Bisnis.com, MEDAN - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tamiang tak lepas tangan terhadap warga terdampak bencana yang resmi menghuni hunian sementara (huntara) per Kamis (8/1/2026).

Sebelumnya, Pemerintah melalui Danantara telah menyelesaikan 600 unit huntara bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh Tamiang. Prosesi serah terima huntara dilakukan oleh Wamendagri bersama Managing Director Stakeholder Management Danantara, Rohan Hafas, kepada Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi pada Kamis petang.

"Kami titip kepada Pak Bupati, karena huntara ini sudah diserahterimakan, Pemerintah Daerah yang memastikan kebutuhan masyarakat seperti air, listrik, hingga transportasi terlayani dengan baik," kata Bima, Kamis (8/1/2026).

Pembangunan huntara merupakan dukungan percepatan pemulihan pascabencana melalui penyediaan hunian yang layak dan aman bagi masyarakat terdampak.

Berlokasi di pinggir jalan lintas Banda Aceh-Medan Desa Tanjung Seumantoh Kecamatan Karang Baru, hunian berjumlah 600 unit ini menjadi huntara pertama yang didirikan pemerintah melalui Danantara dan BUMN Karya.

Bima mengatakan Pemda perlu mendesain rencana tata ruang wilayah (RTRW) di kawasan permukiman baru ini. Termasuk memastikan kebutuhan harian masyarakat seperti listrik dan air tetap terlayani dengan baik.

"Jadi, kepala desanya nanti tetap memonitor di sini, tidak lepas tangan," pesan Bima.

Managing Director Stakeholder Management Danantara, Rohan Hafas, menyebut area huntara di Aceh Tamiang ini memenuhi syarat untuk menjadi sebuah wilayah baru.

Huntara dilengkapi dengan akses listrik, air bersih, jaringan internet melalui wifi; hingga taman bermain anak dan posko layanan kesehatan.

Selain ruang-ruang utama sebanyak 600 unit, huntara dilengkapi dengan 120 toilet dengan perbandingan penggunaan 1 toilet untuk 5 unit; dapur umum sebanyak 14 unit; tempat cuci 14 unit; dan musola atau ruang komunal lain sebanyak 14 unit.

"Sebetulnya sudah memenuhi syarat untuk sebuah wilayah baru atau pemekaran baru. Kami harap masyarakat mampu beradaptasi, karena lokasi-lokasi seperti misalnya sekolah yang sebelumnya ada di tempat lain sekarang ditempatkan di sini," ujar Rohan.

Terkait batas waktu masyarakat tinggal di huntara, Rohan menyebut hal itu tergantung kebijakan pemerintah daerah. Dia mengatakan masyarakat yang tinggal di huntara hanya dapat menikmati akses gratis ke listrik, wifi, maupun air selama 6 (enam) bulan.

"Batas waktu [tinggal di huntara], tergantung Pak Bupati karena kami membangun ini sebagai hunian Danantara yang sementara. Nanti tergantung keadaan masyarakatnya," tambah Rohan.

Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi mengatakan pemindahan masyarakat dari tenda pengungsian ke huntara dilakukan secara bertahap.

Pada prosesi serah terima perdana, Kamis (8/1/2026), warga yang rumahnya rusak berat di Desa Sukajadi yang menjadi penghuni pertama huntara dari Danantara.

"Kami utamakan masyarakat yang rumahnya hilang dan rusak berat. Datanya sudah ada, jadi yang pertama ini untuk warga Kampung Sukajadi dulu, ada 154 KK. Nanti semua akan diakomodasi bertahap," kata Armia.

Armia menjelaskan potensi huntara menjadi hunian tetap (huntap) masih akan melihat kondisi masyarakat ke depan. Dia menyebut Pemkab akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam pemulihan pascabencana.

"Kalau masyarakat sudah betah di sini, saya rasa memang baiknya tidak usah pindah lagi. Nanti kami bantu sediakan aksesnya juga misal transportasi sekolah anak. Tapi itu kami tanya lagi ke masyarakat," jelas Armia.

Misdawati, warga Desa Sukajadi yang rumahnya luluh lantak dihantam banjir mengaku sangat senang dapat tinggal di huntara setelah lebih dari satu bulan dia dan keluarganya tidur di tenda pengungsian.

Dia menceritakan kejadian saat air sungai meluap setelah hujan tak henti-henti di wilayah Aceh Tamiang. Tak biasanya, air bah datang cepat dengan membawa serta batang-batang pohon melewati sungai dan menghantam permukiman di sekitar sungai. Rumah Misdawati dan ratusan warga lainnya yang berjarak tak jauh dari pinggir sungai tak terselamatkan.

"Sudah tidak ada tempat tinggal lagi. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena telah diberi huntara ini. Sudah satu bulan lebih sejak banjir, saya, suami, dan anak-anak tidur di tenda. Di huntara kan lebih nyaman karena listrik, air, bahkan tersedia," kata Misdawati.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemda Aceh melaporkan kondisi memprihatinkan dari Kabupaten Aceh Tamiang pasca bencana banjir yang melanda Pulau Sumatra.

Berdasarkan video yang diterima Bisnis, nampak kondisi jalanan di wilayah Aceh Tamiang masih terselimuti lumpur dengan kondisi gelap. Kendaraan-kendaraan terbengkalai juga terlihat di sepanjang jalan tersebut.

Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Aceh, Akkar Arafat mengemukakan kondisi pasca banjir ini persis seperti tsunami yang melanda Aceh pada 2004.

“Aceh Tamiang jauh paling parah dari pada tempat yg pernah saya kunjungi di Pidie, Pidie Jaya, Bireun dan Aceh Utara. Tamiang persis tsunami," ujar Akkar dalam keterangan dalam video, dikutip Kamis (4/12/2025).

Akkar menambahkan, kondisi mengkhawatirkan juga nampak pada sejumlah jenazah yang mulai membusuk di lokasi. Lebih jauh, masyarakat juga sudah tak memiliki tempat peristirahatan, sehingga tidur di jalanan tanpa naungan.

"Jenazah sudah mulai meletus dan membusuk, masyarakat tidur di aspal dan lumpur tanpa naungan," pungkasnya.

Tangis Gubernur Aceh

Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyinggung bencana alam banjir bandang yang dialami Aceh saat ini seperti "tsunami kedua".

Hal tersebut diungkap Muzakir saat melaksanakan Apel Tim Recovery Bencana di Lanud Sultan Iskandar Muda, Sabtu (29/11/2025).

Dalam momen itu, Muzakir pun tak kuasa menahan tangisnya saat menyinggung bencana alam yang melanda Aceh pada 2004.

"Aceh seakan mengalami 'tsunami kedua'. Tugas kita adalah melayani mereka yang terdampak. Tidak boleh ada jeda kemanusiaan di lapangan,” kata Muzakir.

Dia menambahkan, kondisi di sejumlah wilayah telah mengkhawatirkan. Apalagi, masih terdapat wilayah yang tidak dapat dijangkau bantuan akibat jalur yang putus akibat bencana.

Oleh sebab itu, pembukaan akses jalur darat yang terdampak banjir menjadi prioritas utama untuk memastikan logistik segera menjangkau masyarakat.

"Penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda 18 kabupaten/kota di Aceh harus dilakukan secara cepat, terukur, dan tanpa jeda," Imbuhnya.

Dia menekankan seluruh personel bisa mengoptimalkan tugas pembukaan jalan untuk mempercepat distribusi logistik.

Namun demikian, lanjutnya, keselamatan personel juga harus diperhatikan. Mengingat, kata Muzakir, saat ini masih banyak titik rawan banjir dan longsor susulan.

“Kita punya tanggung jawab moral kepada rakyat, tetapi keselamatan personel juga prioritas,” pungkas Muzakir.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyatakan bantuan yang diangkut oleh truk-truk dari Medan, Sumatra Utara, berhasil memasuki wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh via jalur darat.

Seperti diketahui, jalur darat menuju Aceh Tamiang sempat terputus selama beberapa hari akibat banjir bandang dan longsor pada Selasa (25/11) minggu lalu menyebabkan daerah tersebut terisolir dari daerah di sekitarnya.

"2 Desember lalu, jalur darat yang sebelumnya terputus sudah tersambung. Kemudian, seluruh truk bantuan yang dari Medan menuju Aceh Tamiang sejak kemarin, dan khususnya hari ini sudah bisa berjalan melalui Medan ke Aceh Tamiang," ujar Tedy di Halim, Jakarta, Rabu (3/12/2025).