas Pamtas Kewilayahan Yonif 511/DY Letkol Inf Amar Supratman mengatakan pembangunan PLTMH ini merupakan wujud kepedulian dan kecintaan prajurit kepada masyarakat Papua, khususnya di wilayah Kabupaten Lanny Jaya.

"Kami bersyukur dapat menyelesaikan pembangunan PLTMH ini untuk masyarakat Kampung Koka. Harapan kami fasilitas ini dapat membantu masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari terutama bagi anak-anak yang membutuhkan penerangan untuk belajar pada malam hari,” katanya.

Dia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah dan masyarakat yang telah membantu sehingga pembangunan PLTMH ini dapat selesai dalam waktu kurang lebih dua bulan.

Wakil Bupati Lanny Jaya Fredi G Tabuni mengatakan dukungan pembangunan PLTMH sangat luar biasa yang dilakukan oleh Satgas Pamtas Yonif 511/DY dalam membantu pemerintah daerah mengatasi masalah kelistrikan.

“Kami sebagai pemerintah daerah menyampaikan terima kasih kepada Satgas Pamtas Yonif 511/DY yang telah membantu membuat pembangkit listrik dengan memanfaatkan alam sekitar di Kampung Koka,” ujarnya.

Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2026

Wamena, Papua Pegunungan (ANTARA) - Bupati Jayawijaya, Papua Pegunungan, Atenius Murib bertemu Menteri Perdagangan Budi Santoso guna mendorong penguatan perekonomian di daerahnya.

Atenius, dalam keterangan tertulisnya di Wamena, Papua Pegunungan, Jumat, mengatakan pertemuan di Jakarta tersebut membahas rencana pembangunan dan pengembangan pasar rakyat serta penguatan sektor usaha mikro Kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Jayawijaya.

"Tentu, apa yang kami lakukan ini sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Menurut dia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya berkomitmen untuk terus membenahi infrastruktur perdagangan, termasuk revitalisasi pasar tradisional serta pembangunan pasar yang representatif dan higienis.

"Hal ini dinilai penting guna menciptakan ekosistem perdagangan yang tertata, aman dan mampu meningkatkan daya saing produk lokal," ujarnya.

Dia mengharapkan melalui pertemuan ini maka Pemkab Jayawijaya mengharapkan dukungan penuh dari Kementerian Perdagangan RI dalam pembangunan pasar dan penguatan UMKM di Kabupaten Jayawijaya.

"Potensi komoditas lokal kami sangat besar, baik hasil pertanian, kerajinan tangan, maupun produk olahan masyarakat, yang perlu didukung dari sisi sarana prasarana serta akses pemasaran," katanya.

Dia menambahkan pembangunan pasar yang layak dan modern akan berdampak langsung pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, sekaligus menjadi pusat distribusi barang yang efektif di wilayah Pegunungan Tengah Papua.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyambut baik usulan dan aspirasi yang disampaikan Pemkab Jayawijaya.

"Kami berkomitmen mendukung pengembangan pasar rakyat dan UMKM di berbagai daerah termasuk di wilayah Papua sebagai bagian dari program pemerataan ekonomi nasional," ujarnya.

Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Kunjungan ke Pasar Potikelek pak wapres ingin memastikan perekonomian masyarakat khususnya mama-mama OAP berjalan dengan baik dan optimal sehingga menunjang perekonomian mereka,

Wamena (ANTARA) - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyambangi Pasar tradisional Potikelek Wamena, Kabupaten Jayawijaya guna memastikan perekonomian masyarakat orang asli Papua (OAP) di daerah tersebut berjalan baik.

Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPPOKP) Veliv V Wanggai di Wamena, Rabu mengatakan, hari kedua kunjungan kerja (kunker) Wapres RI Gibran Rakabuming Raka di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan mengunjungi Pasar tradisional Potikelek Wamena dan SMA Negeri 1 Wamena.

“Kunjungan ke Pasar Potikelek pak wapres ingin memastikan perekonomian masyarakat khususnya mama-mama OAP berjalan dengan baik dan optimal sehingga menunjang perekonomian mereka,” katanya.

Menurut dia, perekonomian masyarakat di Tanah Papua khususnya wilayah Papua Pegunungan menjadi atensi besar pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden dan Wapres RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Percepatan perekonomian di Tanah Papua lebih khusus di Papua Pegunungan menjadi acuan besar dalam program quick wins selama kepemimpinan bapak presiden dan wapres lima tahun ke depan,” ujarnya.

Dia menjelaskan, kunjungan Wapres RI Gibran Rakabuming Raka ke SMA Negeri 1 Wamena untuk memastikan program unggulan nasional Makan Bergizi Gratis dapat berjalan di daerah tersebut.

“Kunjungan pak wapres di hari kedua selain ke Pasar Potikelek, juga ke SMA Negeri 1 Wamena untuk pastikan siswa-siswi yang merupakan generasi emas Papua Pegunungan memperoleh program MBG secara baik,” katanya.

Dia menambahkan program MBG menjadi program utama kepemimpinan Presiden dan Wapres RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang harus disukseskan di seluruh satuan pendidikan di Indonesia.

“Pak wapres tentu berharap kunjungan ini dapat membawa perubahan khususnya dari sisi percepatan pembangunan di daerah Papua Pegunungan dapat lebih baik dan optimal sehingga kesejahteraan bagi masyarakat delapan kabupaten terwujud,” ujarnya.

Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Wamena (ANTARA) - Wamena, Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya, berada di ketinggian sekitar 1.800 meter di atas permukaan laut (mdpl), sehingga termasuk daerah di Indonesia yang tidak memiliki pelabuhan. Pendistribusian bahan pokok serta logistik lainnya hanya menggunakan jalur darat dan udara.

Wamena, saat ini menjadi pusat pemerintahan, baik Kabupaten Jayawijaya maupun Provinsi Papua Pegunungan. Selain itu, Wamena menjadi pusat perekonomian di wilayah Papua Pegunungan yang memiliki delapan kabupaten.

Kabupaten lain di Papua Pegunungan, seperti Lanny Jaya, Yahukimo, Mamberamo Tengah, Tolikara, Pegunungan Bintang, Nduga, dan Yalimo, hampir sebagian besar bahan pokok dan logistik masih dikirim melalui Wamena, tetapi juga ada sebagian yang dikirim langsung dari Jayapura (Papua) dan Nabire, Timika (Papua Tengah).

Pendistribusian barang melalui jalur darat Jayapura-Wamena, dengan jarak kurang lebih 500 kilometer yang terbilang lebih efisien dibanding jalur udara, terkadang harus berhadapan dengan hambatan di tengah perjalanan.

Hambatan yang sering terjadi dan dialami oleh kendaraan pendistribusian bahan pokok dan logistik, seperti truk dan mobil beroda empat, adalah jalan rusak. Kendaraan roda empat yang digunakan biasanya dengan sistem 4 x 4 atau sistem penggerak pada kendaraan yang menyalurkan tenaga ke keempat rodanya.

Waktu yang ditempuh semestinya kurang lebih tiga hingga empat hari, bisa ditempuh 14 hari perjalanan, bahkan lebih karena jalan yang dilalui kendaraan, kondisinya rusak. Inilah salah satu penyebab tingginya harga bahan pokok dan logistik lainnya di wilayah Papua Pegunungan.

Kabupaten Jayawijaya merupakan daerah yang menjadi pusat pengambilan data inflasi untuk wilayah Provinsi Papua Pegunungan.

Pada Februari 2025 Provinsi Papua Pegunungan mengalami inflasi tahun ke tahun (year on year atau y-on-y sebesar 7,99 persen, tertinggi se-Indonesia,dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 115,17.

TPID

Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID, baik tingkat Provinsi Papua Pegunungan maupun Kabupaten Jayawijaya, terus menggelar pertemuan dengan melibatkan pemangku kepentingan lain, salah satunya Bank Indonesia (BI).

Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam pengendalian inflasi dengan menjaga kestabilan nilai rupiah, dengan menerapkan kebijakan moneter, seperti menaikkan suku bunga acuan yang membuat pinjaman lebih mahal dan tabungan lebih menarik untuk mengurangi jumlah uang yang beredar.

Selain itu, Bank Indonesia juga menggunakan instrumen lain, seperti operasi pasar terbuka dan kebijakan makroprudensial untuk menstabilkan harga dan jumlah uang yang beredar.

Bahkan, untuk memacu peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Jayawijaya, Bank Indonesia telah beberapa kali mendukung pengembangan kopi bagi daerah tersebut dalam kurun waktu 2023-2025 awal.

Bank Indonesia, dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat di Papua Pegunungan, tepatnya di Kabupaten Jayawijaya, pada September 2025 memberikan bantuan sarana dan prasarana pertanian, meliputi motor roda tiga sebanyak empat unit, mesin babat rumput gendong delapan unit, cultivator empat unit dan alat semprot tangan delapan unit.

Bantuan sarana dan prasarana itu diberikan kepada empat kelompok tani, di antaranya Kelompok Tani (Poktan) Anugerah Jaya, Distrik Asologaima, Jinonggame, Distrik Piramid, Weiregem, Distrik Hubikosi dan Pulau Distrik Piramid yang bergerek dalam penanaman komoditi bawang merah, cabai, dan sayuran, untuk menjaga inflasi.

"Kami membantu para petani ini supaya mereka lebih produktif dan semangat dalam bekerja," kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Papua Faturachman.

Apa yang dilakukan Bank Indonesia itu merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah atau negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tanah Papua, khususnya di Papua Pegunungan, yang tingkat inflasinya tertinggi di Indonesia.

Selain bantuan, komunikasi dan koordinasi selalu dibangun antara Bank Indonesia dengan pemerintah daerah di seluruh wilayah Papua guna membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Bank Indonesia memiliki satu harapan bagaimana masyarakat atau petani di wilayah Papua dapat hidup dengan sejahtera. Ketika petani sudah sejahtera dan mandiri, serta hasil panen melimpah, maka perekonomian Indonesia menjadi kuat.

BPS

Tingginya inflasi di Papua Pegunungan, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Jayawijaya terus mendorong pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi yang terjadi di daerah tersebut.

Upaya itu dilakukan BPS Kabupaten Jayawijaya dengan melakukan koordinasi bersama TPID Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan.

Selain itu, pemerintah daerah terus melakukan komunikasi publik yang tidak membuat masyarakat panik dan mengupayakan masyarakat tetap tenang, mengaktifkan TPID pada tingkat provinsi dan kabupaten agar bersinergi dan konsisten dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.

Pemerintah daerah juga mengaktifkan satgas pangan di daerah yang memiliki tugas melaporkan harga dan ketersediaan komoditas untuk dilaporkan kepada kepala daerah, selanjutnya secara berjenjang dilaporkan kepada Kemendagri dan mengecek langsung ke lapangan terkait harga dan ketersediaan komoditas, termasuk masalah yang terjadi (suplai dan distribusi), bahan bakar minyak (BBM) subsidi tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin.

Sekitar 80 persen dari Rp502 triliun subsidi BBM diharapkan tepat sasaran, sehingga perlu pengawasan oleh pemerintah daerah dan bantuan pengawasan dari aparat penegak hukum.

Terkait upaya itu pemerintah daerah juga menjalankan program penghematan energi, seperti mematikan lampu yang tidak perlu di siang hari, gerakan tanam pangan cepat panen, yakni menanam tanaman cabai, bawang, dan lain-lain, sebagai upaya mencukupi ketersediaan pangan rumah tangga.

Semua gerakan itu perlu keterlibatan seluruh komponen masyarakat, seperti ibu-ibu PKK, babinsa, babinkamtibmas, melaksanakan kerja sama antardaerah (KAD) yang meliputi seluruh komoditas pangan strategis, setiap item komoditas dikaji oleh setiap daerah, di mana daerah yang kekurangan komoditas mengambil dari daerah yang surplus.

Program lain untuk menggerakkan ekonomi di daerah adalah mengintensifkan jaringan pengaman sosial, seperti anggaran belanja tidak terduga (BTT), anggaran bantuan sosial (bansos), anggaran desa, realokasi dana alokasi umum (DAU) bansos pusat.

BPS dan BI beserta pemerintah provinsi mengumumkan angka inflasi, hingga tingkat kabupaten/kota dan menjadikan pengendalian inflasi sebagai isu prioritas, sehingga seluruh pemangku kepentingan harus bersinergi, seperti yang dilakukan oleh semua komponen bangsa, saat penanganan pandemi COVID-19.

"Upaya pengendalian inflasi itu tidak bisa dikerjakan sendiri, melainkan lintas sektor, terutama perpaduan antara Pemprov Papua Pegunungan dan Pemkab Jayawijaya," kata Kepala BPS Kabupaten Jayawijaya Arther L Purmiasa.

Pemkab Jayawijaya

Pemkab Jayawijaya mendorong program pangan murah dan operasi pasar dengan melibatkan instansi atau lembaga lain, seperti Kantor Cabang Perum Bulog Wamena, BPS Kabupaten Jayawijaya, serta TNI dan Polri.

Operasi pasar dilakukan oleh pemerintah daerah bersama unsur forum koordinasi pimpinan daerah atau forkopimda di pasar tradisional Jibama, Wouma, Putikelek, Sinakma, dan Baru. Selain itu, operasi pasar dilakukan di distributor bahan pokok maupun logistik lain, sehingga mereka tidak seenaknya menaikkan harga.

"Inflasi ini menjadi tugas bersama untuk sama-sama berperan dalam pengendalian. Pedagang, terutama distributor supaya jangan menaikan harga seenaknya, sehingga memberatkan masyarakat dalam membeli bahan pokok," kata Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere.

Bulog

Guna mendukung pengendalian inflasi di Papua Pegunungan, Kantor Cabang Perum Bulog Wamena rutin menggelar kegiatan pangan murah, dengan menjual beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), dengan harga eceren tertinggi atau (HET) Rp13.500.

Dalam penjualan beras SPHP yang dilakukan oleh Kantor Cabang Perum Bulog Wamena, beras dalam kemasan 5 kg dijual dengan harga Rp65.000.

Selain beras SPHP, Kantor Cabang Perum Bulog Wamena juga menjual minyak goreng Rp78.000 per dua liter dan gula pasir Rp28.000 per kilogram. Gerakan pangan murah ini dilakukan untuk membantu masyarakat ekonomi lemah memperoleh kebutuhan dasar, seperti beras, minyak goreng dan gula pasir.

Harga beras medium dan premium di pasaran di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya terkini Rp25.000-Rp27.000 per kilogram. Tentu harga itu cukup tinggi untuk dapat dibeli oleh masyarakat berpendapatan lemah.

"Gerakan pangan murah kami lakukan rutin di hari kerja, biasanya pukul 15.00 WIT hingga selesai di depan kantor (Kantor Cabang Perum Bulog Wamena)," ujar Kepala Kantor Cabang Perum Bulog Wamena Stephanus Kurniawan.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2025