JAKARTA - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan setuju dengan usulan dari anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Herwyn JH Malonda agar pelaku money politics atau politik uang bisa di-blacklist. Sebab, kata dia, praktik politik uang bisa merusak demokrasi dan kesejahteraan rakyat.

“Wah, setuju banget! Setuju banget! Karena salah satu yang merusak demokrasi adalah politik uang. Politik uang itu menghancurkan, merusak demokrasi, dan sekaligus merusak kesejahteraan rakyat," kata Daniel saat ditemui di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (10/5/2026).

Namun, Daniel menilai, Bawaslu harus tetap menjalankan fungsi sebagai pengawas penyelenggaraan pemilu. Ia meminta Bawaslu tak hilang bila ada praktik politik uang.

"Yang paling gampang, nomor satu, Bawaslu tegakkan aturan, jalankan tugas dengan baik. Jangan justru pada saat terjadi politik uang, malah Bawaslu-nya hilang," tegas Daniel.

Kendati demikian, Daniel mendorong usulan pelaku politik uang diblacklist dari peserta pemilu masuk ke RUU Pemilu. Pasalnya, kata dia, praktik politik uang merupakan masalah besar di Tanah Air.

"Kita dorong. Kita dorong. Sebenarnya bukan hanya sekarang, ya, dari kemarin-kemarin kita selalu menyatakan politik uang masalah besar di Indonesia. Itu akar, akar awal untuk selanjutnya, kita suram masa depan, ntar," pungkasnya.

Sebelumnya, anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda, mengusulkan agar revisi UU Pemilu memuat sanksi lebih tegas bagi pelaku politik uang, termasuk larangan mengikuti pemilu pada periode berikutnya.

Menurut Herwyn, pelaku politik uang semestinya tidak hanya didiskualifikasi dari kontestasi yang sedang berlangsung, tetapi juga dilarang mengikuti Pemilu maupun Pilkada berikutnya guna memberikan efek jera.

“Yang sudah pernah terbukti melakukan politik uang, minimal satu periode Pemilu berikutnya tidak boleh ikut, termasuk Pilkada,” ujar Herwyn dalam diskusi publik di Kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (6/5/2026).

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung buka suara menanggapi usulan dari anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Herwyn JH Malonda agar pelaku money politics atau politik uang bisa di-blacklist. Doli menekankan pentingnya membangun komitmen bersama demi mewujudkan pemilu yang bersih dan berintegritas.

“Yang terpenting adalah komitmen kita semua untuk menyadari dan memahami pentingnya Pemilu yang berintegritas,” kata Doli dalam keterangannya, Minggu (10/5/2026)

Doli menilai, seluruh elemen bangsa perlu memikirkan langkah nyata untuk mencegah berbagai bentuk moral hazard dalam pelaksanaan pemilu. Praktik seperti politik transaksional, money politics, hingga pembelian suara dinilai harus diberantas melalui pembenahan sistem secara menyeluruh.

"Perlu ada berbagai terobosan dalam merumuskan sistem pemilu ke depan," katanya.

Apalagi, kata dia, berbagai gagasan perbaikan kualitas pemilu terus bermunculan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah usulan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan penggunaan uang tunai selama tahapan pemilu berlangsung.

“Kita akan terus menunggu usulan-usulan baru lainnya untuk dikaji dan dikembangkan,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda, mengusulkan agar revisi UU Pemilu memuat sanksi lebih tegas bagi pelaku politik uang, termasuk larangan mengikuti pemilu pada periode berikutnya.

Menurut Herwyn, pelaku politik uang semestinya tidak hanya didiskualifikasi dari kontestasi yang sedang berlangsung, tetapi juga dilarang mengikuti Pemilu maupun Pilkada berikutnya guna memberikan efek jera.

“Yang sudah pernah terbukti melakukan politik uang, minimal satu periode pemilu berikutnya tidak boleh ikut, termasuk pilkada,” ujar Herwyn dalam diskusi publik di Kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (6/5/2026).