Jakarta (ANTARA) - PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mencatat total mandat penerbitan surat utang (obligasi) korporasi mencapai Rp66,28 triliun per 31 Maret 2026, yang berasal dari rencana aksi 45 perusahaan yang tengah bersiap menghimpun dana di pasar modal.

”Pefindo hingga akhir Maret kemarin, mencatatkan mandat surat utang korporasi dan yang belum listing mencapai Rp66,28 triliun,” ujar Chief Economist Pefindo Suhindarto dalam konferensi pers Pefindo secara daring di Jakarta, Rabu.

Suhindarto memaparkan, sektor pembiayaan konsumtif-otomotif atau perusahaan multifinance mencatatkan mandat paling tinggi sebanyak enam perusahaan dengan rencana penerbitan senilai Rp11 triliun.

Di posisi kedua, sektor perbankan dengan sebanyak enam perusahaan mencatatkan mandat senilai Rp9,18 triliun, dan posisi ketiga, yaitu entitas terkait pemerintah yang bergerak di sektor layanan publik dengan rencana penerbitan senilai Rp7,05 triliun.

Dari sisi jenis instrumen, Suhindarto melanjutkan, Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) obligasi masih mendominasi, dengan total nilai mencapai Rp32,98 triliun

"Dari sisi instrumen, PUB obligasi masih terus mendominasi, diikuti oleh obligasi yang tidak PUB, kemudian diikuti oleh PUB sukuk, sukuk, baru instrumen lainnya seperti MTN, surat berharga perpetual, dan juga sekuritisasi," ujar Suhindarto.

Dari sisi kepemilikan, tercatat sebanyak 33 perusahaan Non Badan Usaha Milik negara (BUMN) tengah menyiapkan rencana penerbitan dengan total nilai mencapai Rp48,81 triliun.

Sementara itu, dari kelompok BUMN dan entitas terkait, terdapat 12 perusahaan yang terdiri dari BUMN, anak usaha BUMN, hingga BUMD yang juga akan masuk ke pasar dengan total rencana penerbitan senilai Rp17,47 triliun.

Dalam kesempatan ini, Suhindarto mengatakan pihaknya optimistis penerbitan surat utang korporasi dapat mencapai kisaran Rp154- Rp196,86 triliun sepanjang 2026, dengan titik tengah pada Rp175,77 triliun.

Ia menjelaskan, salah satu katalis yang mendorong potensi pencapaian target tersebut adalah nilai jatuh tempo yang jumbo pada periode Mei-Desember 2026 senilai Rp124,12 triliun.

Selain itu, juga pertumbuhan ekonomi domestik yang diprediksi masih solid pada sisa tahun ini.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk membuka penawaran awal Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 (Sustainability Bond) dengan target nominal penerbitan sebesar Rp5 triliun yang berlangsung mulai 28 November hingga 4 Desember 2025.

Adapun masa penawaran umum akan dilaksanakan pada 15-16 Desember 2025, diikuti penjatahan pada 17 Desember 2025 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 22 Desember 2025.

Direktur Treasury and International Banking Bank Mandiri Ari Rizaldi dalam keterangan di Jakarta, Selasa, menyampaikan bahwa penerbitan obligasi keberlanjutan ini menunjukkan komitmen perseroan dalam memperkuat praktik pembiayaan yang selaras dengan agenda transisi dan keberlanjutan nasional.

Instrumen yang telah memperoleh peringkat idAAA dari Pefindo ini disusun untuk menghadirkan pembiayaan yang semakin relevan dengan kebutuhan transformasi ekonomi.

“Dengan sinergi yang tepat, kami ingin memastikan bahwa pertumbuhan bisnis sejalan dengan keberlanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” kata Ari.

Aksi korporasi ini, catat perseroan, menjadi langkah strategis dalam memperkuat struktur pendanaan, menghadirkan diferensiasi pengelolaan likuiditas, serta memperbesar ruang intermediasi untuk pembiayaan strategis dan berkelanjutan.

Melalui penerbitan ini, Bank Mandiri menargetkan perluasan kapasitas pembiayaan yang memberi nilai tambah bagi perekonomian sekaligus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

Dana hasil penawaran umum setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk membiayai atau membiayai kembali proyek sesuai Kerangka Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial.

Ari menegaskan bahwa kebutuhan pendanaan berkelanjutan terus meningkat di tengah pergeseran praktik bisnis menuju standar environmental, social, and governance (ESG) yang lebih ketat.

“Instrumen ini diharapkan dapat memperluas kapasitas pembiayaan hijau dan sosial, serta memperkuat likuiditas intermediasi sehingga pembiayaan strategis dapat tumbuh lebih inklusif dan adaptif. Hal ini penting untuk mengakselerasi ekonomi kerakyatan,” jelas dia.

Obligasi keberlanjutan ini akan diterbitkan dalam tiga seri dengan tingkat bunga tetap dan tenor 370 hari, 3 tahun, dan 5 tahun. Pembayaran bunga dilakukan setiap tiga bulan melalui Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan distribusi awal dijadwalkan pada 19 Desember 2025.

Perseroan menilai, minat investor terhadap instrumen berkelanjutan terus meningkat sejalan dengan ekspansi pembiayaan hijau dan sosial yang semakin dibutuhkan berbagai sektor.

Melalui penerbitan obligasi keberlanjutan, imbuh Ari, Bank Mandiri turut mempertegas posisi sebagai motor intermediasi yang mendukung pembiayaan strategis dan berkelanjutan.

Perseroan berharap alokasi dana dapat terserap optimal dalam satu tahun sesuai ketentuan POJK 18 Tahun 2023 sehingga memberikan dampak ekonomi lebih luas serta menguatkan ketahanan sektor keuangan nasional.

“Melalui aksi korporasi ini, kami mendorong pembiayaan yang lebih produktif dan berkelanjutan agar manfaatnya terasa nyata bagi dunia usaha dan masyarakat. Kami ingin memastikan setiap keputusan strategis di Bank Mandiri dapat menghadirkan nilai tambah bagi perekonomian nasional dan memperkuat momentum pertumbuhan yang inklusif,” kata Ari.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) memperluas instrumen underlying repo dalam operasi moneter mulai pekan depan dengan menerima obligasi korporasi PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF sebagai agunan pada tahap pertama, guna mendorong pendalaman pasar keuangan.

“Kita sedang siapkan terus berbagai infrastruktur pendukungnya. Kemudian tanggal 10 (November 2025, Red.), hari Senin depan, kita bisa lelang perdana untuk repo dengan underlying SMF,” kata Kepala Grup Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas (DPMA) BI Fitra Jusdiman dalam Taklimat Media di Jakarta, Jumat.

Perluasan underlying ini akan dilaksanakan melalui lelang repo reguler yang digelar setiap Senin dalam operasi moneter BI. Sesuai ketentuan, transaksi repo dilakukan melalui bank-bank dealer utama (DU), sementara bank lain dapat mengakses likuiditas melalui pasar antarbank dengan bertransaksi lewat DU.

BI menetapkan sejumlah kriteria bagi surat berharga yang dikatakan berkualitas tinggi yang dapat diterima sebagai underlying, antara lain memiliki peringkat tinggi, dapat diperjualbelikan, aktif diperdagangkan dalam periode tertentu, tercatat di rekening peserta operasi moneter (OM), serta tidak sedang diagunkan.

Obligasi yang diterbitkan PT SMF dinilai memenuhi seluruh kriteria tersebut, sehingga digunakan pada tahap awal penerapan kebijakan ini. Ke depan, BI membuka kemungkinan untuk menerima obligasi korporasi lain yang memiliki kualitas setara.

Selama ini, instrumen repo BI hanya menggunakan Surat Berharga Negara (SBN) sebagai agunan. Padahal, ujar Fitra, di pasar keuangan terdapat berbagai jenis surat berharga yang juga memiliki kualitas tinggi dan likuiditas memadai.

Menurut Fitra, dengan membuka ruang bagi obligasi korporasi berkualitas tinggi sebagai underlying repo, maka BI tidak hanya memperluas sumber likuiditas bagi perbankan, tetapi juga mendorong berkembangnya pasar surat berharga non-pemerintah.

“Di banyak negara, bank sentralnya juga menerima berbagai jenis obligasi sebagai underlying repo,” ujarnya.

Mengutip data IMF dan Asian Bonds Online, nilai pasar obligasi korporasi di Indonesia masih sangat kecil, yakni sekitar 2,1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh dibandingkan negara lain seperti Korea Selatan (60,70 persen) dan Singapura (27,06 persen). Adapun porsi SBN terhadap PDB mencapai sekitar 27,72 persen.

Oleh sebab itu, langkah ini diharapkan dapat menumbuhkan pasar obligasi korporasi sebagai alternatif pembiayaan bagi perusahaan, yang selama ini masih sangat bergantung pada pinjaman perbankan. Dengan semakin aktifnya penerbitan obligasi korporasi, perusahaan dapat memperoleh sumber pendanaan yang lebih variatif dan efisien.

Persaingan penerbitan obligasi korporasi tersebut juga diharapkan mendorong perbankan menyesuaikan tingkat suku bunga pinjamannya. BI menilai, pengembangan pasar obligasi korporasi juga akan meningkatkan efisiensi harga (pricing) di sistem keuangan nasional.

“Harapannya, mau tak mau, dengan kompetisi dari obligasi korporasi nanti, bank pasti harus melakukan adjustment dalam melakukan penyesuaian lending rate-nya mereka. Ini mungkin beberapa upaya kita agar bagaimana ke depan aspek pricing dalam sistem finansial kita menjadi lebih efisien,” kata Fitra.

Sebelumnya, rencana perluasan underlying repo telah diungkapkan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Oktober 2025, Rabu (22/10).

Perry mengatakan, bank sentral terus memperkuat strategi operasi moneter pro-market salah satunya memperluas underlying repo dengan surat berharga berkualitas tinggi lainnya yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan yang dibentuk atau didirikan pemerintah.

Namun, saat itu Perry belum menjelaskan lebih lanjut mengenai definisi “surat berharga berkualitas tinggi” yang dimaksud.

Selain memperluas underlying repo, BI juga mengumumkan akan menerbitkan BI-FRN (Floating Rate Note) dan pengembangan Overnight Index Swap (OIS) untuk tenor di atas overnight. Hal ini dilakukan dalam rangka membentuk struktur suku bunga yang berdasarkan transaksi di pasar uang.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Penerbitan yang cukup signifikan terjadi pada obligasi korporasi dan sukuk korporasi

Jakarta (ANTARA) - Kepala Divisi Riset Ekonomi PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Suhindarto menyatakan total penerbitan surat utang korporasi hingga akhir kuartal III 2025 melonjak sebesar 68,65 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), menjadi Rp160,1 triliun.

Ia menilai perkembangan pasar surat utang korporasi pada tahun ini menunjukkan pertumbuhan positif.

“Penerbitan yang cukup signifikan terjadi pada obligasi korporasi dan sukuk korporasi, di mana untuk instrumen jenis ini nilainya mencapai Rp159,1 triliun di kuartal III tahun 2025 ini, naik sekitar 70,37 persen dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya mencapai sekitar Rp93,4 triliun,” ujarnya di Jakarta, Kamis.

Sementara itu, pihaknya mencatat penerbitan Medium Term Note (MTN) atau surat utang jangka menengah justru mengalami penurunan.

Hingga triwulan III 2024, total MTN yang terbit mencapai sekitar Rp1 triliun, tapi pada tahun ini hanya sekitar Rp800 miliar.

Suhindarto mengatakan hal yang sama juga terjadi pada penerbitan efek utang lainnya melalui sekuritisasi yang nilainya baru mencapai Rp200 miliar, turun sekitar 70 persen dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp500 miliar.

“Jadi memang faktor pendorong yang paling besar dari sisi jenis instrumen di tahun ini pada pasar surat utang korporasi, lebih banyak didorong oleh penerbitan obligasi dan sukuk korporasi,” katanya.

Meskipun terdapat penurunan pada sejumlah instrumen, ia menyatakan bahwa minat perusahaan untuk menerbitkan surat utang masih tinggi, seiring dengan stabilitas ekonomi nasional yang relatif terjaga.

Hingga akhir kuartal III, Pefindo telah menerima mandat dari 45 perusahaan untuk menerbitkan instrumen mereka.

“Pipeline yang kami punyai hingga akhir kuartal ketiga kemarin totalnya ada dari 45 perusahaan dengan nilai total kira-kira sekitar Rp59 triliun,” imbuh Suhindarto.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025