Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia siap memainkan peran sebagai mediator dalam berbagai konflik internasional, termasuk ketegangan yang melibatkan Iran, dengan tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif dan nonblok.

Dalam wawancara eksklusif dengan media Prancis, Atlantico, saat kunjungannya ke Paris pada 26–28 Mei 2026 yang dipublikasikan pada Senin (8/6/2026), Prabowo mengatakan Indonesia tidak memiliki kepentingan lain selain mendorong perdamaian dan stabilitas global.

Menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan peran Indonesia dalam konflik yang melibatkan Iran, Prabowo menyatakan bahwa posisi nonblok justru memungkinkan Indonesia diterima oleh berbagai pihak yang bertikai.

“Sebagai negara nonblok, Indonesia menawarkan kepada semua negara yang terlibat konflik seorang mediator yang tidak memiliki kepentingan selain perdamaian dan stabilitas,” ujar Prabowo dalam wawancara tersebut.

Menurutnya, tawaran mediasi itu tidak hanya diberikan untuk konflik Iran, tetapi juga sebelumnya untuk perang Rusia-Ukraina.

Prabowo mengungkapkan bahwa Indonesia bahkan telah berkoordinasi dengan Pakistan terkait upaya meredakan konflik yang melibatkan Teheran.

“Terkait konflik dengan Iran secara khusus, kami bertindak bersama pemerintah Pakistan yang lebih dekat dengan situasi di lapangan. Perdana Menteri Pakistan bahkan menawarkan untuk pergi ke Teheran bersama saya jika diperlukan,” katanya.

Dalam wawancara tersebut, Prabowo juga menyoroti kemitraan strategis antara Indonesia dan Prancis. Dia menilai kedua negara memiliki kesamaan pandangan dalam menjunjung kebebasan dan perdamaian dunia.

Menurut Prabowo, kesamaan nilai tersebut menjadi dasar dukungan Indonesia terhadap berbagai inisiatif diplomatik yang didorong Prancis, termasuk pengakuan negara Palestina.

“Politik luar negeri Indonesia dipandu oleh konstitusi kami yang mewajibkan kami membela kebebasan dan perdamaian. Prancis berbagi nilai yang sama,” ujarnya.

Selain membahas konflik Timur Tengah, Prabowo menanggapi isu kebebasan navigasi internasional yang mencuat setelah gangguan pelayaran di Selat Hormuz akibat eskalasi konflik kawasan.

Dia menegaskan Indonesia tetap berpegang pada hukum internasional, termasuk ketentuan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS).

“Indonesia memperoleh status negara kepulauan melalui Konvensi Hukum Laut PBB. Kebebasan navigasi adalah hak yang sakral yang harus dihormati dalam segala keadaan,” kata Prabowo.

Meski begitu, dia menekankan bahwa penegakan aturan internasional memerlukan kapasitas pertahanan yang memadai. Karena itu, pemerintah saat ini terus memperkuat kemampuan TNI, baik Angkatan Laut, Angkatan Udara, maupun Angkatan Darat.

“Indonesia sedang memperkuat kemampuan angkatan laut, angkatan udara, dan angkatan darat, bukan untuk mengancam siapa pun, tetapi agar memiliki kemampuan menjaga tatanan yang berbasis aturan. Kekuatan tidak boleh menggantikan hukum,” tandas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah lanskap geopolitik global yang kian bergejolak, Presiden Prabowo Subianto memilih jalur yang tidak biasa: mengundang para mantan presiden, mantan wakil presiden, ketua umum partai politik, hingga eks menteri luar negeri untuk duduk bersama di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/3/2026) malam.

Pertemuan selama kurang lebih tiga setengah hingga empat jam itu bukan sekadar silaturahmi, tetapi menjelma menjadi forum konsolidasi nasional, ruang dialektika lintas generasi kepemimpinan, sekaligus panggung pembacaan ulang posisi Indonesia di tengah konflik yang kian memanas antara Amerika Serikat–Israel dan Iran.

Beberapa tokoh penting yang hadir antara lain Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, serta Wapres ke-13 Ma'ruf Amin.

Selain itu, hadir pula Ketum partai politik, antara lain Surya Paloh (Nasdem), Bahlil Lahadalia (Golkar), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (PKB), Almuzzammil Yusuf (PKS), serta mantan menteri-menteri di pemerintahan terdahulu, menteri-menteri Kabinet Merah Putih, dan perwakilan dari dunia usaha.

Di balik pintu Istana, terselip sejumlah agenda strategis mulai dari evaluasi keanggotaan Indonesia di Board of Peace (BoP), kalkulasi dampak perang terhadap pasokan energi dan pangan, kesiapan evakuasi warga negara Indonesia (WNI), hingga tawaran Indonesia menjadi mediator konflik.

Evaluasi Board of Peace: Realisme di Tengah Eskalasi

Salah satu pokok pembahasan paling krusial adalah rencana evaluasi keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP). Forum internasional tersebut, yang digagas untuk mendorong gencatan senjata, bantuan kemanusiaan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah konflik, kini dinilai menghadapi ujian berat.

Serangan militer Amerika Serikat bersama Israel terhadap Iran, yang menjadi pemicu eskalasi terbaru, memunculkan pertanyaan mendasar: masih relevankah mandat BoP ketika salah satu inisiatornya justru terlibat langsung dalam operasi militer?

Mantan Menteri Luar Negeri 2001–2009 Hassan Wirajuda mengungkapkan bahwa Presiden menyampaikan perlunya evaluasi menyeluruh. Dengan perkembangan terakhir, potensi keberhasilan misi BoP disebut menurun. Target ceasefire dan distribusi bantuan kemanusiaan terancam tereduksi oleh realitas perang terbuka.

“Dengan perang di Iran ini, bayangan bahwa BoP dan misi yang ditujukan untuk ceasefire, kemudian bantuan kemanusiaan, rehabilitasi dan rekonstruksi, bisa jadi potensi berhasilnya berkurang. Kita akan menilai,” ujarnya di Istana, Rabu (3/3/2026) malam.

Namun, keputusan Indonesia untuk keluar dari BoP belum diambil. Pemerintah akan menghitung tingkat penurunan efektivitasnya terlebih dahulu. Opsi hengkang tetap berada di atas meja, tetapi pendekatannya berbasis kalkulasi, bukan reaksi emosional.

Di titik ini, Prabowo memperlihatkan corak realisme dalam politik luar negeri: loyalitas pada komitmen internasional tetap dijaga, tetapi kepentingan nasional menjadi jangkar utama.

Bahkan, kata Hassan, Presiden Prabowo bahkan secara terbuka menyebut opsi keluar dari BoP apabila efektivitasnya tidak lagi terjaga.

“Kalau tidak ya kita keluar, itu sangat jelas beliau tidak menutupi,” ujar Hassan.

Tak kalah penting, rencana pengiriman hingga 8.000 personel TNI dalam kerangka mandat BoP turut dibahas. Keputusan itu, sebagaimana disampaikan Hassan, bergantung pada satu variabel utama: efektivitas BoP di lapangan.

Jika misi perdamaian dinilai tidak lagi memiliki peluang keberhasilan yang memadai, maka pengiriman pasukan menjadi tidak relevan. Ini bukan semata soal keamanan prajurit, tetapi juga kredibilitas diplomasi Indonesia.

Pendekatan ini memperlihatkan kehati-hatian. Pemerintah tidak ingin terjebak dalam komitmen simbolik yang kehilangan substansi.

Menurut Hassan, keberlanjutan rencana tersebut sangat bergantung pada efektivitas organisasi.

“Tergantung pada BoP-nya dinilai akan efektif atau tidak,” katanya.

Eskalasi Timur Tengah dan Risiko Ekonomi

Diskusi tidak berhenti pada aspek diplomatik. Presiden Prabowo memaparkan implikasi konflik terhadap stabilitas global, terutama potensi gangguan pasokan minyak dan gas.

Penutupan Selat Hormuz oleh Iran menjadi salah satu kekhawatiran utama. Jalur tersebut merupakan arteri vital ekspor minyak dunia, menghubungkan negara-negara produsen utama di Teluk dengan pasar global. Gangguan distribusi berpotensi mendorong lonjakan harga energi dan tekanan inflasi.

Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa pemerintah menghitung seluruh efeknya, termasuk durasi kemungkinan perang. Sektor pangan dan energi disebut menjadi fokus utama kesiapsiagaan nasional.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, menegaskan pentingnya optimisme dan persatuan. Menurutnya, ketahanan pangan dan energi adalah dua bantalan strategis untuk menghadapi tekanan eksternal.

Di ranah eksternal, Prabowo tidak berpangku tangan. Ia disebut telah menghubungi sejumlah pemimpin negara Teluk, termasuk Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Oman, serta Arab Saudi. Komunikasi dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman masih menunggu penyesuaian waktu.

“Sudah telepon. Yang masih menunggu waktu MBS (Mohammed bin Salman), yang lain sudah,” kata Sugiono.

Komunikasi tersebut mencerminkan upaya menjaga kanal dialog tetap terbuka, sekaligus membaca arah pergerakan politik kawasan.

Sugiono juga mengonfirmasi bahwa dirinya telah berbicara dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi.

“Indonesia siap memainkan peran konstruktif dalam memajukan perdamaian, termasuk menawarkan kesediaan kami untuk memfasilitasi dialog atau mediasi,” ujarnya.

Konteks konflik sendiri bermula dari kebuntuan perundingan nuklir di Jenewa. Israel mengonfirmasi serangan lebih dulu, disusul pengumuman Presiden AS saat itu, Donald Trump, mengenai keterlibatan negaranya. Iran membalas dengan serangan ke sejumlah pangkalan militer AS di kawasan Teluk.

Tawaran Mediasi: Antara Ideal dan Realitas

Indonesia menyatakan kesiapan menjadi mediator. Namun, sebagaimana ditegaskan Hassan Wirajuda, mediasi hanya mungkin jika kedua pihak yang bertikai menghendakinya. Tanpa penerimaan dua belah pihak, peran mediator menjadi ilusi.

Menlu Sugiono menyampaikan tawaran itu langsung kepada Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi. Indonesia menawarkan diri sebagai jembatan, mendorong de-eskalasi dan kembali ke meja perundingan.

Di sini terlihat kesinambungan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Indonesia tidak memihak blok tertentu, tetapi aktif menawarkan solusi.

Indonesia menyatakan kesiapan menjadi mediator. Namun, Hassan mengingatkan syarat mendasar diplomasi mediasi.

“Untuk menjadi mediator kan harus juga ada penerimaan dari dua pihak yang bertikai. Dan kita belum lihat tanda-tanda itu. Jika kedua belah pihak berkeinginan, Pak Presiden bersedia untuk menjadi mediator. Tetapi, kalau misalnya ada pandangan seperti itu, ya kita kembalikan kepada mereka,” tuturnya.

Di sisi lain, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyebut sikap Indonesia sudah tepat mempertahankan bebas aktif sembari menunjukkan empati terhadap perjuangan Palestina.

“Beliau menegaskan kembali bagaimana mempertahankan politik bebas dan aktif, rasa simpati dan empati yang besar terhadap perjuangan rakyat Palestina,” katanya.

Sementara Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menilai pertemuan tersebut sebagai upaya mengamankan negara dari dampak global.

“Semuanya ini kita lakukan dalam rangka bagaimana mendorong agar kejadian di global itu bisa kita antisipasi untuk mengamankan negara kita,” ujarnya

Ketua Umum PKS, Almuzzammil Yusuf, bahkan menyebut keanggotaan di BoP sebagai pilihan paling mungkin di tengah opsi yang tidak ideal.

“Pilihan yang memang terberat dari yang ada, yang paling mungkin dari yang ada, bukan pilihan-pilihan ideal,” imbuhnya

Yang membuat pertemuan ini istimewa adalah kehadiran para pemimpin lintas era: Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 Joko Widodo, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 Boediono, serta Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin.

Dalam sistem demokrasi yang sering diwarnai kompetisi keras, momen duduk bersama seperti ini menjadi simbol stabilitas politik domestik. Pasar, investor, dan publik melihat adanya kesatuan sikap elit.

Pertemuan ini juga memiliki dimensi psikologis. Di tengah potensi gejolak harga energi dan pangan, konsolidasi elit menjadi pesan menenangkan bagi publik dan pelaku usaha.

Ketika elit politik menunjukkan soliditas, risiko kepanikan pasar dapat ditekan. Dalam konteks ekonomi, stabilitas persepsi sering kali sama pentingnya dengan stabilitas kebijakan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) pada periode 2001-2009 Hassan Wirajuda menjelaskan bahwa kejelasan Indonesia sebagai juru damai atau mediator konflik antara Iran dengan AS-Israel ditentukan oleh sejumlah syarat.

Hal tersebut disampaikan Hassan di Kompleks Istana Kepresidenan setelah mengikuti agenda pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto pada Selasa (3/3/2026). Hassan mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut, Prabowo memaparkan terkait dengan kondisi geopolitik yang saat ini sedang panas di Timur Tengah.

Namun, menurut Hassan, Prabowo tidak membeberkan rencananya untuk menjadi mediator atas kondisi perang di Timur Tengah.

"Kita tidak membicarakan apakah Indonesia mampu atau tidak [jadi mediator]. Itu kan pemikiran awal," kata Hassan di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa (3/3/2026).

Menurut Hassan, untuk menjadi mediator pun diperlukan sejumlah syarat kondisi di tengah perang yang terjadi.

"Harus ada penerimaan dari dua pihak yang bertikai dan kita belum lihat tanda-tanda itu," katanya.

Untuk menjadi mediator, menurutnya, negara tersebut harus menerima dari kedua belah pihak yang bertikai. Kemudian, terdapat suasana untuk dua pihak berkeinginan menyelesaikan secara dialog.

Setelah dialog tersebut mengalami kebuntuan, langkah mediasi tetap masih jauh dari rencana.

"Ketika masing-masing masih ambisi dan yakin dia akan menang ya timing-nya paling tidak, timing-nya belum tentu," tutur Hassan.

Dia menjelaskan bahwa perang yang terjadi saat ini antara Iran dan AS-Israel merupakan tindakan sepihak atau bukan perang yang dimandatkan oleh PBB. Di Teluk Persia, setidaknya telah terjadi tiga kali perang dalam 30 tahun terakhir.

"Memang kawasan ini menjadi lahan perang dan perang-perang besar yang membawa dampak besar bagi dunia karena sumber minyak dan gas banyak berasal dari wilayah ini," kata Hassan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan siap bertolak ke Teheran, Iran, untuk memfasilitasi dialog antara Israel-AS dengan Iran demi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif.

Dalam siaran resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Pemerintah Indonesia menyesalkan gagalnya perundingan antara AS dan Iran yang telah berdampak pada eskalasi militer di kawasan Timur Tengah. Indonesia menyerukan kepada seluruh pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog dan diplomasi.

Pemerintah juga menekankan pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara serta menyelesaikan perbedaan melalui cara damai.

"Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif dan apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi," demikian pernyataan Kemlu.

Kemenlu menilai langkah ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam menjaga stabilitas global, sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dipegang teguh. Selain itu, peningkatan ketegangan di Timur Tengah berpotensi mengganggu stabilitas kawasan serta perdamaian dan keamanan dunia.