Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencatat sebanyak 201.953 debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan total outstanding Rp12,19 triliun memperoleh berbagai skema relaksasi untuk menjaga kelangsungan usaha dan kualitas kredit perbankan pascabencana di tiga provinsi.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman membeberkan berdasarkan pemetaan per 17 Februari 2026 bersama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) dan BPD Aceh, debitur terdampak tersebar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

"Inilah angka terakhir kita yaitu 200.000 debitur dengan jumlah outsanding sejumlah sekitar Rp12 triliun," kata Maman dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana Sumatera bersama pimpinan DPR RI di Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Rinciannya, sebanyak 125.200 debitur berada di Aceh dengan outstanding Rp7,38 triliun, 53.200 debitur di Sumatra Utara dengan outstanding Rp3,06 triliun, serta 28.400 debitur di Sumatra Barat dengan outstanding Rp1,79 triliun.

Untuk para debitur yang terdampak, perbankan memberikan kemudahan berupa keringanan suku bunga, masa tenggang (grace period), pengaturan kembali status kolektibilitas, restrukturisasi pinjaman, relaksasi agunan tambahan, hingga kemudahan akses KUR baru.

Bahkan, terdapat usulan penghapusan kredit sesuai ketentuan Permenko Nomor 2 Tahun 2026. Kebijakan ini diharapkan menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memberi ruang pemulihan bagi pelaku UMKM.

Seiring dengan hal tersebut, Maman menyampaikan bahwa program pendampingan bagi pelaku UMKM terdampak bencana menunjukkan progres positif. Pemerintah mencatat peningkatan transaksi usaha di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pascabencana akhir November 2025.

“Kementerian UMKM terus mendorong pergerakan ekonomi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat agar pengusaha UMKM dapat segera bangkit dan kembali produktif,” tutur Maman.

Sejak program pendampingan diluncurkan pertengahan Januari 2026, nilai penjualan meningkat 27,5%. Hingga 11 Februari 2026 tercatat 3,5 juta transaksi terhadap 2.128 item produk dari 2.059 pelaku UMKM. Produk yang paling diminati meliputi pakaian, makanan, kerajinan tangan, dan perlengkapan kecantikan.

Transaksi di Sumatra Utara mencapai 1,35 juta dan Sumatra Barat 2 juta, menunjukkan kondisi usaha relatif pulih. Sementara di Aceh tercatat 16.800 transaksi, mengindikasikan sebagian pelaku UMKM mulai berproduksi kembali meski masih menghadapi kendala operasional.

Selain restrukturisasi kredit, pemerintah menyiapkan Bantuan Presiden (BanPres) Rehabilitasi Usaha Mikro sebesar Rp3 juta per penerima untuk 200.000 usaha mikro terdampak yang belum memiliki akses perbankan.

Di sisi lain, bantuan produksi juga disalurkan untuk mengaktivasi kembali restoran, kafe, warung, dan toko. Aktivasi toko kelontong dilakukan melalui kolaborasi dengan dinas setempat serta optimalisasi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), khususnya di Aceh.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) angkat bicara mengenai rencana pemerintah menghapus utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi debitur yang terdampak bencana alam di Sumatra.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan perseroan telah mengantongi jumlah debitur yang terdampak bencana di wilayah Sumatra dan sedang melakukan pendalaman lebih lanjut.

“Nanti gimana restrukturisasinya tergantung dengan policy bank masing-masing. Jadi intinya gini, kita enggak akan memberatkan nasabah,” kata Hery Gunardi usai menghadiri Launching BRI Corporate Rebranding di Jakarta Selatan, Selasa (16/12/2025).

Lebih lanjut, mantan Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) itu memastikan rencana pemerintah tersebut tidak memengaruhi kinerja keuangan BRI.

Dia menuturkan, total kredit di wilayah Sumatra Utara dan Sumatra Barat cukup kecil jika dibandingkan total kredit yang diberikan BRI secara keseluruhan. “Oh enggak, enggak besar. BRI kan gede banget, itu kan jumlahnya kecil,” ujarnya.

Adapun, pemerintah berencana menghapus utang KUR bagi debitur terdampak bencana alam di Sumatra. Kebijakan ini nantinya tidak hanya menyasar petani, tetapi juga UMKM.

Dalam catatan Bisnis, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meluruskan bahwa fasilitas relaksasi kredit macet itu berlaku bagi seluruh pelaku UMKM penerima KUR di wilayah terdampak, bukan hanya debitur di sektor pertanian.

“Ya pokoknya [penerima manfaat] di daerah terdampak kepada bencana. [Untuk] Seluruh penerima KUR, UMKM di sana,” ungkap Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/12/2025).

Terkait mekanisme pembiayaan pemutihan utang tersebut, Airlangga menuturkan bahwa beban finansialnya akan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara spesifik, pemerintah akan mengalkulasi alokasi dana dari pos total subsidi bunga KUR yang telah dianggarkan.

“Nanti kita lihat kan kita punya total subsidi bunga. Kan dihitung nanti dari situ berapa. Dan ini kan sifatnya jangka panjang program setahun ke depan, setahun kedua, dan sebagainya,” jelasnya.

Meski demikian, pemerintah saat ini masih belum merilis angka pasti mengenai jumlah debitur maupun total nilai outstanding kredit yang akan dihapusbukukan.

Airlangga menyebut pihaknya masih terus memonitor data di lapangan mengingat proses pendataan korban dan dampak kerusakan masih berjalan.