Bisnis.com, PEKANBARU — Sebanyak 213 jemaah haji yang tergabung dalam kloter pertama Provinsi Riau tiba kembali di Tanah Air melalui Bandara Internasional Bandara Sultan Syarif Kasim II, Jumat (5/6/2026). Kedatangan ini menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Riau yang akan berlangsung hingga 21 Juni 2026.

Pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT239 yang mengangkut jemaah asal Kota Pekanbaru mendarat dengan selamat pada pukul 08.50 WIB. Setibanya di bandara, para jemaah disambut oleh Wali Kota Pekanbaru, manajemen bandara, serta sejumlah pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan angkutan haji tahun ini.

Pelaksana tugas General Manager Bandara Sultan Syarif Kasim II, Yoko Harianto, mengatakan seluruh jemaah kloter pertama tiba dengan selamat dan langsung diberangkatkan menuju Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru menggunakan bus yang telah disiapkan panitia haji.

“Sebanyak 213 jemaah haji kloter pertama asal Kota Pekanbaru telah tiba kembali di tanah air dengan selamat dan langsung menuju lokasi penerimaan jemaah yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Menghadapi periode pemulangan jemaah haji, PT Angkasa Pura Indonesia Bandara SSK II telah melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait, mulai dari otoritas bandara, Kementerian Agama, TNI/Polri, penyelenggara navigasi penerbangan, imigrasi, bea cukai, balai kekarantinaan kesehatan, maskapai, hingga perusahaan ground handling.

Menurut Yoko, kesiapan operasional tersebut dilakukan untuk memastikan kelancaran layanan bagi seluruh jemaah yang akan tiba secara bertahap dalam sembilan kloter pemulangan.

“Seluruh fasilitas dan layanan operasional bandara telah dipersiapkan guna mendukung kelancaran perjalanan jemaah haji sejak keberangkatan hingga kepulangan ke tanah air,” katanya.

Pada musim haji 2026, Bandara SSK II melayani kedatangan sebanyak 2.472 jemaah haji yang terbagi dalam 10 kloter. Pemulangan jemaah berlangsung mulai 5 Juni hingga 21 Juni 2026, dengan jemaah berasal dari Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Pelalawan.

Manajemen bandara juga mengimbau keluarga jemaah untuk tidak melakukan penjemputan langsung di area bandara guna menghindari kepadatan lalu lintas. Keluarga diminta menunggu di lokasi penerimaan jemaah yang telah ditentukan oleh panitia.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kelancaran mobilitas bus pengangkut jemaah serta arus kendaraan pengguna jasa bandara lainnya selama periode pemulangan haji berlangsung.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat Penerbangan Aris Wibowo memandang wacana tukar saham Bandara Kertajati dengan Husein Sastranegara oleh Pemprov Jawa Barat bukanlah solusi mutlak dari masalah pengembangan bandara.

Aris menekankan bahwa perlu kajian hukum, ekonomi, hingga finansial yang mendalam terkait rencana tersebut. Belum lagi, perlu adanya pengubahan kepemilikan yang berdampak pada struktur manajemen, tarif, hingga layanan.

“Dari kacamata saya mungkin belum menjadi solusi tepat yang mutlak. Artinya masih ada staging agar target-target pemindahan saham ini itu dapat tercapai,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (15/1/2026).

Aris menyampaikan, rencana ini memang memiliki sejumlah peluang positif. Namun, juga terdapat potensi risiko.

Hal positifnya dari rencana ini, lanjut Aris, Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati (KJT) akan mendapatkan dukungan penuh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)—tak lagi jadi beban Pemprov Jabar.

Pemerintah pusat pun lebih berpengalaman dalam jaringan transportasi udara yang lebih luas dan juga sinergi wilayah. Dengan kata lain, dapat mendorong integrasi transportasi di wilayah Majalengka serta Bandung dan sekitarnya.

Di samping itu, Aris melihat kontra dari rencana yang dicetuskan Gubernur Jabar Dedy Mulyadi atau yang dikenal dengan Kand Dedy Mulyadi (KDM) tersebut.

Menurutnya, proses ‘tukar guling’ akan lebih rumit secara hukum dan birokrasi.

Kemudian dari sisi finansial, valuasi saham yang dilakukan mungkin tidak seimbang. Artinya Pemprov akan kehilangan potensi manfaat secara jangka panjang.

Pemprov Jabar pun nantinya tidak lagi memiliki kendali besar terhadap pengembangan Kertajati dan perlu persetujuan pusat untuk setiap program yang akan dieksekusi di Kertajati.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa memandang memang perlu kajian secara komprehensif.

Mengingat, Bandara Husein Sastranegara (BDO) merupakan landasan milik pangkalan TNI Angkatan Udara (enclave sipil) dan pengelolaannya dilakukan oleh PT Angkasa Pura Indonesia (API).

“Maka terkait wacana perubahan pengelolaan tentunya perlu dikaji secara komprehensif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (15/1/2026).

Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi alias Kang Dedi Mulyadi (KDM) dikabarkan sempat mewacanakan penghentian suplai fiskal ke Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati (KJT) karena dinilai membebani APBD.

Terlebih, lalu lintas ke KJT nyatanya tak seramai harapan pemerintah sehingga beban operasional cukup gemuk.

Pemprov Jabar selanjutnya menyiapkan skema 'tukar guling' saham dimana saham mayoritas Pemprov Jabar di BIJB Kertajati akan dilepas kepada pemerintah pusat. Sementara pemprov berharap sahamnya beralih ke BDO.