Bisnis.com, JAKARTA — Eks Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menegaskan perhitungan kerugian negara bisa agar bisa dihitung siapa saja.

Alex menjelaskan, perhitungan kerugian negara bisa dilakukan siapa saja dengan catatan, pihak tersebut bisa menjelaskan perhitungan hasil kerugian negara itu secara jelas kepada hakim.

Setelah itu, pihak yang menentukan adanya kerugian negara pada kasus tindak pidana, khususnya kejahatan korupsi tetap bermuara kepada hakim. Alhasil, pemahaman hakim pun soal kerugian negara perlu ditingkatkan.

"Jadi, pada akhirnya, itu yang menentukan dan menetapkan kerugian negara dalam perkara korupsi itu adalah putusan hakim," ujar Alex saat RDPU bersama Baleg DPR RI, Selasa (19/5/2026).

Dia menambahkan, meski siapa pun bisa melakukan perhitungan kerugian negara. Namun, saat ini belum ada standardisasi perhitungan kerugian tersebut.

Oleh sebab itu, menurut Alex, memandang perlu ada standardisasi untuk melakukan perhitungan kerugian negara. Standar itu bisa dirumuskan bersama oleh BPKP, BPK, Akuntan Publik atau lembaga terkait lainnya untuk menentukan hal tersebut.

"Jadi, saya kira mungkin yang dibutuhkan adalah standarnya, Pak. Kalau peraturan, saya pikir sudah lebih dari cukuplah," imbuhnya.

Adapun, dia juga menjelaskan beberapa persoalan terkait kerugian negara ini jika hanya dihitung oleh BPK. Salah satunya, BPK bisa jadi kewalahan jika menjadi satu-satunya lembaga yang menghitung kerugian negara dalam kasus pidana.

Selain itu, kata Alex, kadang kala tim auditor BPK bisa ragu saat menjelaskan hitungan kerugian negara saat dihadirkan pada persidangan. Sebab, pada persidangan itu bisa muncul fakta baru.

"Nah, kalau hakim itu langsung mengambil alih hasil audit, entah dari BPK atau BPKP, malah putusannya menyesatkan. Itu yang sering terjadi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyatakan optimisme terhadap kecepatan pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatra.

Kendati demikian, dia menegaskan pemerintah tidak akan berpuas diri dan meminta seluruh lembaga terkait terus bekerja tanpa henti hingga kondisi benar-benar pulih.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan pada malam pergantian Tahun Baru bersama masyarakat Desa Batu Hula, Kecamatan Batang Toru, Rabu (31/12/2025) malam.

“Saya melihat dan saya cukup optimis, kecepatan kita memulihkan keadaan cukup baik. Tentunya kita tidak puas. Saya minta semua lembaga bekerja terus siang malam,” ujar Prabowo.

Presiden Ke-8 RI itu pun menyampaikan apresiasi kepada para petugas di lapangan, mulai dari TNI, Polri, BNPB, hingga Kementerian PUPR, yang telah bekerja selama berminggu-minggu menangani dampak bencana.

“Saya tanya, berapa lama kau di sini? Ada yang sudah 20 hari, berminggu-minggu di sini. Terima kasih sekali lagi,” katanya.

Prabowo menekankan pentingnya menjaga optimisme dalam menghadapi masa depan. Dia meyakini Indonesia akan semakin kuat apabila seluruh elemen bangsa bekerja bersama dan disiplin dalam menjalankan tugas.

“Kita hadapi masa depan dengan penuh semangat dan optimisme. Negara kita akan semakin kuat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak tegas setiap pelanggaran hukum, termasuk oleh perusahaan atau pihak mana pun yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan.

“Semua perusahaan, semua pihak yang melanggar akan kita tertibkan. Semuanya yang tidak patuh kepada hukum dan undang-undang akan kita cabut. Kita tidak akan ragu-ragu bertindak demi kepentingan bangsa, kepentingan negara, dan terutama kepentingan rakyat kita,” tegas Prabowo.