JAKARTA, KOMPAS.com – PT Mitra Adiperkasa Tbk atau MAP (MAPI) memastikan akan membawa kembali jenama ritel Ace Hardware ke Indonesia setelah menjalin kemitraan dengan prinsipal menyusul berakhirnya kerja sama merek tersebut dengan mitra sebelumnya.

Perseroan menargetkan pembukaan toko perdana Ace Hardware di Sunter Mall pada akhir Juli atau awal Agustus 2026. Setelah itu, MAP akan melanjutkan ekspansi dengan membuka toko kedua di kawasan Serpong.

Perseroan menjelaskan, peluang tersebut muncul setelah Kawan Lama Group memutuskan tidak melanjutkan kerja sama dengan Ace Hardware.

"Terkait Ace Hardware, setelah Kawan Lama Group memutuskan untuk tidak melanjutkan kerja samanya dengan Ace Hardware, prinsipal kemudian menghubungi kami untuk menjadi mitra baru mereka. Setelah itu, kami berdiskusi dengan Kawan Lama Group, dan mereka mengonfirmasi bahwa keputusan tersebut merupakan bagian dari strategi bisnis mereka," ujar manajemen MAP dalam keterbukaan informasi di laman Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (29/6/2026).

Setelah dihubungi oleh prinsipal, MAP melakukan evaluasi terhadap peluang tersebut melalui studi kelayakan bersama sebelum akhirnya memutuskan untuk menjalin kerja sama.

Menurut manajemen, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi diversifikasi bisnis perseroan.

"Setelah prinsipal menghubungi kami, kami mengevaluasi peluang tersebut dan melakukan studi kelayakan bersama. Pada akhirnya, kami melihat ini sebagai peluang diversifikasi bagi MAP, karena kami selalu mencari segmen baru yang dapat melengkapi bisnis yang sudah ada," kata manajemen.

MAP menyebut strategi tersebut sejalan dengan pendekatan perseroan dalam mengembangkan kategori bisnis baru.

Sebagai contoh, perusahaan menjalin kemitraan dengan Apple pada 2019 yang kini menjadi salah satu kontributor penting dalam portofolio bisnisnya.

"Pada tahun 2019, kami menjalin kemitraan dengan Apple, dan kini bisnis Apple telah menjadi salah satu kontributor yang sangat sukses dalam portofolio kami. Seperti biasa, kami selalu berhati-hati sebelum berekspansi ke kategori bisnis baru," lanjut perseroan.

Fokus pada tahap awal

Meski telah memutuskan menjadi mitra baru Ace Hardware di Indonesia, MAP menegaskan tidak akan melakukan ekspansi secara agresif karena bisnis home improvement merupakan segmen baru bagi perusahaan.

"Setelah melalui proses evaluasi, kami memutuskan untuk menjalin kemitraan dengan Ace Hardware. Namun, kami menyadari bahwa ini merupakan segmen baru bagi kami dan masih memerlukan proses pembelajaran. Oleh karena itu, kami tidak akan melakukan ekspansi secara agresif," ujar perseroan.

MAPI berencana membuka toko pertama di Sunter Mall pada akhir Juli atau awal Agustus 2026, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan toko kedua di Serpong.

Dalam menjalankan bisnis tersebut, MAP menargetkan menghadirkan konsep Ace Hardware yang diterapkan di Amerika Serikat (AS).

"Tujuan kami adalah menghadirkan Ace Hardware di Indonesia sesuai dengan konsep yang diterapkan di Amerika Serikat. Setelah kami lebih memahami bisnis ini dan memastikan bahwa bisnisnya layak serta menguntungkan, kami akan mempertimbangkan untuk mempercepat ekspansi," kata manajemen.

Awali dengan 5 hingga 7 toko

Pada tahap awal, MAP akan memfokuskan pengembangan bisnis dengan membuka 5 hingga 7 gerai Ace Hardware terlebih dahulu.

Kinerja keuangan dan profitabilitas dari toko-toko awal tersebut akan menjadi dasar bagi perusahaan dalam menentukan langkah ekspansi berikutnya.

"Untuk saat ini, fokus utama kami adalah membuka 5–7 toko pertama dan mengevaluasi kinerja keuangan serta profitabilitasnya. Berdasarkan hasil tersebut, kami akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk memberikan arahan yang lebih rinci mengenai rencana jangka panjang kami," ujar manajemen.

MAP belum memberikan proyeksi mengenai besaran kontribusi bisnis Ace Hardware terhadap pendapatan maupun profitabilitas perseroan dalam jangka panjang.

Perusahaan menyatakan akan terlebih dahulu mengevaluasi kinerja operasional dan finansial dari gerai-gerai awal sebelum menentukan arah pengembangan bisnis selanjutnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi VI DPR RI RI menyoroti kondisi likuiditas Perum Damri yang masih menghadapi tekanan akibat kewajiban pembayaran utang pascamerger perusahaan. DPR meminta manajemen segera menyusun peta jalan penyelesaian kewajiban kepada mitra usaha hingga hak pensiunan agar tidak mengganggu kredibilitas perusahaan.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Adisatrya Suryo Sulisto mengatakan pihaknya menerima berbagai laporan mengenai kewajiban Damri kepada penyedia armada sewa yang belum terselesaikan.

“Kami menerima berbagai laporan terkait kewajiban Damri kepada sejumlah pihak, khususnya penyedia armada sewa kendaraan yang belum terselesaikan. Nah kami meminta Bu Dirut tolong untuk menyusun roadmap penyelesaian kewajiban secara jelas, terukur, untuk menjaga kredibilitas perusahaan,” kata Adisatrya dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Kompleks Senayan, DPR, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Dia mengingatkan agar Damri juga memperhatikan keberlangsungan usaha para mitra yang ikut terdampak akibat keterlambatan pembayaran.

“Ibu juga mesti memperhatikan kelangsungan usaha dari mitra-mitra ibu, karena mereka juga pastinya banyak tekanan dari kewajiban-kewajiban operasional dan tanggungan mereka,” ujarnya.

Selain itu, Adisatrya meminta ekspansi melalui pengadaan bus listrik tidak menimbulkan persepsi bahwa perusahaan lebih mengutamakan investasi dibandingkan menyelesaikan kewajiban finansial. Dia juga meminta penjelasan terkait dengan penyelesaian hak pensiunan, termasuk pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT) yang dilaporkan belum tuntas.

“Lain-lain kami ingin juga mendapat penjelasan terkait permasalahan hak dari pensiunan pegawai Damri, seperti JHT yang belum terselesaikan, ini sudah tertangani sampai mana, Bu?” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Damri, Setia N. Milatia Moemin menjelaskansebagian laba perusahaan sengaja disisihkan untuk membayar utang warisan hasil penggabungan (merger). Langkah tersebut dilakukan meski berdampak pada arus kas (cash flow) perseroan.

Setia menjelaskan pencadangan laba untuk pembayaran utang dilakukan lantaran Damri menanggung kewajiban dari perusahaan-perusahaan yang digabungkan ke dalam perseroan. Menurutnya, perusahaan yang bergabung saat itu memiliki ekuitas negatif, sehingga Damri harus menanggung beban utang yang nilainya cukup besar.

Selain kewajiban tersebut, dia menyebut Damri juga harus melunasi utang di luar pajak, PPN, dan PPh yang mencapai sekitar Rp258 miliar, serta memenuhi kewajiban perpajakan kepada negara. Menurutnya, kondisi itu terjadi lantaran perusahaan-perusahaan yang digabungkan sebelumnya hampir tidak pernah membayar pajak.

Namun, Setia mengatakan perusahaan hingga kini masih terus mencicil berbagai kewajiban yang timbul setelah proses merger. Dia menyampaikan Damri menerima tambahan sekitar 1.500 pegawai dari perusahaan yang bergabung, tetapi tanpa diikuti proyek maupun sumber pendapatan baru.

"Untuk kewajiban-kewajiban, Pak, insya Allah kami terus mencicil, karena pada waktu penggabungan kami mendapatkan 1.500 pegawai tanpa proyek, tanpa pendapatan perusahaan tersebut, dan pada posisi equity minus dan merugi,” kata Setia.

Dia menjelaskan, sebagian keuntungan perusahaan kini dicadangkan untuk memenuhi kewajiban tersebut sehingga mengurangi ruang keuangan perseroan.

“Jadi, itu sebabnya sekarang ini kami harus mencadangkan sebagian dari keuntungan kami untuk membayar kewajiban akibat penggabungan,” terangnya.

Lebih lanjut, Setia mengatakan pembayaran utang tersebut terus menggerus arus kas perusahaan. Menurutnya, meski Damri masih mampu mencatatkan Ebitda positif, beban pembayaran utang dan penyusutan aset membuat laba bersih menjadi jauh lebih kecil.

“Jadi, sebetulnya kewajiban-kewajiban itu kami coba cicil, dan itu yang menggerus dari cashflow-nya,” imbuhnya.

Pengadaan Bus Listrik

Di sisi lain, dia menambahkan mayoritas aset Damri berupa armada bus yang mengalami depresiasi tinggi. Selain itu, perusahaan juga harus mencadangkan biaya penyusutan untuk mendukung penggantian armada, termasuk bus listrik yang diwajibkan dalam kontrak kerja sama dengan Transjakarta.

“Tapi bukan berarti kami mau lebih memprioritaskan bus listrik, bukan, Pak. Tetapi, karena memang kami memiliki kuota yang harus dipenuhi dan pada kontrak dengan Transjakarta ada terms of contract-nya, di mana kalau kami tidak penuhi, kami juga kena denda, kena penalty,” jelasnya.

Setia menuturkan beban perusahaan juga meningkat setelah jumlah pegawai bertambah dari sekitar 3.400 orang menjadi lebih dari 5.000 orang pascamerger.

Meski demikian, dia memastikan Damri tetap memprioritaskan pembayaran seluruh kewajiban, termasuk utang pajak, meski berdampak pada laba perusahaan.

“Sampai Mei kami labanya masih minus, Pak, biasanya, karena kami nanti masih, kan kita seasonal ya, Pak. Jadi, biasanya nanti di Desember ada Nataru. Nah, laba minus ini karena kami memaksakan untuk membayar utang. Jadi, utang-utang pajak, utang semua kami bayar dulu,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) memperkuat arah keberlanjutan perusahaan melalui penyusunan Roadmap Environmental, Social, and Governance (ESG) 2026–2030. Peta jalan ini disusun sebagai arah strategis dalam mengintegrasikan prinsip ESG ke dalam proses bisnis konstruksi, mulai dari desain, pengadaan, pelaksanaan proyek, pengelolaan supply chain, hingga pelaporan kinerja keberlanjutan.

Roadmap ESG WEGE berfokus pada isu material yang relevan bagi industri konstruksi, seperti efisiensi energi dan air, pengurangan emisi, pengelolaan limbah konstruksi, penggunaan material berkelanjutan, keselamatan kerja, hak tenaga kerja, manajemen risiko, etika bisnis, keamanan informasi, serta tata kelola rantai pasok.

Direktur QHSE dan Pemasaran WEGE, Wahyu Hadi Prasetyo, menyampaikan bahwa Roadmap ESG menjadi instrumen manajemen untuk memperkuat daya tahan bisnis dan meningkatkan akuntabilitas perusahaan. “ESG bagi WEGE bukan hanya komitmen, tetapi kerangka kerja untuk memperbaiki proses bisnis, memperkuat pengelolaan risiko, meningkatkan efisiensi sumber daya, serta membangun kepercayaan pelanggan, investor, dan pemangku kepentingan,” ujar Wahyu.

Dalam aspek lingkungan, WEGE menargetkan seluruh proyek besar memiliki perhitungan awal emisi karbon Scope 1 dan Scope 2 pada 2026. Perusahaan juga menargetkan penurunan emisi karbon per proyek sebesar 5% pada 2028 dibanding baseline 2026, serta penurunan intensitas energi dan emisi melalui efisiensi energi, digitalisasi pemantauan, penggunaan energi rendah karbon, dan peningkatan praktik konstruksi berkelanjutan.

WEGE juga mendorong peningkatan portofolio proyek berkelanjutan melalui green building, modular construction,

BIM, digital twin, dan penggunaan material rendah karbon. Pada 2029, perusahaan menargetkan sedikitnya 5 proyek strategis tersertifikasi green building, seperti Greenship, EDGE, atau LEED.

Dari sisi sosial, Roadmap ESG WEGE berfokus pada penguatan budaya keselamatan kerja, peningkatan kompetensi tenaga kerja, penerapan praktik ketenagakerjaan yang adil dan menghormati hak asasi manusia, serta peningkatan hubungan dengan pelanggan dan mitra kerja. Sebagai bagian dari komitmen tersebut, WEGE menargetkan Total Recordable Incident Rate (TRIR) berada di bawah 1 per 200.000 jam kerja mulai 2026.

Pada aspek tata kelola, WEGE secara bertahap memperkuat transparansi pelaporan, integrasi ESG ke dalam KPI manajemen, pemetaan risiko berbasis ESG melalui SIMRISK, penguatan etika bisnis, penerapan sustainable procurement, serta kesiapan pelaporan keberlanjutan berbasis standar global, termasuk IFRS S1 dan IFRS S2.

Melalui Roadmap ESG 2026–2030, WEGE menegaskan arah transformasinya sebagai perusahaan konstruksi gedung yang adaptif terhadap tuntutan keberlanjutan, berorientasi pada tata kelola berbasis risiko, serta berkomitmen menciptakan nilai jangka panjang bagi pelanggan, investor, karyawan, mitra kerja, masyarakat, dan lingkungan. Komitmen tersebut diperkuat melalui penandatanganan berita acara kesepakatan oleh seluruh fungsi terkait di lingkungan WEGE sebagai dasar pelaksanaan ESG yang bertahap, terukur, dan berkelanjutan dalam proses bisnis perusahaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten distributor koper dan peralatan rumah tangga PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk. (TOOL) menyiapkan strategi untuk meningkatkan penjualan pada 2026. Salah satunya melalui kerja sama dengan Grup MAP untuk memperluas pasar koper Airwheel.

Direktur Utama TOOL Ronald Hartono Tan, mengatakan perseroan akan terus berfokus pada peningkatan penjualan, terutama pada segmen koper pintar (smart luggage) Airwheel dan produk perkakas yang menjadi salah satu lini usaha unggulan perseroan.

“Untuk mendorong pertumbuhan, perseroan mengandalkan strategi perluasan distribusi melalui kerja sama dengan department store. Kami optimistis dapat meningkatkan kinerja pada 2026 dibandingkan dengan 2025,” ujarnya dalam Paparan Publik, Senin (15/6/2026).

TOOL memperluas kerja sama dengan mitra strategis seperti Grup MAP. Dengan demikian, produk koper Airwheel dapat masuk ke outlet SOGO dan Seibu.

Langkah ekspansi telah dilakukan sejak 2024 dengan membuka tiga counter Airwheel di pusat perbelanjaan besar Jakarta, yakni di SEIBU Grand Indonesia, SOGO Pondok Indah Mall 2, dan SOGO Plaza Senayan. Perseroan juga memiliki toko Airwheel di Sedayu City, Kelapa Gading.

Ekspansi kemudian berlanjut pada 2025 dengan memperluas jangkauan ke Jawa Timur. Pada Januari 2025, TOOL membuka counter Airwheel di SOGO Pakuwon Mall Surabaya, disusul pembukaan toko Airwheel di Galaxy Mall 3 Surabaya pada Maret 2025. Selanjutnya, pada Agustus 2025, perseroan membuka counter Airwheel di SOGO Paris Van Java Mall Bandung.

Manajemen berharap perluasan jaringan distribusi dan penguatan merek Airwheel dapat meningkatkan penjualan sekaligus menjadi motor pemulihan kinerja perseroan pada 2026.

Selain itu, TOOL berencana meningkatkan eksposur merek melalui berbagai kegiatan promosi, serta memperkuat kerja sama dengan mitra usaha. Di saat yang sama, perusahaan tetap menjaga efisiensi operasional dan pengendalian biaya guna menopang profitabilitas.

"Seluruh inisiatif tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan efisiensi operasional dan pengendalian biaya," ujar Ronald.

Sebagai informasi, Rohartindo Nusantara Luas memiliki tiga kategori produk utama yang mencakup tas koper, perkakas, dan peralatan rumah tangga.

Perseroan menilai penurunan daya beli masyarakat menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi sepanjang 2025. Kondisi tersebut membuat konsumen lebih selektif dalam berbelanja sehingga berdampak pada permintaan produk dan pendapatan perusahaan.

Di sisi lain, manajemen TOOL mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang meningkatkan biaya pengadaan produk. Hal itu berimbas kepada peningkatan harga jual kepada konsumen.

Sepanjang 2025, TOOL mencatatkan pendapatan sebesar Rp59,26 miliar, turun 36,64% dibandingkan realisasi 2024 sebesar Rp93,53 miliar. Penurunan tersebut dipicu melemahnya penjualan pada seluruh segmen usaha, mulai dari tas koper, perkakas, hingga perabotan rumah tangga.

Sejalan dengan itu, laba bruto perseroan turun 39,37% menjadi Rp24,26 miliar dari sebelumnya Rp40,01 miliar. Meski demikian, perusahaan masih mampu membukukan laba bruto yang menunjukkan kegiatan usaha inti tetap menghasilkan nilai tambah.

Dari sisi bottom line, TOOL mencatat rugi bersih sebesar Rp6,99 miliar pada 2025, berbanding terbalik dengan laba bersih Rp937 juta pada 2024.

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sedang menyiapkan Roadmap Artificial Intellegence (AI) sebagai panduan strategis 5 tahun untuk mewujudkan ekosistem kecerdasan buatan yang inklusif, etis, dan berdaya saing global. Roadmap AI ini disiapkan menuju Visi Indonesia Emas 2045.

Pesantren didorong berperan tidak hanya dalam menjadikan AI alat bantu pembelajaran, tetapi sebagai jangkar moral sosial yang dibutuhkan dalam arsitektur kemanusiaan kecerdasan buatan. Termasuk bagi perlindungan terhadap anak, perempuan dan kepribadian bangsa.

Hal ini mencuat dalam Seminar Nasional "Peran Pesantren dalam Perkembangan AI dan Perlindungan Anak dan Perempuan di Ruang Digital" di Pesantren Luhur Al-Tsaqafah Ciganjur, Jakarta, Senin (18/5/2026). Seminar diikuti presentasi kaum gen Z dari santri Al-Tsaqafah, komunitas perempuan fatayat NU dan perwakilan Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) dari seluruh indonesia.

Hadir sebagai pembicara, Ketua Komisi VI DPR Anggia Ermarini Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Budaya Menteri Kementerian Komunikasi dan Digital Wijaya Kusumawardana dan VP IT Digital Strategy & Performance Telkom Indonesia Joko Adi Wibowo. Sedangkan Pengasuh Pesantren Luhur Al-Tsaqafah, Prof Dr KH Said Aqil Siradj memberikan keynote speech.

Atas nama pemerintah, Wijaya Kusumawardana menyampaikan road map yang disiapkan berfokus utama Road Map Kecerdasan Buatan mencakup tiga pilar utama yakni Tata Kelola dan Regulasi, Pengembangan Talenta swrya Infrastruktur dan Data. Ada lima sektor strategis prioritas yang dituju, yakni Kesehatan, pendidikan terkait personalisasi pembelajaran, Keuangan, Transportasi dan Industri Kreatif terkait otomatisasi dan kreasi konten digital.

"Peta jalan ini sudah kami susun, dan sedang ada di meja presiden untuk mendapatkan persetujuan," tutur Wijaya.

Sebagai salah satu lembaga pendidikan penting yang bersentuhan langaung dengan anak dan generrasi muda Wijaya mendorong keterlibatan pesantren dalam perkembangan teknologi AI khususnya di bidang pendidikan dan perlindungan anak. “Kami mendorong keterlibatan pesantren, seluruh pihak, akademisi, termasuk para ahli di pesantren,” katanya.

Menurutnya, pengawasan terhadap teknologi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga keluarga dan lingkungan terdekat anak. “Agar orang tua turut bertanggung jawab dalam pengawasan. Pemerintah mengawasi platform, namun untuk pengguna, keluarga harus terlibat,” ujarnya.

Dalam pidato kuncinya, Said Aqil Siroj menegaskan bahwa AI harus dipahami dan dikuasai sebagai alat yang dapat memberi manfaat besar bagi manusia. “Manfaatnya besar sekali, tetapi harus sadar ada mudarat besar. Jangan dimusuhi, jangan dihindari, tetapi diarahkan,” katanya.

Sedangkan Anggia Ermarini menilai kemunculan teknologi AI sudah tidak lagi dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat modern. Bahkan, AI disebut bukan sekadar alat teknologi, melainkan telah berkembang menjadi struktur sosial baru. AI, lanjut Anggi, bukan sekadar inovasi teknologi yang berdiri sendiri, tetapi struktur sosial baru.

"Perkembangan AI membentuk pola komunikasi, relasi sosial, hingga cara manipulasi informasi melalui algoritma digital dan turut memunculkan risiko baru seperti kekerasan digital, penipuan, hingga eksploitasi data yang sering kali terjadi tanpa disadari masyarakat," tegasnya sambil menegaskan pentingnya maqashid syariah sebagai prinsip dalam menjaga serta mengarahkan penggunaan teknologi AI agar tetap berpihak pada kemaslahatan manusia.

Joko Adi Wibowo, sebagai perwakilan perusahan penyedia infrastruktur digital menyebut arti penting pesantren untuk memastikan moralitas tetap terjaga di tengah perkembangan teknologi digital. Kondisi ini perlu ada entitas yang menjadi jangkar moral sosial bangsa ini, dan itulah peran pesantren.

Ia menambahkan kolaborasi antarpihak diperlukan untuk membangun arsitektur kemanusiaan digital yang sehat dan beretika bagi bangsa Indonesia. “Kita perlu melakukan kolaborasi dan sinergi agar membentuk arsitektur kemanusiaan digital yang proper bagi bangsa ini,” sebutnya.

Menurut Joko, pesantren memiliki potensi besar dalam pengembangan ekosistem digital yang sehat, termasuk melalui penguatan akses internet aman dan layanan digital yang mendukung aktivitas pendidikan. Ia mencontohkan penggunaan learning management system untuk pelaksanaan ujian berbasis digital hingga sistem pemantauan kegiatan guru dan santri secara lebih tertata.

Oleh karena itu, ia menilai perlu ada langkah bersama dalam membangun kolaborasi, mulai dari peningkatan keterampilan digital, inkubasi talenta, hingga pengembangan solusi AI yang memberi manfaat bagi masyarakat.

Ketua Panitia Seminar Nasional, Sofwan Yahya mengharapkan ke depan bisa dibangun kerjasama semua pihak bisa dijalin lebih kuat dan seminar kali ini bisa menjadi contoh baik kerja sama.

Dia menyebut kerja sama itu penting, karena perlu gerakan literasi AI dan digital bagi santri, wali santri, guru, dan masyarakat agar lebih terlindungi dari hoaks, perundungan, eksploitasi, serta kekerasan digital.

Bisnis.com, JAKARTA — Pacific Universal Investments Pte. Ltd. mengungkapkan pengambilalihan PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) bertujuan memperkuat pengembangan bisnis grup MAP di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara.

Direktur Pacific Universal Investments Sean Gustav Standish Hughes mengatakan langkah akuisisi Mitra Adiperkasa dilakukan untuk mendukung ekspansi dan pertumbuhan jangka panjang perseroan sebagai salah satu pemain ritel terbesar di kawasan.

“Tujuan pengambilalihan adalah untuk mengembangkan usaha Grup MAP di Indonesia dan Asia Tenggara,” ujar Sean dalam keterbukaan informasi, Jumat (8/5/2026).

Pada Jumat (8/5/2026), Pacific Universal Investments resmi mengakuisisi 8,46 miliar saham MAPI atau setara 51% dari total modal ditempatkan dan disetor perseroan. Saham tersebut dibeli dari PT Satya Mulia Gema Gemilang dengan harga Rp1.395 per saham atau senilai total Rp11,81 triliun.

Dengan rampungnya transaksi tersebut, Pacific resmi menjadi pengendali baru emiten ritel gaya hidup itu. Pacific bersama afiliasi CVC Capital Partners juga akan menunjuk Samudra (Investment) Pte. Ltd. dan Ocean Continuum Pte. Ltd. untuk melaksanakan penawaran tender wajib (mandatory tender offer/MTO) atas saham publik MAPI.

Harga penawaran tender wajib tersebut ditetapkan sebesar Rp1.550 per saham sesuai ketentuan yang berlaku di pasar modal.

Sebagai informasi, PT Mitra Adiperkasa Tbk. memiliki portofolio lebih dari 150 merek global yang mencakup department store, sports, fashion, kids, food & beverage, hingga lifestyle. Hingga akhir Maret 2026, perseroan mengoperasikan lebih dari 4.000 gerai ritel di lebih dari 80 kota di Indonesia.

Sejumlah merek yang berada di bawah pengelolaan MAP antara lain Sogo, Seibu, Galeries Lafayette, Zara, Marks & Spencer, Sephora, Sports Station, Foot Locker, Starbucks, Krispy Kreme, Subway, hingga Digimap dan Alun Alun Indonesia.

Aksi pergantian pemegang saham pengendali (PSP) terjadi di tengah kinerja mentereng Grup MAP. Pada kuartal I/2026, PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) mencatat pertumbuhan pendapatan 32,04% year on year (YoY) menjadi Rp12,29 triliun. Di sisi bottom line, laba bersih perseroan naik 32,98% YoY menjadi Rp628,04 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenang sejumlah keputusan penting yang diambilnya selama memimpin Indonesia, mulai dari penyelesaian konflik Aceh, penanganan bencana tsunami, kebijakan ekonomi sulit, hingga peran Indonesia dalam diplomasi global dan operasi penyelamatan warga negara di luar negeri.

Hal tersebut disampaikan SBY dalam agenda Supermentor 28 yang digelar oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di The St. Regis Jakarta, Selasa (14/4/2026) malam.

SBY menekankan bahwa kepemimpinan sering kali dihadapkan pada pilihan sulit di tengah tekanan dan perbedaan pandangan. Namun, menurutnya, seorang pemimpin tetap harus berani mengambil keputusan.

“Tantangan yang datang sangat berat, sangat tidak mudah, tetapi pemimpin harus mengambil keputusan meskipun ada pro dan kontra,” ujarnya.

Salah satu keputusan besar yang disorot SBY adalah langkah menempuh jalur damai dalam menyelesaikan konflik Aceh yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Melalui perundingan di Helsinki, konflik antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang berlangsung sekitar 30 tahun berhasil diakhiri dalam waktu sekitar delapan bulan.

Menurutnya, operasi militer bukanlah tujuan utama pemerintah saat itu. Prioritasnya adalah mengakhiri konflik bersenjata sekaligus menjaga keutuhan negara.

SBY juga mengenang tantangan besar ketika bencana tsunami melanda Aceh dan Nias pada awal masa pemerintahannya. Dalam situasi darurat tersebut, pemerintah segera menetapkan bencana sebagai bencana nasional dan menerapkan pendekatan manajemen krisis untuk mempercepat penanganan.

Ia bahkan memutuskan menghentikan operasi militer di Aceh tanpa menunggu persetujuan pihak GAM, yang kemudian diikuti langkah serupa dari pihak lawan sehingga memungkinkan kerja sama kemanusiaan dalam proses evakuasi dan penanganan korban.

Proses tanggap darurat berlangsung sekitar tiga bulan sebelum dilanjutkan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi selama kurang lebih tiga tahun.

Selain krisis keamanan dan bencana, SBY juga menyinggung keputusan sulit menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Ia menyebut kebijakan tersebut sebagai langkah yang menyakitkan tetapi diperlukan untuk mencegah krisis ekonomi yang lebih besar.

“Menaikkan bahan bakar itu sangat sulit, tetapi harus dilakukan. Kalau tidak dinaikkan, ekonomi kita bisa kolaps,” katanya.

Untuk meredam dampak sosial kebijakan tersebut, pemerintah saat itu menyalurkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat kurang mampu guna menjaga stabilitas ekonomi nasional.

SBY juga mengingat peran Indonesia dalam diplomasi global, khususnya ketika menjadi tuan rumah konferensi perubahan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa di Bali pada 2007. Dalam forum tersebut, negosiasi sempat mengalami kebuntuan sebelum akhirnya menghasilkan Bali Road Map—kerangka kerja penting yang kemudian menjadi pijakan menuju Paris Climate Agreement pada 2015.

Saat proses negosiasi nyaris gagal, SBY menghubungi Sekretaris Jenderal PBB saat itu, Ban Ki-moon, untuk kembali ke Bali dan membantu memulihkan semangat para delegasi. Intervensi tersebut akhirnya mendorong para peserta konferensi melanjutkan perundingan hingga tercapai kesepakatan.

SBY menegaskan bahwa komitmen global terhadap perubahan iklim harus terus dijalankan, termasuk target menuju net zero emissions pada 2060. Menurutnya, kegagalan mencapai target tersebut akan membawa dampak besar bagi masa depan dunia.

Selain itu, SBY juga mengenang operasi pembebasan kapal Sinar Kudus yang disandera perompak di perairan Somalia pada 2011. Operasi tersebut dilakukan dengan tetap mematuhi hukum internasional serta melalui koordinasi diplomatik dengan pemerintah Somalia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah juga bekerja sama dengan satuan tugas internasional yang beroperasi di kawasan tersebut.

Di dalam negeri, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan tetap menghormati prinsip hubungan sipil-militer serta berkoordinasi dengan DPR RI. SBY menegaskan bahwa keputusan politik berada di tangan pemimpin sipil, sementara pelaksanaan operasi militer menjadi domain TNI.

Meski berisiko tinggi, ia tetap mengambil keputusan untuk melaksanakan operasi penyelamatan demi menjaga kedaulatan negara dan melindungi warga negara Indonesia.

“Kalau gagal, karier politik saya bisa selesai. Tapi ini menyangkut kedaulatan negara yang harus dijaga,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, SBY juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi krisis global baru, terutama jika konflik geopolitik terus berlanjut. Ia menilai dunia perlu belajar dari berbagai krisis yang pernah terjadi agar dapat lebih siap menghadapi tantangan ke depan.

“So hoping for the best, preparing for the worst,” pungkasnya.

Melalui kedua roadmap ini, OJK berharap tercipta sinergi yang kuat antara pengembangan instrumen keuangan, peningkatan pelindungan investor, serta penguatan pendanaan dan investasi berkelanjutan,

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat pasar derivatif dan pasar modal melalui penerbitan peta jalan (roadmap) strategis periode 2026-2030 untuk masing-masing pasar, sebagai bagian dari langkah pendalaman pasar keuangan.

Di samping itu, roadmap terbaru juga untuk meningkatkan pelindungan investor serta mendorong pendanaan dan investasi berkelanjutan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Melalui kedua roadmap ini, OJK berharap tercipta sinergi yang kuat antara pengembangan instrumen keuangan, peningkatan pelindungan investor, serta penguatan pendanaan dan investasi berkelanjutan,” kata Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Melalui Roadmap Pengembangan Pasar Derivatif Berlandaskan Instrumen Pasar Modal 2026-2030, OJK menetapkan arah pengembangan pasar derivatif yang likuid, efisien, kredibel, dan berintegritas, serta mampu berperan sebagai instrumen penting dalam manajemen risiko dan pendalaman pasar keuangan.

Roadmap Pasar Derivatif disusun berdasarkan empat pilar utama yakni penguatan pelindungan investor, harmonisasi dan pengawasan intermediari, pengembangan pasar, dan efisiensi infrastruktur.

OJK menyampaikan bahwa seluruh pilar tersebut diimplementasikan dengan dukungan enabler, antara lain koordinasi lintas pemangku kepentingan, penguatan pengaturan dan perizinan, peningkatan pengawasan dan pelaporan, serta sosialisasi dan edukasi yang dilaksanakan secara bertahap dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

Sementara itu, melalui Roadmap Pasar Modal Berkelanjutan Indonesia 2026-2030, OJK memperkuat peran pasar modal sebagai motor penggerak pendanaan dan investasi berkelanjutan berbasis prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social, and governance/ESG).

Pilar yang menyusun Roadmap Pasar Modal meliputi memperkuat fondasi pasar modal berkelanjutan, menumbuhkan aktivitas pasar modal berkelanjutan, mendorong partisipasi dalam pasar modal berkelanjutan, serta memperkuat kolaborasi untuk pengembangan pasar modal berkelanjutan.

OJK mencatat bahwa pasar modal Indonesia telah memiliki berbagai produk pendanaan dan investasi berkelanjutan. Per Desember 2025, total akumulasi penerbitan obligasi dan sukuk berkelanjutan telah mencapai Rp74,14 triliun (4,43 miliar dolar AS).

Melalui implementasi roadmap ini, OJK berharap terdapat peningkatan akumulasi penerbitan obligasi dan sukuk berkelanjutan yang diproyeksikan tumbuh rata-rata sebesar 55,11 persen per tahun.

Sementara itu, produk investasi dalam bentuk reksa dana berbasis ESG juga hadir di pasar modal Indonesia dengan nilai assets under management (AUM) mencapai Rp9,98 triliun (596,96 juta dolar AS) per Desember 2025.

Produk reksa dana berbasis ESG melalui roadmap ini diproyeksikan dapat tumbuh rata-rata sebesar 14,36 persen per tahun.

Pasar modal Indonesia juga telah memiliki berbagai indeks berbasis ESG, antara lain SRI-KEHATI, IDX ESG Leaders, ESG Sector Leaders IDX KEHATI, ESG Quality 45 IDX KEHATI, dan IDX LQ45 Low Carbon Leaders, yang digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan investasi dengan mempertimbangkan kinerja keuangan dan aspek ESG.

OJK pun mengapresiasi seluruh pihak yang telah terlibat aktif dalam mendukung penyusunan Roadmap ini termasuk kementerian dan lembaga, self-regulatory organization (SRO), asosiasi industri keuangan, pemangku kepentingan lainnya, serta mitra pembangunan, Asian Development Bank (ADB).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan dua peta jalan strategis 2026–2030 guna memperdalam pasar keuangan domestik.

Langkah ini mencakup roadmap pengembangan pasar derivatif, serta roadmap pasar modal berkelanjutan sebagai fondasi penguatan investasi berkelanjutan.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah mengatakan bahwa penerbitan kedua dokumen itu menjadi langkah untuk meningkatkan pelindungan investor, sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.

“Melalui kedua roadmap ini, OJK berharap tercipta sinergi yang kuat antara pengembangan instrumen keuangan, peningkatan pelindungan investor, serta penguatan pendanaan dan investasi berkelanjutan,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Selasa (14/4/2026).

Kebijakan tersebut, lanjutnya, juga menjadi amanat dari Undang-Undang No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dalam pilar pertama pengembangan pasar derivatif, OJK menitikberatkan pada penguatan pelindungan investor melalui klasifikasi ritel dan profesional yang terintegrasi. Hal itu mencakup penerapan negative balance protection dan penguatan pemisahan aset nasabah untuk meminimalisir risiko sistemik.

Otoritas juga melakukan harmonisasi pengawasan intermediari yang diarahkan pada penyelarasan perizinan dan standar tata kelola. Langkah tersebut dibarengi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui sertifikasi derivatif guna memastikan profesionalisme pelaku pasar.

Pilar pengembangan pasar modal selanjutnya mencakup perluasan variasi produk kontrak derivatif baru, baik yang diperdagangkan di bursa maupun melalui over-the-counter yang terstandarisasi. OJK berupaya meningkatkan partisipasi pasar, terutama dari investor institusi, melalui kerangka liquidity provider.

Di sisi infrastruktur, OJK mendorong penguatan struktur bursa dan lembaga kliring agar lebih efisien dan diakui secara internasional. Implementasi standar IOSCO dan penguatan kapasitas menuju Qualifying CCP menjadi prioritas guna memastikan integrasi dengan standar pengelolaan agunan lintas aset global.

“OJK menetapkan arah pengembangan pasar derivatif yang likuid, efisien, kredibel, dan berintegritas, serta mampu berperan sebagai instrumen penting dalam manajemen risiko dan pendalaman pasar keuangan,” kata Agus.

Roadmap Pasar Modal

Sementara itu, melalui Roadmap Pasar Modal Berkelanjutan, OJK bakal memperkuat peran instrumen keuangan berbasis prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Strategi tersebut dirancang untuk mendukung pencapaian target net zero emission Indonesia pada 2060 atau lebih cepat.

Setidaknya terdapat empat pilar dalam roadmap pasar modal. OJK menetapkan pilar pertama berupa penguatan fondasi melalui perumusan dasar kebijakan.

Adapun pilar kedua adalah menumbuhkan aktivitas pasar melalui percepatan pertumbuhan dan diversifikasi produk pasar modal berkelanjutan.

Sementara itu, pilar ketiga bertujuan mendorong partisipasi melalui penyediaan perangkat pendukung serta insentif bagi pelaku pasar.

Lebih lanjut, pilar keempat berfokus pada penguatan kolaborasi melalui koordinasi dan kerja sama baik domestik maupun internasional guna mendukung pertumbuhan pasar modal berkelanjutan secara berkesinambungan.

Agus menambahkan bahwa aktivitas pasar modal berkelanjutan akan dipacu melalui diversifikasi produk dan pemberian insentif yang tepat. Menurutnya, langkah tersebut bertujuan meningkatkan kepercayaan diri pelaku pasar dalam berpartisipasi aktif pada pendanaan ekonomi rendah karbon di masa depan.

Hingga Desember 2025, OJK mencatat akumulasi penerbitan obligasi dan sukuk berkelanjutan di Indonesia telah menyentuh angka Rp74,14 triliun. Untuk itu, dengan peta jalan baru yang diterbitkan, nilai penerbitan instrumen hijau diproyeksikan mampu mencatatkan pertumbuhan setiap tahunnya.

“Melalui implementasi roadmap ini, diharapkan dapat meningkatkan akumulasi penerbitan obligasi dan sukuk berkelanjutan yang diproyeksikan tumbuh rata-rata sebesar 55,11% per tahun,” pungkas Agus.

Adapun produk reksa dana berbasis ESG turut memperlihatkan tren positif dengan nilai dana kelolaan mencapai Rp9,98 triliun per akhir tahun lalu. OJK pun optimistis produk investasi tersebut dapat tumbuh rata-rata 14,36% per tahun seiring dengan meningkatnya kesadaran investasi berkelanjutan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com,BEKASI — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) menargetkan percepatan waktu proses kredit menjadi lebih singkat, seiring dengan penguatan proses dan integrasi melalui Loan Factory yang telah diresmikan hari ini, Senin (13/4/2026).

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan, Loan Factory memiliki peran strategis sebagai mesin pertumbuhan kredit, sekaligus penjaga kualitas risiko, serta penggerak peningkatan efisiensi operasional melalui standarisasi proses.

“Kalau hanya tumbuh tanpa kualitas, itu tidak acceptable. Tapi kalau kualitas bagus tanpa pertumbuhan, itu juga tidak cukup,” kata Nixon dalam Peresmian BTN Loan Factory di Bekasi, Jawa Barat, Senin (13/4/2026).

Dia menuturkan, pembangunan Loan Factory merupakan bagian dari roadmap transformasi BTN yang telah dimulai sejak 2019, seiring dengan kebutuhan untuk mengelola volume kredit dalam skala besar dengan standar yang seragam.

“BTN itu sehari sekitar 1.000 aplikasi KPR. Kalau mengandalkan cara kerja masing-masing orang, itu berbahaya. Jadi dalam skala sebesar ini, proses harus terstandarisasi dan dijalankan dengan sistem yang sama,” ujarnya.

Selama ini, proses kredit konsumer BTN dilakukan secara desentralisasi di cabang, sebelum kemudian ditingkatkan melalui pembentukan Regional Loan Processing Center (RLPC) sejak 2019. Transformasi tersebut terbukti meningkatkan kualitas proses dan standardisasi, sekaligus menurunkan berbagai potensi deviasi dalam proses kredit.

Melalui Loan Factory, BTN mengintegrasikan seluruh proses tersebut dalam satu model terpusat berbasis proses, mulai dari data input, verifikasi, analisa, hingga persetujuan dan pencairan kredit. Pendekatan ini memungkinkan adanya spesialisasi fungsi di setiap tahapan, sehingga proses menjadi lebih efisien, akurat, dan konsisten.

Saat ini, Loan Factory BTN turut mengimplementasikan decision engine pada proses credit scoring guna mempercepat analisa dan persetujuan kredit, sekaligus memperkuat standarisasi proses, kualitas keputusan, dan tata kelola yang lebih konsisten.

“Target kita jelas, pertumbuhan harus meningkat, tapi kualitas juga harus tetap terjaga. Itu yang sedang kita bangun melalui Loan Factory ini,” pungkasnya.

JAKARTA - Pemerintah menyiapkan 2 Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Peta Jalan dan Etika artificial intelligence (AI) guna mencegah penyalahgunaan teknologi komunikasi digital AI. Ketua Tim Regulasi Peta Jalan AI Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Irma Handayani mengakui saat ini belum ada regulasi yang mengatur AI.

Dia mengungkapkan hingga saat ini masih ditangani dengan regulasi yang bersifat sektoral seperti Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Hal itu diungkapkannya pada Dialog Publik "Tantangan Hukum di Era AI", yang diselenggarakan Divisi Humas Polri, di Hotel Grand Kemang, Jaksel, Selasa (7/4/2026) siang.

Dia menambahkan, pemerintah mengakui AI memberikan pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi dan kreativitas masyarakat. Namun AI juga memberikan dampak negatif seperti miskomunikasi, pencurian data pribadi, dan pengacauan informasi.

Karena itu, bersama ahli-ahli tehnologi digital dari semua K/L termasuk Polri, pemerintah menyusun 2 RPerpres, yaitu tentang Peta Jalan dan Etika. "RPerpres ini lebih mengarah ke sosialisasi dan menyatukan langkah, sehingga tidak ada bentuk sanksi di kedua RPerpres itu," ujar Irma seraya mengakui adanya upaya untuk menyusun regulasi tunggal AI.

Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengemukakan adanya niat jahat dari sejumlah pihak yang memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi digital. “BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) mencatat jutaan lalu lintas siber yang anomali, seperti fishing; deepfake: scam: malware; dan manipulasi data," ujarnya.

Polri, lanjut dia, bersikap preemtif dan edukatif berkolaborasi dengan semua elemen bangsa dalam mencegah penyalahgunaan AI, sebelum dilakukan penegakan hukum.

Kasubdit 3 Dirpidsiber Polri Kombes Pol Andrian Pramudianto mengakui pelaku cyber crime di Tanah Air umumnya warga negara asing. Ia menunjuk contoh banyak WNI yang dipulangkan dari Kamboja karena keterlibatan mereka dalam kejahatan scamming.

Sementara kasus deepfake yang paling menonjol ditangani Bareskrim Polri yaitu penyebaran data palsu seolah-olah Menkeu saat itu Sri Mulyani menjanjikan hadiah kepada masyarakat.

CEO Imajik Group Brillian Fariandi setuju dengan sikap pemerintah mewaspadai pertumbuhan dan penggunaan AI. Tapi ia mengingatkan agar kewaspadaan tidak membatasi pertumbuhan penggunaan AI, karena terbukti memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - PT Taspen (Persero) memperkuat reformasi birokrasi melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2025 untuk mendorong integritas dan tata kelola perusahaan yang bersih, sekaligus menghadapi proses resertifikasi standar tersebut pada April 2026.

Corporate Secretary PT Taspen (Persero) Henra mengatakan penguatan SMAP merupakan kewajiban perusahaan sebagai BUMN yang mengelola dana pensiun dan jaminan sosial bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pejabat negara.

“Kami mengemban mandat yang sangat krusial dalam mengelola dana jaminan sosial masa depan para peserta. Oleh karena itu, implementasi SMAP ISO 37001:2025 terus kami perkuat melalui pembaruan kebijakan, sistem pengendalian internal yang ketat, serta peningkatan kesadaran seluruh insan Taspen secara berkelanjutan,” ujar Henra dalam keterangannya pada Rabu.

Ia menegaskan implementasi SMAP dilakukan secara menyeluruh sepanjang 2026, mencakup seluruh unit kerja dan proses bisnis di kantor pusat maupun kantor cabang, serta hubungan dengan mitra dan pemangku kepentingan seperti vendor, agen, dan pihak ketiga lainnya.

Dalam penerapannya, SMAP ISO 37001:2025 mengatur pengendalian risiko penyuapan baik langsung maupun tidak langsung, termasuk terkait gratifikasi, hadiah, jamuan, donasi, serta potensi konflik kepentingan melalui proses identifikasi risiko, due diligence, penguatan pengendalian internal, hingga mekanisme pelaporan dan investigasi.

Taspen juga mengimbau para peserta untuk berani melaporkan dugaan pelanggaran, khususnya praktik penyuapan maupun gratifikasi, sebagai bagian dari upaya membangun layanan publik yang transparan dan akuntabel.

Sebagai langkah penguatan, perusahaan menetapkan sasaran anti penyuapan pada 2026 dengan target nol kasus penyuapan di seluruh unit kerja dalam ruang lingkup ISO 37001.

Selain itu, Taspen menetapkan percepatan penanganan laporan, antara lain keputusan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) maksimal 14 hari kerja sejak laporan diterima, tindak lanjut laporan melalui Whistleblowing System (WBS) hingga berita acara hasil penelitian awal maksimal 14 hari kerja, serta audit khusus internal terkait dugaan penyuapan maksimal 14 hari kerja sejak perintah direksi hingga pelaporan hasil audit.

Taspen menegaskan tidak mentoleransi pelanggaran dan akan menindak setiap penyimpangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sepanjang 2025, perusahaan juga menjalankan berbagai inisiatif penguatan budaya antikorupsi, seperti sosialisasi Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia), Compliance Movie Day, sosialisasi budaya kepatuhan dan tata kelola perusahaan, program e-learning integritas, serta kampanye digital internal dengan prinsip 5 NO yakni No Bribery, No Kickback, No Gift, No Luxurious Hospitality, dan No Conflict of Interest.

Langkah tersebut disebut selaras dengan arah pembangunan nasional dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya pilar penguatan reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, serta pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Pewarta: Ida Nurcahyani
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026