Harapannya nanti di desa bisa masuk sampai ke pelosok-pelosok

Purwokerto (ANTARA) - Sebanyak 30 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menerima kendaraan operasional berupa mobil pikap Mahindra 4x4 untuk mendukung distribusi hasil pertanian, produk UMKM, dan kebutuhan logistik masyarakat desa.

Pelepasan kendaraan operasional tersebut dilakukan Komandan Komando Resor Militer (Danrem) 071/Wijayakusuma Kolonel Infanteri Lukman Hakim bersama Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono di halaman Markas Komando Distrik Militer (Kodim) 0701/Banyumas, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Rabu.

Ditemui usai acara, Danrem mengatakan pada tahap awal sebanyak 30 unit mobil pikap Mahindra didistribusikan ke sejumlah titik operasional KDMP di Banyumas dan jumlah tersebut akan terus bertambah.

"Alhamdulillah pada pagi hari ini (6/5) kita mendistribusikan kendaraan pikap jenis Mahindra ke beberapa titik operasional. Saat ini baru sekitar 30 unit yang kita distribusikan dan ke depan akan terus bertambah," katanya.

Ia mengatakan kendaraan berpenggerak empat roda tersebut dipilih karena mampu menjangkau wilayah pedesaan hingga pelosok untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat melalui koperasi desa.

"Harapannya nanti di desa bisa masuk sampai ke pelosok-pelosok, untuk mengambil hasil-hasil pertanian yang akan dijual ataupun distribusi produk-produk yang dijual di Koperasi Merah Putih," katanya.

Selain penyaluran kendaraan operasional, pihaknya juga memantau kesiapan sarana dan prasarana KDMP di Banyumas. Hingga Rabu (6/5), tercatat sebanyak 74 bangunan KDMP telah mencapai progres pembangunan 100 persen dari 167 unit yang sedang berproses.

"Sampai hari ini di Banyumas sudah 74 yang selesai 100 persen," kata Danrem menegaskan.

Ia mengatakan sejumlah titik KDMP yang telah siap tersebut direncanakan menjalani peluncuran awal pada 16 Mei 2026 secara serentak bersama sejumlah wilayah lain di Indonesia.

Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan Pemerintah Kabupaten Banyumas siap mendukung penuh pengembangan Koperasi Desa Merah Putih karena program tersebut merupakan bagian dari proyek strategis nasional.

Ia optimistis ratusan koperasi yang tersebar di desa dan kelurahan di Banyumas mampu berkembang apabila dikelola secara profesional dengan sistem pengawasan yang baik.

"Saya yakin kalau dikelola dengan profesional, apalagi ada koordinator yang nanti mengawasi, koperasi ini bisa berjalan dan berkembang," katanya.

Menurut dia, saat ini terdapat sekitar 335 Koperasi Desa Merah Putih yang tersebar di 331 desa dan kelurahan di Banyumas.

Kendati masih terdapat kendala terkait penyediaan lahan di beberapa wilayah, pihaknya optimistis persoalan tersebut dapat diselesaikan.

Sementara itu, Kepala Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor, Dino Sudjanto menyambut positif dukungan kendaraan operasional tersebut karena akan memperkuat pelayanan koperasi dan aktivitas ekonomi masyarakat desa.

"Kami merasa senang, mudah-mudahan unit-unit yang sudah kami terima benar-benar bermanfaat, terutama untuk operasional KDMP dan masyarakat," katanya.

Ia mengatakan KDMP Kaliori menjadi salah satu yang paling siap di Banyumas dengan bangunan koperasi telah selesai 100 persen dan siap mengikuti peluncuran operasional pada 16 Mei mendatang.

Selain menerima kendaraan pikap, pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah unit usaha yang menyasar kebutuhan masyarakat, produk UMKM, hingga sektor pertanian.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan tersangka kasus dugaan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) diduga membeli mobil operasional untuk memindahkan dan menyimpan uang haram tersebut.

Hal ini terbongkar setelah tim penyidik lembaga antirasuah melakukan pengembangan penyidikan dan menetapkan Budiman Bayu Prasojo (BBP), Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC sebagai tersangka pada Kamis (26/2/2026). Dia diduga menerima uang dari pengusaha yang produknya dikenakan cukai.

Dari hasil pengembangan itu, tim menyita uang Rp5,19 miliar yang disimpan dalam 5 koper dan sejumlah dokumen yang salah satunya adalah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Uang tersebut disita dari "safe house" Ciputat, Tangerang Selatan yang sebelumnya disimpan di "safe house" berlokasi di Jakarta Pusat. Perpindahan uang diangkut menggunakan mobil tersebut dan sebagai upaya penghilang barang bukti.

"BPKB itu jadi informasi yang kami terima. Uang ini yang dikumpulkan ini, ini juga digunakan untuk membeli mobil operasional. Nah BPKB-nya yang ada gitu. Jadi kelompok ininya para oknum ini, ini membuat mobil operasional," Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers Jumat (27/2/2026).

Sebelumya, KPK juga menyita barang bukti di "safe house" di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Asep menjelaskan bahwa sebagian uang dari "safe house" di Kelapa Gading juga ditemukan di mobil operasional tersebut.

Asep mengatakan uang yang disimpan dalam mobil digunakan untuk kebutuhan mendesak di mana jumlah mobilnya lebih dari satu.

"Jadi ada juga uang itu yang disimpan (di) mobil operasional itu untuk kebutuhan-kebutuhan mendesak gitu. Jadi tidak harus ngambil di 'safe house' gitu ya," jelas Asep.

Dari peristiwa yang bermula dari tertangkap tangan pada Rabu (4/2/2026) hingga Kamis (26/2/2026), KPK telah menetapkan 7 tersangka, yakni:

1. Rizal: Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-Januari 2026

2. Sisprian Subiaksono: Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3. Orlando Hamonangan: Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4. John Field: Pemilik PT Blueray (PT BR).

5. Andri: Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR.

6. Dedy Kurniawan: Manajer Operasional PT BR.

7. Budiman Bayu Prasojo: Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan alasan menetapkan Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC, Budiman Bayu Prasojo (BBP), sebagai tersangka kasus suap impor barang karena dikhawatirkan menghilangkan barang bukti.

Kasus ini merupakan hasil pengembangan dari peristiwa tertangkap tangan pada Rabu (4/2/2026) di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jakarta Timur, di mana KPK telah lebih dulu menetapkan 6 tersangka.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa Budiman memerintahkan rekannya untuk memindahkan 5 koper yang menyimpan uang sebanyak Rp5,19 miliar dari "safe house" di Jakarta Pusat ke "safe house" di Ciputat, Tangerang Selatan.

"Kita khawatir dia juga akan menghilangkan bukti yang lainnya gitu. Di samping dia juga akan pergi kemana itu. Makannya dengan alasan-alasan subjektif itu, yang kita segera melakukan upaya penangkapan," katanya saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (27/2/2026).

Asep menyampaikan bahwa upaya ini adalah bagian dari strategi agar penanganan perkara ini berjalan dengan baik. Lebih lanjut, perpindahan uang haram diangkut menggunakan mobil operasional yang sengaja dibeli untuk memindahkan dan menyimpan uang suap.

"Jadi, ada uang itu yang disimpan di mobil operasional itu untuk kebutuhan-kebutuhan mendesak gitu. Jadi tidak harus ngambil di safe house gitu ya," jelasnya.

Dari peristiwa yang bermula dari tertangkap tangan pada Rabu (4/2/2026) hingga Kamis (26/2/2026), KPK telah menetapkan 7 tersangka, yakni:

1. Rizal: Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-Januari 2026

2. Sisprian Subiaksono: Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3. Orlando Hamonangan: Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4. John Field: Pemilik PT Blueray (PT BR).

5. Andri: Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR.

6. Dedy Kurniawan: Manajer Operasional PT BR.

7. Budiman Bayu Prasojo: Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengingatkan para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar tidak menggunakan mobil operasional untuk keperluan berbelanja maupun urusan lain di luar distribusi program.

"Mobil operasional SPPG itu dipakai untuk mendistribusikan Makan Bergizi Gratis (MBG) ke sekolah-sekolah penerima manfaat dan Posyandu, jangan dipakai untuk belanja, apalagi untuk urusan lain," ujar Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang di Solo, Selasa (24/2) malam, seperti dikutip keterangan resemi.

Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi bersama para Kepala SPPG, Pengawas Keuangan, dan Pengawas Gizi se-Solo Raya. Rapat dihadiri 933 pengelola dapur MBG dari Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Karanganyar.

Nanik yang juga membidangi Komunikasi Publik dan Investigasi di BGN menegaskan mobil operasional harus digunakan sesuai peruntukannya. Ia mengaku masih menerima laporan adanya kendaraan SPPG yang digunakan untuk berbelanja ke pasar.

"Kalau masih ada mobil operasional SPPG yang dipakai untuk berbelanja ke pasar, saya suspend!" tegasnya.

Menurut dia, mobil operasional MBG dikhususkan untuk distribusi makanan ke penerima manfaat. Karena itu, kebersihan dan higienitas kendaraan wajib dijaga ketat. Penggunaan untuk berbelanja dinilai berpotensi mengganggu standar kebersihan, mengingat bahan pangan dari pasar masih harus melalui proses pembersihan.

Nanik juga meminta Kepala SPPG menolak tegas jika mitra atau pihak lain memaksa penggunaan mobil operasional untuk kepentingan di luar distribusi MBG. Ia menekankan, mitra atau pemasok harus menyediakan kendaraan sendiri untuk mengangkut bahan pangan ke SPPG.

Selain soal penggunaan kendaraan, BGN juga menyoroti pengawasan bahan baku pangan. Saat bahan pangan tiba di SPPG pada sore hari, Pengawas Gizi, Pengawas Keuangan, dan Asisten Lapangan diwajibkan melakukan pengecekan menyeluruh.

Pengawas Gizi bertugas memeriksa kondisi, kualitas, dan kesegaran bahan pangan serta kesesuaiannya dengan menu yang telah dirancang.

Sementara Pengawas Keuangan memastikan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), tidak terjadi mark up, dan selaras dengan anggaran yang telah disusun, serta mengumpulkan bukti pembelian.

Adapun Asisten Lapangan bertanggung jawab menimbang dan mengukur volume bahan pangan yang datang untuk memastikan kesesuaian dengan rencana kebutuhan.

Nanik menegaskan ketiga unsur pengelola dapur tersebut harus hadir dan teliti saat penerimaan bahan baku karena menjadi titik krusial dalam menjaga keamanan pangan.

"Kalau Anda menemukan bahan baku sudah tidak layak, apalagi busuk, dan harganya dimarkup, jangan terima. Anda harus tegas. Kembalikan kepada supplier, dan minta yang baru," ujarnya.

Ia menyebut, dalam sejumlah kasus keamanan pangan di beberapa SPPG, indikasi bahan baku kurang segar sebenarnya sudah terpantau sejak awal, namun tidak ditindaklanjuti secara tegas. Dengan pengawasan ketat dan keputusan yang tegas, BGN berharap keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG tetap terjaga.