JAKARTA - Lambatnya penanganan kasus Roy Suryo terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dinilai karena perkara ini sangat rumit dan dibutuhkan pembuktian yang sangat ilmiah. Saat ini, berkas perkara bolak balik dikembalikan jaksa, karena ada petunjuk yang hatus dipenuhi penyidik.

Hal itu dikatakan pengamat hukum kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Saputra Hasibuan, pada Jumat (29/5/2026). Menurut Edi, saat ini penyidik sudah memenuhinya dan berkas sudah kembali di tangan jaksa penuntut umum.

"Kita optimistis berkas ini akan segera lengkap (P21). Mohon masyarakat bersabar. Sejauh ini kita melihat koordinasi jaksa dengan penyidik terus dilakukan dan sangat baik. Semoga berkasnya akan segera lengkap," kata dosen pengajar hukum kepolisian dan kriminalistik ini.

Anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini mengatakan, penyidik kepolisian Polda Metro Jaya dan jaksa dalam menangani kasus ini tentu harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan mengikuti prosedur hukum yang benar agar perkara ini tidak menimbulkan polemik baru di tengah masyarakat. Semua celah yang melemahkan pembuktian harus diperkuat agar berkasnya bisa dipertanggungjawabkan secara hukum di pengadilan.

“Kami melihat ini bentuk kehati-hatian penyidik Polda Metro Jaya karena berkas ini akan diuji di pengadilan. Jadi polisi harus objektif dan profesional menenuhi petunjuk jaksa,” kata Edi.

Lihat video: Nasib Roy Suryo dan Dokter Tifa di Kasus Ijazah Jokowi Segera Diumumkan, P21?



Sejak awal, kata Edi, perkara ditangani penyidik dihadapkan dengan perkara yang sangat rumit karena melibatkan banyak dokumen yang ilmiah, memanggil ratusan saksi, serta kasus ini menjadi perhatian publik.

"Kita mendukung kehati-hatian penyidik Polda Metro Jaya dalam tangani kasus tudingan ijazah palsu melibatkan Roy Suryo dkk," kata Dosen Pascasarjana ini.

Edi menambahkan, kehati-hatian dalam penanganan perkara ini dibutuhkan khususnya dalam penyajian fakta dan bukti yang kuat. Polisi harus profesional dalam menangani kasus ysng mendapat sorotan publik tersebut.

“Kita minta polisi pastikan semua prosedur berjalan sesuai aturan hukum. Jangan sampai karena tekanan publik ingin cepat dan berakibat terjadinya kesalahan dan adanya cacat hukum," ujarnya.

Atas lamanya proses hukum tersebut, Edi meminta masyarakat bersabar dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Edi juga meminta kepada pihak tertentu tidak menggiring opini yang menyesatkan dan memperkeruh suasana.

“Kita ajak masyarakat bersabar. Kasus ini bukan masalah cepat atau lambat, tetapi kualitas penegakan hukumnya harus baik. Profesionalisme polri tentu akan menjadi taruhanya. Kita yakin jika prosesnya hati-hati dan profesional, hasilnya pasti akan memberi rasa keadilan, kepastian hukum dan beri kemanfaatan hukum untuk masyarakat,” katanya.

JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyebut foto ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) bukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Kuasa hukum Roy Suryo dan Dokter Tifa ini menegaskan 92,37% berbeda dengan Jokowi.

Pernyataan itu disampaikan Refly Harun dalam Program Rakyat Bersuara bertajuk “Rismon: Ijazah Jokowi Asli, Roy CS: Rekayasa” yang tayang di iNews pada Selasa, 5 Mei 2026.

“Saya sebagai orang awam bicara foto saja. Foto adalah dokumen atau ingredient yang tidak bisa diubah dari specimen semuanya. Anda mau KPU nasional, KPU Jakarta, tidak bisa mengubah foto itu karena sudah direfil. Begitu sudah diluncurkan ke publik, foto yang rambutnya gondrong, belah tengah, kacamata, berkumis itu tidak bisa diubah lagi. Dan itu bukan Pak Jokowi,” tegasnya, dikutip SindoNews, Jumat (8/5/2026).

Refly mengaku sependapat dengan mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno yang menyebut bahwa foto tersebut bukan Jokowi. “Mana pernah kita melihat Pak Jokowi berkumis, berkacamata, rambut tebal baik dia masa tua maupun masa mudanya lihat lah. Karena itu saya cocok dan setuju dengan Oegroseno bahwa itu bukan Jokowi,” tegasnya.

Apalagi, Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa sudah melakukan penelitian foto tersebut melalui Matematika Bioscience.

Lihat video: NEKAT! Refly Harun Sebut Ada Penyelundupan Pasal di Kasus Ijazah Jokowi



“Foto bisa dilihat secara kasat mata, ini rambutnya gondrong, kacamata, ini ada kumis. Nah ini baru kasat mata. Tapi dokter Tifa sudah melakukan matematika bioscience dia hitung berdasarkan matematik seperti jarak antar mata, hidung, gigi, dan sebagainya 92,37% berbeda,” kata Refly.

Hal senada dikatakan Kreator Konten Topi Merah yang mengaku telah melakukan uji face comparison pakai model face net terhadap foto Jokowi yang berada di ijazah dan di wisuda dengan Jokowi yang sekarang. Hasilnya, kecocokannya hanya 54%.

“Ijazah dengan wisuda itu sama, 80% kecocokannya. Sementara ijazah dengan Pa Jokowi yang sekarang itu 54%. Jauh di bawah standar,” ucapnya.

JAKARTA - Pakar Telematika Roy Suryo menampilkan ijazah Universitas Gadjah Mada (UGM) milik istrinya, Ismarindiyani Priyanti. Roy Suryo menampilkan ijazah tersebut untuk membantah adanya tulisan Gadhaj Adam.

Hal itu dilakukan Roy Suryo dalam program Rakyat Bersuara di iNews TV. Hal itu sekaligus membantah klaim Andi Azwan yang menyebut bahwa tulisan Gadhaj Adam memang ditemukan pada ijazah UGM pada tahun-tahun tertentu.

"Saya menampilkan ijazah, ini pacar saya, mantan pacar, ini istri saya, ijazah asli dari UGM Ada embossnya, ada watermark nya, dan tidak ada tulisan Gadhaj Adam. Jadi tidak ada setiap tahun ada Gadhaj Adamnya," ujar Roy, Selasa (5/5/2026).

Roy juga meminta UGM memberikan penjelasan atas adanya temuan tulisan Gadhaj Adam yang ada pada ijazah Jokowi. Menurutnya, penjelasan dari UGM tidak boleh memvalidasi apa yang telah ditemukan baru-baru ini.

"UGM harus memberikan penjelasan dan sampai detik ini belum ada keterangan yang itu namanya security index. Jangan-jangan nanti di-backdate lagi keterangan," tegas Roy.

Lihat video: Fakta Baru! Kuasa Hukum Roy Suryo Temukan Pasal yang 'Tidak Masuk Akal' di Kasus Ijazah Jokowi



Roy Suryo juga mengungkap adanya temuan kejanggalan ijazah Jokowi. Hal itu terungkap setelah dirinya bersama salah seorang peneliti yang akrab disapa Topi Merah menemukan bahwa tulisan nama universitas pada barang bukti ijazah yang ditampilkan Rismon Sianipar tersebut tidak sesuai.

Momen itu terjadi saat Program Rakyat Bersuara di iNews pada Selasa 21 April 2026. Saat itu, Rismon menampilkan barang bukti ijazah Jokowi yang disebut didapat dari Dian Sandi.

Dia menemukan tulisan nama universitas dalam emboss barang bukti ijazah tersebut berbeda dengan nama asli universitas yang seharusnya Universitas Gadjah Mada, menjadi Universitas Gadhaj Adam. “Di embossnya itu bukan Universitas Gadjah Mada, tapi Universitas Gadhaj Adam,” kata Roy di Jakarta Selatan, Sabtu, 25 April 2026.

JAKARTA - Ketua Umum Jokman Nusantara Bersatu, Andi Azwan mengungkap fakta baru terkait watermark Gadhaj Adam yang ditemukan di ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Andi, tulisan tersebut bukan hanya ditemukan di ijazah Jokowi, tapi juga beberapa alumni lainnya sebagai suatu security index.

Hal itu disampaikan Andi di Program Rakyat Bersuara bertajuk 'Rismon: Ijazah Jokowi Asli, Roy Cs: Rekayasa', pada Selasa (5/5/2026).

Awalnya, Andi mengamini terkait pernyataan Topi Merah soal adanya tulisan Gadhaj Adam di ijazah Jokowi. "Dia katakan tadi ada empat yang dipunyai Pak Jokowi, untuk Pak Jokowi betul. Kita juga sudah cek," kata Andi.

Dalam kesempatan tersebut, Andi juga membawa sejumlah ijazah yang diklaim terdapat tulisan Gadhaj Adam. Menurut Andi, ada tiga tahun kelulusan UGM yang memiliki tanda tersebut yang jumlahnya bervariasi.

"Tahun 1984, 1985, 1986 ada," ungkapnya.

Lihat video: Fakta Baru! Kuasa Hukum Roy Suryo Temukan Pasal yang 'Tidak Masuk Akal' di Kasus Ijazah Jokowi



Andi menjelaskan, tulisan tersebut sengaja dibuat Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) sebagai tanda keamanan. "Karena ini dibuat oleh Perum Peruri, watermark security index-nya itu dibuat oleh Perum Peruri," ujarnya.

"Jadi ini dibuatlah yang namanya ijazah itu yang dicetak olehUGM itu. Jadi bermacam-macam untuk itu. Untuk Gadhaj Adam ini ada security index-nya ya," sambungnya.

JAKARTA - Mantan Wakil Presiden (Wapres) RI, Jusuf Kalla (JK) bercerita saat hendak didatangi Rismon Hasiolan Sianipar untuk memberikan buku berjudul Gibran End Game. Namun, JK menolak untuk bertemu mereka karena tidak mau mencampuri urusan mereka.

"Si Rismon mau ketemu saya dengan tujuh orang. Saya tidak terima. Oleh temannya, saya tolak. Roy Suryo mau ketemu, saya tolak," ujarnya, Sabtu (18/4/2026).

Menurut JK, melalui rekannya itu, Rismon Sianipar bersama rombongan sempat berniat bertemu. Niatan itu disampaikan ke salah satu orang terdekatnya, hanya saja JK dengan tegas meminta orang dekatnya itu menolak niatan Rismon tersebut.

"Dia mau ketemu saya dengan tujuh orang, dia mau kasih bawa buku End Game ke saya. Mau ditemani oleh beberapa orang. Saya tolak. Saya tidak mau campuri urusan. Tapi ini soal Rismon itu sudah melibatkan semua orang. Dituduh lah saya, dituduh Puan, dituduh SBY, dituduh siapa. Itu pengalihan saja," jelas JK lagi.

Lihat video: Dipolisikan Soal Ceramah UGM, JK: Fitnah Lebih Kejam dari Pembunuhan!

Bahkan, JK mengaku sampai dituduh mendanai Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dokter Tifa dalam membongkar kasus ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Padahal, dia tidak tahu menahu mengenai persoalan mereka itu.

"Apalagi saya, dituduh kasih Rp5 M. Mana saya kasih Rp5 M? Ketemu saja tidak tahu saya. Kenal pun tidak. Ini buktinya. WA-nya," katanya.

JAKARTA - Pihak pelapor dugaan ijazah palsu Rismon Sianipar dari Universitas Yamaguchi, Jepang menyerahkan sejumlah alat bukti ke penyidik Polda Metro Jaya. Di antaranya hasil screen shot hingga paper email.

Saksi pelapor, Ronny Teguh mengaku menyerahkan sejumlah dokumen terkait dugaan ijazah palsu Rismon kepada penyidik.

"Alat bukti yang kita serahkan ke penyidik hasil screenshot dari disertasi tidak ditemukan di Yamaguchi," kata Ronny di Polda Metro Jaya, Selasa (3/3/2026).

Kemudian, kata Ronny diserahkan juga paper email yang dikirimkan ke Yamaguchi. Menurutnya, tak ada sama sekali karya ilmiah terkait disertasi dari Rismon.

"Semua tidak terekam dengan baik tidak ada sama sekali ditemukan di sana. Karena gaada berarti saudara RHS ini dia sudah tidak menulis disertasi untuk syarat kelulusan doktoral," ujarnya.

"Data lain email yang resmi dari Yamaguchi validasi dari perpustakaan dengan publikasi dua duanya itu mengatakan tidak ada semuanya," ucapnya menambahkan.

Lihat video: Roy Suryo & Rismon Sianipar jadi Saksi Ahli di Sidang Citizen Lawsuit Ijazah Jokowi



Sebelumnya, Rismon Hasiholan Sianipar secara resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas tuduhan dugaan kepemilikan ijazah palsu dari Universitas Yamaguchi, Jepang. Laporan itu dilayangkan oleh Ketua Harian YouTuber Nusantara, Taufik Bilfaqih.

Laporan ini teregistrasi dalam Nomor LP/B/1210/II/2026/SPKT/POLDA Metro Jaya tertanggal 13 Februari 2026.

Dalam laporan ini, Rismon dilaporkan dengan pasal 391, 392 Juncto 272 KUHP baru terkait penggunaan ijazah dan gelar akademik palsu, serta pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

JAKARTA - Saksi pelapor kasus dugaan ijazah palsu Rismon Sianipar dari Universitas Yamaguchi, Jepang, rampung menjalani pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya. Saksi bernama Ronny Teguh itu menjalani pemeriksaan selama empat jam lamanya.

Ronny dicecar sebanyak 26 pertanyaan oleh penyidik Polda Metro Jaya. ”Tadi mulai jam 11 sekarang jam 3 selesai cukup lancar ada 26 pertanyaan dan semua kita rangkum dan sudah kita jawab," kata Ketum Jokman Nusantara Bersatu Andi Azwan di Polda Metro Jaya, Selasa (3/3/2026).

Menurut Andi, penyidik mendalami soal proses penerbitan ijazah dari Universitas Yamaguchi. Kemudian, pelapor juga memberikan data pembanding terkait dengan surat tanda tamat belajar tersebut.

"Yang jelas asal usul ijazah gimana ijazah itu dibuat, seperti apa ijazah pembanding Yamaguchi itu semua dilihat dari situ. Itu sudah diberikan buktinya, itu secara urutan pun jelas," ujar Andi.

Sebelumnya, Rismon Hasiholan Sianipar secara resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas tuduhan dugaan kepemilikan ijazah palsu dari Universitas Yamaguchi, Jepang. Laporan itu dilayangkan oleh Ketua Harian YouTuber Nusantara, Taufik Bilfaqih.

Lihat video: Sidang CLS Ijazah Jokowi, Rismon dan Roy Suryo Jadi Kartu Truf Penggugat



Laporan ini teregistrasi dalam Nomor LP/B/1210/II/2026/SPKT/POLDA Metro Jaya tertanggal 13 Februari 2026.

Dalam laporan ini, Rismon dilaporkan dengan pasal 391, 392 Juncto 272 KUHP baru terkait penggunaan ijazah dan gelar akademik palsu, serta pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

SOLO - Pakar telematika Roy Suryo, tersangka kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menghadiri sidang gugatan Citizen Lawsuit (CLS) terkait ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Solo, pada Rabu (18/2/2026). Turut hadir juga Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais.

Sebelum persidangan dimulai, Roy membawa salinan scan berwarna ijazah milik alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) lulusan 1985, milik Bambang Rudy Harto. Dokumen itu dibandingankan dengan salinan scan ijazah Jokowi yang berwarna hitam putih.

"Ijazah UGM yang asli itu satu ukurannya A3, seperti ini (ijazah Bambang) dengan izin adik dari beliau, adik dari almarhum Pak Rujito yang memberikan kesaksian juga di sini, sata bawakan ini scan aslinya," kata Roy Suryo, Rabu (18/2/2026).

Roy Suryo menjelaskan bila ijazah yang dikeluarkan oleh UGM berukuran A3. Bila ijazah tersebut dikecilkan maka kata Roy bentuknya akan proposional.

"Jadi scan asli itu apa kalau ijazah asli UGM itu adalah ukurannya A3 besar, ketika ukuran a3 dikecilkan jadi A4 itu semua proporsional lebarnya juga berkurang panjangnya juga berkurang," tuturnya.

Lihat video: Debat Memanas! Andi Azwan vs Roy Suryo Adu Argumen Soal Proporsi Ijazah Jokowi



Dalam perbandingan itu, Roy menyoroti elemen stempel di bagian foto dalam ijazah Bambang dan Jokowi. Pada ijazah Bambang, foto ditempatkan terlebih dahulu lalu stempel, sedangkan ijazah Joko sebaliknya.

"Dari foto lintasan stempelnya ini ada (di ijazah Bambang). Lintasan stempel itu artinya capnya stempel itu persis di atas foto, jadi foto dulu ditempel baru dicap. Bukan cap dulu baru ditempel foto," ucap dia.

JAKARTA - Bonatua Silalahi menerima salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dari KPU Jakarta hari ini, Jumat (13/2/2026). Ijazah tersebut digunakan saat Jokowi mencalonkan dirinya sebagai Cagub Jakarta dahulu kala.

Berdasarkan pantauan, salinan ijazah Jokowi itu diserahkan KPU Jakarta pada sekira pukul 15.00 WIB. Bonatua terlihat datang ke KPU Jakarta bersama rombongannya, salah satunya seorang Youtuber Michael Sinaga.

Bonatua lantas memasuki gedung KPU Jakarta untuk mengambil salinan ijazah Jokowi. Terlihat anggota KPU Jakarta menyambut kedatangannya dan tak lama memberikan salinan ijazah Jokowi terlegalisir.

Salinan Ijazah tersebut dahulunya digunakan Jokowi untuk maju dalam perhelatan Pilgub Jakarta tahun 2012 silam sebagai Calon Gubernur Jakarta. Ijazah S1 bernomor 1120 itu terlihat dilegalisir berwarna merah.

Lihat video: Ijazah Jokowi Tak Ada Tanggal, Bonatua: UU Adminsitrasi Negara Harus Ada Tanggal



Terlihat, ada 3 salinan ijazah Jokowi yang kini dimiliki oleh Bonatua Silalahi, yakni ijazah yang didapatkannya dari KPU Jakarta dan salinan ijazah yang didapatkannya dari KPU RI, mulai dari tahun 2012, 2014, dan 2019. Dia terlihat memajangnya secara berurutan dengan papan busa.

"Ijazah Bapak Presiden kita yang 2019-2014, Bapak Gubernur kita DKI Jakarta 2012, Bapak Wali Kota kita Wali Kota Solo tahun 2010-2005. Ini adalah indikasi adalah ijazah Bapak Gubernur tahun 2012 yang kebetulan adalah Bapak Joko Widodo," ujar Bonatua di KPU Jakarta, Jumat (13/2/2026).

JAKARTA - Pengacara Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam kasus tudingan ijazah palsu, Rivai Kusumanegara, memberikan klarifikasi tegas terkait laporan polisi terhadap 31 objek media sosial yang terus menggulirkan isu ijazah palsu.

Rivai menyebut apa yang dilakukan oleh kubu Roy Suryo bukanlah aktivitas dari penelitian atau kegiatan akademis. Rivai menilai, narasi yang dibangun di media sosial sepanjang Januari hingga April 2025 tersebut murni merupakan serangan personal dan fitnah yang berulang.

Selain itu, bahasa yang digunakan oleh para terlapor (kubu Roy Suryo) sama sekali tidak mencerminkan etika akademis. "Tidak ada satu kata pun mereka mengklaim sedang melakukan penelitian, sedang melakukan kegiatan akademis ya. Dan bahkan narasi-narasinya jauh dari kegiatan akademis. Contohnya, menyatakan 99,99% palsu. Itu kan bukan angka-angka akademis," kata Rivai dalam program Rakyat Bersuara, dikutip dari iNews Tv, Rabu (3/2/2026).

Rivai mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai sikap rendah hati Joko Widodo (Jokowi). Menurut Rivai, Jokowi secara tiba-tiba mengambil langkah Restorative Justice (RJ) terhadap dua orang terlapor tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan tim hukumnya meskipun sempat memberikan instruksi tegas untuk melanjutkan proses hukum hingga ke pengadilan.

Meski pintu damai sempat dibuka secara legowo, Rivai menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa menjamin apakah kesempatan yang sama akan diberikan kepada terlapor lainnya, mengingat awalnya instruksi yang diterima adalah penegakan hukum secara tuntas.

Lihat video: Panas! Roy Suryo vs Andi Azwan Adu Argumen Soal Ijazah Jokowi, Sosiolog Bongkar Kejanggalan



"Secara jujur saya waktu itu juga kaget. Ini kok ada kebijakan diambil tanpa berkonsultasi, saya pribadi mengapresiasi beliau ternyata masih mau buka pintu secara legowo kepada dua orang dan itu seketika begitu saja gitu. Dengan mudah gitu ya," ungkap dia.

Terkait perkembangan berkas perkara, Rivai menjelaskan bahwa saat ini statusnya masih P-19, di mana jaksa meminta pelapor untuk melengkapi beberapa pembuktian. Ia menilai hal ini sebagai prosedur yang wajar dan statistik menunjukkan mayoritas laporan memang memerlukan pendalaman sebelum dinyatakan lengkap atau P-21.

Rivai optimistis jaksa memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk membawa kasus ini ke meja hijau. Pihak pelapor pun menyatakan kesiapannya untuk menjalani proses persidangan yang transparan. Bahkan, Rivai menantang agar dilakukan uji forensik independen di hadapan hakim guna mengakhiri polemik yang dianggapnya sebagai upaya trial by the press.

"Kalau ada ijazahnya kita dukung saja ini ke sidang apalagi teman-teman yang tidak mau RJ ya sudah kita sama-sama ke sidang. Sidang nanti terbuka termasuk kalau mau dimintakan ulang oleh pihak independen kami mendukung. Biar semuanya terang-benderang. Forensik independen, yes," ucapnya.

JAKARTA - Pengacara Joko Widodo (Jokowi), Rivai Kusumanegara merespons pernyataan kubu tersangka Roy Suryo Cs yang mengkritik pelimpahan berkas kasus dugaan ijazah Presiden ke 7 RI, Joko Widodo atau Jokowi ke Kejaksaan yang dinilai prematur hingga terburu.

"Saya tidak mengerti, apakah justru para tersangkanya tidak serius, 2 bulan loh. Atau penyidiknya yang tidak serius, kalau penyidiknya tidak serius boleh silakan dikritisi penyidiknya, saya juga tidak mau ada sebuah proses perkara tidak equal yah," ujarnya dalam program Interupsi bertema Kasus Dilimpahkan, Roy Suryo Cs Siap Disidang? sebagaimana disiarkan Official iNews pada Kamis (15/1/2026).

Menurut Rivai, soal pemeriksaan saksi dan ahli yang diajukan kubu Roy Suryo Cs tak kunjung dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya hingga akhirnya berkas kasusnya itu dilimpahkan ke Kejaksaan, dia tak mengerti persoalannya. Namun, selama dua bulan sejak Roy Suryo Cs diperiksa sebagai tersangka, seharusnya saksi dan ahli itu sudah bisa diperiksa.

Rivai mengerti apakah penyidiknya yang memang tidak serius ataukah kubu Roy Suryo Cs lah yang tidak serius dalam perkara tersebut. "Pada intinya begini, pemeriksaan tersangka kan sudah dilakukan di bulan November, sudah 2 bulan. Sejak itu kita mendengar tersangka akan mengajukan saksi dan ahli, sampai 2 bulan tidak kunjung juga, persoalannya dimana," tuturnya.

Meski begitu, sebagai korban, pihaknya memiliki hak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban untuk mendesak agar kasus ijazah Jokowi itu bisa segera disidangkan. Bahkan, pihaknya sempat mempertanyakan persoalan itu ke polisi lantaran sudah 2 bulan kasus berjalan, tak kunjung ada kepastian hukum.

Lihat video: Jokowi Buka Suara soal Pertemuan dengan Eggi Sudjana

"Tapi kembali lagi, kami sebagai korban juga punya hak loh di UU Perlindungan Saksi dan Korban, hak untuk segera perkara ini disidangkan. Kami juga mendesak memang penyidik, ini sudah 2 bulan, tidak ada kejelasan. Bahkan kami menyayangkan kok saksi ahlinya malah dibawa-bawa ke gelar (perkara), padahal gelar itu tidak mengikat, harusnya dituangkan dalam BAP baru disitu mengikat secara pro justitia," katanya.

Maka itu, pihaknya mempersilakan jika kubu Roy Suryo Cs mengkritik ataupun mengajukan keberatan perihal pelimpahan berkas kasus tersebut. Namun, pihaknya ingin agar ada kepastian hukum atas kasus dugaan ijazah Jokowi itu.

"Jadi soal itu yang silahkan saja kalau memang ada keberatan, tapi disisi lain kami ingin ini ada kepastian, jangan menjadi alasan untuk menunda-nunda," katanya.

JAKARTA - Pakar telematika, Roy Suryo menegaskan dirinya tak ingin mengikuti langkah Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis yang menemui Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dalam kasus tudingan ijazah palsu.

"Nggak, nggak, nggak (akan bertemu Jokowi)," kata Roy Suryo di Polda Metro Jaya, Kamis (15/1/2026).

Roy Suryo juga mengaku sudah berkomunikasi dengan Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis. Menurutnya, dalam pertemuan itu tidak ada permintaan maaf.

"Orang yang bersangkutan sudah menyatakan nggak ada minta maaf minta maaf itu. Nah jadi makannya kita tunggu saja, nggak ada minta maaf-minta maaf. Ini (foto pertemuan) palsu ya, nggak ada," ujar dia.

"Jadi statement dari ES Eggie Sudjana kemudian Damai Hari Lubis itu akan membuat orang-orang itu bertanya-tanya, dan sekaligus orang-orang itu akan membuat satu pemikiran di kepala pemikirannya budrek mereka, budrek itu pusing," sambungnya.

Sebelumnya, Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) buka suara mengenai pertemuannya dengan dua tersangka kasus dugaan fitnah ijazah palsu, Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Jokowi berharap pertemuan yang berlangsung Kamis, 8 Januari 2026, dapat menjadi jalan menuju restorative justice.

Lihat video: Jokowi Buka Suara soal Pertemuan dengan Eggi Sudjana



"Telah hadir bersilaturahmi Bapak Prof Eggy Sudjana dan Bapak Damai Hari Lubis SH ke rumah saya. Benar beliau-beliau hadir didampingi pengacara Ibu Elida Netty, dan itu adalah kehadiran untuk silaturahmi," kata Jokowi di kediamannya di Gang Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu, 14 Januari 2026.

Mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku sangat menghargai dan sangat menghormati silaturahmi yang dilakukan keduanya. Dari pertemuan silaturahmi itu, Jokowi berharap dapat menjadi pertimbangan bagi Polda Metro Jaya dan penyidik untuk kemungkinan restorative justice. "Karena itu adalah kewenangan dari penyidik Polda Metro Jaya," ujarnya.

Ditanya apakah keduanya menyampaikan permintaan maaf terkait tudingan ijazah palsu, ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini menilai hal itu tidak perlu diperdebatkan.

"Menurut saya, ada atau tidak (permintaan maaf), tidak perlu diperdebatkan. Karena menurut saya, niat baik silaturahmi itu harus saya hormati dan hargai," ucapnya.