ISLAMABAD - Sebanyak 84 orang dari pasukan Pakistan, yang terdiri dari tentara militer, polisi, dan personel badan intelijen, serta unit kontra-terorisme telah tewas dalam serangan kelompok pemberontak Tentara Pembebasan Baloch (BLA). Jumlah kematian sebanyak itu merupakan klaim BLA pada hari Sabtu, yang menamakan serangannya sebagai "Operasi Herof Fase II".

Dalam sebuah pernyataan, BLA mengeklaim bahwa para anggotanya melakukan serangkaian serangan terkoordinasi di berbagai distrik Balochistan. Kelompok tersebut mengatakan bahwa serangan terjadi selama 10 jam dan menargetkan instalasi keamanan, militer, dan administrasi di berbagai kota di seluruh provinsi. Beberapa video di media sosial memverifikasi klaim ini.

Menurut pernyataan yang dikaitkan dengan juru bicara BLA, Jeeyand Baloch, serangan dilakukan di puluhan lokasi di dalam dan sekitar Quetta, Noshki, Mastung, Dalbandin, Kalat, Kharan, Panjgur, Gwadar, Pasni, Turbat, Tump, Buleda, Mangochar, Lasbela, Kech dan Awaran.

BLA mengeklaim bahwa para anggotanya secara bersamaan menyerang apa yang mereka sebut sebagai "struktur militer, administrasi, dan keamanan musuh", dan menegaskan bahwa mereka telah membatasi pergerakan pasukan keamanan Pakistan untuk sementara waktu di beberapa daerah.

Menurut BLA, yang dikutip NDTV, Minggu (1/2/2026), operasi mereka juga menyebabkan puluhan orang pasukan Pakistan terluka dan 18 lainnya disandera. Mereka lebih lanjut mengeklaim bahwa lebih dari 30 properti pemerintah, termasuk kantor, bank, dan penjara, disita atau dihancurkan, dan bahwa lebih dari 20 kendaraan dibakar. Pernyataan itu juga mengatakan bahwa BLA telah menguasai pos dan instalasi tertentu selama bentrokan sengit.

Tidak ada konfirmasi independen langsung atas klaim kelompok pemberontak tersebut.

Otoritas Pakistan, pada saat pernyataan BLA muncul, belum mengeluarkan tanggapan komprehensif yang memverifikasi skala insiden yang dijelaskan. Dalam kasus-kasus sebelumnya yang melibatkan klaim militan di Balochistan, angka korban resmi dan deskripsi peristiwa seringkali berbeda secara signifikan dari yang diberikan oleh kelompok-kelompok bersenjata.

Pernyataan BLA juga mengakui bahwa tujuh anggota mereka sendiri tewas selama operasi tersebut, termasuk anggota dari apa yang mereka sebut sebagai "Brigade Majeed" elite mereka. Kelompok tersebut menggambarkan kematian mereka sebagai bagian dari serangan terkoordinasi terhadap instalasi keamanan dan mengatakan bahwa tindakan mereka membantu mengamankan kendali sementara atas situs-situs yang jadi target.

Tentara Pembebasan Baloch adalah salah satu dari beberapa organisasi militan separatis yang beroperasi di Balochistan, sebuah provinsi yang telah mengalami pemberontakan selama beberapa dekade yang dipicu oleh keluhan atas otonomi politik, kontrol sumber daya, dan pembangunan. Kelompok ini sebelumnya telah mengeklaim bertanggung jawab atas serangan terhadap pasukan keamanan Pakistan, infrastruktur, dan kepentingan asing, khususnya proyek-proyek yang terkait dengan Koridor Ekonomi China-Pakistan.

Balochistan, provinsi terbesar tetapi paling sedikit penduduknya di Pakistan, telah lama menjadi lokasi konflik intensitas rendah antara pemberontak separatis dan negara. Meskipun intensitas kekerasan telah berfluktuasi selama bertahun-tahun, serangan skala besar berkala dan operasi kontra-pemberontakan terus mengganggu kehidupan sehari-hari di beberapa bagian wilayah tersebut.

Tentara Pakistan dan Korps Perbatasan sering disalahkan karena melancarkan represi di luar hukum dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga sipil Baloch yang sering menyebabkan penghilangan paksa. Kelompok International Human Rights mengeklaim ribuan warga Baloch telah dibunuh atau diculik secara ilegal oleh Tentara Pakistan atau milisi mereka selama bertahun-tahun.

Dalam pernyataannya, BLA juga mengeklaim dukungan luas dari penduduk setempat selama operasi tersebut, menegaskan bahwa dukungan ini membantu komunikasi dan pergerakan para anggotanya. Klaim semacam itu sulit diverifikasi secara independen, dan para analis mencatat bahwa penduduk sipil di Balochistan telah secara luas mendukung BLA dengan makanan, air, dan tempat berlindung.

Hingga Jumat malam, informasi dari lapangan masih terbatas dan terfragmentasi, dengan komunikasi di beberapa daerah dilaporkan terganggu. Pihak berwenang diharapkan akan merilis detail resmi setelah menilai situasi. BLA mengindikasikan bahwa mereka akan mengeluarkan pembaruan lebih lanjut, menunjukkan bahwa laporan mereka didasarkan pada informasi awal dan angka-angka tersebut dapat berubah.

Situasi di Balochistan tetap tidak menentu, dengan kemungkinan peningkatan langkah-langkah keamanan setelah insiden yang dilaporkan.

WASHINGTON - Uni Emirat Arab (UEA) telah dituduh pejabat senior Amerika Serikat (AS) Cameron Hudson mengobarkan perang genosida Sudan dengan memasok persenjataan canggih — termasuk drone buatan China — kepada Pasukan Dukungan Cepat (RSF). RSF merupakan faksi paramiliter yang bertanggung jawab atas kekejaman massal di Darfur.

Menurut investigasi Wall Street Journal (WSJ) yang diterbitkan awal pekan ini, badan intelijen AS telah menyimpulkan UEA "mengirim pasokan senjata yang semakin banyak, termasuk drone canggih China, kepada milisi besar Sudan tahun ini," memperkuat kelompok yang "dituduh melakukan genosida dan mengobarkan salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia."

WSJ juga mengutip laporan terpisah yang disusun Badan Intelijen Pertahanan (DIA) dan Biro Intelijen dan Penelitian Departemen Luar Negeri AS, yang menunjukkan peningkatan transfer senjata dari UEA ke RSF sejak musim semi, termasuk "senjata ringan, senapan mesin berat, kendaraan, artileri, mortir, dan amunisi."

Seorang pejabat senior AS yang dikutip dalam laporan tersebut mengungkapkan rasa frustrasi yang mendalam terhadap peran Abu Dhabi.

"Perang akan berakhir jika bukan karena U.A.E.," ujar Cameron Hudson, mantan kepala staf utusan khusus presiden AS untuk Sudan.

Dia menjelaskan, "Satu-satunya hal yang membuat mereka tetap bertahan dalam perang ini adalah dukungan militer yang sangat besar yang mereka terima dari U.A.E."

RSF, pasukan yang didukung UEA yang tumbuh dari milisi Janjaweed yang terkenal kejam yang bertanggung jawab atas pembunuhan massal di Darfur dua dekade lalu, telah dituduh Departemen Luar Negeri AS melakukan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pemerkosaan dan pembunuhan sistematis terhadap pria, anak laki-laki, dan bayi "berdasarkan etnis."

Menurut WSJ, kampanye RSF yang diperbarui tahun ini mencakup serangan yang diperluas di Darfur Utara, di mana kelompok tersebut "memperketat pengepungan ElFasher selama 18 bulan," memutus akses makanan dan obat-obatan kepada puluhan ribu orang.

Serangan pesawat tak berawak pada bulan September menewaskan puluhan orang yang sedang salat di satu masjid.

Persenjataan kembali RSF terjadi setelah serangkaian kekalahan awal tahun ini, yang berpuncak pada kekalahannya di Khartoum.

"Setelah dipersenjatai kembali, milisi tersebut selamat dari titik balik potensial dalam perang dan melancarkan serangan baru terhadap pemerintah yang memicu beberapa kerusakan terburuk dalam perang dua tahun tersebut," ungkap surat kabar itu.

Para pejabat AS mengatakan kepada WSJ bahwa citra medan perang dan sinyal intelijen telah mengonfirmasi aliran senjata Emirat, di antaranya drone dari seri "Pelangi" China, termasuk drone yang dapat terbang selama 24 jam dan melancarkan serangan udara presisi.

Drone tersebut diamati beroperasi di atas Darfur oleh Yale Humanitarian Research Lab.

Intelijen yang diperoleh baru-baru ini pada bulan Oktober mengidentifikasi senjata yang dikirim "melalui Somalia dan Libya, dari sana senjata-senjata tersebut dipindahkan ke Sudan melalui jalur darat," kata para pejabat AS, Eropa, dan Arab.

UEA sebelumnya membantah memasok senjata ke Sudan setelah penerbangan kargo melalui Chad pada tahun 2023 terbongkar, dengan klaim pengiriman tersebut bersifat "kemanusiaan."

Para analis yakin UEA mengandalkan RSF untuk mengamankan kepentingan jangka panjangnya di Sudan, negara yang berlokasi strategis di Laut Merah dan kaya akan cadangan emas, yang sebagian besar secara historis telah diekspor ke Dubai.

Pemerintah Sudan membatalkan kesepakatan pelabuhan Emirat senilai USD6 miliar tahun lalu, langkah yang memperburuk hubungan dan mendorong dukungan Abu Dhabi terhadap milisi tersebut.

“Pengiriman senjata UEA telah membuat frustrasi para pejabat AS yang berharap dapat membendung perang,” catat WSJ.

Seorang analis Barat mengatakan perilaku monarki Teluk tersebut mencerminkan pola yang lebih luas.

“Di wilayah-wilayah yang terpecah belah ini, tata kelola yang lemah dan korupsi memungkinkan negara kecil dan kaya seperti UEA untuk memegang pengaruh yang tidak proporsional,” ujar Justyna Gudzowska, Direktur Eksekutif The Sentry, yang menyelidiki pendanaan konflik.