Bisnis.com, MALANG — Keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi di Malang tetap terjaga pada level optimis (indeks >100) yang tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Mei 2026 tercatat sebesar 134,5, meskipun sedikit termoderasi dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 138,8.

Kepala Perwakilan BI Malang Indra Kuspriyadi mengatakan Survei Konsumen Bank Indonesia Malang pada bulan Mei 2026 mengindikasikan optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini tetap kuat, tercermin dari Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) Mei 2026 sebesar 122,8 (dengan indeks >100).

"IKE yang tetap tumbuh solid bersumber dari seluruh komponen indeks pembentuk yang masih menunjukkan optimisme dengan nilai >100, yaitu:indeks pembelian barang tahan lama (durable goods)tercatat sebesar 120,5, indeks penghasilan saat ini sebesar 125,5, dan indeks ketersediaan lapangan kerja sebesar 122,5," kata Indra Kuspriyadi, Sabtu (23/5/2025).

Ekspektasi konsumen terhadap perkiraan kondisi ekonomi 6 bulan ke depan juga terpantau tetap terjaga. Hal ini tercermin dari Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) Mei 2026 yang tercatat sebesar 146,2 (dengan indeks >100).

Berdasarkan komponen pembentuk, IEK yang tetap menunjukkan optimisme bersumber dari seluruh komponen indeks pembentuk yang masih menunjukkan optimisme dengan nilai >100, yaitu indeks ekspektasi penghasilan sebesar 157,0, indeks ekspektasi ketersediaan lapangan kerja sebesar 142,5, dan indeks ekspektasi kegiatan usaha sebesar 139,0.

Menurutnya, ekonomi Kota Malang pada Mei 2026 didukung oleh stabilitas harga serta berlanjutnya aktivitas ekonomi lokal terutama dari sektor perdagangan, jasa, pendidikan, dan pariwisata.

Optimisme ini sejalan dengan kinerja ekonomi nasional yang tetap solid, terindikasi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat tumbuh 5,61% (year-on-year/yoy) pada triwulan I/2026.

"Secara umum, kombinasi optimisme konsumen, daya beli yang tetap terjaga, serta aktivitas ekonomi riil yang menunjukkan optimisme mengindikasikan bahwa ekonomi Kota Malang pada Mei 2026 berada dalam kondisi yang terjaga dan memiliki ketahanan yang baik di tengah dinamika eksternal," ucapnya.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Joko Budi Santoso menilai optimisme dan capaian pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,61% merupakan fakta yang membuktikan bahwa daya beli masyarakat tetap terjaga.

Kuncinya, kata Joko, dengan tetap memperkuat perekonomian domestik melalui daya beli sehingga konsumsi rumah tangga tetap akan menjadi mesin penggerak dalam perekonomian.

"Kebijakan pemerintah dalam menambal pembengkakan subsidi energi menjadi salah satu faktor krusial menjaga momentum pertumbuhan dan optimisme perekonomian. Bantalan-bantalan fiskal yang dipersiapkan untuk menstimulasi daya beli seperti subsidi kendaraan listrik, pembayaran gaji ke-13 dan menjaga stabilitas harga pangan akan menentukan stabilitas untuk ekonomi tetap atraktif," ucapnya.

Bisnis.com, MALANG — Optimisme konsumen di Malang, Jawa Timur, tetap terjaga pada Januari 2026 mengacu Survei Konsumen Bank Indonesia Malang.

Deputi Kepala Perwakilan BI Malang Dedy Prasetyo mengatakan survei pada Januari 2026 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap terjaga pada level optimistis (indeks >100).

"Hal ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Januari 2026 tercatat sebesar 152,2, relatif stabil dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 152,8," kata Dedy Prasetyo dikutip Minggu (1/2/2026).

Menurutnya, optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini juga tercermin dari Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) Januari 2026 sebesar 139,2 (dengan indeks >100).

IKE yang tetap tumbuh solid bersumber dari seluruh komponen indeks pembentuk yang masih menunjukkan optimisme dengan nilai >100.

Pada Januari 2026, indeks penghasilan saat ini tercatat sebesar 145,0, meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 140,0.

Sementara indeks ketersediaan lapangan kerja dan indeks pembelian durable goods masing-masing tercatat sebesar 132,0 dan 140,5, sedikit termoderasi sebesar 1,0 dan 2,5 poin dari bulan sebelumnya sebesar 133,0 dan 143,0.

Dia menegaskan bahwa ekspektasi konsumen terhadap perkiraan kondisi ekonomi 6 bulan ke depan juga terpantau tetap solid. Hal ini tercermin dari Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) Januari 2026 tercatat sebesar 165,2 (dengan indeks >100).

Berdasarkan komponen pembentuk, optimisme IEK bersumber dari seluruh komponen indeks pembentuk yang masih menunjukkan nilai >100.

Pada Januari 2026, indeks ekspektasi penghasilan dan ekspektasi ketersediaan lapangan kerja masing-masing tercatat sebesar 167,5 dan 160,0, termoderasi sebesar 4,5 poin dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang masing-masing tercatat sebesar 172,0 dan 164,5.

Sementara itu, indeks ekspektasi kegiatan usaha tercatat meningkat 4,0 poin, dari 164,0 pada Desember 2025 menjadi 168,0 pada Januari 2026.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai terjaganya optimisme perekonomian ini adalah karena faktor stabilitas politik dan keamanan nasional serta di daerah.

Apalagi sebentar lagi momen Ramadan yang akan membuka embrio-embrio usaha baru untuk memenuhi peningkatan konsumsi masyarakat.

Optimisme ini, kata dia, juga akan menghadapi sejumlah tantangan seperti gangguan cuaca yang dapat meningkatkan risiko bencana alam sehingga akan mengganggu produksi dan distribusi komoditas pangan maupun mobilitas faktor produksi.

Bisnis.com, MALANG—Upah minimum Kota Malang naik 6% menjadi Rp3,7 juta per bulan. Kenaikan UMK 2026 ini sudah mencerminkan aspek perlindungan pada pekerja. Namun, diharapkan juga dapat mendorong produktivitas perusahaan.

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan, besaran UMK Malang 2026 naik menjadi Rp3.736.101,00. Penetapan besaran UMK ini berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 100.3.3.1/937/013/2025 tanggal 24 Desember 2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2026. UMK juga ditentukan oleh gubernur berdasarkan pertimbangan Dewan Pengupahan kabupaten/kota.

"Kota Malang memiliki banyak perusahaan dan tentu juga pekerja atau buruh. Karena itu, kami berharap dapat terjalin hubungan yang harmonis antara pekerja dan pengusaha di Kota Malang. Hubungan yang baik ini akan menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga mampu mendorong peningkatan produktivitas, baik bagi pekerja maupun perusahaan,” katanya pada Sosialisasi UMK Kota Malang 2026 di Savana Hotel, Senin (29/12/2025).

Kenaikan UMK ini, kata dia, mencerminkan komitmen untuk memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan para pekerja dan sekaligus memacu produktivitas perusahaan.

"Ini merupakan suatu hal yang baik. Pekerja merasa diperhatikan oleh pemerintah. Untuk para pengusaha, kenaikan UMK ini jangan dilihat sebagai suatu beban, tapi sebagai investasi ke depan. Karena dengan kenaikan ini bisa memotivasi agar pekerja lebih baik, produktif, loyal kepada perusahaan sehingga manfaatnya juga kembali dirasakan oleh perusahaan,” ucapnya.

Dia berpesan kepada para pekerja agar kenaikan ini menjadi potensi yang baik. Untuk itu, ia meminta para pekerja untuk menyikapi kenaikan ini sebagai motivasi untuk bekerja dengan baik dan berkomitmen terhadap perusahaan, maupun untuk meningkatkan kualitas hidup.

Dia juga meminta agar seluruh pihak menjadikan penetapan UMK ini sebagai pedoman. "Apa yang sudah ditetapkan pemerintah ini bisa dipedomani dan dilaksanakan sehingga nantinya bisa bermanfaat bagi kita semua," ujarnya.

Mengomentari penetapan UMK Kota Malang 2026, Ketua Gabungan Perusahaan Rokok Malang (Gaperoma) Johny berujar singkat, “Aman”.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang Agoes Basoeki mengatakan, penetapan UMK 2026 sudah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, baik pemerintah, pengusaha, maupun pekerja. Karena itulah, perusahaan harus melaksanakan UMK yang baru tersebut.

Lagi pula, dia menegaskan, pengusaha sebenarnya telah mengantisipasi kenaikan UMK setiap dengan mencadangkan pendapatan. “Kalau upah pekerja nggak naik juga kasihan pekerja karena kenyataannya harga-harga bahan kebutuhan pokok naik karena inflasi,” ujarnya.

Karena itulah, dia berharap, di sisi lain pemerintah memberikan insentif bagi perusahaan, dalam hal ini perhotelan, agar dapat usahanya berkembang dan mampu membayar pekerjanya sesuai UMK baru.

Bentuknya, dengan menerapkan kebijakan perizinan yang ramah usaha, tidak berbelit-belit dan tidak memberatkan dari sisi tarifnya.

“Kami juga berharap, kegiatan pemerintah di hotel perlu kembali digalakkan agar sektor ini berkembang,” ujarnya.

Jika perusahaan tidak mampu membayar pekerja sesuai UMK, kata dia, maka ada dua pilihan, yakni meminta penundaan maupun perundingan bypartit, perundingan antara pekerja dan pengusaha.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan mengumumkan besaran upah minimum baik di tingkat provinsi (UMP) maupun kabupaten/kota (UMK) 2026 pada Desember ini.

Pengumuman kenaikan UMP 2026 dikabarkan bakal disampaikan pemerintah pusat pada 8 Desember. Namun, belum diketahui kapan pemerintah daerah akan mengumumkan kenaikan UMK, termasuk UMK Jawa Timur (Jatim).

Terbaru, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa regulasi terbaru terkait upah minimum alias UMP sudah selesai dibahas.

Airlangga tidak menjelaskan kapan UMP 2026 diumumkan. Hanya saja, dia memastikan pembahasan aturan tersebut sudah selesai.

"Regulasi sudah diparaf [ditandatangani]," ujar Airlangga singkat, ketika ditanya awak media terkait perkembangan pembahasan UMP 2026 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pun juga sudah menyelesaikan survei kebutuhan hidup layak (KHL) minimal di setiap provinsi, yang akan menjadi basis perhitungan UMP dari masing-masing daerah.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan bahwa dengan basis KHL di masing-masing daerah akan membuat kenaikan upah minimum di masing-masing daerah juga berbeda, bahkan di satu provinsi pun bisa terjadi perbedaan antardaerah.

“Bisa jadi ada yang lebih tinggi dari tahun lalu tetapi bisa juga ada yang lebih rendah,” kata Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban berujar bahwa pemerintah belum adanya titik temu antara pengusaha dan pekerja terkait rentang alfa dalam formula UMP 2026.

Dengan demikian, diskresi presiden dapat berlaku kembali sebagaimana kenaikan UMP 2025 yang sebesar 6,5%.

“Informasi yang kita dapatkan mengatakan kenaikan [UMP 2026] hanya 3,5%. Kemungkinan diskresi presiden akan berlaku lagi,” ujar Elly kepada Bisnis, Selasa (2/12/2025).

Berikut daftar UMK 2026 di Jawa Timur (Jatim) apabila hanya naik 3,5%:

1. Kota Surabaya: dari Rp5.032.635 menjadi Rp5.208.777
2. Kabupaten Gresik: dari Rp4.943.763 menjadi Rp5.116.794
3. Kabupaten Sidoarjo: dari Rp4.940.090 menjadi Rp5.112.993
4. Kabupaten Pasuruan: dari Rp4.936.417 menjadi Rp5.109.191
5. Kabupaten Mojokerto: dari Rp4.925.398 menjadi Rp5.097.786
6. Kabupaten Malang: dari Rp3.587.213 menjadi Rp3.712.765
7. Kota Malang: dari Rp3.524.238 menjadi Rp3.647.586
8. Kota Batu: dari Rp3.360.466 menjadi Rp3.478.082
9. Kota Pasuruan: dari Rp3.358.557 menjadi Rp3.476.106
10. Kabupaten Jombang: dari Rp3.137.004 menjadi Rp3.246.799
11. Kabupaten Tuban: dari Rp3.050.400 menjadi Rp3.157.163
12. Kota Mojokerto: dari Rp3.031.000 menjadi Rp3.137.084
13. Kabupaten Lamongan: dari Rp3.012.164 menjadi Rp3.117.589
14. Kabupaten Probolinggo: dari Rp2.989.407 menjadi Rp3.094.036
15. Kota Probolinggo: dari Rp2.876.657 menjadi Rp2.977.339
16. Kabupaten Jember: dari Rp2.838.642 menjadi Rp2.937.994
17. Kabupaten Banyuwangi: dari Rp2.810.139 menjadi Rp2.909.566
18. Kota Kediri: dari Rp2.572.361 menjadi Rp2.664.427
19. Kabupaten Bojonegoro: dari Rp2.525.132 menjadi Rp2.579.520
20. Kabupaten Kediri: dari Rp2.492.811 menjadi Rp2.558.556
21. Kota Blitar: dari Rp2.481.450 menjadi Rp2.542.012
22. Kabupaten Tulungagung: dari Rp2.470.800 menjadi Rp2.530.234
23. Kabupaten Lumajang: dari Rp2.429.764 menjadi Rp2.514.805
24. Kota Madiun: dari Rp2.422.105 menjadi Rp2.506.878
25. Kabupaten Blitar: dari Rp2.413.974 menjadi Rp2.498.463
26. Kabupaten Magetan: dari Rp2.406.719 menjadi Rp2.490.954
27. Kabupaten Sumenep: dari Rp2.406.551 menjadi Rp2.490.780
28. Kabupaten Nganjuk: dari Rp2.405.255 menjadi Rp2.489.438
29. Kabupaten Ponorogo: dari Rp2.402.959 menjadi Rp2.487.062
30. Kabupaten Madiun: dari Rp2.400.321 menjadi Rp2.484.332
31. Kabupaten Ngawi: dari Rp2.397.928 menjadi Rp2.481.855
32. Kabupaten Bangkalan: dari Rp2.397.550 menjadi Rp2.481.464
33. Kabupaten Trenggalek: dari Rp2.378.784 menjadi Rp2.462.041
34. Kabupaten Pamekasan: dari Rp2.376.614 menjadi Rp2.459.795
35. Kabupaten Pacitan: dari Rp2.364.287 menjadi Rp2.447.037
36. Kabupaten Bondowoso: dari Rp2.347.359 menjadi Rp2.429.516
37. Kabupaten Sampang: dari Rp2.335.661 menjadi Rp2.417.409
38. Kabupaten Situbondo: dari Rp2.335.209 menjadi Rp2.416.941