JAKARTA - Oditur Militer Letkol Chk Muhammad Iswadi menyebut tuntutan terhadap empat prajurit Bais TNI pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, berpotensi lebih tinggi apabila pihaknya dapat melihat langsung kondisi korban selama proses persidangan.

"Seandainya kami bisa melihat kondisi yang kami bela dalam hal ini saudara Andrie Yunus, kami bisa lebih dari tuntutan yang semula," ujar Iswadi usai menghadiri sidang pembacaan putusan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Menurut Iswadi, selama proses persidangan, oditur militer tidak pernah melihat secara langsung kondisi Andrie Yunus. Penilaian yang dilakukan hanya berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai pihak. Akibatnya, tuntutan yang diajukan terhadap para pelaku dinilai sebagian kalangan tidak memenuhi ekspektasi publik.

"Itu juga yang membuat salah satu tuntutan kami tidak sesuai dengan keinginan para masyarakat dan awak media," lanjut Iswadi.

Kendati demikian, Iswadi menilai majelis hakim telah memiliki pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa. Terlebih, dua dari empat prajurit yang terlibat dalam kasus tersebut dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Menurut Iswadi, pada prinsipnya penuntut umum menerima putusan yang sejalan dengan tuntutan yang telah diajukan. Namun, terhadap terdakwa yang dijatuhi hukuman lebih rendah dari tuntutan, pihaknya masih mempertimbangkan kemungkinan menempuh upaya hukum banding.

Lihat video: Empat Anggota TNI Penyiram Air Keras ke Andrie Yunus Dituntut 2,5 Tahun Penjara | Sindo Sore



Meski begitu, keputusan untuk mengajukan banding belum ditetapkan karena masih menunggu arahan dari pimpinan. "Sehingga kenapa kami ambil sikap pikir-pikir kami harus melaporkan kepada pimpinan kami terlebih dahulu untuk menentukan sikap kami (banding atau tidak)," tandas dia.

Sebagai informasi, Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan vonis 1,5 tahun hingga 3 tahun penjara terhadap empat prajurit Bais TNI yang menjadi terdakwa dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Putusan dibacakan dalam sidang pada Rabu (10/6/2026).

Keempat terdakwa yakni Serda Edi Sudarko (ES), Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono (BHW), Kapten Nandala Dwi Prasetya (NDP), dan Lettu Sami Lakka. Dalam amar putusan, Serda Edi Sudarko divonis 3 tahun penjara, Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono 2 tahun 6 bulan penjara, Kapten Nandala Dwi Prasetya 2 tahun penjara, dan Lettu Sami Lakka 1 tahun 6 bulan penjara.

Majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 467 ayat (2) juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal tersebut didakwakan secara lebih subsider oleh Oditur Militer.

JAKARTA - Pengadilan Militer Jakarta kembali menggelar sidang penyiraman aktivis KontraS Andrie Yunus oleh 4 oknum anggota Bais TNI hari ini dengan agenda pembacaan replik. Ada 12 poin tanggapan dari Oditur Militer atas nota pembelaan tim penasihat hukum 4 oknum TNI tersebut.

"Oditur Militer tetap berpegang teguh pada seluruh isi dan kesimpulan surat tuntutan yang telah dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa, 2 Juni 2026 serta memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagaimana yang telah dimohonkan dalam tuntutan tersebut," ujar Oditur Kapten Laut (H) Donny Agus P dalam persidangan pada Senin (8/6/2026).

Dalam repliknya, Oditur Militer menanggapi hal-hal yang dianggap penting, relevan, dan membutuhkan penegasan terhadap dalil-dalil pembelaan atau pledoi tim penasihat hukum para terdakwa. Ada sebanyak 12 poin tanggapan Oditur Militer atas pembelaan para terdakwa.

Pertama, Oditur Militer berpendapat tim penasihat hukum para terdakwa telah sependapat dengan Oditur Militer terkait keterangan para saksi dan keterangan terdakwa. Hal itu mengingat tim penasihat hukum para terdakwa tidak membantah atau menyangkal keterangan para saksi, ahli, dan para terdakwa yang telah diutarakan Oditur dalam tuntutan.

Kedua, Oditur Militer tidak sependapat dengan tim penasihat hukum para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tuntutan Oditur Militer tidak didasarkan pada fakta hukum dan alat bukti yang sah. Oditur menyatakan seluruh alat bukti telah dianalisis secara menyeluruh saling dikaitkan satu sama lain, dan telah memenuhi prinsip persesuaian alat bukti yang satu dengan yang lain sebagaimana dianut dalam sistem pembuktian menurut hukum acara pidana.

Ketiga, Oditur Militer tidak sependapat dengan tim penasihat hukum para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pembuktian Oditur Militer hanya bertumpu pada keterangan tidak langsung. Sebaliknya, Oditur Militer berpendapat penasihat hukum dalam pledoinya berupaya membangun argumentasi seolah pembuktian dalam perkara tersebut menjadi tidak sah hanya karena tidak seluruh saksi melihat secara langsung keseluruhan rangkaian peristiwa pidana yang terjadi.

Lihat video: Empat Anggota TNI Penyiram Air Keras ke Andrie Yunus Dituntut 2,5 Tahun Penjara



Keempat, Oditur militer tidak sependapat dengan tim penasihat hukum para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur setiap orang yang turut serta melakukan penganiayaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Oditur berpendapat pernyataan tim penasihat hukum para terdakwa bertentangan dengan fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan.

Kelima, Oditur Militer tidak sependapat dengan tim penasihat hukum para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan unsur dengan rencana terlebih dahulu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Pasalnya, di dalam persidangan telah terungkap adanya serangkaian tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya peristiwa komunikasi, pertemuan, pembahasan mengenai korban, pencarian keberadaan korban, pemantauan, pembagian peran, penyediaan sarana yang digunakan dalam pelaksanaan perbuatan, hingga pelaksanaan perbuatan itu sendiri.

Keenam, Oditur Militer tidak sependapat dengan tim penasihat hukum para terdakwa terkait dengan analisa yuridis pembelaan atau pledoi. Karena setelah mencermati secara saksama seluruh uraian pembelaan atau pledoi dari penasihat hukum para terdakwa, Oditur Militer berpendapat seluruh argumentasi yang diajukan tim penasihat hukum para terdakwa tersebut pada hakikatnya tidak mampu menggugurkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan.

Ketujuh, Oditur Militer tidak sependapat dengan tim penasihat hukum para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan unsur kesengajaan tidak terbukti karena para terdakwa tidak pernah menghendaki timbulnya akibat sebagaimana yang dialami korban. Oditur berpendapat dalil yang disampaikan oleh tim penasihat hukum para terdakwa tersebut tidak berdasar menurut hukum dan bertentangan secara nyata dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

“Karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah terungkap secara jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa bukanlah perbuatan spontan yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari kehendak yang telah dipikirkan, dibicarakan, disepakati, dan dipersiapkan, dan kemudian dilaksanakan secara sadar,” tegasnya.

Kedelapan, Oditur Militer tidak sependapat dengan tim penasihat hukum para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan akibat yang ditimbulkan bukan merupakan luka berat. Oditur Militer berpendapat tim penasihat hukum para terdakwa berupaya memperkecil akibat yang dialami korban dengan alasan korban masih memiliki peluang kesembuhan.

Oditur Militer berpendapat argumentasi tersebut merupakan penafsiran yang keliru dan tidak sejalan dengan fakta medis yang terungkap di persidangan. Karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dan tidak terbantahkan, bahwa korban mengalami trauma kimia asam yang sangat serius akibat cairan yang disiramkan oleh para terdakwa berdasarkan Visum et Repertum RSCM Cipto Mangunkusumo.

Kesembilan, tim penasihat hukum para terdakwa dalam pembelaannya hanya merupakan keluhan-keluhan curahan perasaan hati (curhat) dari saudara penasihat hukum belaka supaya mendapat belas kasihan dan simpati dari majelis hakim agar dapat mempengaruhi putusannya, bergeser dari tujuan hukum yang sebenarnya.

Namun, fakta-fakta hukum yang terungkap selama di persidangan telah menjawab serta membuktikan secara sah dan meyakinkan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan lebih subsider pasal 467 ayat 1 jo ayat 2 KUHP jo pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tak terbantahkan.

Kesepuluh, tim penasihat hukum para terdakwa berupaya membangun keraguan terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana dengan cara memisahkan setiap fakta secara parsial dan berdiri sendiri. Padahal hukum pembuktian pidana menghendaki penilaian secara menyeluruh terhadap rangkaian peristiwa yang saling berkaitan satu sama lain.

Kesebelas, apa yang diuraikan penasihat hukum terdakwa dalam pledoinya terutama dalam kaitannya dengan permohonan dari penasihat hukum terdakwa, merupakan hal biasa. Menurut Oditur, jika ditinjau dari segi kepentingan penasihat hukum yang harus melakukan pembelaan sedemikian rupa kepada diri terdakwa.

Namun, pembelaan tersebut harus didukung dan ditopang dengan argumen serta dalil-dalil yang bisa diterima oleh logika hukum. Sedangkan menurut Oditur, apa yang telah disampaikan oleh tim penasihat hukum para terdakwa tersebut tidak mendasar, sehingga patut ditolak serta tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Keduabelas, pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam proses peradilan pidana sangatlah menentukan apakah para terdakwa terbukti bersalah atau tidak dalam persidangan. Oditur Militer berpendapat tuntutan yang telah disampaikan Oditur Militer di depan persidangan sudah sesuai dan setimpal dengan apa yang telah dilakukan oleh diri para terdakwa.

“Dalam kesimpulannya, Oditur Militer berpendapat bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didukung keterangan para saksi, keterangan para ahli, alat bukti surat, barang bukti serta keterangan para terdakwa sendiri, tetap berdiri kokoh dan tidak berhasil dibantah maupun digugurkan oleh pledoi tim penasihat hukum dan atau para terdakwa,” katanya.

JAKARTA - Oditur Militer II-07 Jakarta menuntut empat terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, dengan pidana 2,5 tahun penjara di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (3/6/2026). Sebelum membacakan tuntutan, oditur memaparkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa.

Empat terdakwa dalam perkara ini yakni Edi Sudarko (Serda ES), Budhi Hariyanto Widhi Cahyono (Lettu BHW), Nandala Dwi Prasetya (Kapten NDP), dan Sami Lakka (Lettu SL).

Oditur Militer Letkol (Chk) Muhammad Iswandi menjelaskan, terdapat sejumlah hal yang memberatkan para terdakwa. Menurutnya, perbuatan mereka bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjung prajurit TNI, mencoreng institusi, serta mengakibatkan korban mengalami luka berat.

"Hal-hal yang memberatkan. Pertama, perbuatan para terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI. Kedua, perbuatan para terdakwa merusak nama baik TNI. Ketiga, perbuatan para terdakwa mengakibatkan luka berat bagi korban," jelas Iswandi dalam persidangan, Rabu (3/6/2026).

Sementara itu, Iswandi menyebut terdapat sejumlah hal yang meringankan. Di antaranya, para terdakwa belum pernah dihukum, bersikap jujur selama persidangan, serta menyesali perbuatannya.

Lihat video: Lanjutan Sidang Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Tersangka Sebut Andrie Arogan



"Hal-hal yang meringankan. Para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Kedua, para terdakwa jujur dan berterus terang dalam persidangan. Dan ketiga, para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi," imbuh Oditur.

Sebelumnya, empat prajurit Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis (Denma BAIS TNI) dituntut 2 tahun 6 bulan penjara dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.

Oditur Militer menilai keempat terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 469 ayat (1) subsider Pasal 468 ayat (1) lebih subsider Pasal 467 ayat (1) juncto ayat (2) juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal tersebut mengatur penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu hingga menyebabkan orang lain terluka.

"Kami mohon Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa 2 tahun dan 6 bulan penjara dikurangi seluruhnya dengan tahanan sementara yang telah terdakwa jalani," ujar Oditur Militer.

JAKARTA - Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) berharap putusan gugatan praperadilan terhadap perkara Andrie Yunus bisa membuahkan keadilan. Dengan begitu, kata TAUD, perkara Andrie Yunus bisa dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar disidang di peradilan umum, bukan Oditur Militer.

"Jadi kami berharap tanggal 2 Juni akan ada keadilan dan permohonan kami dikabulkan. Apa output-nya? Output-nya adalah kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus ini tetap dilanjutkan di proses peradilan umum dan tetap dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum, bukan ke Oditur Militer, dan tetap disidang di peradilan umum," ujar perwakilan TAUD Alghiffari Aqsa usai sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan, Selasa (26/5/2026).

Alghiffari mengungkapkan, pihaknya tak peduli dengan proses persidangan para terdakwa penyiram air keras Andrie yang bergulir di Oditur Militer. Ia hanya fokus agar gugatan praperadilan ini bisa diterima dan penanganan perkara di peradilan umum.

"Terlebih sebagaimana yang kami sudah hadirkan di praperadilan ini, kami bisa membuktikan bahwa tidak hanya empat orang yang terlibat dalam penyiraman air keras terhadap Andrie. Tapi setidaknya, minimal, ada 16 orang yang di mana di dalamnya juga diduga ada beberapa orang sipil yang terlibat," ucap Alghiffari.

"Jadi kasus ini masih panjang, kasus ini masih bisa diselesaikan, bahkan kita belum berbicara terkait siapa yang menggalang dana, siapa yang mendanai dalam kasus ini. Jadi kami berharap praperadilan ini bisa menemukan titik terang dan juga menemukan kemenangan dan kasusnya tetap dilanjutkan," pungkasnya.

JAKARTA - Marselinus Edwin selaku kuasa hukum keluarga Kepala Cabang Bank Mohamad Ilham Pradipta (MIP) menyesali tuntutan oditurat Militer II-07 Jakarta yang tak menggunakan pasal pembunuhan berencana dalam menjerat para terdakwa. Hal itu dia sampaikan usai mengikuti persidangan pembacaan tuntutan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Senin (18/5/2026).

Para terdakwa hanya dituntut dengan pasal pembunuhan. Padahal, keluarga korban mengharapkan terdakwa bisa dijatuhi hukuman maksimal dengan penerapan pasal pembunuhan berencana.

“Penerapan hukum maksimalnya yang kami harapkan dengan pasal-pasal terkait pembunuhan berencana,” ujar Marselinus.

Jika oditur menjerat dengan pasal pembunuhan berencana, maka para terdakwa bisa terancam hukuman penjara paling lama 20 tahun. Sementara, penerapan pasal pembunuhan, pidana penjaranya maksimal 15 tahun.

“Karena itu tidak diterapkan dan itu tidak dilakukan, maka sebagaimana fakta persidangan tadi yang sudah kita jalani bersama, terdakwa satu hanya dikenakan 12 tahun, untuk terdakwa dua 10 tahun, dan terdakwa tiga hanya 4 tahun,” katanya.

Oditurat Militer II-07 Jakarta menuntut para terdakwa dengan pidana penjara berbeda-beda. Terdakwa 1 Serka Mochamad Nasir (Serka MN) dituntut 12 tahun penjara dengan pidana tambahan dipecat sebagai anggota TNI Angkatan Darat (AD).

Terdakwa 2 Kopda Feri Herianto (Kopda FH) juga dituntut pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AD dan penjara 10 tahun. Sementara, Terdakwa 3 Serka Frengky Yaru (Serka FY) dituntut 4 tahun penjara tanpa pidana tambahan.

Oditur meyakini terdakwa 1 melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama. Atas perbuatannya oditur menuntut terdakwa 1 dengan Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 458 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 2023 jo Pasal 20 huruf a UU RI Nomor 1 Tahun 2023.

Selain itu, terdakwa 1 juga diyakini melakukan tindak pidana menyembunyikan mayat dengan maksud menutupi kematian MIP yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri. Perbuatan ini dijerat Pasal 181 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 270 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 jo Pasal 20 huruf a UU RI Nomor 1 Tahun 2023.

Sementara, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3, oditur menyakini perbuatannya telah merampas kemerdekaan seseorang, jika mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama. Kedua terdakwa dijerat Pasal 333 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 451 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 jo Pasal 20 huruf a UU RI Nomor 1 Tahun 2023.

JAKARTA - Kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang (Kacab) Bank, Mohamad Ilham Pradipta akan memasuki pembacaan surat tuntutan. Oditur Militer II-07 Jakarta selaku penuntut umum diagendakan membacakan surat tuntutan pada Senin (18/5/2026) besok.

"Agenda sidang besok (Senin, 18 Mei 2026), pembacaan surat tuntutan dari Oditur Militer," ujar Juru bicara Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Mayor Endah Wulandari saat dikonfirmasi, Minggu (17/5/2026).

Endah menyampaikan agenda persidangan yang biasanya mulai sejak pagi hari akan sedikit diundur. Hakim baru akan membuka persidangan usai pukul 12.00 WIB waktu Ishoma.

"Sidang direncanakan mulai setelah Ishoma," lanjut dia.

Dalam persidangan kali ini, sedikitnya 17 saksi telah dimintai kesaksian dalam persidangan. Salah satu yang terungkap adalah adanya dana success fee Rp5miliar apabila korban berhasil membobol rekening dorman (terbengkalai).

Hal itu diungkap saksi Antonius Aditia Majarjuna dalam persidangan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Senin (27/4/2026). Antonius juga merupakan terdakwa dalam kasus ini, namun diadili di Pengadilan Negeri.

Adapun success fee Rp5 miliar itu dijanjikan oleh pengusaha bimbingan belajar, Dwi Hartono yang juga merupakan aktor intelektual dalam perkara ini.

Adapun tiga terdakwa dari klaster TNI di antaranya Serka Mochamad Nasir (MH-Terdakwa 1) Kopda Feri Herianto (FH-Terdakwa 2) dan Serka Frengky Yaru (FY-Terdakwa 3).

Oditur Militer menyusun dakwaan berlapis untuk tiga terdakwa ini. Dalam dakwaan utama, terdakwa didakwa melakukan pembunuhan berencana.

Jika dakwaan tersebut tidak terbukti, jaksa menyiapkan dakwaan subsider berupa pembunuhan biasa, hingga dakwaan lebih ringan yakni penganiayaan yang menyebabkan kematian.

Penuntut umum juga menyertakan dakwaan alternatif lain berupa perampasan kemerdekaan yang berujung pada kematian korban. Khusus terdakwa Nasir, jaksa juga menyertakan dakwaan mengenai perbuatan tentang menyembunyikan menghilangkan, membawa lari dengan maksud menyembunyikan kematian.

JAKARTA - Aktivis KontraS Andrie Yunus yang menjadi korban penyiraman air keras empat anggota TNI menolak untuk dibesuk Oditur Militer II-07 Jakarta saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Selasa (12/5/2026). Andrie disebut menolak dibesuk siapa pun yang berasal dari institusi TNI.

"Kami sudah berkomunikasi dengan Andrie Yunus dan Andrie Yunus konsisten sampai dengan saat ini menolak segala proses dalam peradilan militer dan menolak dibesuk oleh siapa pun yang berasal dari institusi TNI," ujar Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) Airlangga Julio kepada wartawan, Selasa (12/5/2026).

Dalam upaya penjengukan hari ini, empat perwira menengah dari Oditur Militer II-07 Jakarta sempat datang ke RSCM menggunakan pakaian dinas lapangan (PDL). Meski demikian, mereka hanya bertahan di area lobi tanpa memasuki ruang tempat Andrie menjalani perawatan.

Terpisah, perwakilan Oditur Militer Letkol Chk Muhammad Iswandi menjelaskan kedatangan untuk membesuk Andrie tak terlepas dari rasa kemanusian. Oditurat Militer, kata dia, hendak menunjukan rasa empati atas Andrie yang harus menjadi korban penyiraman air keras.

"Dari sisi kemanusiaan kami sebagai manusia biasa ingin menyampaikan rasa empati dan simpati juga kepada saudara Andre Yunus terkait perbuatan para terdakwa," tutur Iswandi.

Iswandi mengaku hingga saat ini Andrie Yunus belum bisa dijenguk lantaran dalam proses pemulihan pascaoperasi. Ia menyebut Andrie Yunus memang tidak bisa dikunjungi terlepas dari penolakan Andrie.

"Namun para rekan media tahu bahwa saudara Andrie Yunus baru selesai melaksanakan operasi dan hari ini pasca operasi masih dalam proses penyembuhan. Sehingga memang betul tidak bisa dikunjungi karena akan sangat berbahaya apabila saudara Andrie Yunus mendapat kunjungan," lanjut Iswandi.

Iswandi menyebut bahu kanan Andrie bahkan harus dalam posisi statis tanpa boleh bergerak. Oleh karenanya, ia memahami bahwa Andrie tak bisa dijenguk.

"Dan di sebelah kanan bahu sebelah kanan itu tidak boleh bergerak, tadi informasi dari manajemen rumah sakit ini harus posisi statis. Kalau bergerak sedikit nanti operasinya akan gagal. Jadi kami, kami memahami situasi dari saudara Andre Yunus," pungkasnya.

JAKARTA - Oditur militer menampilkan barang bukti dalam kasus dugaan penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus di persidangan pada Rabu (6/5/2026). Selain tumbler tempat terdakwa menyimpan air kerasnya, pakaian hingga foto terdakwa terkena cipratan air keras pun ditampilkan.

Awalnya, Oditur menampilkan 2 foto wajah terdakwa I Sersan Dua Edi Sudarko yang terkena cipratan air keras saat menyiram Andrie Yunus. Foto pertama menampilkan Edi mengenakan baju berwarna merah dan foto kedua mengenakan baju berwarna kuning.

Oditur lalu menampilkan barang bukti dalam perkara tersebut, yakni tumbler yang digunakan terdakwa menyimpan cairan campuran pembersih karat dan aki mobil yang disiramkan ke Andrie Yunus yang sudah tidak ada penutupnya itu. Hakim sempat menanyakan alasan terdakwa menggunakan tumbler saat menyiram Andrie.



"Kenapa pilih tumbler? Kenapa nggak pakai botol mineral?" tanya hakim.

"Yang ada hanya itu. Tidak ada botol (air mineral di messnya)," jawab Edi.

Oditur kembali menampilkan barang bukti lainnya, seperti sepatu, kaus dalam, kacamata, celana, hingga kemeja yang dikenakan Andrie Yunus saat kejadian. Pakaian Andrie Yunus tampak sudah tidak berbentuk dan robek serta bingkai kacamatanya juga rusak.

"Lensanya rusak nggak?" tanya hakim.

"Lensa tidak, frame saja," jawab oditur.

Oditur juga memperlihatkan helm yang digunakan Andrie Yunus saat kejadian, flashdisk berisi rekaman CCTV saat penyiraman, dan cairan aki serta botol berisi pembersih karat yang digunakan terdakwa. Lalu, dua motor yang digunakan terdakwa saat menyiram Andrie Yunus.

Hakim sempat meminta Oditur agar rekaman CCTV penyiraman Andrie Yunus diputar saat Andrie hadir di persidangan. Adapun dalam kasus tersebut, ada 4 orang terdakwa yang menjalani persidangan di Pengadilan Militer Jakarta.

Mereka adalah terdakwa I Sersan Dua Edi Sudarko, terdakwa II Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi, terdakwa III Kapten Nandala Dwi Prasetyo, dan terdakwa IV Letnan Satu Sami Lakka.

JAKARTA - Pengadilan Militer II-08 Jakarta kembali menggelar sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus pada hari ini. Dalam persidangan, hakim kembali memerintahkan oditur militer untuk menghadirkan Andrie Yunus.

Sidang lanjutan beragendakan pemeriksaan saksi itu digelar dengan menghadirkan 4 terdakwa, yakni Terdakwa I Sersan Dua Edi Sudarko, Terdakwa II Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi, Terdakwa III Kapten Nandala Dwi Prasetyo, dan Terdakwa IV Letnan Satu Sami Lakka. Saat sidang baru dibuka, hakim menanyakan pada oditur tentang kehadiran Andrie Yunus.

Oditur menyebutkan, sudah mengirimkan surat ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait hal tersebut. Namun, Andrie belum bisa dihadirkan sebagai saksi di persidangan hari ini karena harus menjalani perawatan dan dijadwalkan harus menjalani operasi pencangkokan kulit.

"Nah sebelum itu saya bertanya untuk perkembangan untuk pemanggilan Saudara Andrie?" tanya Ketua Majelis Hakim Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto dalam persidangan, Rabu (6/5/2026).

"Siap. Mohon izin Yang Mulia, kami sudah melayangkan surat permohonan untuk menjadi saksi tambahan pada hari ini kepada LPSK, yaitu pada tanggal 30 April surat itu kami kirimkan kepada LPSK. Kemudian pada tanggal 4 Mei, LPSK menjawab surat kami, Saudara Andrie Yunus belum bisa hadir sebagai saksi di persidangan ini, sebagai saksi tambahan di persidangan ini, karena masih akan menjalankan tindakan medis yang direncanakan dokter untuk merawat sesuai keperluannya," jawab oditur.

"Hari ini tindakan medis. Masih ada operasi atau perawatan?" tanya hakim.

"Informasi dari LPSK, operasi pencangkokan kulit," jawab oditur.

Oditur menambahkan, akan terus mengupayakan agar Andrie bisa memberikan keterangan di persidangan, baik hadir secara langsung maupun secara daring pasca diperintahkan hakim menghadirkan Andrie pada sidang berikutnya, Rabu 14 Mei 2026.

Hakim menegaskan, jika Andrie tak bisa hadir secara fisik, majelis yang akan datang ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan di tempat. "Misal tidak bisa hadir juga pakai Vicon, nanti kita yang ke sana. Kita melaksanakan pemeriksaan di tempat," kata hakim.

"Siap," jawab oditur.

JAKARTA - Eks Oditur Militer Mayor TNI Chk (Purn) Marwan Iswandi menyoroti pentingnya keterangan aktivis KontraS Andrie Yunus sebagai saksi korban atas perkara penyiraman air keras. Hal ini ia sampaikan usai mengikuti jalannya sidang perdana perkara penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Menurutnya, keterangan saksi korban sangat dibutuhkan untuk mengungkap secara terang benderang peristiwa yang terjadi. "Saya melihat sudah cukup bagus. Kan ini saksi korban kan, saksi korban memang harus hadir untuk lebih tahu kejadian perkara penyebabnya," kata Marwan kepada wartawan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Sebagai mantan oditur, ia menilai majelis hakim memiliki kewenangan untuk memanggil saksi korban secara paksa. Bila oditur militer tak kunjung menghadirkan Andrie Yunus di persidangan. "Ya, makanya ini kan dari pihak (odituriter) perintah dari Hakim mengatakan harus dipanggil kan. Bahkan, Hakim akan memanggil secara paksa, dia wajib hadir, saksi wajib hadir biar terbuka lebih terang benderang dalam perkara ini," ujarnya.



Marwan meyakini persidangan proses persidangan di pengadilan militer akan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan terbuka untuk umum. Ia pun meminta publik tak merasa khawatir terkait transparansi dalam penanganan perkara tersebut.

"Saya rasa kan saya mantan Oditur militer, makanya saya bilang, di persidangan dengan pengadilan militer jangan ragukan sangat keras dan sangat, saya mantan Oditur militer, saya menyidangkan tentara cukupnya sekali, tidak ada masalah main-main itu," kata dia.

Sementara itu, dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta meminta Oditur Militer II-07 Jakarta untuk menghadirkan aktivis KontraS Andrie Yunus sebagai saksi di persidangan. Permintaan itu disampaikan Ketua Majelis Hakim Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto dalam sidang perdana kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Dalam persidangan perdana ini, para terdakwa turut dihadirkan yakni Serda Edi Sudarko (terdakwa I), Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono (terdakwa II), Kapten Nandala Dwi Prasetya (terdakwa III), dan Lettu Sami Lakka (terdakwa IV).

Fredy awal bertanya bagaimana upaya oditur dalam menghadirkan Andrie Yunus ke ruang sidang. Oditur militer Letkol Chk Mohammad Iswadi menjawab bahwa pihaknya telah melayangkan surat panggilan pertama pada 27 Maret 2026 dan dijawab pada 31 Maret 2026.

"Apa jawabannya?" tanya Fredy.

"Pada intinya bahwa belum memungkinkan untuk dimintai keterangan sebagai saksi korban sehingga kami tidak dapat memenuhi permohonan untuk menghadirkan Saudara Andrie Yunus," jawab Iswadi.

Alasan keterangan Andrie Yunus belum bisa didapatkan oleh pihak Oditur lantaran korban masih menjalani perawatan intensif di RSCM, Jakarta Pusat. Oditur juga telah kembali melayangkan surat panggilan Andrie Yunus melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Lanjut panggilan kedua di tanggal 3 April 2026, dijawab LPSK di tanggal 16 April 2026," kata Iswadi.

"Apa jawabannya," tanya kembali Fredy.

"Yang pada intinya LPSK menyampaikan bahwa saudara Andrie Yunus saat ini masih dalam perawatan medis baik fisik maupun psikis di RSCM," jawab Iswadi.

Dalam kesempatan itu, Fredy menjelaskan bahwa Oditur memiliki tanggung jawab menghadirkan kepentingan korban dalam persidangan. Sebab, tanpa kehadiran atau kesaksian korban, proses pembuktian menjadi belum lengkap.

"Nah, kepentingan sodara ini kan masih belum lengkap karena belum bisa keterangan korban yang saudara wakili itu di sini tidak terwadahi, nah ini harus dicarikan solusi sehingga korban itu harus memberikan keterangan di persidangan," ucap Fredy.

Menurutnya dengan adanya LPSK, koordinasi Oditur akan menjadi lebih mudah untuk meminta keterangan Andrie Yunus. "Kalau misalnya didampingi LPSK juga enggak masalah karena itu menjadi hak saksi untuk didampingi LPSK pada saat persidangan, bahkan kalau misalnya tidak bisa hadir secara fisik, hadir secara vidcon, pakai zoom, tidak masalah, dan itu diakomodir dalam hukum acara kita diakomodir," ucapnya.

Ia mengatakan bila oditur tidak mampu mendapatkan keterangan Andrie, maka majelis hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta akan menggunakan kewenangannya menghadirkan korban secara paksa. "Saya minta untuk diupayakan, nanti kalau oditur tidak mampu, berati majelis hakim dalam ini hakim ketua menggunakan kewenangannya untuk menghadirkan paksa saksi dengan penetapan," kata Fredy.

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta meminta Oditur Militer II-07 Jakarta untuk menghadirkan aktivis Kontras Andrie Yunus sebagai saksi di persidangan. Andrie merupakan korban dari peristiwa penyiraman air keras yang dilakukan empat prajurit Bais TNI.

Permintaan itu disampaikan Ketua Majelis Hakim Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto dalam sidang perdana kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (29/4/2026). Dalam persidangan perdana ini, para terdakwa turut dihadirkan. Mereka adalah Serda Edi Sudarko (terdakwa I), Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono (terdakwa II), Kapten Nandala Dwi Prasetya (terdakwa III), dan Lettu Sami Lakka (terdakwa IV).

Fredy awal bertanya bagaimana upaya oditur dalam menghadirkan Andrie Yunus ke ruang sidang. Oditur militer Letkol Chk Mohammad Iswadi menjawab bahwa pihaknya telah melayangkan surat panggilan pertama pada 27 Maret 2026 dan dijawab pada 31 Maret 2026.

"Apa jawabannya?" tanya Fredy.

"Pada intinya bahwa belum memungkinkan untuk dimintai keterangan sebagai saksi korban, sehingga kami tidak dapat memenuhi permohonan untuk menghadirkan Saudara Andrie Yunus," jawab Iswadi.

Alasan keterangan Andrie Yunus belum bisa didapatkan oleh pihak oditur lantaran korban masih menjalani perawatan intensif di RSCM, Jakarta Pusat. Oditur juga telah kembali melayangkan surat panggilan Andrie Yunus melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Lanjut panggilan kedua di tanggal 3 April 2026, dijawab LPSK di tanggal 16 April 2026," kata Iswadi

"Apa jawabannya?" tanya Fredy.

"Yang pada intinya LPSK menyampaikan bahwa saudara Andrie Yunus saat ini masih dalam perawatan medis baik fisik maupun psikis di RSCM," jawab Iswadi.

Dalam kesempatan itu, Fredy menjelaskan bahwa oditur memiliki tanggung jawab menghadirkan kepentingan korban dalam persidangan. Sebab, tanpa kehadiran atau kesaksian korban, proses pembuktian menjadi belum lengkap.

"Nah, kepentingan saudara ini kan masih belum lengkap karena belum bisa keterangan korban yang saudara wakili itu di sini tidak terwadahi, nah ini harus dicarikan solusi, sehingga korban itu harus memberikan keterangan di persidangan," ucap Fredy.

Menurutnya, dengan adanya LPSK, koordinasi oditur akan menjadi lebih mudah untuk meminta keterangan Andrie Yunus.

"Kalau misalnya didampingi LPSK juga nggak masalah, karena itu menjadi hak saksi untuk didampingi LPSK pada saat persidangan. Bahkan, kalau misalnya tidak bisa hadir secara fisik, hadir secara vidcon, pakai Zoom, tidak masalah, dan itu diakomodir dalam hukum acara kita, diakomodir," ucapnya.

Ia mengatakan, bila oditur tidak mampu mendapatkan keterangan Andrie, Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta akan menggunakan kewenangannya menghadirkan korban secara paksa.

"Saya minta untuk diupayakan, nanti kalau oditur tidak mampu, berati majelis hakim dalam ini hakim ketua menggunakan kewenangannya untuk menghadirkan paksa saksi dengan penetapan," kata Fredy.