BURSA Komoditi dan Derivatif Indonesia atau Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) menyatakan hingga kini terdapat 58 produsen minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) lokal yang bergabung di bursa. “Ini kita optimisasi dulu. Supaya nanti kalau 58 (perusahaan) ini bisa bergerak yang lain akan datang dengan sendirinya,” kata Direktur ICDX Nursalam di kantor Kementerian Perdagangan, Jumat, 2 Januari 2026.

Menurut Nursalam, puluhan produsen sawit yang bergabung ICDX menguasai sebagian besar pangsa pasar CPO nasional. Ia memperkirakan sekitar 50–70 persen pangsa pasar dikuasai oleh 58 perusahaan itu.

Kendati demikian, ia mengatakan jumlah produsen yang bergabung di bursa masih sedikit. Nursalam menjelaskan masih mencari cara untuk menggaet lebih banyak produsen, misalnya berdiskusi dengan pengusaha soal insentif atau kebutuhan yang diperlukan untuk bergabung di bursa. Ia berharap membludaknya jumlah pengusaha di bursa bisa membuat Indonesia membentuk referensi harga CPO.

Nursalam bercerita pernah bertanya kepada produsen minyak sawit mentah soal alasan belum bergabung di bursa berjangka komoditi dalam negeri. Menurut Nursalam, tidak ada alasan fundamental yang membuat mereka menunda bergabung. Ia mengatakan para pengusaha bakal bergabung asalkan banyak produsen yang masuk di bursa.

Ia mengatakan CPO merupakan salah satu komoditas andalan ICDX karena Indonesia merupakan negara produsen terbesar. Ia berharap ekspor CPO pada tahun ini bisa meningkat dari 2025. “Memang saat ini masih belum sesuai yang kita harapkan, tapi kita tidak menyerah,” tutur dia. Ia pun menargetkan 50 persen volume ekspor CPO dilakukan melalui bursa pada tahun ini.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan membukukan volume transaksi perdagangan berjangka komoditi (PBK) Januari–November 2025 mencapai 14,56 juta lot. Jumlah itu tumbuh sebesar 12 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024.

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan Tirta Karma Senjaya menyampaikan notional value untuk perdagangan kontrak berjangka minyak sawit mentah atau CPO pada 2025 tercatat senilai Rp 2,69 triliun dengan besaran volume transaksi sebesar 30.341 lot.

Sementara itu Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti mengatakan CPO dan komoditas turunannya merupakan komoditas dengan ekspor tertinggi pada 2025 dalam kategori nonmigas. Adapun sepanjang Januari–Oktober 2025, Dyah mengatakan total nilai ekspor lemak dan minyak hewan nabati, termasuk minyak sawit mentah, mencapai US$ 28,37 miliar.

Ia meyakini kontribusi tersebut dapat memantik seluruh pihak di perdagangan berjangka komoditi untuk terus mendorong transaksi melalui bursa berjangka dan mengoptimalkan tata niaga serta ekosistem yang ada.

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara ihwal perkembangan kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat. Airlangga mengatakan ia bersama tim dari Indonesia akan berangkat ke AS pekan depan untuk membahas kesepakatan dagang.

Airlangga menyebutkan agenda ke Amerika bertujuan untuk memfinalisasi kesepakatan dagang sesuai dengan joint statement yang diterbitkan pada 22 Juli 2025. Sebelumnya, muncul kabar bahwa kesepakatan dagang Indonesia dan Amerika Serikat terancam batal. Namun Airlangga tak menjawab tegas ketika ditanya apa yang dipermasalahkan oleh AS.

“Yang jadi masalah karena belum ditandatangani,” kata Airlangga kepada wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat, 12 Desember 2025. Ia juga menyebut poin soal hambatan non-tarif hanya tinggal ditulis dalam dokumen.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menegaskan tidak akan ada negosiasi langsung lagi antara Presiden Prabowo dan Presiden Donald Trump. Sebab hasil dari negosiasi antara keduanya sudah tertuang dalam joint statement kedua negara.

Airlangga mengatakan dokumen yang nantinya difinalisasi akan berjudul Agreement on Reciproal Tariff (ART). “Pokoknya harapannya kami bisa selesaikan perundingan legal drafting-nya di bulan Desember ini,” ujar dia.

Risiko batalnya negosiasi bilateral ramai diberitakan oleh sejumlah media internasional. Seperti dilaporkan The Business Times dan Reuters, ancaman gagalnya negosiasi diungkap salah seorang pejabat Pemerintah AS. Penyebabnya adalah Pemerintah Indonesia dikabarkan menarik kembali beberapa komitmen yang telah disepakati sebagai bagian dari perjanjian.

“Mereka (RI) melanggar kesepakatan yang telah kita sepakati pada Juli,” kata pejabat tersebut. Namun Pejabat AS yang tak ingin diberitakan identitasnya itu tak memberikan rincian tentang komitmen spesifik mana yang dilanggar oleh Indonesia.

Negosiasi antara Indonesia dengan Amerika dimulai setelah AS resmi menetapkan tarif tambahan sebesar 32 persen terhadap barang-barang impor asal Indonesia. Pemerintah Indonesia kemudian gencar melobi agar tarif impor atas sejumlah komoditas asal Tanah Air diturunkan.

Akhirnya, Indonesia dikenakan tarif impor 19 persen. Namun pemerintah masih berharap ada penurunan tarif hingga nol persen untuk beberapa komoditas seperti minyak sawit mentah, kakao, kopi dan karet.

Ilona Estherina berkontribusi dalam penulisan artikel ini

PEMERINTAH bersiap meningkatkan program biodiesel dari saat ini B40 menjadi B50. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan biodiesel B50 akan diterapkan pada semester II tahun depan.B50 adalah campuran 50 persen biodiesel atau bahan bakar nabati dengan 50 persen minyak solar. Bahan bakar nabati yang digunakan dalam B50 berasal dari minyak sawit mentah atau CPO.Program biodiesel merupakan upaya pemerintah mengurangi konsumsi bahan bakar minyak atau BBM sekaligus emisi kendaraan. Dimulai sejak 2006 dengan uji coba B2, program ini perlahan-lahan meningkatkan kadar bahan bakar nabati berbasis sawit menjadi B20 pada 2016, B30 pada 2020, B35 pada 2023, hingga B40 pada tahun ini.Namun produk ini belum bersaing dengan solar. Sebab, ada biaya tambahan bahan baku, yaitu molekul minyak sawit, fatty acid methyl ester, yang membikin harganya lebih mahal.Harga yang lebih mahal tersebut membuat pemerintah memberikan subsidi kepada produsen biodiesel. Insentif diberikan untuk menutup selisih biaya produksi dan harga jual. Harapannya, produsen tetap memasok CPO untuk bahan baku biodiesel agar stok terjaga.Dana insentif untuk produsen tersebut diambil dari pungutan ekspor sawit yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan. Besaran insentif dipengaruhi oleh disparitas harga biodiesel dan solar.Masalahnya, selain untuk B50, CPO diperlukan untuk kebutuhan pangan atau minyak goreng. Pasokan CPO yang tersedot untuk biodiesel pada akhirnya membuat jatah untuk minyak goreng berkurang. Para pengusaha ditengarai lebih senang mengalokasikan produksi CPO mereka untuk biodiesel lantaran ada subsidi dari dana Badan Pengelola Dana Perkebunan. Sedangkan dalam proses produksi minyak goreng, insentif tersebut tidak ada.Persoalannya kian pelik lantaran produksi CPO tidak mampu mengimbangi lonjakan kebutuhan untuk biodiesel dan pangan. Kebutuhan minyak sawit mentah untuk memenuhi program B50 diperkirakan mencapai 54 juta ton. Sedangkan pada 2025, produksi CPO ditaksir hanya 49,5 juta ton.Ada pula problem lain. Meningkatnya kebutuhan minyak sawit mentah untuk biodiesel otomatis menaikkan alokasi anggaran Badan Pengelola Dana Perkebunan untuk mensubsidi produsen. Padahal Badan Pengelola Dana Perkebunan punya kebutuhan membiayai program lain, antara lain peremajaan sawit rakyat. Tanpa peremajaan sawit rakyat, produksi minyak sawit mentah tidak akan mampu mencukupi kebutuhan biodiesel B50.Simalakama program B50 ini bisa Anda baca pada artikel "Jika Bahlil Memberlakukan Mandatori Biodiesel B50" dan "Mengapa Produksi Minyak Sawit Mentah Stagnan". ●