JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI berhasil mencatatkan peningkatan signifikan dalam capaian Reformasi Birokrasi (RB) 2025. Keberhasilan tersebut menunjukkan komitmen BNPP dalam membangun lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), BNPP memperoleh Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 81,48 dengan kategori A- (Memuaskan dengan Catatan). Capaian tersebut meningkat 7,6 poin dibandingkan tahun 2024 yang memperoleh nilai 73,88 dengan kategori "BB".

Hasil evaluasi tersebut disampaikan melalui surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor B/601/RB.06/2026 tanggal 19 Mei 2026. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif, serta budaya birokrasi BerAKHLAK dengan aparatur sipil negara (ASN) yang profesional.

Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian BNPP Belly Isnaeni menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh jajaran yang telah berkontribusi dalam mendorong percepatan reformasi birokrasi di lingkungan BNPP.

"Pencapaian ini merupakan hasil dari komitmen dan kerja bersama seluruh pegawai BNPP dalam membangun birokrasi yang semakin profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan. Predikat A- menjadi bukti bahwa upaya pembenahan tata kelola organisasi yang selama ini dilakukan telah menunjukkan hasil yang positif," ungkapnya, Senin (8/6/2026).

Belly mengatakan, peningkatan nilai RB BNPP didorong oleh berbagai capaian positif pada sejumlah indikator strategis. BNPP berhasil memperoleh Opini BPK dengan nilai maksimal 100%, Survei Kepuasan Masyarakat sebesar 91,69, Indeks Reformasi Hukum sebesar 99,50, serta Indeks Perencanaan Pembangunan dengan skor 98,36.

Lihat video: Begini Kehidupan Sehari-Hari, Prajurit TNI di Perbatasan Indonesia



Selain itu, capaian tindak lanjut rekomendasi opini BPK sebesar 81,65% dan Survei Penilaian Integritas sebesar 81,03% turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja reformasi birokrasi BNPP. Sementara itu, dalam aspek pembangunan Zona Integritas, BNPP juga mencatatkan prestasi dengan diraihnya predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong dan PLBN Motamasin.

Capaian tersebut juga didukung oleh pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik yang berfokus pada agenda prioritas pembangunan nasional. Sepanjang tahun 2025, BNPP turut mendukung implementasi Reformasi Birokrasi Tematik melalui berbagai upaya yang berkontribusi pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, percepatan hilirisasi, penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan, serta peningkatan akses, kualitas, dan mutu layanan pendidikan, khususnya di kawasan perbatasan negara.

"Reformasi birokrasi tidak hanya berbicara mengenai perbaikan proses internal organisasi semata, tetapi juga tentang bagaimana birokrasi mampu menghadirkan dampak yang nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, berbagai program yang dijalankan BNPP terus diarahkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan dan mempercepat pembangunan kawasan perbatasan negara," tambahnya.

Meski berhasil mencatatkan peningkatan yang signifikan, hasil evaluasi juga memberikan sejumlah catatan perbaikan yang perlu menjadi perhatian BNPP ke depan. Beberapa area yang masih perlu diperkuat antara lain penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peningkatan pengelolaan pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR!, penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa, serta peningkatan kualitas statistik sektoral.

Menanggapi hal tersebut, BNPP menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian PANRB sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.

"Ke depan, BNPP berkomitmen terus meningkatkan kualitas reformasi birokrasi agar semakin efektif, akuntabel, adaptif, dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengatakan sertifikasi halal bagi pelaku usaha di desa-desa wisata turut memperluas manfaat ekonomi masyarakat yang berada di ekosistem tersebut.

“Sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan aspek administratif, tetapi juga menjadi bagian dari peningkatan kualitas produk dan layanan wisata, penguatan kepercayaan wisatawan, serta perluasan manfaat ekonomi bagi masyarakat di destinasi wisata,” kata Menpar dalam keterangan bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Jakarta, Kamis.

Adapun program sertifikasi halal desa wisata merupakan tindak lanjut kerja sama Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dan BPJPH yang dimulai melalui proyek percontohan pada 20 destinasi wisata pada 2025.

Hingga 30 Mei 2026, kolaborasi tersebut telah menghasilkan 31.548 sertifikat halal pada 1.119 destinasi wisata di 34 provinsi.

Menpar Widiyanti pun memberikan apresiasi kepada BPJPH yang telah mengakselerasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha desa wisata di seluruh Indonesia.

Hingga 29 Mei 2026, BPJPH telah memfasilitasi penerbitan 31.548 sertifikat halal bagi 20.237 pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang tersebar di 1.116 desa wisata pada 37 provinsi.

“Kami sangat mengapresiasi BPJPH atas program sertifikasi halal ini. Ke depan, sinergi ini akan terus diperkuat agar destinasi wisata Indonesia semakin berkualitas, berkelanjutan, berdaya saing, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar dia.

Sementara itu, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan bahwa capaian tersebut menunjukkan semakin kuatnya kolaborasi pemerintah dalam membangun ekosistem halal nasional sekaligus memperkuat daya saing sektor pariwisata Indonesia.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa capaian tersebut baru merupakan langkah awal mengingat potensi desa wisata dan pelaku usaha di Indonesia masih sangat besar.

“Jaminan Produk Halal (JPH) bukan sekadar instrumen perlindungan konsumen. Halal juga merupakan instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu meningkatkan nilai tambah produk, memperluas akses pasar, memperkuat kepercayaan konsumen, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro dan kecil,” ujar Haikal.

Menurutnya, ketika produk-produk desa wisata telah bersertifikat halal, maka kepercayaan pasar meningkat, peluang usaha bertambah, dan manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa.

“Karena itu, percepatan sertifikasi halal di desa wisata menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan, memberdayakan UMKM, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Badung (ANTARA) - Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menginginkan pameran perjalanan wisata Bali & Beyond Travel Fair (BBTF) 2026 menciptakan lebih banyak kerja sama pariwisata.

“Saya berharap BBTF akan menciptakan lebih banyak kerja sama, menghasilkan potensi bisnis yang nyata, dan memperluas pola perjalanan melampaui Bali ke destinasi-destinasi di seluruh Indonesia,” kata Menpar saat membuka BBTF 2026 di Kabupaten Badung, Bali, Kamis.

Menpar menaruh harapan besar ke BBTF, sebab pameran perjalanan wisata tersebut selama 12 tahun terakhir menjadi platform penting bagi industri pariwisata Indonesia.

Dengan tahun ini menghubungkan 407 buyer (pembeli) internasional dan nasional dari 44 negara dengan 286 seller (penjual), maka ditargetkan dapat banyak menumbuhkan kemitraan, menciptakan peluang, dan menampilkan potensi pariwisata Indonesia kepada dunia.

“12 tahun perjalanan BBTF bukan sekadar sebuah pencapaian, ini adalah bukti dari konsistensi, kolaborasi, dan keyakinan bersama bahwa sektor pariwisata Indonesia memiliki daya saing yang kuat di pasar global, tidak mengherankan jika saat ini BBTF telah menjadi pasar pariwisata terbesar di Indonesia,” ujar Widiyanti.

Untuk menciptakan lebih banyak kerja sama di pameran ini, Menpar mengarahkan para seller atau penjual paket-paket pariwisata Indonesia menampilkan Indonesia dengan rasa percaya diri, kreativitas, dan profesionalisme.

“Kepada para pembeli internasional, saya mengajak anda (penjual paket wisata) tidak hanya untuk menjual Indonesia, tetapi juga membantu membentuk generasi baru dari pengalaman perjalanan Indonesia. Bali telah membuka pintunya, sekarang saatnya bagi kita untuk melangkah lebih jauh bersama-sama,” tuturnya.

Meski pameran ini ada di Bali, pemerintah ingin para pelaku perjalanan wisata internasional melihat keindahan Indonesia lainnya, ada lebih dari 17 ribu pulau dengan ratusan budaya, keanekaragaman hayati, tradisi kuliner yang kaya, warisan jalur rempah yang bersejarah, serta keramahan masyarakat yang dapat dirasakan.

“Itulah mengapa pesan kami sangat jelas, Indonesia siap melangkah lebih jauh dari sekadar promosi destinasi menuju kemitraan produk pariwisata, kami tidak hanya mengundang dunia untuk mengunjungi Indonesia, kami mengundang para pembeli, pelaku industri, dan mitra ikut mengurasi, menciptakan bersama, dan mengembangkan pengalaman perjalanan baru di seluruh Indonesia,” tuturnya.

Ketua BBTF 2026 I Putu Winastra menambahkan tahun ini pameran perjalanan wisata tersebut mengangkat tema Redefining Indonesia’s Gastronomy Journey: A Celebration of Taste, Culture, and Sustainable Heritage.

Kegiatan berlangsung pada 28–30 Mei 2026 di Bali International Convention Centre, The Westin Resort Nusa Dua, dengan agenda utama pertemuan terjadwal, pertemuan buyer dan seller, presentasi destinasi, sesi berjejaring, serta berbagai kegiatan strategis industri pariwisata.

“BBTF 2026 bukan sekadar ruang pertemuan antara buyer dan seller, BBTF adalah ruang kepercayaan, akuntabilitas, dan kemitraan,” ucap Winastra.

Ia memastikan pembeli internasional yang hadir dalam BBTF merupakan pelaku bisnis pariwisata yang memiliki reputasi, pengambil keputusan, jaringan distribusi global, dan mitra strategis industri, dimana satu buyer memiliki potensi untuk membawa ribuan wisatawan ke Indonesia setiap tahunnya.

“Melalui BBTF, kami ingin memastikan Bali dan Indonesia tidak hanya dilihat sebagai destinasi yang indah, tetapi juga sebagai mitra pariwisata yang terpercaya, kompetitif, dan bernilai bagi pasar internasional,” tutupnya.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kalau tidak ada lagi under-invoicing, terus tidak ada lagi under-counting, dan yang sebagainya itu pasti pemasukan bagi negara, income bagi negara itu akan apa adanya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita meyakini kebijakan tata kelola ekspor melalui BUMN yang ditunjuk, mampu meningkatkan penerimaan negara sekaligus menekan berbagai praktik kecurangan yang selama ini merugikan perekonomian nasional.

Menperin ditemui di Jakarta, Rabu, menyampaikan kebijakan yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam pidatonya di Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2027 itu pada prinsipnya pemerintah sudah menyadari kebocoran yang terjadi dalam sistem perdagangan selama puluhan tahun terakhir.

Menurutnya, Presiden telah mempelajari persoalan tersebut secara mendalam dan mengambil langkah yang tepat melalui pembentukan badan ekspor untuk memperbaiki tata kelola perdagangan sumber daya alam strategis.

Ia menjelaskan praktik-praktik seperti under-invoicing, under-counting, hingga transfer pricing menjadi faktor yang selama ini menyebabkan kerugian bagi perekonomian.

Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan pembenahan dan pengawasan agar aktivitas ekspor dapat tercatat lebih akurat dan transparan.

Menperin Agus menilai, apabila praktik-praktik tersebut dapat ditekan, maka penerimaan negara dipastikan akan meningkat.

"Seharusnya seperti itu," katanya.

“Kalau tidak ada lagi under-invoicing, terus tidak ada lagi under-counting, dan yang sebagainya itu pasti pemasukan bagi negara, income bagi negara itu akan apa adanya,” ujarnya lagi.

Dari perspektif industri, Menperin Agus menilai kebijakan tersebut juga akan memberikan dampak positif bagi pelaku usaha, terutama industri hilir.

Ia mencontohkan pencatatan ekspor batu bara maupun crude palm oil (CPO) yang lebih akurat akan membantu pelaku industri downstream dalam menyusun rencana kerja secara lebih presisi.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Rabu, mengumumkan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA).

BUMN yang ditunjuk yakni Danantara Sumber Daya Indonesia menjadi eksportir tunggal untuk komoditas minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy).

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jika lawan mu kuat jangan benturkan kepala tapi pura-pura lah lemah sambil menunggu lawan mu lengah. Kalau kita lemah maka pura-pura lah ,kuat agar tetap disegani,

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresiasi peluncuran buku 'The Art of Simple Leadership' Jerry Hermawan Lo karya Steven Beteng yang menjelaskan sosok pemimpin menghadirkan arah yang jelas, membangun kedekatan dengan tim, serta tetap adaptif di tengah perubahan.

"Kepemimpinan Jerry Hermawan Lo sangat luar biasa. Salah satu kunci sukses beliau ialah bertarung seperti laki-laki, jangan ada kata menyerah, terus maju, bertahan," kata Bamsoet di Tangerang, Sabtu.

Ia menyebutkan, dengan peluncuran buku ini menjadi referensi dan motivasi bagi para pemimpin hingga generasi muda yang ingin meraih kesuksesan.

"Jika lawan mu kuat jangan benturkan kepala tapi pura-pura lah lemah sambil menunggu lawan mu lengah. Kalau kita lemah maka pura-pura lah kuat agar
tetap disegani," ungkapnya.

Melalui karya Steven Beteng, buku ini mengangkat perjalanan hidup, filosofi kepemimpinan, hingga nilai-nilai yang menjadi fondasi Jerry Hermawan Lo dalam membangun bisnis lintas sektor.

Melalui 'The Art of Simple Leadership' menjelaskan pandangan sosok Jerry mengenai kepemimpinan yang dibangun dari pengalaman hidup dan
proses pembelajaran.

Selain itu, buku ini menyoroti bagaimana tantangan kehidupan menjadi bagian penting dalam membentuk karakter, cara berpikir, serta keberanian dalam mengambil keputusan.

Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Erick Thohir menggarisbawahi dari buku yang menceritakan tentang perjalanan bisnis dan sosok kepemimpinan pengusaha Jerry Hermawan Lo yang patut ditiru pada mahasiswa.

"Mahasiswa ini masa depan untuk bangsa kita, mereka yang akan meneruskan, mereka adalah tulang bangsa kita. Sehingga dalam peluncuran ini ada dua kekuatan yang ingin saya garisbawahi, salah satunya beliau itu figur punya empati," tuturnya.

Ia menilai, sosok Jerry merupakan pengusaha ulet, sukses dan memiliki semangat membangun bangsa menjadi lebih baik di masa depan. Selain itu, beliau juga merupakan seorang leader yang sangat peduli pada kesejahteraan seluruh timnya.

"Kedua ulet, sukses dan memiliki semangat membangun bangsa menjadi lebih baik di masa depan. Kita harus punya mimpi tapi mimpi itu harus dikerjakan," kata dia.

Jerry Hermawan Lo mengatakan, dalam proses pembuatan hingga peluncuran buku ini, ia tidak mengalami hambatan atau kesulitan. Di mana, ia menceritakan apa yang ia alami hingga menjadi seorang pengusaha saat ini.

"Tidak ada tantangan, karena yang saya ceritakan itu real (nyata) kehidupan, pengalaman saya. Hanya ketika sudah merangkum dalam draft, saya mengoreksi," ucap dia.

Buku berisi pengalaman hidup dan bisnis, serta sejumlah motivasi ini, juga tujukan bagi semua usia, tidak terkecuali generasi X atau yang lahir di tahun 80an.

"Meskipun buku ini diluncurkan di hadapan mahasiswa yang merupakan Gen Z, tapi buku ini untuk semua usia, karena pelajaran hidup itu tidak hanya perlu dipelajari oleh generasi saat ini saja, tapi orang-orang yang berusia 70-an seperti saya ini, masih harus belajar dan saya harap buku ini bisa memacu semangat mereka," ungkap dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Jumlah pesawat yang beroperasi di Indonesia terus mengalami penurunan sejak tahun 2023 hingga tahun 2025. Tercatat pesawat yang beroperasi pada tahun 2023 sebanyak 593 unit, turun menjadi 582 pada tahun 2024, dan 578 unit pada tahun 2025.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) mengatakan penurunan jumlah pesawat yang beroperasi di RI bukan tanpa sebab. Beban biaya perawatan pesawat yang tinggi ditambah tekanan fiskal memperburuk kondisi industri jasa MRO (Maintenance, Repair, and Operations).

"Kita juga perlu mengakui bahwa industri MRO di Indonesia sedang mengalami tantangan. Tantangan semakin kompleks, terlebih turunnya jumlah pesawat yang beroperasi di Indonesia. Juga tekanan biaya tinggi," ujar Menperin di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Rabu (7/5/2026).

Pada kesempatan tersebut, AGK memaparkan ada 3 faktor penyebab turunnya jumlah pesawat yang beroperasi. Seperti gangguan rantai pasok global, akses terhadap komponen pesawat yang krusial, serta pemberlakukan tarif impor yang tinggi dan hambatan fiskal.

Bahkan sekitar 74 persen dari total HS Code atau kode klasifikasi barang internasional untuk komponen perawatan pesawat di RI dikenakan bea masuk dengan tarif 2,5 sampai 22,2 persen. Jumlah paling besar adalah untuk mesin dan komponen sparepart yang banyak didatangkan dari luar.

Menperin menjelaskan Indonesia merupakan market MRO yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Namun hampir setengahnya atau 46 persen dari market tersebut, pekerjaannya masih dilakukan di luar negeri, terutama engine dan component.

Perawatan airframe dan line maintenance menyumbang kurang dari 50 persen total pasar, dan lebih dari 90 persen aktivitas tersebut sudah dilakukan oleh MRO dalam negeri. Perawatan ini mencakup pemeriksaan tekanan ban dan keausan rem, pengisian cairan hidrolik, penggantian komponen ringan seperti lampu navigasi, roda, dan lainnya.

Sementara untuk perawatan engine dan component menyumbang lebih dari 50 persen total pasar MRO. Namun sebagian besar atau lebih dari 70 persen aktivitas perawatan masih dilakukan oleh perusahaan MRO asing, sekaligus terdapat pengenaan pungutan tarif oleh negara.

Kondisi beban perawatan tinggi karena masih dikerjakan dari luar negeri ini akhirnya berdampak pada pembentukan komponen harga tiket. Belum lagi ketika nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar, praktis memberi tekanan tambahan terhadap maskapai.

Komponen harga tiket pesawat terdiri dari basic fare (harga dasar tiket yang ditentukan dari TBB/TBA) sebesar 75,3 persen, fuel surcharge sebesar 8,5 persen, passenger service charge (termasuk airport tax) sebesar 6 persen, PPN 9,9 persen, dan Iuran Wajib Asuransi sebesar 0,3 persen. Selain pungutan bea masuk dari 74 persen komponen perawatan mesin pesawat, Pemerintah juga memungut PPN dari setiap pembelian tiket pesawat.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan Indonesia diproyeksikan menjadi pasar penerbangan terbesar keempat di dunia pada tahun 2030.

Dia mengatakan, pasar pesawat terbang global sangat prospektif. Menurut data dari McKinsey, total pesanan pesawat dunia mencapai rekor tertinggi pada tahun 2024 yaitu 15.700 pesawat.

"Berdasarkan International Air Transport Association (IATA), untuk Indonesia menurut IATA diproyeksikan menjadi pasar penerbangan terbesar keempat di dunia pada tahun 2030. Jadi tidak lama lagi kita akan menjadi pasar industri penerbangan terbesar keempat di dunia. " ujar Agus di Jakarta, Rabu.

Selain itu, lanjutnya, menurut International Civil Aviation Organization menunjukkan bahwa jumlah penerbangan domestik dan penumpang Indonesia akan meningkat sangat signifikan, masing-masing mencapai sekitar 7,4 juta penerbangan dengan prospek hampir 690 juta penumpang pada tahun 2045.

"Oleh sebab itu melalui Joint Declaration of Intent (JDI) ini, pemerintah berharap terbangun kolaborasi kuat yang tidak hanya menghasilkan kerangka kerja strategis, tetapi juga menghadirkan alih teknologi yang nyata, peningkatan kandungan lokal dalam industri manufaktur pesawat udara," katanya.

Kemudian JDI antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dengan produsen pesawat Airbus, tambah Agus, diharapkan menguatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi kedirgantaraan.

Kemudian menguatkan sistem perawatan dan pemeliharaan (maintenance, repair, and overhaul/MRO),, dan peningkatan peran Indonesia dalam rantai pasok global bidang kedirgantaraan.

Sebagai informasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menandatangani Joint Declaration of Intent antara Bappenas dengan Airbus pada Rabu (6/5).

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menekankan bahwa sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat bergantung pada konektivitas udara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta mobilitas masyarakat.

Inovasi teknologi dan efisiensi operasional pesawat dinilai menjadi faktor penting dalam menjawab kebutuhan tersebut.

Rachmat juga menegaskan kerja sama tersebut harus melampaui aspek pengadaan pesawat semata.

Ia menegaskan, penguatan ekosistem dirgantara nasional mencakup pengembangan SDM, MRO, serta peningkatan kapasitas industri dalam negeri agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga pusat pertumbuhan industri dirgantara kawasan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Nanti kami juga akan bertemu dengan industri tekstil, sepatu, dan lain-lain, di mana mereka memerlukan dana lebih murah untuk peremajaan mesin-mesinnya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah berencana untuk memberikan insentif bagi industri padat karya termasuk tekstil.

“Nanti kami juga akan bertemu dengan industri tekstil, sepatu, dan lain-lain, di mana mereka memerlukan dana lebih murah untuk peremajaan mesin-mesinnya,” kata Menkeu Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, ia memastikan pihaknya juga akan melibatkan para pemangku kepentingan terkait, termasuk di dalamnya adalah Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Bendahara Negara itu menilai, langkah ini merupakan upaya aktif pemerintah untuk menggerakkan sektor swasta yang juga salah satu penggerak roda perekonomian nasional.

“Jadi kita akan hidupkan betul-betul sektor swasta juga. Jadi, ekonomi bukan hanya didorong oleh pemerintah saja, tapi swasta akan hidup juga. Pak Presiden (Prabowo Subianto) sudah instruksikan seperti itu,” ujar Purbaya.

Menkeu mengatakan, pemerintah berupaya untuk memastikan seluruh mesin pertumbuhan ekonomi nasional termasuk industri padat karya dan manufaktur berjalan dengan baik guna mengakselerasi target ekonomi Indonesia sebesar 8 persen pada tahun 2029.

“Semangat kita sekarang, kita akan memastikan semua mesin ekonomi berjalan. Di demand sudah kita dorong sekarang, di sektor manufaktur juga kita dorong,” kata Purbaya.

Sebelumnya pada Selasa (5/5) pagi, Menkeu Purbaya bersama Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita membahas upaya untuk meningkatkan ekspor produk manufaktur Indonesia.

Agus mengatakan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sekitar 75-80 persen ekspor nasional berasal dari produk manufaktur. Namun, sebagian besar produksi sektor industri manufaktur Indonesia masih diserap pasar dalam negeri.

Menurut dia, kondisi tersebut berbeda dibandingkan negara-negara seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia yang memiliki orientasi ekspor manufaktur lebih besar.

Untuk itu, Menperin menyatakan ingin meningkatkan porsi ekspor manufaktur tanpa mengurangi perlindungan terhadap pasar domestik.

“Kita juga perlu untuk melihat kemungkinan kita meningkatkan ekspor produk-produk kita ke luar negeri sehingga kita bisa mengubah sedikit rasio antara output manufaktur yang 80 persen domestik, 20 persen ekspor tanpa mengurangi porsi domestiknya,” kata Menperin.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kami bersama dunia industri dan dinas pariwisata membuat paket-paket wisata gastronomi bagi Kota Padang

Kota Padang (ANTARA) - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI menyiapkan paket wisata gastronomi untuk Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), yang saat ini sedang berupaya mendapatkan pengakuan dari UNESCO Creative Cities Network (UCCN) di bidang gastronomi.

"Kami bersama dunia industri dan dinas pariwisata membuat paket-paket wisata gastronomi bagi Kota Padang," kata Menteri Pariwisata (Menpar) RI Widiyanti Putri Wardhana di Kota Padang, Rabu.

wisata gastronomi merupakan perjalanan wisata ke suatu daerah yang menjadikan makanan sebagai tujuan utama rekreasi, termasuk di dalamnya sejarah, asal muasal, budaya, seni penyajian.

Hal tersebut disampaikan Menpar RI saat mengunjungi Kompleks Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi yang berada di jantung Kota Padang bersama Gubernur Sumbar Mahyeldi dan Anggota DPD RI Irman Gusman.

Menpar mengatakan penyiapan paket wisata tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat khususnya Kemenpar dalam memajukan program pemerintah daerah di sektor pariwisata.

Dalam kunjungan itu, ia berharap pada 2027 Kota Padang bisa menyelenggarakan Wonderful Indonesia Gastronomi.

Agenda itu diharapkan menjadi instrumen yang kuat bagi Padang agar segera mendapatkan pengakuan internasional terutama dalam hal gastronomi.

Ia meyakini Pemerintah Kota Padang bisa menyelenggarakan agenda pariwisata berskala internasional tersebut. Apalagi, beberapa kota besar di Indonesia yakni Jakarta dan Bali sudah lebih dulu mengadakannya.

Artinya, praktik baik sebelumnya bisa menjadi acuan bagi Kota Padang untuk menyukseskan Wonderful Indonesia Gastronomi 2027.

"Mudah-mudahan tahun depan kita bisa menyelenggarakan di Kota Padang," harap dia.

Menpar menyebut dengan menggencarkan sektor gastronomi maka berbagai macam kuliner asal Ranah Minang akan semakin dikenal luas oleh publik di kancah nasional bahkan internasional.

Upaya ini diharapkan sekaligus menjadi pintu masuk mendatangkan wisatawan dari berbagai negara untuk berkunjung ke Ranah Minang sehingga turut menopang pertumbuhan ekonomi daerah maupun pusat.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Saya sudah WA, Bu MenPAN-RB belum jawab,

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku saat ini masih menunggu pesan singkatnya melalui aplikasi WhatsApp, direspons oleh Menteri PAN-RB Rini Windyantini terkait nasib ribuan tenaga honor di Disdik Jabar, agar bisa segera cair.

Pasalnya, kata dia, kebuntuan komunikasi ini sedikit banyak menghambat upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mencairkan upah para guru dan tenaga kependidikan non-PPPK tersebut, lantaran adanya risiko jeratan hukum terkait administrasi keuangan negara.

"Saya sudah WA, Bu MenPAN-RB belum jawab," ujarnya di Bandung, Selasa.

Dedi menegaskan bahwa meski anggaran tersedia, Pemprov Jabar tidak berani mengambil langkah sepihak untuk membayarkan gaji tersebut.

Hal ini disebabkan adanya regulasi dari pusat yang melarang pembayaran tenaga honorer pasca-pengangkatan PPPK, sehingga pencairan dana tanpa diskresi menteri berpotensi menjadi temuan penyimpangan.

"Ya, minta nanti. Saya harus minta surat MenPAN-RB untuk Provinsi Jawa Barat, bagaimana nasibnya. Karena nanti kalau kami melakukan pembayaran (bisa) disalahkan," ucap pria yang akrab disapa KDM itu.

Menurut dia, pertemuan tatap muka dengan Menteri PAN-RB menjadi agenda mendesak pekan ini guna mencari payung hukum atau jalan tengah agar hak para pekerja di sektor pendidikan itu bisa segera dipenuhi tanpa melanggar aturan.

Ia menekankan bahwa pemerintah daerah wajib berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan tata kelola keuangan tetap berada pada jalur yang benar.

"Pemerintah harus berdiskusi dengan pusat guna mencari jalan tengah," tuturnya.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

SUMEDANG - Sebanyak 1.216 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mendapatkan pembekalan penting terkait wajah baru pelayanan publik yakni Human Based Service menjelang kelulusan pada 2026. Pembekalan berlangsung dalam Stadium General di Gedung Balairung Rudini, Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Rabu (15/4/2026).

Rektor IPDN Halilul Khairi mengatakan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pembekalan bagi praja utama atau calon wisudawan dan wisudawati IPDN tahun 2026.

“Sebelum terjun langsung mengabdi di daerah sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), praja IPDN yang akan lulus ini harus mendapatkan informasi terbaru terkait perkembangan reformasi birokrasi," kata Halilul Khairi.

Dijelaskan lebih lanjut, mengetahui dan memahami urgensi reformasi birokrasi bukan sekedar kewajiban adaministratif bagi seorang ASN melainkan sebuah petunjuk arah, ditengah tuntutan publik yang semakin tinggi.

Kegiatan stadium general kali ini dihadiri juga Deputi Bidang Geostrategi Dewan Pertahanan Nasional (DPN) Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Ari Yulianto.

“Selain pemahaman birokrasi reformasi yang nantinya menjadi makanan sehari-hari para calon ASN, hal-hal terkait ketahanan nasional juga sangat penting diketahui oleh para praja di era globalisasi yang penuh dengan disruption. Ketahanan nasional adalah sistem navigasi bagi mereka nanti untuk tetap tegak berdiri ditengah badai ideologi, ekonomi maupun ancaman global yang akan mereka hadapi,” tutur Halilul.

Sementara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mengatakan, tantangan generasi praja IPDN hari ini, salah satunya adalah mereka akan memimpin di tengah dunia yang berubah cepat.

“Jika melihat ke belakang perubahan selalu ada dan birokrasi terus beradaptasi, namun ritme perubahan hari ini berbeda. Perubahan datang jauh lebih cepat sementara teknologi berkembang pesat dan ekspektasi masyarakat terus meningkat. Ke depan tantangan datang bersamaan, AI, integrasi layanan, keamanan data dan tuntutan serba cepat menuntut pemerintah tetap responsif namun juga adil, transparan dan akuntabel,“ ujarnya.

Dia menjelaskan, krisis kepercayan publik juga turut menjadi tantangan birokrasi global. “Kepercayaan publik bisa dicapai salah satunya dengan mengimplementasikan layanan publik berbasis manusia atau human based service. Sebuah wajah baru reformasi birokrasi yang lebih hangat dan responsif serta berempati. Para praja nantinya harus mampu menciptakan birokrasi yang memiliki hati, melihat masyarakat sebagai manusia yang memiliki kebutuhan mendesak dan perasaan," ujar dia.

Dalam mempersiapkan diri sebagai ASN yang memiliki kontribusi terhadap reformasi birokrasi lebih efektif dan efisien, MenpanRB menegaskan kepada praja untuk belajar hal penting sebelum mereka diterjunkan langsung di masyarakat.

“Hal penting yang wajib kalian pelajari dan perkuat adalah kompetensi digital, biacara berdasarkan data, penguasaan AI, cloud dan cybersecurity serta percepatan adaptasi teknologi dalam birokrasi," kata dia.

Sementara Mayjen Ari menjelaskan terkait beberapa potensi perpecahan yang ada di Indonesia. “Kalian nantinya akan terjun langsung di masyarakat, di tempatkan dari Sabang sampai Merauke. Tidak menutup kemungkinan kalian akan ditempatkan di daerah konflik, oleh sebab itulah kalian harus paham dan memegang teguh prinsip bahwa persatuan dan toleransi adalah warisan berharga dari para pendiri bangsa yang wajib dijaga,” ujarnya.

Ari menegaskan bahwa praja sebagai calon aparatur sipil negara harus memahami persoalan terkait perpecahan yang ada di Indonesia.

“Perpecahan suku, ras, agama, ketimpangan sosial dan ekonomi serta politik seperti tragedi sampit, konflik suku di Papua, GAM dan OPM, konflik Ambon, oligarki, kapitalisme, polarisasi, fitnah dan ujian kebencian semuanya harus dipelajari dan dipahami hingga nantinya kalian dapat berkontribusi untuk meminimalisir atau bahkan mencegah potensi-potensi perpecahan itu,” tuturnya.

Sistem pertahanan negara ini menurutnya bersifat semesta yakni melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumdanas lainnya yang dipersiapkan secara dini dan diselenggarakan secara total, terarah dan berlanjut. “Negara membutuhkan para praja untuk dapat mendukung sistem pertahanan ini. Tentu saja praja yang sudah dibekali dengan sifat tanggon yakni berjiwa nasionalis dan berkarakter baik yang didukung dengan kemampuan tanggap serta trengginas,” tegasnya.

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, hasil evaluasi penerapan kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara ( ASN ) pada pekan pertama menunjukkan hasil yang cukup positif.Menteri Rini mengatakan, bahwa secara umum penerapan WFH di instansi pemerintah pusat telah berjalan sesuai dengan kebijakan. Bahkan penerapan WFH ini dinilai masih mampu mempertahankan kinerjanya.

"Sejauh ini catatan kami menunjukkan gambaran yang cukup menggembirakan. Implementasi di instansi pemerintah pusat berjalan kondusif dan mampu mempertahankan kinerja. Hal ini juga merupakan bagian dari pengalaman yang telah kita lakukan sepanjang pandemi Covid-19 yang lalu," ujar MenpanRB dalam keterangan resmi, Selasa (14/4/2026).

Ia menambahkan, kementerian dan lembaga telah cepat dan mampu untuk beradaptasi dengan pola kerja berbasis karakteristik tugas kedinasan serta pencapaian kinerja yang berorientasi pada output dan outcome.

WFH Swasta Hanya Imbauan, Menaker Tak Ingin Berefek ke Pertumbuhan Ekonomi



"Ini bukan pengurangan jam kerja, melainkan bentuk transformasi cara kerja agar lebih cerdas, efisien, adaptif, dan responsif. Target kinerja ASN tidak berubah, yang berubah adalah bagaimana mereka bekerja,” tegasnya.

Rini menekankan, bahwa pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan kebijakan ini. Berdasarkan pemantauan melalui Survei Kepuasan Masyarakat dan kanal pengaduan di tiap instansi, layanan esensial tetap berjalan normal.

“Yang menjadi prioritas utama kami dan ini tidak bisa ditawar adalah pelayanan publik tetap berjalan dengan baik. Layanan esensial dan yang berdampak langsung kepada masyarakat tetap berjalan dan tidak berhenti seperti biasa, termasuk bagi kelompok rentan,” jelasnya.

Jenis Pekerjaan Ini Tak Termasuk Kategori WFH Tiap Jumat



Meski demikian, pemerintah mencatat sejumlah hal yang masih perlu diperbaiki. Diantaranya adalah kesiapan infrastruktur digital yang belum merata di setiap instansi, serta proses penyesuaian dalam pemetaan jenis pekerjaan yang dapat dilakukan secara fleksibel maupun yang harus tetap dilaksanakan secara tatap muka.

“Memang ada variasi kesiapan infrastruktur digital antar instansi, dan beberapa masih dalam proses menyesuaikan pembagian tugas. Ini terus kami pantau dan sempurnakan,” kata Rini.

Terkait pelaksanaan di daerah, koordinasi terus dilakukan dengan pemerintah daerah sesuai kewenangan Kementerian Dalam Negeri yang memiliki panduan teknis tersendiri bagi ASN daerah.