KABUL - Para pemimpin Taliban Afghanistan mengatakan mereka bersedia bernegosiasi setelah Pakistan membom sejumlah kota besar. Menteri pertahanan Islamabad menyatakan kedua negara tetangga tersebut berada dalam "perang terbuka".

Perkembangan ini menyusul ketegangan dan bentrokan saling balas selama berbulan-bulan. Pakistan menyerang ibu kota Afghanistan, Kabul, dan kota Kandahar, tempat para pemimpin Taliban bermarkas, serta kota-kota lain, pada hari Jumat, dengan pertempuran juga berlanjut di sepanjang perbatasan. Kedua pihak telah melaporkan kerugian besar.

Menteri Pertahanan Pakistan, Khawaja Asif, menyatakan "konfrontasi habis-habisan" dengan pemerintah Taliban, dengan menulis di X, "Sekarang ini adalah perang terbuka antara kami dan Anda."

Juru bicara pemerintah Afghanistan, Zabihullah Mujahid, mengatakan para pemimpin Taliban siap bernegosiasi dengan Pakistan untuk mengakhiri kekerasan.

"Emirat Islam Afghanistan selalu berusaha menyelesaikan masalah melalui dialog, dan sekarang kami juga ingin menyelesaikan masalah ini melalui dialog," kata Mujahid.

Kekerasan terbaru meletus setelah serangan udara Pakistan di wilayah Afghanistan akhir pekan lalu memicu serangan balasan Afghanistan di sepanjang perbatasan pada hari Kamis, meningkatkan ketegangan yang telah lama memanas terkait klaim Pakistan bahwa Afghanistan melindungi pejuang Taliban Pakistan. Afghanistan membantah hal ini.

Mujahid mengatakan serangan Pakistan menghantam sebagian Kabul, Kandahar, dan Paktia pada Kamis malam, dan di Paktia, Paktika, Khost, dan Laghman pada hari Jumat.

Hal itu menyusul serangan pesawat tak berawak Afghanistan yang dimulai pada Kamis malam terhadap posisi dan instalasi militer Pakistan di barat laut Pakistan di sepanjang perbatasan bersama mereka.

Operasi udara dan darat Pakistan telah menewaskan 274 anggota pasukan Afghanistan dan pejuang yang berafiliasi, dan melukai lebih dari 400 lainnya, sementara 12 tentara Pakistan tewas dan 27 lainnya terluka. Satu tentara Pakistan dinyatakan hilang dalam pertempuran.

Mujahid menolak klaim tentang tingginya jumlah korban Afghanistan sebagai "palsu". Ia mengatakan 55 tentara Pakistan tewas, dengan jenazah 23 di antaranya dibawa ke Afghanistan.

Ia juga mengatakan "banyak" tentara Pakistan ditangkap. Tiga belas tentara Afghanistan tewas, katanya, dan 22 lainnya terluka, sementara 13 warga sipil juga terluka.

Kemudian pada hari Jumat, pemerintah Afghanistan mengatakan 19 warga sipil tewas dan 26 lainnya terluka ketika Pakistan menyerang provinsi Khost dan Paktika di Afghanistan tenggara.

Klaim korban jiwa dari kedua belah pihak belum diverifikasi secara independen oleh Al Jazeera.

KABUL - Pemerintah Taliban Afghanistan meningkatkan jaminan tersiratnya kepada Pakistan, beberapa hari setelah bentrokan perbatasan antara kedua negara. Langkah ini di tengah upaya menyelamatkan gencatan senjata yang rapuh.

Pertemuan yang dihadiri lebih dari seribu ulama Afghanistan dari seluruh negeri, termasuk Perdana Menteri Sementara Mullah Mohammad Hasan Akhund dan pejabat senior lainnya di Kabul, mengeluarkan pernyataan politik dan hukum (fatwa) pada hari Rabu, yang berjanji bahwa wilayah Afghanistan tidak akan digunakan untuk merugikan negara mana pun dan bersumpah menghadapi mereka yang ikut campur dalam konflik di luar perbatasan Afghanistan.

Beberapa jam setelah fatwa dikeluarkan, Menteri Luar Negeri Afghanistan Amir Khan Muttaqi secara terbuka menegaskan kembali komitmen pemerintahnya terhadap isi fatwa tersebut, dalam upaya meredam ketegangan yang meningkat setelah serangan di dalam Pakistan yang dikaitkan dengan kelompok militan, terutama Taliban Pakistan (Tehrik-e-Taliban Pakistan).

Dalam serangan terbaru, enam tentara Pakistan tewas pada hari Selasa ketika pos keamanan menjadi sasaran di daerah Kurram dekat perbatasan Afghanistan.

Islamabad menyalahkan peningkatan kekerasan tersebut pada militan yang menggunakan wilayah Afghanistan untuk merencanakan serangan lintas batas terhadap pasukan keamanannya.

Namun, Kabul menolak tuduhan ini, dan bersikeras mereka tidak memiliki hubungan operasional dengan Taliban Pakistan.

Pernyataan tersebut, yang dikeluarkan pada akhir "Seminar tentang Mempertahankan dan Melindungi Sistem Islam", memberikan perlindungan agama bagi posisi pemerintah Kabul.

Pernyataan itu menegaskan emirat "telah memikul kewajiban bahwa tanah Afghanistan tidak akan digunakan untuk melawan negara mana pun," menekankan komitmen ini "adalah kewajiban bagi semua Muslim."

Pernyataan itu memperingatkan siapa pun yang melanggar kewajiban ini "dianggap tidak taat dan akan dikenakan tindakan yang diperlukan."

Sembari menekankan “membela kedaulatan negara adalah kewajiban agama,” pernyataan para ulama tersebut secara bersamaan menggarisbawahi, “Semua Muslim harus menahan diri dari menggunakan tanah Afghanistan untuk merugikan negara lain... dan harus menjunjung tinggi komitmen yang telah dilakukan oleh Emirat Islam.”

Pernyataan tersebut juga menegaskan larangan bagi warga Afghanistan untuk bepergian ke luar negeri guna berpartisipasi dalam kegiatan militer apa pun, menyatakan siapa pun yang melakukannya “melanggar dan membangkang,” dan mewajibkan pihak berwenang mencegah tindakan tersebut dan mengambil tindakan yang tepat.

Selain itu, pernyataan tersebut menyerukan kepada negara-negara Islam untuk “menjaga hubungan yang ramah dan positif dalam kerangka persaudaraan, untuk saling menguntungkan, dan untuk menghindari perpecahan, perselisihan, dan konflik,” bahasa yang secara luas ditafsirkan sebagai upaya meredakan ketegangan dengan Pakistan.

Dengan menggabungkan fatwa agama dengan pernyataan resmi dan kehadiran resmi yang kuat dalam pertemuan para ulama—yang meliputi, selain perdana menteri, Ketua Mahkamah Agung, Menteri Peningkatan Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan, Menteri Pendidikan Tinggi, dan pejabat senior lainnya—kepemimpinan Afghanistan tampak bertekad menyampaikan janji ganda, baik agama maupun politik.

Hal ini terjadi di tengah meningkatnya tekanan pada Kabul untuk mengendalikan kelompok militan lintas batas dan menunjukkan kemampuannya menjaga keamanan internal.

Pernyataan Muttaqi memperkuat posisi para ulama, karena ia menegaskan kembali janji Afghanistan untuk tidak mengizinkan wilayahnya digunakan untuk melawan negara mana pun.

Dalam pernyataan yang disiarkan media resmi, ia mengatakan, “Semua ulama Afghanistan telah memperbarui fatwa mereka yang mewajibkan umat Islam untuk melindungi sistem Islam.”

Ia menekankan, “Kepemimpinan telah membuat komitmen tegas bahwa tanah Afghanistan tidak akan digunakan untuk merugikan individu atau negara mana pun... Ini adalah rekomendasi para ulama, dan ketaatan terhadapnya wajib bagi semua Muslim.”

Ia menambahkan, “Para ulama telah menjelaskan kepada umat bahwa jika ada warga Afghanistan yang melanggar instruksi kepemimpinan terkait kegiatan militer di luar negeri, Emirat Islam berhak mengambil tindakan terhadapnya,” referensi tersirat kepada warga Afghanistan yang bergabung dengan Taliban Pakistan.

Menteri tersebut menyimpulkan dengan menekankan seruan para ulama untuk “persatuan dan penolakan terhadap hasutan,” dengan mengatakan bangsa Afghanistan “sepanjang sejarahnya telah bertindak sesuai dengan fatwa dan bimbingan para ulama, dan akan terus melakukannya hingga hari ini.”

Para pengamat memandang pernyataan dan deklarasi keagamaan-politik tersebut sebagai “bagian dari upaya terkoordinasi meredam kemarahan Pakistan dan untuk memberi sinyal kesediaan Kabul untuk menghormati komitmen keamanannya,” menyusul serangkaian serangan yang kembali memicu konfrontasi perbatasan antara kedua negara tetangga tersebut.

Insiden terbaru melibatkan baku tembak yang menewaskan empat orang pada Jumat lalu.