Bisnis.com, SARILAMAK — Petani di Nagari Situjuah Batua, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatra Barat, mengalami gagal panen setelah sawah mereka terdampak bencana hidrometeorologi dalam beberapa hari terakhir.

Bencana tersebut memicu tanah longsor, tanah terban, hingga munculnya lubang besar menyerupai sinkhole yang merusak infrastruktur dan areal pertanian di dua jorong di wilayah tersebut.

"Bencana itu juga merusak puluhan hektare areal pertanian kami. Bahkan merusak tanaman padi yang akan dipanen," kata Efa, petani setempat, Jumat (15/5/2026).

Efa mengatakan sawah petani terdampak banjir bandang dan luapan Sungai Batang Sandir pada Kamis pagi (14/5/2026). Padahal, tanaman padi di lahan tersebut dijadwalkan mulai dipanen pekan depan.

"Sudah kami rencanakan, padi ini akan dipanen pekan depan. Namun kini, sawah itu telah rusak dilanda bencana. Semuanya habis, gagal panen padi kami itu. Sedih betul," ujarnya.

Petani lainnya, Yusni Ancok, juga mengaku mengalami kerugian akibat banjir yang merendam sawahnya. Menurut dia, tanaman padi yang sudah menguning seharusnya dipanen pada Sabtu (16/5/2026).

"Kondisi kini, sudah duluan air yang memanen. Banyak kerugiannya. Pupuk saja habis empat karung. Belum lagi, upah membajak sawah," katanya.

Sementara itu, tokoh masyarakat setempat Fakhrizal mengatakan banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Batang Sandir hingga merendam areal persawahan di Jorong Sawahlaweh, Nagari Tungkar.

"Luapan air sungai ini memang dahsyat. Bahkan, dangau di tengah sawah hanyut dibuatnya. Pipa Pamsimas juga putus," ujarnya.

Dia menyebut banjir menyebabkan lahan pertanian yang sebelumnya siap panen rusak diterjang arus air.

"Yang terjadi, semua lahan sawah itu rusak diterjang banjir," katanya.

Terpisah, anggota DPRD Lima Puluh Kota M. Fajar Rillah Vesky meminta pemerintah daerah segera menetapkan status tanggap darurat menyusul meluasnya dampak bencana di sejumlah kecamatan.

Menurut dia, penetapan status tersebut diperlukan agar pemerintah daerah dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD 2026.

"Pemkab Lima Puluh Kota harus segera menetapkan status tanggap darurat, untuk melegalisasi penggunaan Biaya Tak Terduga (BTT) sebesar Rp2,5 miliar yang terdapat dalam pos belanja APBD 2026," tegasnya.

Fajar juga meminta pemerintah daerah segera mengoordinasikan bantuan dengan BNPB, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat, dan BWS Sumatra V.

Dia menambahkan petugas penyuluh lapangan bersama Dinas Pertanian telah meninjau lokasi untuk mendata kerusakan lahan dan jaringan irigasi akibat bencana.

"Saya berharap Pemkab Lima Puluh Kota bisa bergerak cepat," tutupnya.