Bisnis.com, KUNINGAN - Pemerintah Kabupaten Kuningan bersama pemerintah pusat menyiapkan dua skema pembiayaan utama untuk pembangunan Jalan Lingkar Timur Selatan (JLTS) sepanjang 9,5 kilometer, yakni Instruksi Presiden soal Jalan Daerah (IJD) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Proyek ini dibagi menjadi dua tahap, masing-masing 5 kilometer dan 4,5 kilometer, dengan ketergantungan besar pada pendanaan nasional.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut ruas sepanjang 5 kilometer yang lahannya telah siap akan diajukan melalui skema IJD, sementara sisa 4,5 kilometer direncanakan menggunakan skema SBSN pada periode anggaran 2027–2029.

Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar menyatakan pembangunan JLTS merupakan kelanjutan dari Jalan Lingkar Timur Utara yang telah lebih dulu berfungsi sebagai penopang konektivitas wilayah. Ia menilai keberadaan JLTS penting untuk memperkuat akses ekonomi, pariwisata, dan investasi di daerahnya.

“Jalan Lingkar Timur Selatan ini merupakan tindak lanjut dari Jalan Lingkar Timur Utara. Dengan dukungan pemerintah pusat, kami yakin jalan ini akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, investasi, pariwisata, jasa, dan perdagangan di Kuningan,” kata Dian, Selasa (23/6/2026).

Namun, ia mengakui realisasi proyek sangat bergantung pada dukungan pembiayaan pusat. Pemerintah daerah saat ini hanya menyiapkan anggaran untuk tahap awal berupa pembebasan lahan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Kuningan Putu Bagiasna menyebut pemerintah daerah telah mengalokasikan Rp14 miliar untuk penyelesaian lahan yang tersisa. Anggaran tersebut menjadi prasyarat utama sebelum konstruksi jalan dapat dimulai.

“Hari ini dalam RKA kami telah dialokasikan anggaran sebesar Rp14 miliar untuk menyelesaikan sisa pembebasan lahan. Sedangkan kebutuhan tambahan akibat penyesuaian desain dan penanganan lereng akan kami usulkan dalam anggaran perubahan,” ujar Putu.

Di tingkat pusat, Komisi V DPR RI menyatakan dukungan terhadap pembangunan JLTS. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menilai infrastruktur tersebut penting untuk mengantisipasi pertumbuhan kawasan wisata Kuningan yang terus meningkat.

“Kami di Komisi V DPR RI mendukung penuh karena Kabupaten Kuningan bertumbuh menjadi kabupaten destinasi wisata favorit di Jawa Barat. Infrastruktur harus siap menampung pertumbuhan daerah agar tidak tertinggal,” kata Huda.

Meski demikian, skema pembiayaan yang digunakan menunjukkan kalau proyek ini belum sepenuhnya masuk dalam pembiayaan infrastruktur mandiri daerah. Ketergantungan pada IJD dan SBSN menempatkan JLTS dalam kompetisi prioritas dengan berbagai proyek jalan daerah lain di tingkat nasional.

Bisnis.com, KUNINGAN - Pemerintah Kabupaten Kuningan mulai membangun ekosistem bisnis berbasis pariwisata dengan melibatkan badan usaha milik daerah, sektor swasta, hingga pelaku UMKM lokal.

Hal tersebut dilakukan karena ada tekanan perlambatan ekonomi daerah dan semakin terbatasnya ruang fiskal pemerintah,

Bupati Dian Rachmat Yanuar mengatakan pembangunan pariwisata ke depan tidak cukup hanya mengandalkan destinasi alam, melainkan harus disertai penguatan rantai ekonomi yang mampu memberi dampak langsung bagi masyarakat sekitar.

Model yang mulai dibangun Pemkab Kuningan adalah menghubungkan sektor wisata dengan produk konsumsi lokal, jaringan distribusi, hingga pemberdayaan tenaga kerja dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

"Salah satu pengembangannya dilakukan melalui kerja sama antara PDAU dengan PT Toyamilindo selaku pemilik merek air minum dalam kemasan Mountoya." kata Dian, Senin (25/5/2026).

Dalam kerja sama itu, produk Mountoya akan diposisikan sebagai official drinking water sektor pariwisata Kabupaten Kuningan. PDAU juga akan membantu distribusi produk melalui jaringan pemasaran yang dimiliki perusahaan daerah tersebut.

Selain pemasaran, kerja sama mencakup peningkatan standar mutu produk melalui program pelatihan dan penguatan pengelolaan usaha.

Langkah tersebut menunjukkan upaya pemerintah daerah membangun pariwisata tidak hanya dari sisi kunjungan wisatawan, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi yang menghubungkan sektor wisata dengan produk turunan dan industri lokal.

Di sisi lain, pengembangan pariwisata juga diarahkan pada optimalisasi kawasan wisata milik daerah seperti Leuweung Monyet Cibeureum dan Balong Dalem.

Pengelolaan dua kawasan tersebut akan melibatkan PT Polaris Multiservis Paramita dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat sekitar.

Direktur PDAU Kabupaten Kuningan Adang Kurniawan mengatakan pengembangan wisata akan diarahkan untuk membuka lebih banyak ruang ekonomi bagi masyarakat lokal, terutama tenaga kerja dan pelaku UMKM.

"Prioritasnya tetap masyarakat sekitar. Mulai dari tenaga kerja lokal sampai ruang usaha untuk UMKM," ujar Adang.

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Kuningan Rinekawiati Soelaeman mengatakan dukungan investasi dan partisipasi swasta dibutuhkan untuk memperkuat kondisi usaha PDAU agar mampu berkembang lebih berkelanjutan.

Menurut dia, pengembangan usaha berbasis kolaborasi menjadi penting karena perusahaan daerah tidak lagi bisa hanya bergantung pada penyertaan modal pemerintah.

"Harapannya PDAU bisa menjadi salah satu lokomotif ekonomi daerah yang memberi ruang bagi UMKM, industri lokal, hingga sektor pertanian," kata Rinekawiati.