Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp84,36 triliun sepanjang Januari hingga Mei 2026. Realisasi tersebut setara dengan 46,87% dari total alokasi KUR BRI tahun ini yang mencapai Rp180 triliun.

Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya mengatakan mayoritas penyaluran KUR tersebut diarahkan ke sektor-sektor produktif dengan porsi mencapai 67,18% dari total pembiayaan yang telah disalurkan.

"Mayoritas penyaluran tersebut diarahkan ke sektor-sektor produktif yang memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, dengan porsi mencapai 67,18% dari total KUR yang telah disalurkan," ujar Akhmad dalam keterangan resmi, Rabu (17/6/2026).

Dari berbagai sektor produktif tersebut, pertanian menjadi penyerap terbesar dengan nilai pembiayaan mencapai Rp35,91 triliun.

BRI menilai pembiayaan ke sektor ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan produktivitas petani di berbagai daerah.

Menurut Akhmad, penyaluran KUR memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha.

Dia menambahkan KUR tidak hanya menjadi instrumen pembiayaan, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat fondasi ekonomi nasional dari tingkat akar rumput.

Penyaluran yang tepat sasaran diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pelaku usaha, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan kontribusi berkelanjutan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Secara kumulatif, sejak 2015 hingga Mei 2026 BRI telah menyalurkan KUR senilai Rp1.520 triliun kepada lebih dari 48,1 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Bisnis.com, BANDUNG — Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat memperkuat implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) untuk mendukung petani kopi, teh, dan kakao.

Langkah ini dilakukan agar petani tidak lagi terpaksa menjual hasil panen ketika harga komoditas sedang rendah.

Kepala Disperindag Jabar, Nining Yuliastiani, mengatakan SRG menjadi salah satu instrumen yang dapat membantu petani memperoleh akses penyimpanan, pembiayaan, hingga pemasaran yang lebih baik.

Menurutnya, selama ini banyak petani yang langsung menjual hasil panen karena tidak memiliki fasilitas penyimpanan yang memadai. Akibatnya, petani kesulitan menunda penjualan saat harga komoditas belum menguntungkan.

Melalui SRG, hasil panen dapat disimpan di gudang terakreditasi yang telah memenuhi standar dan mendapat persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

"Petani tidak harus menjual hasil panennya saat harga sedang murah. Komoditas bisa disimpan di gudang terstandarisasi dengan kualitas dan kuantitas yang tetap terjaga," katanya, Senin (15/6/2026).

Ia menjelaskan, resi atau bukti penyimpanan yang diterbitkan gudang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai agunan untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan.

Dengan skema itu, petani tetap memiliki akses modal usaha tanpa harus melepas komoditasnya ketika harga pasar belum sesuai harapan.

"Ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat rantai pasok karena komoditas dapat terkumpul dalam jumlah besar dan memiliki kualitas yang lebih terjaga," katanya.

Selain memberi manfaat bagi petani, SRG juga dinilai mampu memperkuat rantai pasok komoditas perkebunan. Produk kopi, teh, dan kakao yang terkonsolidasi dalam jumlah besar akan lebih mudah dipasarkan, baik ke pasar domestik maupun internasional.

Menurut Nining, konsolidasi komoditas melalui gudang terakreditasi memungkinkan pelaku usaha memenuhi kebutuhan pasar dalam volume yang lebih besar, sekaligus meningkatkan nilai tambah melalui proses pengolahan.

Saat ini, Disperindag Jabar terus mendorong pengembangan gudang SRG yang dikelola swasta, koperasi, maupun pemerintah kabupaten dan kota agar memenuhi standar yang ditetapkan Bappebti.

"Kami mendorong agar standarisasi gudang bisa tercapai sehingga fasilitas SRG dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para petani dan pelaku usaha," katanya.

Bisnis.com, MAKASSAR - Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) terus memacu penguatan sektor riil di wilayah Sulawesi, khususnya pada komoditas kakao.

Sejak 2025, sebanyak 4 ekosistem keuangan telah terbentuk guna mengakselerasi penyaluran pembiayaan dan produktivitas petani di sentra-sentra produksi utama.

Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen, dan Perizinan OJK Sulselbar Arif Machfoed mengungkapkan bahwa pembentukan ekosistem ini tersebar di empat provinsi strategis.

Antara lain Kabupaten Luwu Timur (Sulawesi Selatan), Kabupaten Polewali Mandar (Sulawesi Barat), Kabupaten Poso (Sulawesi Tengah), dan Kabupaten Konawe Selatan (Sulawesi Tenggara).

Hingga saat ini skema kerja sama dengan perbankan telah membuahkan hasil melalui penyaluran kredit atau pembiayaan sekitar Rp26 miliar. Dana tersebut dialokasikan kepada 223 petani sebagai modal kerja untuk memperkuat sisi hulu produksi.

"Kami meyakini kolaborasi antara offtaker, petani, lembaga jasa keuangan, hingga pemerintah daerah akan menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi petani serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif," ujar Arif di Makassar, Jumat (8/5/2026).

Meski menjadi pusat utama produksi kakao nasional, pengembangan komoditas strategis ini di Sulawesi masih dibayangi oleh dua persoalan utama, yaitu produktivitas rendah atau output hasil panen yang belum mencapai level optimal, serta masih banyaknya tanaman tua yang memerlukan pembaruan (replanting).

Oleh sebab itu Arif menekankan pentingnya sinergi lintas pemangku kepentingan untuk memecahkan kebuntuan tersebut, mengingat posisi kakao sebagai tulang punggung ekonomi bagi banyak komunitas di wilayah ini.

Sebagai langkah strategis, OJK Sulselbar bersama OJK Institute dan akademisi Universitas Hasanuddin juga telah menuntaskan riset mengenai akses keuangan di ekosistem kakao.

Direktur Riset OJK Institute Bayu Bandono menjelaskan bahwa riset ini menawarkan solusi berbasis data, salah satunya adalah skema asuransi parametrik. Skema ini dirancang sebagai mitigasi risiko bagi petani terhadap gagal panen atau fluktuasi iklim.

"Riset ini diharapkan menjadi referensi strategis dalam pengambilan kebijakan yang tepat sasaran, terutama dalam mendukung pembiayaan, distribusi, hingga hilirisasi komoditas unggulan daerah," kata Bayu.

Melalui penguatan sektor jasa keuangan dan skema mitigasi risiko yang lebih matang, pemerintah dan otoritas berharap pembangunan ekonomi di wilayah Sulawesi dapat berjalan lebih berkelanjutan dan berdaya saing global.