Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku usaha menilai pemberian insentif dari pemerintah dapat mendongkrak ekspor komoditas kelapa dan turunannya, mempercepat hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai tren permintaan global saat ini semakin berpihak pada produk olahan berbasis kelapa, bukan bahan mentah, sehingga kebijakan yang menghambat ekspor dikhawatirkan justru merugikan pelaku usaha dan petani.
Wakil Ketua Umum Koordinator Kadin Indonesia Erwin Aksa menilai, kebijakan pungutan ekspor kelapa bulat harus didasarkan pada data produksi dan kebutuhan industri dalam negeri yang benar-benar akurat.
Menurutnya, tanpa perhitungan matang, kebijakan tersebut dapat menekan pendapatan petani dan menghambat kegiatan UMKM yang selama ini bergantung pada pasar ekspor.
“Jadi fokusnya sebaiknya bukan menahan ekspor, tetapi memberi insentif bagi pelaku usaha yang sudah masuk ke produk hilir bernilai tambah,” kata Erwin kepada Bisnis, Rabu (26/11/2025).
Dia menyebut, insentif itu diperlukan agar industri di dalam negeri tumbuh dan petani tetap diuntungkan.
Apalagi, Erwin menuturkan permintaan dunia terhadap kelapa Indonesia saat ini berada dalam posisi yang sangat kuat, yang didorong oleh meningkatnya kesadaran konsumen global terhadap produk natural, plant-based, halal, dan berkelanjutan.
Menurutnya, perubahan tren tersebut membuat produk turunan kelapa menjadi lebih diminati pasar internasional.
“Permintaan global terhadap kelapa Indonesia saat ini cukup kuat, dan yang tumbuh paling cepat justru bukan kelapa bulat, tetapi produk turunannya,” ujarnya.
Dia menilai, meski Indonesia merupakan salah satu produsen kelapa terbesar dunia, namun struktur ekspor nasional masih didominasi oleh komoditas mentah dengan nilai tambah rendah.
“Itu sebabnya, ke depan kita perlu memperkuat hiliriasi, bukan hanya menggencarkan volume ekspor,” imbuhnya.
Untuk itu, Erwin menyebut hilirisasi menjadi langkah strategis yang perlu diprioritaskan pemerintah bersama pelaku usaha agar Indonesia dapat memaksimalkan peluang dari pasar global yang terus berkembang.
Adapun. Kadin mendorong agar pemerintah untuk melakukan pembangunan ekosistem hilirisasi yang terintegrasi.
Periciannya, berupa jaminan ketersediaan bahan baku bagi industri domestik dengan harga yang wajar, pemberian insentif bagi ekspor produk olahan, serta percepatan investasi sentra pengolahan dekat lokasi produksi kelapa.
Erwin menambahkan, penguatan hilirisasi tidak hanya meningkatkan kemampuan Indonesia dalam bersaing di pasar global, namun juga mendongkrak kesejahteraan petani.
“Kalau industrinya tumbuh, petani akan tetap mendapat akses pasar, nilai tambah meningkat, dan Indonesia tidak hanya menjadi eksportir bahan mentah, tapi eksportir brand dan produk jadi,” pungkasnya.