Sampai sekarang tidak naik. Jadi sesuai hasil rapat itu kan dengan beberapa pertimbangan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa tidak naiknya harga eceran tertinggi (HET) Minyakita dilakukan untuk melindungi konsumen.

"Sampai sekarang tidak naik. Jadi sesuai hasil rapat itu kan dengan beberapa pertimbangan," kata Mendag Budi di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, tidak naiknya HET Minyakita merupakan upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat atau konsumen meskipun saat ini harga Crude Palm Oil (CPO) mengalami peningkatan harga.

Ia menjelaskan bahwa menetapkan kenaikan harga minyak perlu dikoordinasikan lebih lanjut dengan berbagai pihak, baik petani, produsen, maupun konsumen.

Namun Budi memastikan bahwa hingga saat ini HET Minyakita masih di angka Rp15.700 per liter karena ada sejumlah pertimbangan yang harus dilakukan oleh pemerintah.

"Saya sampaikan banyak pertimbangan ya. Tadi dari sisi produknya, artinya dari petaninya. Kemudian dari biaya distribusi, juga dari konsumen," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menyatakan pemerintah berkomitmen mempertahankan harga eceran tertinggi (HET) Minyakita sebesar Rp15.700 per liter demi menjaga daya beli masyarakat di tengah meningkatnya biaya produksi akibat kenaikan harga minyak sawit dunia.

Menurut dia, ketersediaan minyak goreng dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Bagi Presiden Prabowo, yang utama adalah tersedianya minyak goreng dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia," ujar Qodari dalam keterangan di Jakarta, Senin (22/6).

Qodari mengatakan pemerintah memahami harga kebutuhan pokok selalu menjadi perhatian utama masyarakat. Oleh karena itu, stabilitas harga Minyakita menjadi penting.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memerintahkan penarikan seluruh produk Minyakita yang diduga berbau solar di sejumlah wilayah penerima bantuan pangan, antara lain Kabupaten Karanganyar, Klaten, dan Wonogiri, Jawa Tengah.

"Bulog tidak akan mentolerir produk yang tidak memenuhi standar mutu. Sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat, seluruh produk Minyakita produksi PT KMR (Kusuma Mukti Remaja) yang telah terdistribusi kami perintahkan untuk segera ditarik,” ujar Rizal dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin.

Selanjutnya, tutur Rizal, akan dilakukan pengujian laboratorium agar penyebabnya dapat dipastikan secara ilmiah dan menjadi dasar langkah berikutnya.

Bulog juga memastikan proses penarikan dilakukan secara cepat dan terkoordinasi bersama produsen serta pihak-pihak terkait.

Masyarakat yang telah menerima produk Minyakita produksi PT KMR akan memperoleh penggantian produk yang memenuhi standar mutu sehingga hak masyarakat tetap terlindungi.

Langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab Bulog dalam memastikan setiap komoditas pangan yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan.

Perum Bulog berkomitmen untuk terus menjaga kualitas setiap komoditas pangan yang disalurkan kepada masyarakat.

Bersama para mitra, Bulog akan memperkuat pengawasan di seluruh rantai pasok guna memastikan seluruh produk pangan yang diterima masyarakat aman, bermutu, dan layak dikonsumsi.

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika melakukan peninjauan langsung ke fasilitas produksi PT Kusuma Mukti Remaja (PT KMR) pada Sabtu (27/6). Sidak tersebut dilakukan menyusul adanya keluhan masyarakat terkait produk Minyakita.

Peninjauan ini bertujuan memastikan seluruh proses produksi berjalan sesuai standar mutu, keamanan pangan, dan higienitas sehingga produk Minyakita yang didistribusikan kepada masyarakat memenuhi persyaratan kualitas, aman, dan layak dikonsumsi.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah menyiapkan peningkatan porsi distribusi Minyakita melalui BUMN Pangan seperti Perum Bulog dan IDFOOD hingga 50 persen.

Menurutnya, langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga Minyakita di masyarakat. Ia juga memastikan bahwa harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan rakyat tersebut tetap berada di level Rp15.700 per liter.

"Jadi yang akan kita lakukan, yang pertama adalah kita akan menaikkan, porsi distribusi untuk BUMN Pangan. Sekarang kan minimal 35 persen, sekarang kita kaji untuk dinaikkan. Sudah kita hitung, bisa saja misalnya di atas 50 persen," ujar Budi di Jakarta, Senin.

Saat ini, porsi distribusi Minyakita melalui BUMN Pangan minimal mencapai 35 persen. Pemerintah tengah mengkaji peningkatan porsi tersebut agar penyaluran minyak goreng bersubsidi dapat lebih terkontrol hingga tingkat pengecer.

BUMN Pangan seperti Bulog dan ID FOOD, lanjutnya, memiliki mekanisme penunjukan distributor dan pengecer resmi di pasar. Melalui skema itu, pemerintah dapat memastikan Minyakita dijual sesuai HET yang telah ditetapkan.

Ia menjelaskan, pengecer yang ditunjuk Bulog atau ID FOOD wajib menjual Minyakita sesuai ketentuan harga. Apabila ditemukan menjual di atas HET, pelaku usaha tersebut berisiko dicoret dari daftar mitra atau di-blacklist sehingga tidak lagi dapat memperoleh pasokan dari BUMN Pangan.

Menurut Budi, sistem tersebut memberikan pengawasan yang lebih kuat dibandingkan jalur distribusi biasa. Sebab, Bulog dan ID FOOD menjual produk kepada pengecer sesuai aturan yang berlaku sehingga pengecer tetap memperoleh keuntungan meski menjual sesuai HET.

"Jadi tidak boleh menjual lebih. Kalau mereka menjual lebih, ya nanti akan di-blacklist dan tidak menjadi pengecer lagi atau tidak menjadi mitranya Bulog atau IDFOOD," jelas Budi.

Terkait alasan pemerintah tidak jadi menaikkan HET Minyakita, Budi menyampaikan bahwa pemerintah memilih mencari solusi lain yang dinilai lebih efektif dalam menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.

"Kita coba cari solusi yang lain dulu, yang lebih bagus. Salah satunya adalah dengan menambah kuota untuk disimpan oleh pemerintahan," imbuhnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Perdagangan ( Mendag ), Budi Santoso memastikan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng MinyaKita tidak akan mengalami kenaikan. Menurutnya pemerintah memilih mencari solusi lain untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan MinyaKitadi pasar.

"Minyakita sampai saat ini kan tidak ada kenaikan," ungkap Mendag Budi Santoso atau yang akrab disapa Busan itu saat dijumpai di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Senin (22/6/2026).

Sebelumnya pemerintah sempat mewacanakan penyesuaian HET MinyaKita. Namun menurut Mendag Busan, pemerintah memutuskan untuk menempuh langkah lain yang dinilai lebih efektif dibanding menaikkan harga.

Pemerintah Pastikan Harga MinyaKita Naik, Ini Sebabnya



"Kita coba cari solusi yang lain dulu, yang lebih lebih bagus. Salah satunya adalah dengan menambah kuota untuk disalurkan oleh BUMN Pangan," jelasnya.

Sebagai langkah pengendalian harga, Kemendag, kata Busan tengah mengkaji peningkatan porsi distribusi MinyaKita melalui BUMN pangan. Saat ini, porsi distribusi melalui BUMN pangan minimal mencapai 35%. Angka tersebut berpotensi dinaikkan menjadi lebih dari 50%.

"Sekarang kan minimal 35 persen. Nah, sekarang kita kaji untuk dinaikkan. Ya, sudah kita hitung, bisa aja misalnya di atas 50 persen," ujarnya.

Pemerintah Godok Aturan Baru Kenaikan HET MinyaKita



Mendag Busan mengatakan BUMN pangan seperti Perum Bulog dan ID FOOD akan berperan lebih besar dalam penyaluran MinyaKita ke pasar melalui distributor dan pengecer yang ditunjuk.

Menurutnya, mekanisme tersebut memungkinkan pengawasan harga menjadi lebih ketat. Pengecer yang menjual MinyaKita di atas HET pun berisiko dicoret dari jaringan distribusi.

"Bulog, ID FOOD, ini kan menunjuk distributornya atau pengecer. Menunjuk pengecer di pasar-pasar. Nah, nanti kalau misalnya pengecer itu tidak menjual sesuai HET, ya nanti di-blacklist sama Bulog," pungkasnya.

Medan (ANTARA) - Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara (Sumut) menjamin ketersediaan minyak goreng merek Minyakita di pasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.

"Kami menjamin pasar di kabupaten dan kota di Sumut tidak mengalami kekurangan stok Minyakita," ujar Pemimpin Wilayah Perum Bulog Sumatera Utara Budi Cahyanto di Medan, Sabtu.

Budi mengatakan Bulog Sumut menyiapkan pasokan sekitar dua juta liter Minyakita yang berasal dari 11 produsen minyak dengan penyaluran melalui Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) dan jaringan Rumah Pangan Kita (RPK).

Ia mengatakan penyaluran tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan Minyakita bagi masyarakat tetap terjaga di seluruh wilayah beribu Kota Medan tersebut.

"Kami terus melakukan distribusi Minyakita ke pasar guna menjaga stabilitas pasokan dan harga minyak goreng di wilayah tersebut" katanya.

Terkait harga, Bulog memastikan harga eceran tertinggi (HET) Minyakita sebesar Rp15.700 per liter masih berlaku dan tidak mengalami kenaikan di pasar.

"Kami menjamin penyaluran Minyakita ke pasar sesuai dengan HET dan terus melakukan pemantauan harga di pasar," tuturnya.

Ia mengimbau masyarakat tidak melakukan pembelian berlebihan atau "panic buying" karena pasokan Minyakita terus diupayakan tersedia secara bertahap di pasar dan jaringan pengecer resmi.

Masyarakat juga diimbau membeli Minyakita di toko sembako atau jaringan penjualan resmi yang memiliki tanda pengenal Bulog di tempat tersebut.

Bulog Sumut mencatat penyaluran Minyakita mencapai sekitar 12 juta liter melalui jaringan SP2KP dan Rumah Pangan Kita (RPK) selama periode Januari hingga 20 Juni 2026.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan tidak menemukan penjualan Minyakita dengan harga di atas Rp20.000 per liter dalam inspeksi yang dilakukan di Pasar Palmerah, Jakarta, Kamis.

Pengecekan tersebut dilakukan bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri, Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta, dan Perum Bulog sebagai tindak lanjut atas informasi yang beredar di media massa mengenai dugaan penjualan Minyakita hingga Rp22.000 per liter atau jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) di pasar tersebut.

"Kenyataan di lapangan, harga Minyakita di beberapa toko yang kami kunjungi di pasar ini rata-rata menjual sesuai HET yang telah ditetapkan dari pengecer ke konsumen, yaitu Rp15.700 per liter," kata Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Moga Simatupang dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Moga juga mengingatkan bahwa pelaku usaha wajib mematuhi aturan pelabelan dan harga yang telah ditetapkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang memperdagangkan atau mendistribusikan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan pada label.

Lebih lanjut, Moga mengatakan tata niaga dan harga Minyakita telah diatur secara jelas dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 2396 Tahun 2025 mengenai Domestic Price Obligation (DPO).

Berdasarkan aturan tersebut, skema harga Minyakita disepakati yaitu harga Rp13.500 per liter dari produsen ke distributor 1 (D1) atau BUMN Pangan, harga Rp14.000 per liter dari D1 ke Distributor 2 (D2), harga Rp14.500 per liter dari D2 ke pengecer, dan HET Rp15.700 per liter dari pengecer ke konsumen akhir.

"Jika ditemukan harga yang tidak sesuai dengan DPO dan HET yang telah ditetapkan, kami tidak akan segan-segan mengenakan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku. Sanksi tersebut sesuai Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu hukuman pidana hingga 5 tahun penjara atau denda paling banyak Rp2 miliar," tegas Moga.

Dalam rangka menjamin ketersediaan stok serta kesesuaian harga di tingkat pasar rakyat, Moga juga
menginstruksikan kepada dinas yang membidangi Perdagangan di seluruh Indonesia bersama Satgas
Pangan untuk melakukan pengawasan secara berkala. Langkah ini guna memastikan Minyakita di tingkat pengecer benar-benar dijual sesuai HET.

Jika ditemukan pelanggaran, baik Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS) maupun Satgas Pangan diminta segera melakukan klarifikasi dan memprosesnya ke jalur hukum lebih lanjut.

Sementara itu, cadangan Minyakita yang berada di Bulog tercatat sebesar 20 ribu ton. Dari jumlah tersebut, Bulog DKI Jakarta memegang stok sebanyak 93 ton yang dipastikan akan segera didistribusikan ke pasar-pasar rakyat dalam waktu dekat.

Adapun rata-rata kebutuhan minyak goreng masyarakat tercatat berada di kisaran 254 ribu ton per bulan dan dapat dipenuhi, baik melalui Minyakita maupun aneka merek minyak goreng lainnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Sampai saat ini, tidak ada kenaikan HET Minyakita, masih Rp15.700 per liter

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan pemerintah saat ini mempertahankan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng rakyat atau Minyakita sebesar Rp15.700 per liter.

Menurut Budi, fokus pemerintah adalah memperkuat distribusi Minyakita agar semakin mudah diakses masyarakat, khususnya melalui pasar-pasar rakyat.

"Sampai saat ini, tidak ada kenaikan HET Minyakita, masih Rp15.700 per liter," kata Budi dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Penguatan distribusi dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pangan, yaitu Perum Bulog dan ID FOOD. Ia berharap, langkah ini dapat memperluas jangkauan distribusi sekaligus menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga Minyakita di berbagai daerah.

Menurut Budi, pemerintah terus berkomitmen menjaga stabilitas harga minyak goreng sekaligus memastikan distribusinya berjalan lebih baik.

"Kami saat ini akan fokus pada distribusi Minyakita ke pasar-pasar rakyat melalui BUMN Pangan seperti Bulog dan ID FOOD. Kami harap, Minyakita akan semakin banyak di pasar," kata Budi.

Budi menambahkan, pemerintah akan bersinergi untuk memastikan kebutuhan minyak goreng dalam program bantuan pangan agar dapat dipenuhi menggunakan produk minyak goreng
merek lain.

Selain itu, pemerintah meminta produsen meningkatkan produksi minyak goreng merek alternatif atau second brand untuk mendampingi Minyakita. Ketersediaan minyak goreng second brand tersebut dapat semakin memberi pilihan minyak goreng dengan harga yang terjangkau kepada masyarakat.

"Kami juga meminta para produsen untuk memproduksi lebih banyak minyak goreng second brand. Sekarang pun, sudah banyak di pasar rakyat ya, tidak hanya Minyakita. Jadi sudah mudah untuk didapatkan," imbuh Budi.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bogor (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan hingga saat ini tidak ada kenaikan harga eceran tertinggi (HET) untuk produk minyak goreng rakyat atau Minyakita.

"Sampai saat ini tidak ada kenaikan harga eceran tertinggi untuk minyak goreng. Jadi, HET minyak goreng masih Rp15.700 (per liter)," ujar Budi di IPB University, Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Budi menjelaskan sebelumnya pemerintah sempat berencana untuk menaikkan HET Minyakita. Namun, kebijakan tersebut belum diberlakukan karena masih mempertimbangkan sejumlah persyaratan dan kondisi pasar.

"Dulu kan syaratnya kan kalau harga (CPO) stabil, kondisinya sudah memungkinkan, tapi sampai sekarang, sampai saat ini tidak naik," katanya.

Ia menambahkan, pemerintah saat ini fokus memperluas distribusi Minyakita ke pasar-pasar rakyat melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pangan, seperti Bulog dan IDFOOD.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau bagi masyarakat.

Menurutnya, skema penyaluran bantuan pangan juga akan disesuaikan. Jika sebelumnya sebagian pasokan Minyakita digunakan untuk program bantuan pangan, ke depan bantuan tersebut dapat menggunakan minyak goreng merek lain.

Pemerintah juga meminta produsen untuk meningkatkan produksi minyak goreng kategori second brand atau merek pendamping Minyakita. Produk tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif bagi masyarakat sekaligus membantu menjaga ketersediaan pasokan minyak goreng di pasar.

Budi menilai saat ini minyak goreng second brand sudah semakin banyak ditemukan di pasar rakyat dan mudah diperoleh masyarakat.

"Jadi, tidak hanya Minyakita, tetapi minyak goreng second brand juga sudah banyak. Jadi, sudah mudah untuk didapatkan," imbuh Budi.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Minyakita dimasifkan ke pasar rakyat guna menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.

"Berasnya banyak, minyak gorengnya banyak. Itu nggak boleh naik. Kemudian distribusinya, ini ada Dirut Bulog. Aku minta tolong distribusinya diperbaiki ke seluruh Indonesia. Kami berupaya keras untuk rakyat Indonesia," kata Amran di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan upaya serius pemerintah dalam mempermudah akses pangan bagi masyarakat terlihat dari penguatan pasokan beras program SPHP dan Minyakita ke pasar-pasar rakyat sebagai titik utama transaksi kebutuhan pokok masyarakat.

Amran meminta masyarakat tidak perlu khawatir karena cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga mencapai 5,3 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

"Dulunya hanya, kalau bulan Juni itu hanya 1,5 juta ton, maksimal 2 juta ton. Sekarang 5,3 juta ton. Jadi tidak ada alasan harga naik, khususnya beras, minyak goreng. Apalagi ada minyak goreng Minyakita," tegas Amran.

Sementara itu, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mendorong agar BUMN pangan salah satunya Perum Bulog agar memperkuat dan mengutakan penyaluran beras SPHP dan Minyakita ke pasar rakyat.

"Untuk SPHP, baik itu beras medium maupun Minyakita, harus dioptimalkan di pasar-pasar. Ini juga sebagaimana surat Bapak Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan ke Bulog bahwa utamakan intervensinya itu di pasar," kata Ketut.

"Kalau pasarnya sudah penuh, baru kita pindah ke yang lain. Kalau belum penuh, maka pasar utamakan dulu," tambah Ketut.

Menurutnya, aspek ketersediaan beras SPHP dan Minyakita di pasar tradisional di berbagai daerah yang banyak diakses masyarakat mampu menjadi peredam harga yang tepat guna. Namun apabila terjadi kekosongan yang tak kunjung diisi justru memberikan distorsi harga.

"Jadi kapan pun turun ke lapangan, beras SPHP itu ada. Minyakita itu ada. Jangan sampai nanti pas turun, barangnya kosong, harganya naik. Nah ini akan menyebabkan gangguan harga, sehingga stabilisasi pasokan tidak stabil tentu akan membuat harga menjadi tidak stabil," tutur Ketut.

Bapanas mencatat realisasi penjualan beras program SPHP sejak Januari sampai awal Juni ini telah mencapai 534,8 ribu ton. Jumlah itu terdiri dari realisasi 221 ribu ton SPHP beras tahun 2025 yang diperpanjang pada Januari dan Februari dan 313,8 ribu ton realisasi dari Maret sampai Juni.

Dilihat dari saluran penjualan SPHP beras periode Maret sampai 8 Juni, saluran terbesar adalah melalui instansi pelaksana Gerakan Pangan Murah (GPM) 41,12 persen.

Kemudian terbesar kedua melalui pasar rakyat 23,37 persen dan terbesar ketiga melalui Rumah Pangan Kita (RPK) 20,73 persen. Selanjutnya saluran penjualan melalui outlet pangan atau koperasi binaan pemerintah daerah, ritel modern, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dan outlet BUMN/BUMD.

Tren realisasi penjualan beras SPHP pun mulai meningkat dalam 3 bulan terakhir. Realisasi penjualan beras SPHP selama Maret yang 66,8 ribu ton meningkat cukup drastis pada April sebesar 61,45 persen.

Realisasi penjualan beras SPHP selama April tercatat 107,9 ribu ton. Sementara realisasi selama Mei juga meningkat 4,37 persen menjadi 112,6 ribu ton.

Selanjutnya untuk realisasi distribusi Minyakita oleh Perum Bulog sejak 1 Januari sampai 6 Juni telah mencapai 121,4 ribu kiloliter. Lini distribusi Minyakita secara nasional terdiri dari pasar rakyat 57,6 ribu kiloliter, RPK 48,3 ribu kiloliter, pengecer lainnya 11,2 ribu kiloliter, dan KDKMP 4,2 ribu kiloliter.

"Tolong benar-benar ini dimasifkan, sehingga sekali lagi upaya-upaya kita mengendalikan dan stabilisasi harga sekaligus menjaga inflasi bisa terlaksana dengan baik," tutur Ketut.

Dalam pantauan Bapanas, per 8 Juni 2026, rata-rata harga beras medium berada masih dalam rentang Harga Eceran Tertinggi (HET), meskipun memang ada peningkatan harga dibandingkan sebulan sebelumnya. Akan tetapi level rerata harga nasional masih belum melampaui HET beras medium.

Untuk Zona I (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi), rerata harga 8 Juni tercatat di Rp13.073 per kilogram (kg), sedangkan sebulan yang lalu di Rp13.026 per kg. Ini naik 0,36 persen namun belum melampaui HET beras medium Zona 1 yang ditetapkan Rp13.500 per kg.

Untuk Zona II (Sumatera selain Lampung dan Sumsel, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan), rerata harga 8 Juni di Rp13.694 per kg. Ini hanya naik 0,36 persen dari sebulan lalu yang berada di Rp13.645 per kg. HET beras medium Zona II sendiri ditetapkan di Rp14.000 per kg.

Sementara di Zona III (Maluku, Papua), rerata harga beras medium per 8 Juni berada di level Rp15.392 per kg. Ini juga naik tipis 1,09 persen dibandingkan sebulan lalu yang berada di Rp15.226 per kg. HET beras medium Zona III adalah Rp15.500 per kg.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Semua akan didistribusikan ke pasar rakyat sehingga masyarakat mudah untuk mendapatkan Minyakita

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa minyak goreng rakyat atau Minyakita tidak lagi menjadi bagian dari program bantuan pangan pemerintah.

Menurut Budi, seluruh pasokan Minyakita akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui distribusi di pasar rakyat.

"Sekarang tidak ada lagi Minyakita untuk bantuan pangan. Semua akan didistribusikan ke pasar rakyat sehingga masyarakat mudah untuk mendapatkan Minyakita," ujar Budi memberikan keterangan pers di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus berkoordinasi dengan produsen, Perum Bulog, dan ID Food guna memastikan distribusi Minyakita berjalan lancar dan mudah diakses.

Ia juga menekankan bahwa Minyakita bukanlah minyak goreng bersubsidi. Minyakita merupakan produk yang berasal dari skema domestic market obligation (DMO), yaitu kewajiban pelaku usaha menyediakan pasokan untuk kebutuhan dalam negeri.

Selain itu, Budi menyampaikan bahwa bantuan pangan pemerintah ke depan dapat lebih fleksibel dengan menyesuaikan kondisi pasar dan kebutuhan penyerapan komoditas.

Apabila terjadi kelebihan pasokan yang menyebabkan harga suatu komoditas turun, pemerintah dapat mempertimbangkan komoditas tersebut sebagai bantuan pangan.

Budi mencontohkan, telur dapat digunakan sebagai bantuan pangan ketika harga di tingkat peternak mengalami penurunan. Skema serupa juga dapat diterapkan pada komoditas lain, seperti daging ayam.

Lebih lanjut, sinergi antara program bantuan pangan dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuka peluang penyerapan berbagai komoditas pangan yang mengalami tekanan harga di tingkat produsen.

"Kemudian juga yang kerja sama dengan MBG ya tidak hanya telur, kebutuhan pokok yang nanti turun, misalnya ayam. Ayam kalau harga turun juga bisa diserap MBG. Jadi sekarang ekosistemnya sudah berjalan dengan baik," imbuhnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

dana untuk menopang harga jual MinyaKita supaya tidak naik, bisa berasal dari dana PE yang dikelola BPDP

Jakarta (ANTARA) - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) meminta kepada pemerintah untuk tidak menaikkan harga jual eceran (HET) minyak goreng rakyat MinyaKita karena hal itu akan semakin membebani masyarakat Indonesia, termasuk petani sawit yang kehidupannya juga sudah sulit.

Ketua Umum SPKS, Sabarudin dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, menyatakan tantangan yang dihadapi masyarakat termasuk petani sawit saat ini adalah mahalnya harga bahan makanan hingga harga pupuk yang terus naik.

"Akibat beban berlebih yang diterima petani kelapa sawit, kehidupan petani sawit swadaya kian sulit sejahtera, sama seperti sebagian besar rakyat Indonesia," ujarnya.

Ia juga mengungkapkan, harga jual hasil panen sawit masih pajak bea keluar (BK) dan pungutan ekspor (PE) yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) sehingga mengurangi pendapatan petani.

Menurut dia, keberadaan aturan BK dan PE sejak 2015 tidak memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia, khususnya petani sawit karena pengelolaan dana PE hanya digunakan menyubsidi harga biodiesel dan diterima perusahaan besar sawit.

Oleh karena itu, dia mengingatkan agar harga jual MinyaKita yang diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu jangan sampai mengalami kenaikan harga.

Terkait hal itu SPKS menawarkan solusi untuk kenaikan harga jual MinyaKita yang diakibatkan kenaikan harga jual CPO di pasar global, yakni selisih harganya ditopang dari dari Dana PE yang dikelola BPDP.

Sebab, lanjut Sabarudin, pengelolaan perdagangan minyak sawit sudah sangat rumit, dimana ada banyak kewajiban yang harus dilakukan, seperti aturan Domestic market Obligation (DMO) dan Public Service Obligation (PSO).

Keberadaan DMO dan PSO, menurut dia juga harus dilakukan transparansi, sehingga jumlah MinyaKita yang dibutuhkan masyarakat kurang beruntung, dapat diketahui secara luas.

"Jika data DMO dan PSO transparan, maka kebutuhan dana untuk menopang harga jual MinyaKita supaya tidak naik, bisa berasal dari dana PE yang dikelola BPDP daripada hanya dinikmati oleh beberapa perusahaan besar semata," ujarnya.

Sebelumnya Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan pemerintah akan menaikkan harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng rakyat atau Minyakita dalam dua minggu ke depan.

Budi menyampaikan keputusan pemerintah untuk menaikkan HET Minyakita dipertimbangkan berdasarkan perkembangan harga minyak kelapa sawit atau crude palm oil yang sempat mengalami kenaikan.

Tak hanya itu, Kemendag juga masih mengamati harga tandan buah segar (TBS) yang sempat mengalami penurunan. Menurutnya, HET baru bisa ditetapkan setelah harga CPO dan TBS cukup stabil.

"Jadi kita akan melihat harganya stabil ya, setelah itu baru ditetapkan berapa angka untuk kenaikan harga eceran tertinggi untuk Minyakita," katanya usai rapat koordinasi tingkat menteri bidang pangan di kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Kamis (4/6). .

Mendag menargetkan HET Minyakita yang baru dapat ditetapkan dalam waktu 1-2 minggu ke depan.

Saat ini HET Minyakita ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter. Penyesuaian HET mendatang murni didorong oleh faktor kenaikan harga bahan baku CPO dan biaya produksi yang mempengaruhi perhitungan keekonomian produk minyak goreng rakyat tersebut.

Pewarta: Subagyo
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Dengan realisasi hari ini, masih ada beras 296,7 ribu ton dan Minyakita 59,3 ribu kiloliter yang masih terus akan disalurkan sampai akhir Juni

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebutkan realisasi bantuan pangan beras dan minyak goreng telah mencapai 55,37 persen dari target 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dengan stok Minyakita aman untuk program stimulus ekonomi tersebut.

"Hingga 5 Juni 2026, realisasi salur bantuan pangan secara nasional telah mencapai 55,37 persen atau telah diterima sebanyak 18,4 juta KPM," kata Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Dia menyebutkan secara kuantitas, total beras yang dibutuhkan sebanyak 664,9 ribu ton dan Minyakita 132,9 kiloliter.

"Dengan realisasi hari ini, masih ada beras 296,7 ribu ton dan Minyakita 59,3 ribu kiloliter yang masih terus akan disalurkan sampai akhir Juni," ucapnya.

Pelaksanaan program bantuan pangan beras dan minyak goreng rakyat Minyakita kepada 33,2 juta KPM dipastikan tidak terpengaruh terhadap rencana penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) Minyakita.

"Ini karena stok Minyakita yang ada di Perum Bulog untuk program bantuan pangan telah terpenuhi," tuturnya.

Dalam laporan yang diterima Bapanas, lanjut Ketut, kebutuhan beras untuk bantuan pangan tersebut masih sangat memadai dengan total stok beras Bulog yang masih 5,3 juta ton. Sementara kebutuhan stok Minyakita untuk bantuan pangan juga telah disiapkan sepenuhnya.

Ia menyebutkan sampai awal Juni, pengadaan Minyakita untuk bantuan pangan telah menyentuh hampir 99 persen. Dari total kebutuhan Minyakita untuk bantuan pangan telah diperoleh stok sebanyak 131,4 ribu kiloliter.

Dari seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) Bulog, Kanwil Jawa Tengah dan Jawa Barat yang masih berproses sedikit lagi untuk pengadaan Minyakita program bantuan pangan.

Ketut menjelaskan apabila pemenuhan stok Minyakita untuk penyaluran bantuan pangan telah tuntas, maka Bulog dapat berfokus pula pada penyaluran Minyakita ke pasar-pasar. Apalagi periode salur bantuan pangan akan dicukupkan sampai akhir Juni ini.

"Dengan hampir rampungnya penyaluran bantuan pangan, stok Minyakita pemerintah yang dikelola Bulog selanjutnya bakal disalurkan seluruhnya ke pasar-pasar rakyat," katanya.

Menurutnya penguatan distribusi bantuan pangan dapat membantu intervensi pengendalian harga pangan pokok strategis. Apalagi pemerintah juga tengah berupaya menderaskan pasokan Minyakita bagi masyarakat, terutama ke pasar rakyat.

"Minyak goreng yang harus didistribusikan pada bantuan pangan tersebut kurang lebih 132,9 ribu kiloliter. Itu banyak. Jadi kalau bisa serentak dikeluarkan sampai Juni, itu artinya akan bisa secara langsung dan tidak langsung mengendalikan harga Minyakita," tambah Ketut.

Dia mengatakan anggaran pelaksanaan program bantuan pangan telah tersedia di Bapanas mencapai Rp14,074 triliun, sebagai salah satu bukti keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan sokongan pangan sebagai bantalan ekonomi.

Terpisah, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pemenuhan pasokan beras dan minyak goreng untuk kebutuhan domestik mampu terpenuhi dari hasil petani Indonesia sendiri.

“Kita ingin petani semakin sejahtera. Karena itu fokus pemerintah tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memastikan hasil produksi memiliki nilai ekonomi yang baik. Ketika produktivitas naik dan harga petani membaik, maka kesejahteraan petani akan meningkat,” kata Amran.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026