Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul membubarkan parlemen dan memicu terjadinya pemilu lebih cepat setelah partai pendukung pemerintah mengancam menarik dukungan.

Melansir Bloomberg pada Jumat (12/12/2025), Anutin menyampaikan lewat unggahan Facebook bahwa dirinya akan mengembalikan kekuasaan kepada rakyat.

Beberapa jam kemudian, Raja Maha Vajiralongkorn menyetujui rekomendasi tersebut, yang secara hukum menjadi formalitas untuk membubarkan 500 anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Sesuai aturan Thailand, pemilu harus digelar dalam 45–60 hari sejak pembubaran parlemen, sehingga pemungutan suara berpotensi berlangsung mulai akhir Januari 2026.

Langkah pembubaran itu muncul di tengah spekulasi bahwa People’s Party — yang memberikan dukungan bersyarat kepada pemerintahan Anutin — akan mengajukan mosi tidak percaya.

Partai tersebut marah setelah upayanya memperkuat peran legislator terpilih dalam amandemen konstitusi kembali diblokir. Jika diajukan, mosi itu hampir pasti menggulingkan koalisi Anutin.

Ekonomi Thailand saat ini tertinggal dari negara tetangga, hanya tumbuh 1,2% pada kuartal lalu, tertekan oleh ketidakstabilan politik dan konflik perbatasan yang terus terjadi. Banjir besar di wilayah selatan dan tarif AS diperkirakan menambah beban pertumbuhan.

Tekanan makro tersebut tercermin di pasar keuangan. Potensi stagnasi kebijakan menjelang pemilu diperkirakan memperburuk arus keluar modal asing, yang sejauh ini sudah menarik lebih dari US$3 miliar dari saham Thailand sepanjang 2025.

Pemulihan indeks SET dari titik terendah pertengahan tahun mulai memudar di tengah aksi jual besar oleh investor domestik. Bursa Thailand bahkan menjadi salah satu pasar berkinerja terburuk di dunia tahun ini, dengan penurunan sekitar 13% dalam 12 bulan terakhir.

Mata uang baht tampil lebih baik, menguat lebih dari 7% terhadap dolar AS, didorong pelemahan greenback, surplus transaksi berjalan Thailand, serta korelasi kuat baht terhadap harga emas yang melonjak sepanjang 2025.

Konflik Perbatasan

Keputusan mempercepat pemilu juga terjadi di tengah memanasnya konflik perbatasan dengan Kamboja, yang telah menewaskan hampir selusin tentara Thailand dan memaksa sekitar 400.000 warga mengungsi dari daerah perbatasan.

Anutin, yang menjadi perdana menteri ketiga Thailand dalam dua tahun terakhir pada September lalu, mengambil sikap keras terhadap Kamboja untuk menggalang sentimen nasionalis yang diyakini dapat menguntungkan partainya dalam pemilu.

Dia juga mendapat kritik atas respons yang lamban terhadap banjir terburuk dalam beberapa dekade di wilayah selatan.

Menurut Titipol Phakdeewanich, pengajar ilmu politik Universitas Ubon Ratchathani, strategi mempercepat pemilu bisa menjadi keuntungan bagi Anutin.

“Dia memobilisasi dukungan melalui sentimen nasionalisme, dan popularitasnya meningkat. Jika ditunda lebih lama, momentum itu bisa memudar,” ujarnya.

Tekanan dari Trump

Namun tekanan global terhadap Thailand juga meningkat. Presiden AS Donald Trump menyatakan berencana menghubungi pemimpin Thailand dan Kamboja untuk menghentikan konflik, seperti yang ia klaim berhasil dilakukan beberapa bulan lalu dengan memanfaatkan kekuatan perjanjian dagang.

Pemilu mendatang diperkirakan menjadi pertarungan utama antara Partai Bhumjaithai pimpinan Anutin dan People’s Party yang dipimpin Natthaphong Ruengpanyawut, blok terbesar di parlemen. Taruhannya adalah apakah salah satu kubu mampu meraih mayoritas dan mengakhiri rangkaian pemerintahan berumur pendek yang menahan laju ekonomi Thailand selama bertahun-tahun.

Anutin naik ke tampuk kekuasaan melalui kesepakatan dengan People’s Party yang menuntut dukungan terhadap amandemen konstitusi serta pembubaran parlemen dalam waktu empat bulan.

Namun People’s Party kehilangan dukungan publik setelah berkoalisi dengan Anutin. Hal tersebut menjadi kemunduran besar bagi partai penerus kelompok politik yang memenangkan pemilu 2023 tetapi diblokir dari kekuasaan.

Kericuhan terjadi di parlemen pada Kamis malam ketika legislator Bhumjaithai dan senator konservatif menolak klausul yang memberi legislator terpilih peran lebih besar dalam amandemen konstitusi.

“Anutin tidak menepati kesepakatan,” ujar Natthaphong.

Anutin sendiri naik ke tampuk kekuasaan setelah Paetongtarn Shinawatra dari Pheu Thai dicopot oleh Mahkamah Konstitusi atas penanganan konflik perbatasan dengan Kamboja. Keluarga Shinawatra telah lama mendominasi politik Thailand, dengan ayah dan bibinya juga tersingkir melalui kudeta dan putusan pengadilan.

Sebagai perdana menteri, Anutin meluncurkan bantuan tunai dan stimulus ekonomi lainnya di tengah pelemahan ekonomi yang terkontraksi 0,6% pada kuartal ketiga secara kuartalan, dipicu oleh lemahnya output manufaktur dan kedatangan wisatawan.