JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah mengkaji penerapan sistem pemilihan umum (Pemilu) berbasis elektronik atau e-voting untuk pemungutan suara di luar negeri. Langkah ini dipertimbangkan atas kejadian pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia pada Pemilu 2024.

Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengungkapkan rencana itu saat Raker bersama Komisi II DPR, Senin (15/6/2026). Ia mengatakan, pengembangan sistem informasi kepemiluan menjadi salah satu isu strategis yang sedang dikaji.

Namun, ia menegaskan bahwa pengembangan sistem informasi kepemiluan ini tergantunh pada hasil revisi UU Pemilu. Afifuddin berkata, pengembangan ini dalam rangka peningkatan kapasitas dan teknologi yang secara praktik tidak bisa kita hindari untuk kemudian semakin beradaptasi dengan penggunaan teknologi informasi.

"Perkiraan kebutuhan kita itu mencapai sekitar Rp12,5 miliar, dan ini salah satu yang kita dorong. Tentu ini masih sangat membutuhkan diskusi dan pengaturan di undang-undangnya," tutur Afifuddin.

Dia pun menyinggung penerapan e-voting bagi pemilih di luar negeri pada Pemilu 2029. Menurutnya, opsi tersebut masih berupa gagasan yang memerlukan persetujuan pembentuk undang-undang sebelum dapat direalisasikan.

"E-voting misalnya untuk pemilu 2029 di luar negeri. Tetapi sekali lagi ini di antara upaya pengembangan kami dalam hal pembentuk undang-undang pemilu menyetujui penggunaan e-voting dan pemungutan suara di luar negeri," ucap Afifuddin.

Olh karena itu, lanjut dia, anggaran tersebut belum termasuk pengembangan dan penggunaan aplikasi e-voting untuk pemungutan suara luar negeri. Sehingga diperlukan pembiayaan pengembangan tersendiri.

"Pada intinya berangkat dari refleksi kami di KPU dan tentu pembelajaran kita semua, tentu kita ingin pelaksanaan pemilu kita berjalan lebih baik lagi dari yang sudah-sudah," pungkasnya.

JAKARTA - Nama Mochammad Afifuddin , Ketua KPU baru-baru ini menjadi sorotan publik, tengah menghadapi gelombang kritik setelah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepadanya bersama lima penyelenggara pemilu lainnya.

Dalam sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Selasa (21/10/2025), mereka dinilai telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) lantaran menggunakan pesawat jet pribadi senilai sekitar Rp90 miliar dalam tahapan Pemilu 2024.

DKPP menilai tindakan tersebut tidak mencerminkan prinsip efisiensi dan kesederhanaan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh penyelenggara pemilu.

Meski kini tersandung persoalan etik, Mochammad Afifuddin dikenal sebagai sosok dengan latar belakang pendidikan yang kuat dan perjalanan panjang di dunia kepemiluan.

Riwayat Pendidikan Mochammad Afifuddin

Mochammad Afifuddin lahir di Sidoarjo, Jawa Timur, pada 1 Februari 1980. Afifuddin lahir dan tumbuh di lingkungan sederhana di Desa Pejangkungan, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Ia merupakan satu-satunya anak laki-laki dari empat bersaudara, dengan ayah dan ibu yang berprofesi sebagai pedagang kelontong serta petani.

Masa kecilnya dihabiskan di lingkungan santri kampung, di mana ia menempuh pendidikan dasar di sekolah negeri pada pagi hari dan madrasah ibtidaiyah (MI) pada sore hari.

Setelah menamatkan pendidikan dasar, Afifuddin melanjutkan studi ke Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, dan meraih gelar Sarjana Tafsir Hadits pada tahun 2004.

Semasa kuliah, ia aktif berorganisasi dan pernah menjabat sebagai Presiden Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta periode tahun 2000 – 2001. Selain itu, ia juga aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)—mulai dari Komisariat UIN Syarif Hidayatullah, kemudian dipercaya menjadi Wakil Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum PB PMII.

Tidak berhenti di situ, Afifuddin melanjutkan pendidikan pascasarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) dan berhasil meraih gelar Magister Ilmu Komunikasi dengan fokus pada Komunikasi Politik pada 2007.

Karier Politik Mochammad Afifuddin

Kariernya di dunia kepemiluan dimulai sejak muda, yakni saat menjadi relawan pemantau tempat pemungutan suara (TPS) dalam Pemilu 1999.

Setelah menamatkan studi magisternya, ia bergabung dengan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia UIN Syarif Hidayatullah, khususnya dalam isu-isu Islam dan demokrasi.

Ia kemudian aktif di Sekretariat Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), dan meniti karier di sana mulai dari Manajer Riset (2009–2011) hingga menjadi Koordinator Nasional (2013–2015), sebelum akhirnya menjabat sebagai Dewan Pengarah JPPR (2015–2017).

Pada tahun yang sama, ia juga berperan sebagai Program Advisor General Election Network for Disability Access, lembaga yang fokus pada aksesibilitas penyandang disabilitas dalam Pemilu.

Demikian riwayat Pendidikan Ketua KPU Mochammad Afifuddin. Semoga bermanfaat.

M/G Shofwatuzzahro