Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf memastikan seluruh jemaah haji Indonesia tahun 1447 H/2026 M telah kembali ke Tanah Air setelah kloter terakhir debarkasi Ujung Pandang, yakni UPG 43 mendarat pada Rabu (1/7/2026). Tuntasnya pemulangan tersebut sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian operasional haji tahun ini.

Irfan mengatakan kedatangan Kloter UPG 43 menjadi penutup fase pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi yang berlangsung sejak pertengahan Juni lalu.

"Alhamdulillah kloter Ujung Pandang 43 sudah mendarat, dan ini berarti pemulangan jemaah haji seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita," ujar Irfan dalam konferensi pers di Asrama Haji Surabaya, Jawa Timur, yang disiarkan secara daring, Rabu (1/7/2026).

Menurut dia, kelancaran fase pemulangan tidak terlepas dari kerja sama seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji, baik di Indonesia maupun di Arab Saudi.

"Saya berterima kasih kepada semua pihak, kami mengapresiasi kepada semua pihak yang bekerja keras, bahu membahu membantu kami dalam melaksanakan penyelenggaraan haji tahun ini. InsyaAllah tahun depan kita akan berusaha jauh lebih baik lagi," katanya.

Penyelenggaraan haji 2026 menjadi musim haji pertama yang dijalankan di bawah koordinasi Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Oleh karena itu, fase pemulangan tahun ini menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur kesiapan kelembagaan baru tersebut.

Pemerintah juga menyebut proses kepulangan berjalan sesuai jadwal di tengah berbagai tantangan, mulai dari cuaca panas di Arab Saudi, pengaturan transportasi, hingga penanganan jemaah lanjut usia dan berisiko tinggi.

Selama operasional haji, pemerintah juga menjalankan program tanazul atau pemulangan lebih awal bagi jemaah yang mengalami gangguan kesehatan dan dinilai layak terbang berdasarkan pertimbangan medis.

Selain itu, tingginya kepatuhan jemaah terhadap ketentuan penerbangan, termasuk larangan membawa air zamzam di dalam koper bagasi dan tas kabin, disebut turut mendukung kelancaran operasional pemulangan.

Evaluasi Haji 2027 jadi Fokus Berikutnya

Berakhirnya fase pemulangan membuat pemerintah kini mengalihkan fokus pada evaluasi penyelenggaraan haji 2026 dan persiapan musim haji tahun depan.

Irfan mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aspek penyelenggaraan, mulai dari layanan akomodasi, transportasi, kesehatan, hingga perlindungan jemaah.

Evaluasi tersebut menjadi penting mengingat Kementerian Haji dan Umrah tengah menyiapkan berbagai perbaikan tata kelola haji, termasuk penguatan layanan bagi jemaah lanjut usia dan berisiko tinggi serta peningkatan koordinasi dengan otoritas Arab Saudi.

Pemerintah berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini dapat menjadi modal untuk meningkatkan kualitas layanan pada musim haji 2027.

Dengan tuntasnya pemulangan kloter terakhir, seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji Indonesia 2026 resmi berakhir dan seluruh jemaah haji Indonesia telah kembali ke Tanah Air.

Bisnis.com, MAKKAH — Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf kembali ke Indonesia untuk menyiapkan pembahasan evaluasi penyelenggaraan haji 2026 bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sejumlah pejabat dan petugas haji tetap berada di Arab Saudi untuk memastikan layanan pemulangan jemaah haji hingga kloter terakhir.

Gus Irfan mengatakan bahwa dirinya harus kembali ke Indonesia karena pada Selasa (10/6/2026) terdapat jadwal rapat kerja dengan DPR yang akan membahas pelaksanaan haji tahun ini.

Menurut dia, berbagai catatan penting selama operasional haji tengah disiapkan sebagai bahan yang akan disampaikan kepada parlemen.

"Tanggal 10 sudah ada rapat kerja dengan DPR, sehingga saya harus pulang. Saya siapkan beberapa yang perlu disampaikan ke DPR," ujar Gus Irfan kepada tim Media Center Haji (MCH), Minggu (7/6/2026).

Irfan menegaskan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan haji di Arab Saudi tetap berjalan meskipun dia pulang ke Tanah Air. Para Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi dan sejumlah pejabat Kemenhaj masih bertugas di Arab Saudi untuk memantau proses pemulangan jemaah haji Indonesia.

"Beberapa dirjen [direktur jenderal Kemenhaj] tetap kita tinggal untuk memantau bahwa kepulangannya berjalan lancar. Tetap kita tinggal di sini sebagian," ujarnya.

Evaluasi Haji 2026 Mulai Disiapkan

Rapat kerja dengan DPR menjadi agenda penting setelah fase puncak haji selesai dilaksanakan. Evaluasi tersebut diperkirakan mencakup berbagai aspek penyelenggaraan haji 2026, mulai dari layanan jemaah, transportasi, akomodasi, hingga dukungan administrasi perhajian.

Pembahasan evaluasi haji juga dilakukan di tengah berlangsungnya fase pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi ke berbagai daerah di Tanah Air.

Hingga saat ini, operasional haji masih berlangsung karena ribuan jemaah gelombang kedua masih berada di Arab Saudi dan menjalani rangkaian akhir layanan sebelum dipulangkan. Lalu, jemaah haji gelombang kedua yang masih berada di Makkah akan berpindah secara bertahap ke Madinah.

Gus Irfan menegaskan bahwa tugas penyelenggaraan haji belum selesai meski seluruh rangkaian puncak ibadah telah terlewati. Dia meminta seluruh petugas haji mempertahankan disiplin dan semangat kerja yang ditunjukkan sejak awal operasional haji.

"Saya kira petugas walaupun puncak haji sudah terlewati, kami minta tetap seperti awal. Awal kita luar biasa, sangat disiplin, sangat antusias dengan kerjaannya," katanya.

Menurut dia, fokus pelayanan harus tetap dijaga karena fase pemulangan jemaah menjadi bagian yang sama pentingnya dalam penyelenggaraan haji. Oleh karena itu, seluruh petugas diminta tetap memberikan layanan terbaik hingga seluruh jemaah kembali ke Indonesia.

"Saya harapkan walaupun sudah selesai, tanah air sudah memanggil, tetap pekerjaan harus kita tuntaskan sampai pada jemaah terakhir, kloter terakhir, penumpang terakhir berangkat ke tanah air," ujarnya.

Bisnis.com, MAKKAH — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mulai memperkuat pengawasan layanan jemaah haji melalui transformasi digital berbasis data real time menjelang fase puncak haji 2026. Jemaah haji diimbau untuk tidak ragu melapor jika terdapat berbagai keluhan maupun persoalan.

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah Maria Assegaff mengatakan transformasi digital menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pelayanan dan perlindungan jemaah berjalan lebih cepat, terukur, dan responsif. Penguatan sistem digital juga dilakukan di tengah meningkatnya jumlah jemaah yang tiba di Makkah serta semakin kompleksnya operasional layanan haji di lapangan.

“Transformasi digital ini tentu menjadi bagian dari ikhtiar Kemenhaj untuk bisa memastikan bahwa pelayanan dan pelindungan kepada jemaah berjalan semakin cepat, terukur, dan lebih responsif,” ujarnya dalam konferensi pers operasional haji di Makkah, Selasa (12/5/2026).

Salah satu instrumen utama yang digunakan yakni aplikasi Kawal Haji. Platform tersebut disiapkan sebagai kanal pelaporan digital bagi jemaah dan petugas untuk menyampaikan berbagai kendala layanan selama berada di Tanah Suci.

“Salah satunya melalui Kawal Haji, sebuah aplikasi yang kemudian mudah diakses oleh jemaah maupun petugas untuk bisa menyampaikan laporan, kemudian informasi maupun kendala layanan selama berada di Tanah Suci,” kata Maria.

Melalui aplikasi Kawal Haji, setiap laporan jemaah dapat langsung dipantau, diteruskan, dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan petugas di lapangan.

Selain aplikasi Kawal Haji, Kemenhaj juga memperkuat operasional Command Center Haji 2026 sebagai pusat kendali internal penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Maria menjelaskan Command Center Haji digunakan untuk memantau pergerakan jemaah, data kloter, sektor, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga berbagai laporan lapangan yang membutuhkan penanganan cepat.

“Dengan sistem ini nanti pengawasan tidak hanya dilakukan secara manual tetapi juga berbasis data dan juga tentunya berbasis informasi yang terintegrasi dan real time,” ujarnya.

Menurut Maria, transformasi digital layanan haji bukan sekadar penggunaan aplikasi dan teknologi, melainkan perubahan pola kerja pengawasan agar lebih transparan dan akuntabel.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap laporan jemaah didengar, setiap dinamika di lapangan terpantau dan setiap petugas memiliki dukungan informasi yang memadai dalam memberikan layanan terbaik bagi jemaah,” katanya.

Oleh karena itu, Kemenhaj meminta jemaah aktif memanfaatkan kanal resmi apabila menemukan kendala terkait hotel, konsumsi, transportasi, kesehatan, maupun kebutuhan pendampingan lainnya.

Cara Membuat Laporan di Kawal Haji

• Buka situs kawal.haji.go.id
• Login dengan memasukkan nomor porsi jemaah haji dan nomor paspor
• Klik menu "Buat Laporan"
• Pilih kategori laporan
• Tulis judul pengaduan
• Tuliskan deskripsi dari pengaduan
• Lampirkan foto bukti laporan (maksimal 5 foto)
• Klik "Kirim Pengaduan"

Selain melalui aplikasi Kawal Haji, laporan juga dapat disampaikan kepada petugas kloter, ketua rombongan, ketua regu, hingga petugas sektor.

Maria menegaskan penguatan sistem pengawasan digital menjadi penting seiring meningkatnya jumlah jemaah Indonesia yang tiba di Arab Saudi menjelang puncak ibadah haji.

Hingga hari ke-22 operasional haji 2026, pemerintah mencatat sebanyak 359 kloter dengan 138.879 jemaah dan 1.433 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Sementara itu, sebanyak 273 kloter dengan 105.360 jemaah dan 1.092 petugas telah tiba di Makkah.

Adapun kedatangan jemaah gelombang kedua melalui Bandara King Abdul Aziz International Airport Jeddah telah mencapai 84 kloter dengan total 32.009 jemaah dan 337 petugas.

Maria mengatakan sistem pengawasan berbasis digital diharapkan mampu menjaga kualitas layanan di tengah tingginya mobilitas jemaah menjelang fase Armuzna.

“Tujuannya jelas yaitu memastikan setiap layanan kepada jemaah dapat langsung dipantau secara lebih dekat, setiap kendala dapat segera diketahui dan setiap respon dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Amirul Hajj Perempuan 2023—2024, Alissa Qotrunnada Wahid, berpesan agar para petugas haji melayani jemaah lanjut usia atau lansia sebaik mungkin. Terlebih, penyelenggaraan haji tahun ini mengusung tema haji ramah perempuan dan lansia.

Menurut Alissa, Indonesia menghadapi persoalan antrean haji yang sangat panjang. Setelah seseorang menabung untuk bisa mendaftar haji, mereka harus menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan panggilan berangkat, sehingga jumlah jemaah haji lansia sangat banyak.

Alhasil, pemerintah dan petugas haji harus mau menerima konsekuensi itu. Menurutnya, negara berutang dalam memberikan pelayanan terbaik kepada para jemaah haji karena negara berperan sebagai otoritas penyelenggara haji dan jemaah telah memenuhi kewajibannya membayar biaya haji.

"Sehingga kalau lansia yang dia baru bisa mendapatkan gilirannya [pergi haji] saat ini, ya memang kita harus menerima konsekuensi itu. Mau tidak mau, pemerintah yang harus menyesuaikan pelayanannya, bukan lansianya yang kemudian kita pinggirkan," ujar Alissa usai mengisi materi dalam pendidikan dan pelatihan atau diklat Petugas Haji 1447 H/2026 M di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta pada Selasa (20/1/2026).

Alissa yang merupakan Direktur Nasional Jaringan Gusdurian itu mengharapkan tidak ada penurunan standar penyelenggaraan haji tahun ini. Justru, pemerintah harus memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para jemaah haji lansia dan perempuan.

Petugas haji harus bisa menghadapi berbagai dinamika jemaah haji lansia, seperti sebagian di antara mereka yang belum pernah naik pesawat, gagap teknologi, hingga memiliki kendala dalam beraktivitas sehari-hari.

Negara, melalui pemerintah dan para petugas haji, harus bisa memastikan para lansia itu tetap bisa menjalani ibadah haji dengan baik, sehingga bisa menjadi haji yang mabrur.

Alissa pun mengingatkan para petugas haji untuk selalu melayani dengan suka cita, awas, sabar, juga proaktif. Para petugas harus mengedepankan empati dalam melayani para jemaah.

"Menjalankan ibadah haji adalah puncak dari kehidupan setiap muslim di dunia. Karena itu marilah kita memberikan layanan yang terbaik kepada jamaah haji dari Indonesia. Terutama untuk lansia, karena barangkali ini adalah perjalanan terakhir mereka," ujar Alissa.

Dia juga mengimbau agar para petugas haji selalu menggunakan seragam selama berada di Arab Saudi. Alissa, yang merupakan Amirul Hajj perempuan pertama di Indonesia, menyebut bahwa jemaah haji akan merasa sangat aman apabila mengetahui ada petugas di dekatnya, sehingga bisa beribadah dengan lebih tenang.

"Ketika merasa aman, mereka tidak akan panik dan tidak merasa melakukan semuanya sendiri," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengamanatkan petugas haji 2026 untuk memahami seluruh layanan atau tugas agar bisa membantu dan melayani jemaah haji 2026 di Tanah Suci. Misalnya, petugas konsumsi harus bisa memberikan informasi terkait lokasi hotel, petugas media pun harus bisa memberikan pertolongan dasar kesehatan.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak saat meninjau pelaksanaan pendidikan dan pelatihan atau Diklat Petugas Haji 1447 H/2026 M pekan kedua di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta.

Pada pekan kedua diklat, petugas haji akan mempelajari tugas dan fungsi sesuai layanan masing-masing. Misalnya, petugas konsumsi akan memperdalam aspek teknis dan manajerial penyediaan makanan bagi jemaah, seperti porsi dan kandungan gizi, hingga proses distribusinya.

Namun demikian, Dahnil menekankan bahwa petugas haji juga harus memahami tugas dan fungsi lainnya, karena pada pelaksanaannya jemaah haji akan meminta bantuan kepada orang yang menggunakan seragam petugas haji, apapun tugas asalnya. Jika ada jemaah tersesat dan mereka melihat petugas yang sebenarnya bekerja di bidang konsumsi, jemaah akan tetap meminta bantuan petugas itu.

Apabila terdapat kejadian yang tidak diharapkan, misalnya jemaah haji pingsan atau sakit saat berada di luar, maka petugas haji yang ada di sana harus bisa membantu sang jemaah, meskipun dia bukan petugas kesehatan atau memiliki latar belakang medis.

"Oleh sebab itu, teman-teman harus memahami alur A sampai Z-nya, ya. Misalnya terkait dengan katering, bagaimana proses persiapan katering, kemudian akomodasi persiapan hotel, termasuk standarnya," ujar Dahnil pada Senin (19/1/2026).

Dia juga menekankan bahwa para jurnalis dan seluruh petugas haji harus memiliki kesiapan penuh sebelum bertugas di Tanah Suci. Mereka harus memiliki pengetahuan yang baik mengenai tanggung jawab petugas, bagaimana alur pelaksanaan ibadah haji, teknis pelayanan kepada jemaah, hingga cara menangani berbagai persoalan ibadah haji.

Tidak hanya itu, Dahnil juga berpesan agar para jemaah haji selalu mempersiapkan fisik sehingga selalu prima. Alasannya, menurut Dahnil, hampir 90% pelaksanaan ibadah haji adalah aktivitas fisik, sehingga memerlukan kondisi fisik yang mumpuni—apalagi bagi petugas haji yang melayani jemaah.

"Harus menjadi perhatian teman-teman terhadap pelayanan, terhadap jemaah. Yang paling krusial itu nanti di Armuzna, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Nah, harus dipastikan semuanya bekerja di bawah satu komando," ujar Dahnil.