Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana akan menghutankan area terdampak longsor di Dusun Pasirkuning, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan, proses evakuasi korban yang hilang tertimbun longsor saat ini masih dalam pencarian oleh tim SAR gabungan. Pemerintah Provinsi Jabar pun sudah memberikan uang kompensasi terhadap para korban.

"Cisarua sudah jelas konsepnya kan yang meninggal kita akan santuni Rp25 juta terhadap ahli warisnya. Rumah-rumahnya akan kita relokasi, biaya untuk hidup dua bulan sudah kita berikan. Kemudian yang meninggal, yang terkubur terus dievakuasi ya, hari ini di cari,”katanya di Gedung Pakuan, Bandung, Selasa (27/1/2026).

Setelah warga direlokasi area terdampak longsor ini akan ditanami tanaman hutan yang sesuai dan bisa menahan longsor sebagai antisipasi terjadinya peristiwa serupa."Kemudian setelah itu kita akan segera relokasi dan wilayah itu akan saya hutankan dan konsep untuk bangun rumahnya sesuai dengan lingkungan, tanahnya insyaallah kita penuhi," jelasnya.

Terlepas dari bencana di Cisarua, pihaknya akan melakukan pemantauan pada daerah yang memiliki potensi longsor."Yang berikutnya adalah mencegah enggak boleh terjadi lagi di tempat lain. Di kita ini kan kebiasaan warga kita ini kalau di kasih peringatan dini itu enggak nurut. Kasus yang di (Kabupaten) Bandung sajakan yang desa Arjasari. Arjasari kan sudah ada belah tapi kan bandel,” katanya.

Menurutnya masyarakat banyak yang belum sadar akan pentingnya mitigasi kebencanaan itu sendiri. "Nah, bangsa kita kebiasaan ribut setelah kejadian, tidak pernah ribut sebelum kejadian. Lebih baik menurut saya ribut sebelum kejadian daripada ribut setelah kejadian," ucapnya.

Pola serupa akan diterapkan juga di wilayah Kawasan Bandung Utara (KBU) yang menjadi sabuk hijau wilayah Bandung Raya. Dia memastikan, area tersebut harus hijau, masyarakat sekitar pun harus mengerti prinsip mitigasi."(Wilayah KBU) Sama kita harus dihutangkan enggak ada jalan lain," katanya.

Terkait pengusutan pelaku alih fungsi lahan di Cisarua, pihaknya menilai jika alih lahan dilakukan korporasi maka sangat mungkin diusut secara hukum. “Kalau perorangan, masyarakat awam dan karena kebutuhan justru bukan ditindak tetapi dikasih pekerjaan baru agar mereka tidak melakukan alih fungsi,” pungkasnya.

Bisnis.com, SAMARINDA — Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud menginstruksikan penataan ulang kawasan pesisir Kampung Payung-Payung melalui relokasi permukiman warga sebagai upaya mengatasi abrasi pantai dan merevitalisasi destinasi wisata utama Pulau Maratua.

Arahan tersebut disampaikan langsung oleh Rudy Mas'ud setelah melakukan peninjauan kondisi abrasi di Kampung Payung-Payung yang berlokasi di kawasan bandara, pintu gerbang utama wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung via jalur udara, Sabtu (17/1/2026).

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Rudy menyempatkan diri meninjau Goa Halo Tabung, salah satu obyek wisata alam andalan di Maratua, sebelum akhirnya turun langsung ke lokasi abrasi yang dilaporkan menggerus garis pantai Kampung Payung-Payung.

"Rumah penduduk ini kita relokasi, turap atau tanggul ini dibongkar saja sehingga pantainya lebih luas. Dengan begitu, wisatawan dapat menikmati pantai yang bersih dengan pasir putih karena itulah keunggulan utama wisata Maratua, pantainya," kata Rudy Mas'ud dalam keterangan resmi yang dikutip Minggu (18/1/2026).

Lebih lanjut, orang nomor satu di Kaltim ini menegaskan bahwa proses relokasi permukiman warga harus dilaksanakan melalui pendekatan dialogis dan persuasif guna menghindari resistensi sosial.

Adapun, dia menuturkan penataan kawasan pesisir bukan sekadar solusi teknis menghadapi abrasi, melainkan strategi jangka panjang untuk mendongkrak kunjungan wisata yang pada gilirannya akan berdampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.

"Apalagi Kampung Payung-Payung merupakan gerbang utama bagi wisatawan yang datang ke Maratua melalui jalur udara karena bandaranya berada di sini. UMKM nantinya bisa ditempatkan di seberang jalan agar ekonomi masyarakat ikut tumbuh," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Google Maps telah menjadi pilar utama dalam hidup sehari-hari masyarakat dalam navigasi atau penunjuk arah. Namun, dalam operasionalnya, platform ini terkadang masih menemui kendala berupa adanya lokasi atau unit bisnis tertentu yang belum tercatat dalam sistem.

Menanggapi hal tersebut, Google memberikan fitur kepada para penggunanya untuk bertindak sebagai kontributor data melalui fitur "Tambahkan tempat". Proses penambahan ini dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam memperbarui informasi lokasi secara mandiri.

Bagi pengguna yang ingin menambahkan lokasi rumahnya sendiri, hal ini bisa dijadikan alternatif supaya tidak ada kesulitan dalam mencari rumahnya. Sebagai contoh, jika ada sanak saudara atau keluarga jauh yang ingin bertamu ke rumah, pengguna dapat dengan mudah membagikan alamat rumahnya melalui Google Maps.

Prosedur penambahan lokasi ini dapat dilakukan melalui beberapa kanal akses yang berbeda, menyesuaikan dengan perangkat yang digunakan oleh pengguna. Berikut adalah langkah-langkah untuk menambahkan lokasi rumah atau bisnis yang belum ada di Google Maps berdasarkan perangkat yang digunakan:

Android

-Buka aplikasi Google Maps pada perangkat Anda.

-Cari alamat yang ingin ditambahkan melalui kolom pencarian atau tekan lama pada titik lokasi di peta untuk menjatuhkan pin.

-Klik opsi Tambahkan tempat.

-Masukkan informasi wajib yang diperlukan, seperti nama lokasi, alamat, dan kategori tempat.

-Ketuk tombol Kirim untuk mengirimkan permintaan.

Desktop/PC

-Kunjungi situs resmi Google Maps di web.

-Cari alamat menggunakan kolom pencarian di pojok kiri atas.

-Lalu klik lokasi yang ingin ditambahkan alamatnya.

-Klik ikon tiga garis vertikal di bagian kiri atas halaman lalu pilih Tambahkan tempat.

-Isi nama lokasi, alamat, dan kategori pada jendela pop-up yang muncul.

-Klik Kirim untuk memproses penambahan tersebut.

iOS

-Buka aplikasi Google Maps.

-Cari lokasi di kolom pencarian atau lakukan penekanan lama pada peta untuk menjatuhkan pin.

-Ketuk bilah informasi yang muncul di bagian bawah layar untuk membukanya.

-Ketuk pilihan Tambahkan tempat yang terletak di bagian bawah halaman informasi.

-Lengkapi detail nama, alamat, serta kategori lokasi yang ingin didaftarkan.

-Ketuk tombol Kirim di pojok kanan bawah layar untuk menyelesaikan proses.

Perlu dicatat, meskipun sistem penambahan ini terbuka bagi publik, Google menerapkan mekanisme kontrol kualitas yang ketat. Setiap lokasi yang ditambahkan tidak akan langsung muncul secara instan di peta publik.

Setiap pengajuan akan melalui proses tinjauan atau moderasi terlebih dahulu oleh tim Google. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengajukan pencabutan sertifikat pada bangunan dan perumahan yang berada di sempadan dan bantaran sungai pada Kementerian ATR/BPN.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan alih fungsi bantaran sungai menjadi bangunan menjadi salah satu penyebab banjir di wilayah Jawa Barat. Karena itu pihaknya akan menjadikan normalisasi sungai sebagai salah satu fokus pengendalian banjir ke depan.

Dedi Mulyadi menunjuk pembongkaran bangunan liar di sepanjang Kali Bekasi mulai memberikan efek berkurangnya intensitas banjir.

“Perubahan bantaran-bantaran sungai yang terjadi di wilayah Bekasi sudah mulai ngepek. Hari ini Bekasi hanya Muara Gembong karena memang tepi pantai. Tapi di wilayah-wilayah lain tidak begitu berat,” katanya Selasa (8/12/2025).

Menurutnya saat ini di wilayah Kali Bekasi, tercatat masih ada 27 rumah yang sudah mengantongi sertifikat dan belum bisa dibebaskan. Belajar dari Bekasi, pihaknya segera mengajukan pada Menteri Pekerjaan Umum untuk menetapkan areal yang terdapat bangunan menjadi daerah sempadan sungai.

“Dengan ditetapkan oleh Menteri PU daerah sempadan sungai, maka seluruh sertifikat yang ada di sempadan sungai itu dicabut oleh Menteri ATR/BPN,” tuturnya.

Selain penertiban, pihaknya juga akan melakukan relokasi warga yang berada di areal langganan banjir seperti Bale Endah dan Dayeuh Kolot.

“Kemudian nanti sungainya diperlebar sehingga fungsi untuk menampung airnya lebih besar. Ini langkah-langkah yang dibuat,” tegasnya.

Tak hanya di Bandung, relokasi akan diberlakukan di seluruh daerah yang memiliki bantaran sungai dan sempadan sungai dan ditempati warga.

“Semua, bukan hanya di Bandung. Seluruh daerah yang memiliki bantaran sungai dan daerah sempadan sungai yang itu ditinggali oleh warga, maka akan direlokasi. Seluruh Jawa Barat,” katanya.

Menurutnya guna mengurangi banjir, maka normalisasi sungai menjadi kunci utama penanganan.

“Harus terus dilakukan normalisasi sungai. Sekarang terus kita lakukan,” pungkasnya.