PEMERINTAH menargetkan pembangunan 33 Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) selesai pada 2027. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sebagian sumber pendanaan proyek ini akan memanfaatkan dana dari patriot bonds yang diterbitkan oleh Danantara.“Diharapkan dalam dua-tiga tahun ke depan bisa direalisasikan,” kata Airlangga dalam acara CEO Insight di Plataran Senayan, Jakarta, Selasa, 4 November 2025.Airlangga menjelaskan, pembangunan 33 PLTSa merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Proyek ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong pariwisata dengan menjadikan kota-kota di Indonesia bersih dari sampah. PLTSa merupakan salah satu implementasi patriot bonds. Jadi, kata Airlangga, dananya sudah ada, proyek sudah ada, dan juga offtake price-nya sudah disepakati PLN.Airlangga menambahkan, proyek PLTSa juga termasuk dalam agenda ASEAN Zero Emissions Community. Ia mengatakan, salah satu proyek yang sudah berjalan adalah PLTSa di Legok Nangka, Jawa Barat, dengan nilai investasi sekitar Rp 4 triliun. Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan instrumen investasi patriot bonds milik Danantara siap diterbitkan. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Djajadi mengatakan proses penerbitan sudah hampir rampung.Ia menambahkan, pihaknya tengah mendalami proposal patriot bonds agar sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. “Kami melakukan diskusi dengan pihak Danantara, dan nanti tentu proses yang dilakukan adalah secara prudent dan secara governance yang baik,” kata Mahendra saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat, 17 Oktober 2025.Setelah proses tersebut selesai, OJK akan memfasilitasi penerbitan surat utang perdana Danantara Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah menerima laporan dari CEO Danantara, Rosan Roeslani, terkait realisasi pemesanan Patriot Bonds yang telah menembus Rp 50 triliun. Dana ini akan dialokasikan untuk proyek energi baru terbarukan, termasuk konversi sampah menjadi energi.Sementara itu, PT Danantara Investment Management telah mengumumkan 24 perusahaan yang lolos seleksi sebagai Badan Usaha Pengembang dan Pengelola Pengolah Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Menjadi Energi Listrik (BUPP PSEL). Perusahaan yang lolos seleksi dapat bekerja sama dengan BUMN, BUMD, maupun swasta lokal untuk mengikuti tender proyek PSEL di tujuh wilayah aglomerasi yang akan digelar pada 6 November 2025. Menurut Managing Director Investment Danantara, Stefanus Ade Hadiwidjaja, perusahaan-perusahaan tersebut dipilih dari 200 peminat dan sebagian besar berasal dari Cina dan Jepang karena dianggap berpengalaman dalam proyek waste to energy.Proyek PLTSa ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Regulasi tersebut diterbitkan untuk mengatasi timbunan sampah nasional yang mencapai lebih dari 56 juta ton per tahun, dengan tingkat pengelolaan baru sekitar 39 persen.Tujuh wilayah aglomerasi yang akan menjadi lokasi pembangunan PSEL antara lain Yogyakarta Raya, Denpasar Raya, Bogor Raya, Bekasi Raya, Tangerang Raya, Medan Raya, dan Semarang Raya. Pemerintah menargetkan proyek pengolahan sampah menjadi energi ini dapat membantu mencapai kota bebas sampah sekaligus mendukung transisi menuju energi hijau pada 2029.

CHIEF Investment Officer (CIO) BPI Danantara Indonesia Pandu Sjahrir mengatakan pembangunan proyek waste to energy bisa menggunakan pendanaan dari Patriot Bonds. Meski demikian, belum ada persentase yang ditentukan untuk memanfaatkan instrumen investasi tersebut.

“Nanti kami akan diskusikan, tapi tentunya Patriot Bonds bisa dipakai,” katanya saat ditemui di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, pada Senin, 3 November 2025.

Obligasi Patriot Bonds ini diterbitkan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk membantu mendanai berbagai proyek strategis nasional. Salah satu peruntukannya adalah proyek waste to energy untuk mencapai target nol emisi pada 2060.

Selain Patriot Bonds, kata Pandu, proyek ini juga diminati oleh berbagai bank lokal seperti Himpunan Bank Negara (Himbara) dan asing untuk mendanai. Nantinya Danantara akan mencari opsi terbaik dan yang paling kompetitif.

“Biasanya pendanaan proyek itu lumrahnya 70 persen utang, 30 persen modal sendiri,” tuturnya.

Sebelumnya, Chief Executive Officer Danantara Rosan Roeslani mengatakan Patriot Bonds sudah terjual hingga Rp 50 triliun. Jumlah itu sudah sesuai untuk proyek waste to energy dengan membangun fasilitas Pengolah Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan menjadi Energi Listrik (PSEL), yang mengolah 1.000 ton sampah per hari dan memasok listrik hingga 15 megawatt.

Proyek tersebut juga dianggap akan menguntungkan pemerintah daerah karena tidak ada lagi kewajiban tipping fee untuk pengelolaan sampah. “Ini meringankan anggaran daerah sekaligus memperkuat keberlanjutan proyek,” kata Rosan.

Sebagaimana diketahui, pembangunan PSEL membutuhkan dana Rp 2,5 triliun hingga 3 triliun. Tahap pertama pembangunan fasilitas itu menyasar di tujuh wilayah aglomerasi. Proyek ini akan memasuki tahap tender serentak pada tanggal 6 November 2025.

Alif Ilham Fajriadi berkontribusi dalam tulisan ini

PT HANJAYA Mandala Sampoerna Tbk mengumumkan telah membeli surat utang jangka panjang dari PT Danantara Investment Management Seri A dan B senilai Rp 500 miliar. Pembelian ini termasuk program Surat Utang Jangka Panjang yang Ditawarkan Tanpa Melalui Penawaran Umum secara Bertahap Danantara 2025 Tahap I.

Sekretaris Perusahaan HM Sampoerna Andy Revianto mengatakan investasi pada surat utang ini sebesar 1,76 persen dari ekuitas perseroan pada 2024. Surat utang ini keduanya memiliki bunga 2 persen dengan periode jatuh tempo pada 22 Oktober 2030 untuk Seri A dan 21 Oktober untuk Seri B. “Dengan demikian investasi ini bukan merupakan transaksi material,” katanya dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Kamis, 23 Oktober 2025.

Andy mengatakan investasi ini tidak berdampak material terhadap kondisi keuangan maupun kelangsungan usaha. Dengan demikian, pembelian surat utang Danantara ini untuk mendukung program pemerintah. “Partisipasi ini mencerminkan komitmen perseroan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan program pemerintah dalam pengelolaan lingkungan,” kata dia.

Sebelumnya, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara akan menerbitkan Patriot Bonds senilai Rp 50 triliun, obligasi baru yang menargetkan investor domestik untuk mendukung proyek strategis nasional, termasuk pengelolaan sampah skala besar. Penerbitan obligasi ini akan dikelola oleh Mandiri Sekuritas dan ditawarkan dalam dua seri, masing-masing senilai Rp 25 triliun, dengan tenor lima dan sepuluh tahun.

Chief Investment Officer Danantara Indonesia Pandu Sjahrir menyatakan penerbitan Patriot Bonds sesuai dengan mandat perusahaan sebagai pengelola investasi negara, yang dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan tata kelola yang baik.

“Melalui skema ini, negara dapat memperoleh sumber pendanaan yang berkelanjutan, sementara pelaku usaha mendapat akses ke instrumen investasi yang aman sekaligus memberikan nilai tambah bagi perekonomian,” kata Pandu pada Rabu, 27 Agustus 2025.

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) memastikan instrumen investasi Patriot Bonds milik Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) siap terbit.“(Sudah) siap, saya juga enggak tahu secara detailnya, tapi udah siap,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi saat ditemui seusai menghadiri Opening Ceremony dan Seminar Utama Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2025 di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat, 17 Oktober 2025.Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK Mahendra Siregar mengatakan OJK tengah mendalami proposal Patriot Bonds yang diajukan oleh Danantara Indonesia.Ia mengatakan tengah melakukan diskusi dengan Danantara Indonesia, supaya proses yang dilakukan berjalan secara prudent dan memenuhi aspek Good Corporate Governance (GCG).“Kami melakukan diskusi dengan pihak Danantara, dan nanti tentu proses yang dilakukan adalah secara prudent dan secara governance yang baik. Sehingga, seluruh persyaratan-persyaratan terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Mahendra.Setelah proses pendalaman, ia mengatakan OJK pada gilirannya dapat memfasilitasi penerbitan instrumen surat utang perdana Danantara Indonesia tersebut dengan sebaik-baiknya. “Sehingga, kami pada gilirannya bisa memfasilitasi penerbitan dari Patriot Bonds itu dengan sebaik-baiknya,” ujar Mahendra.Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menerima laporan dari CEO Danantara Rosan Roeslani mengenai realisasi pemesanan Patriot Bonds yang telah menembus angka di atas Rp 50 triliun.Sebelumnya, Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani memastikan pendaftaran izin registrasi Patriot Bonds ke OJK akan selesai pada Oktober 2025. Obligasi yang diharapkan menghimpun dana senilai Rp 50 triliun tersebut, akan digunakan untuk proyek energi baru dan terbarukan (EBT), serta konversi sampah menjadi energi (Waste to Energy).Penerbitan instrumen investasi Patriot Bonds menggunakan skema Private Placement yang seyogyanya melalui persetujuan dan mematuhi peraturan OJK.

CHIEF Executive Officer Danantara Indonesia Rosan Roeslani membeberkan 10 wilayah yang menjadi lokasi pengembangan proyek waste to energy. Ini sejenis proyek Danantara untuk mengolah 1.000 ton sampah per hari menjadi listrik ke 20 ribu rumah tangga se-Indonesia.“Hasil assesment dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Dalam Negeri, saat ini ada 10 daerah yang sudah siap. Dalam arti kata, siap dari sampahnya, kebutuhan sampahnya, karena minimum harus ada 1.000 ton per hari,” ucap Rosan saat ditemui di JS Luwansa Jakarta pada Kamis, 16 Oktober 2025.Rosan menyebut Danantara Indonesia menargetkan semua provinsi mendapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari proyek ini. Hanya saja, kata dia, baru 10 wilayah yang mampu untuk terlibat sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka dalam konteks pengolahan sampah menjadi energi.

Berikut Daftarnya:

1. Tangerang2. Bekasi3. Jakarta4. Bandung5. Yogyakarta6. Semarang7. Surabaya8. Medan9. Bali10. MakassarAdapun pendanaan untuk proyek tersebut berasal dari penjualan surat utang atau obligasi Patriot Bonds yang dibeli para konglomerat dengan senilai Rp 50 triliun. Namun ketika ditanyai siapa saja perusahaan yang terlibat dalam proyek ini, Rosan tidak membeberkan secara detail nama mereka.“Bisa saya bilang yang besar-besar sih pada ikut semua ya. Baik dari Jepang, Cina, Belanda, Jerman, Singapura. Rata-rata mereka pemain besar. Kita terbuka saja untuk prosesnya. Target memang kita sampaikan dalam waktu dua tahun pembangunan harus selesai,” kata Rosan.Adapun program waste to energy ini bakal diluncurkan pada November 2025. Sedangkan proses tender dimulai pada akhir bulan ini. Mengutip siaran pers Danantara, setiap fasilitas pengolahan sampah itu berkapasitas 1.000 ton per hari dan mampu menghasilkan 15 megawatt listrik, daya tersebut cukup untuk memasok 20 ribu rumah tangga.Pembangkit listrik tenaga sampah ini sejalan dengan program energi baru terbarukan yang tengah digalakkan pemerintah. Rosan menekankan bahwa langkah ini sejalan dengan makin masifnya pemanfaatan sumber energi baru terbarukan.Menurut dia, proyek waste to energy ini bakal membawa kabar baik bagi pemerintah daerah karena tidak ada lagi kewajiban tipping fee untuk pengelolaan sampah. “Karena mekanisme ini sepenuhnya ditanggung oleh Perusahaan Listrik Negara dengan subsidi dari pemerintah pusat. Ini meringankan anggaran daerah sekaligus memperkuat keberlanjutan proyek,” ujar Rosan.